Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo Cikarang Tbk untuk pembangunan rumah susun (rusun) Program 3 Juta Rumah tidak akan dikenai pajak.

Purbaya mengatakan pembebasan pajak diperlukan agar proses hibah tidak menghambat partisipasi swasta dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tadi saya ditanya, 'bisa nggak kasih insentif kepada Lippo?' Saya bingung, insentif apa? Pajak tanah yang diserahkan. Tanah yang diserahkan jangan dipajakin. Masa orang mau kasih, dipajakin," ujar Purbaya dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Senin (29/6).

Ia mengakui usulan tersebut sempat berbenturan dengan pandangan birokrasi yang menilai aset hibah tetap harus dikenakan pajak. Namun, menurutnya, kebijakan itu justru akan mengurangi minat perusahaan menyerahkan aset kepada negara.

"Kalau saya tanya anak buah saya, 'enggak bisa Pak, harus dipajakin'. Ya kalau begitu enggak ada yang mau kasih ke kita dong," katanya.

Purbaya bahkan berkelakar akan memangkas hambatan birokrasi agar proses hibah berjalan cepat.

[Gambas:Youtube]

"Saya akan bypass semua aturan-aturan yang ada di Kementerian Keuangan supaya ini bisa berjalan. Nanti kalau ada pejabat-pejabat yang melawan, saya pecat aja," ujarnya disambut tawa hadirin.

Menurut Purbaya, lahan hibah tersebut nantinya akan menjadi penyertaan modal negara yang dikelola Danantara sehingga pembangunan hunian tidak membebani APBN.

"Pemerintah menyambut baik inisiatif tersebut. Aset ini rencananya diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai penyertaan modal negara untuk dikelola melalui proses bisnis yang sehat tanpa membebani APBN," katanya.

Ia menilai skema tersebut menguntungkan pemerintah karena negara dapat menyediakan lebih banyak rumah dengan biaya yang lebih rendah.

"Untuk saya juga untung. Dengan biaya yang lebih sedikit saya bisa dapat rumah yang lebih banyak. Jadi ini suatu kerja sama yang amat baik sekali," ujarnya.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan mempercepat seluruh proses administrasi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar status lahan segera bersih dan siap dimanfaatkan.

"Setiap ada proyek yang menguntungkan masyarakat dan negara, pasti akan kami percepat," katanya.

Sebelumnya, PT Lippo Cikarang Tbk berkomitmen menghibahkan lahan sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, kepada pemerintah. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bersubsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang. Menurut pemerintah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 141 ribu unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kompetensi, integritas, pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor yang jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan

Jakarta (ANTARA) - Penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai mencerminkan komitmen pemerintah dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengedepankan kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan sektor strategis nasional.

Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM) Yodhia Antariksa menilai fokus dalam pengisian posisi strategis seharusnya bukanlah pada kewarganegaraan seseorang, melainkan pada integritas, rekam jejak, kompetensi dan kemampuannya mencapai tujuan organisasi.

"Dalam praktik manajemen SDM modern pengisian posisi strategis harus didasarkan pada prinsip meritokrasi. Kompetensi, integritas, pengalaman dan kapasitas kepemimpinan menjadi faktor yang jauh lebih relevan dibanding status kewarganegaraan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Penunjukan Luke Thomas yang merupakan warga negara asing (WNA) untuk memimpin DSI sebelumnya telah memunculkan perdebatan hangat, namun terkait hal itu Yodhia menyatakan jika memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional.

Menurut dia, DSI akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara, oleh karena itu, pengelolaannya harus berbasis sistem, data, tata kelola yang baik dan akuntabilitas yang tinggi.

"Profesionalisme menjadi fondasi agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan talenta global merupakan praktik yang lazim diterapkan di berbagai negara. Banyak perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di dunia yang memanfaatkan profesional terbaik tanpa membatasi diri pada faktor kewarganegaraan semata.

Namun demikian Yodhia mengingatkan kualitas individu hanya merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan DSI dalam memperkuat tata kelola ekspor.

Jika tujuan pembentukan DSI adalah memperkuat pengawasan dan menutup celah kebocoran penerimaan negara, tambahnya, maka tata kelola dan sistem yang dibangun tetap menjadi faktor penentu utama.

Karena itu, ia menilai desain SDM DSI harus dibangun berdasarkan prinsip meritokrasi yang kuat, rekrutmen harus mengutamakan kompetensi dan integritas, target kinerja harus jelas dan terukur, remunerasi perlu kompetitif untuk menarik talenta terbaik, serta budaya organisasi harus menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme.

"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemilihan Luke Thomas sebagai pimpinan DSI dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejak dan pengalamannya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global.

Selain pengalaman profesional, Luke juga dinilai memiliki rekam jejak dan kinerja yang baik selama bergabung di Danantara.

Sebelum ditunjuk memimpin PT DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025. Sebelumnya, Luke pernah menjabat sebagai Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk pada 2024-2025.

Yodhia menegaskan bahwa perdebatan mengenai warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) seharusnya tidak menjadi isu utama, yang lebih penting adalah memastikan DSI mampu menghadirkan tata kelola yang profesional, transparan, dan bebas konflik kepentingan.

"Sehingga tujuan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi kebocoran ekspor benar-benar tercapai," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak terburu-buru menaikkan suku bunga kredit di tengah naiknya suku bunga acuan atau BI rate.

"Diharapkan tentu Himbara tidak terlalu cepat juga untuk menaikkan," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/6).

Pernyataan tersebut disampaikan usai Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran direksi dan komisaris Himbara di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. 

Airlangga juga menyebut Prabowo memberikan penekanan terhadap seluruh jajaran direksi dan komisaris Himbara agar mereka menjalankan perannya sebagai agen pembangunan.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Himbara merupakan komponen penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Ia menyebut bank-bank BUMN itu tidak semata-mata sebagai entitas bisnis, tapi juga memiliki pengaruh dalam menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Untuk itu, ia menekankan Himbara tak bisa hanya mengejar keuntungan belaka. Tapi juga harus membawa dampak positif terhadap masyarakat.

Rosan juga menyampaikan bahwa Prabowo menekankan asas kehati-hatian dalam menjalankan bisnis Himbara.

[Gambas:Youtube]

"Justru usaha kecil menengah ini yang kadangkala mendapatkan suku bunga lebih tinggi dari korporasi malah harus di level yang sama, bahkan harus lebih rendah," ujarnya.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 17-18 Juni 2026.

Begitu juga dengan suku bunga deposit facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan ini merupakan langkah stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptive untuk menjaga inflasi 2026-2027 tetap berada di kisaran 2,5 plus minus 1 persen yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75 persen," ujar Perry dalam konferensi pers, Kamis (18/6).

Presiden Prabowo Subianto meminta para Menteri untuk mengumumkan data terkait kunjungan ke Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lainnya. Laporan tersebut diminta untuk diumumkan siang ini (15/6).

Sebelumnya Prabowo memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Minggu (14/6).

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia," melansir unggahan Instagram milik akun resmi @sekretariat.kabinet, Senin (15/6).

Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk mengumumkan capaian data positif tersebut kepada kepada publik secara terbuka pada Senin (15/6) siang, di Istana Merdeka.

"Itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," tulis unggahan tersebut.

[Gambas:Instagram]

Sebagai informasi,pertemuan kemarin dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam unggahan tersebut, mereka tampak duduk satu meja bundar bersama Presiden, dengan posisi berhadapan.

Prabowo duduk di bagian tengah, menghadap ke arah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam pertemuan.

[Gambas:Youtube]

Di tengah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang belum beranjak dari zona negatif secara year-to-date, saham-saham BUMN kembali mencuri perhatian.

Hal itu muncul dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, COO BPI Danantara Dony Oskaria, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, para Direktur Utama Himbara, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah BUMN di Jakarta pada Selasa (9/6). Pertemuan membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar modal dan memperkuat kepercayaan investor, termasuk wacana buyback saham emiten BUMN.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menilai perhatian berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya sektor perbankan yang tetap menunjukkan kinerja dan fundamental yang solid. Menurutnya, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

"Kepercayaan investor terhadap saham-saham perbankan nasional ditopang oleh kinerja industri yang tetap resilien di tengah dinamika ekonomi global. Industri perbankan masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif, kualitas aset yang terjaga, serta kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat," ujar Hery.

Hery yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perbanas optimistis, fundamental industri perbankan nasional hingga saat ini tetap kuat. Berdasarkan data OJK, hingga April 2026 kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,40 persen.

"Pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap kuat menunjukkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan masih terjaga dengan baik, sekaligus mencerminkan fungsi intermediasi yang berjalan efektif," tuturnya.

Bagi BRI, penguatan kepercayaan pasar terutama dibangun melalui kinerja yang konsisten. Untuk itu, perseroan terus berfokus dalam menjaga kualitas aset, memperkuat permodalan dan likuiditas, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham.

"Terkait wacana buyback, setiap aksi korporasi tentu akan dikaji secara cermat dan dilaksanakan sesuai ketentuan regulator yang berlaku. Saat ini fokus utama kami tetap pada penguatan fundamental perusahaan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Hery.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melalui PT Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi internasional perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Penerbitan obligasi itu memperoleh kepercayaan kuat dari pasar keuangan internasional, tercermin dari dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan.

“Antusiasme investor global terlihat dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan. Minat tersebut didorong oleh investor institusi berkualitas dari AS, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia,” ujar Manajemen Danantara Indonesia sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Manajemen Danantara menyatakan bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, serta prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi.

“Kepercayaan yang diberikan pasar internasional ini juga diharapkan dapat memperkuat keyakinan investor domestik dan masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia,” ujar Manajemen Danantara.

Sebelumnya, pada 17 Maret 2026, Danantara Indonesia melalui DIM telah mengumumkan penerbitan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN) senilai total Rp7 triliun.

Instrumen tersebut bernama Surat Utang Jangka Panjang II yang ditawarkan tanpa melalui penawaran umum PT Danantara Investment Management Tahun 2026 Tahap I, sebagaimana data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Surat utang itu terbagi dalam dua seri, yaitu seri A dengan jumlah pokok senilai Rp3,5 triliun dan kupon sebesar 2 persen. Seri ini bertenor lima tahun satu hari, sehingga akan jatuh tempo pada 18 Maret 2031.

Kemudian, seri B dengan jumlah pokok senilai Rp3,5 triliun dan kupon sebesar 2 persen. Seri ini bertenor tujuh tahun sehingga akan jatuh tempo pada 17 Maret 2033.

Sebelumnya, Danantara juga telah berhasil mengumpulkan dana senilai Rp50 triliun dari penerbitan Obligasi Patriot (Patriot Bond), yang digunakan untuk digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menegaskan bahwa peringkat yang disematkan oleh Moody's merupakan tonggak penting dalam perkembangan dan menegaskan kekuatan fondasi institusi seiring langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global.

Lembaga pemeringkat global Moody's Ratings memberikan peringkat emiten Baa2 untuk pertama kalinya kepada PT Danantara Investment Management (DIM), di sisi lain menetapkan outlook negatif sejalan dengan prospek peringkat utang pemerintah Indonesia.

“Hal ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan kami dan menegaskan kekuatan fondasi institusi kami seiring dengan langkah berkelanjutan untuk berinteraksi dengan pasar keuangan global,” kata Tim Komunikasi Danantara Indonesia dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Danantara menyatakan bahwa peringkat dan outlook DIM mencerminkan dan selaras dengan peringkat dan outlook kedaulatan Indonesia, yang merupakan hal lazim bagi entitas yang memiliki keterkaitan dengan suatu negara.

“Pengakuan ini semakin memperkuat keyakinan terhadap strategi, tata kelola, dan posisi jangka panjang kami seiring dengan upaya memperluas akses terhadap pendanaan internasional serta mendukung prioritas ekonomi Indonesia,” kata Tim Komunikasi Danantara Indonesia.

Sebagai informasi, Moodys menetapkan peringkat sementara Baa2 untuk program surat utang jangka menengah (MTN) global senior tanpa jaminan yang diterbitkan oleh DIM dan memberikan peringkat Baa2 untuk rencana penerbitan surat utang senior tanpa jaminan oleh DIM, yang semua prospek peringkat tersebut ditetapkan negatif.

Moody’s menyatakan peringkat emiten Baa2 DIM diselaraskan dengan peringkat kedaulatan Baa2 pemerintah Indonesia, yang mencerminkan hubungan kredit yang kuat antara DIM dan pemerintah.

Adapun, hubungan tersebut mencakup struktur kepemilikan DIM, perannya di dalam BPI Danantara, dan ekspektasi Moody's terhadap adanya dukungan luar biasa yang tepat waktu dari pemerintah.

Moody’s mengklasifikasikan DIM sebagai emiten terkait pemerintah atau Government Related Issuer (GRI), dan menerapkan pendekatan top-down.

Di sisi lain, tidak ada Penilaian Kredit Dasar atau Baseline Credit Assessment (BCA) yang diberikan, yang mencerminkan tahap perkembangan DIM yang baru lahir, rekam jejak yang terbatas, dan tidak adanya operasi mandiri yang signifikan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan insentif untuk penerbitan surat utang yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara.

Purbaya mengatakan dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang baru saja disahkan jadi UU, ditetapkan Danantara dapat menerbitkan surat utang khusus yakni Patriot dan Merah Putih Bond untuk membiayai programnya.

Menurut Purbaya, ia diberikan mandat oleh Presiden Prabowo untuk menyiapkan insentif dalam penerbitan surat utang Danantara. Tujuannya, agar para investor tertarik membeli.

"Itu akan diberi insentif sehingga itu menarik bagi orang yang punya uang," ujarnya ditemui usai Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (4/6).

Purbaya belum merinci insentif yang akan diberikan. Ia menyebutkan masih menunggu arahan dari Prabowo. Begitu juga dengan target dana yang diincar dari penerbitan tersebut.

"Belum tahu, nanti sama Presiden," imbuhnya.

Sementara itu, ia membantah terkait isu akan ada kewajiban bagi Warna Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tabungan di atas Rp3 miliar untuk membeli surat utang yang dirilis Danantara.

"Setahu saya Presiden enggak pernah bilang itu wajib. Setahu saya ya. Kalau berubah saya enggak tahu deh," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat memberi sinyal Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri akan hadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2026. Ia meminta doa pada publik agar Megawati bisa berkesempatan hadir dalam acara tersebut.

Pernyataan itu diungkapkan Djarot sekaligus merespons Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang mengundang seluruh Presiden dan Wakil Presiden RI baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi) hingga Gibran Rakabuming Raka.

"Insya Allah beliau hadir ya. Insya Allah beliau hadir, doakan aja ya beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya," kata Djarot saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan dan Bimtek DPRD F-PDIP di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Terlepas dari itu, Djarot menyampaikan, partainya juga akan menggelar upacara untuk memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang

"Tapi yang jelas partai itu juga melakukan, melaksanakan upacara Hari Pancasila di Sekolah Partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya," sebutnya.

Sekadar informasi, seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) diundang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta Pusat pada 1 Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menjadi Inspektur Upacara.

“Ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya,” kata Sekretaris Utama BPIP Tonny Agung Arifianto kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Kendati demikian, ia belum menjelaskan secara rinci presiden dan wapres terdahulu siapa yang sudah mengonfirmasi kehadiran pada upacara tersebut. “Nanti tepatnya di hari Sabtu besok kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya ya,” ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam Upacara Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin (1/6/2026). Hal itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

"Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara," kata Yudian Wahyudi kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).

Dia menjelaskan, upacara ini akan dilaksanakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Upacara dimulai tepat pukul 10.00 WIB.

Pada sore harinya, pukul 17.00 WIB, juga akan dilaksanakan upacara penurunan bendera. Namun, upacara ini dilakukan tanpa dihadiri tamu undangan.

Adapun Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas dalam upacara tersebut menggunakan formasi Pancasila. Formasi ini dipimpin oleh satu komandan. Prosesi pengibaran Sang Saka Merah Putih dilakukan oleh kelompok tiga.

"Formasi ini sangat istimewa karena terdiri dari lima kelompok yang mencerminkan kelima sila pada Pancasila," ujarnya.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia". "Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia," ujarnya.

"Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila," jelasnya.

JAKARTA - Kasus dicoretnya siswi SMA bernama Cathlyn Yvaine Lesmana dari daftar seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ( Paskibraka ) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menuai polemik dan perhatian publik. Nama Cathlyn yang sebelumnya disebut lolos di peringkat ketiga seleksi provinsi mendadak hilang dari daftar akhir dan digantikan peserta lain.

Peristiwa tersebut viral di media sosial dan memicu kritik terhadap mekanisme seleksi yang dinilai tidak transparan. Berbagai kalangan mempertanyakan proses penilaian hingga pengumuman akhir peserta yang lolos menuju seleksi tingkat nasional.

Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menilai polemik tersebut tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP ) sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses seleksi Paskibraka. Menurutnya, publik berhak mempertanyakan objektivitas proses seleksi apabila peserta yang telah dinyatakan lolos kemudian dicoret tanpa penjelasan terbuka kepada masyarakat. Seleksi Paskibraka 2026 Resmi Dimulai, Ini Tahapan dan Persyaratan Lengkap yang Wajib Dipenuhi

“Kasus Cathlyn ini memunculkan tanda tanya besar di publik. Bagaimana mungkin peserta yang sudah lolos dan berada di peringkat atas tiba-tiba dicoret lalu diganti peserta lain. Ini menimbulkan dugaan adanya proses yang tidak transparan,” kata Muslim Arbi kepada wartawan, Rabu (27/5)

Ia mengatakan, BPIP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan ideologi dan ikut dalam proses seleksi Paskibraka semestinya menjaga profesionalitas dan objektivitas. “BPIP jangan sampai dipersepsikan publik sebagai lembaga yang sarat kepentingan politik. Seleksi Paskibraka harus objektif, profesional, dan bersih dari intervensi,” ujarnya.

Menurut dia, seleksi Paskibraka seharusnya menjadi ruang pembinaan generasi muda yang bebas dari kepentingan politik praktis. Ia meminta pemerintah membuka seluruh hasil penilaian secara terang-benderang agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Kalau memang objektif, buka saja seluruh hasil penilaian peserta. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Publik ingin tahu dasar kenapa Cathlyn dicoret,” jelasnya.

Muslim Arbi juga menilai kemampuan Cathlyn yang disebut menguasai bahasa Inggris dan Mandarin semestinya menjadi nilai tambah dalam seleksi menuju tingkat nasional. “Kalau memang siswi itu punya kemampuan bahasa asing dan prestasi bagus, mestinya diapresiasi. Jangan sampai anak-anak berprestasi kehilangan kesempatan karena faktor nonteknis,” tuturnya.

Sementara itu, Pemprov Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi dilakukan sesuai mekanisme dan melibatkan berbagai unsur dari pusat. Kepala Kesbangpol Sulsel Bustanul Arifin mengatakan, seleksi Paskibraka melibatkan unsur BPIP, DPPI Pusat dan beberapa institusi lainnya. “Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Peserta diseleksi adalah utusan terpilih dari kabupaten dan kota,” katanya dalam keterangan resmi di Makassar.

Sementara di laman Sulselprov.go.id, Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat, Fuad Lutfi menegaskan proses seleksi di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, serta tim monitoring dan evaluasi dari pusat. “Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku. Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat,” kata Fuad dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, seleksi Paskibraka tidak hanya menilai satu aspek tertentu, seperti nilai akademik atau tes wawasan kebangsaan semata. Menurutnya, proses penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta sebagai calon pelaksana tugas kenegaraan. BPIP: Kembalikan Koperasi ke Khitah Ekonomi Pancasila

Fuad mengatakan terdapat banyak komponen yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin peserta. Seleksi dilakukan berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi, kata dia, dipilih tiga pasang peserta yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi pusat.

Dalam polemik yang berkembang, BPIP juga menepis munculnya narasi yang mengaitkan seleksi dengan isu suku, agama, ras, maupun latar belakang tertentu. Tidak ada unsur rasisme dan diskriminasi.

Terkait apakah penilaian seleksi mempertimbangkan latar belakang suku, agama, dan ras peserta, Fuad menegaskan seluruh peserta dinilai berdasarkan indikator seleksi nasional tanpa membedakan latar belakang tertentu. “Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan indikator seleksi yang telah ditetapkan secara nasional,” tegasnya.

soal transparansi dan sebagainya memang harus kami lakukan sejak awal

Jakarta (ANTARA) - Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir memastikan bahwa operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tetap mengedepankan transparansi, merespons kekhawatiran pasar setelah badan ekspor tersebut dibentuk.

“Saya tahu gambaran besarnya, ini akan sangat baik bagi negara. Ini bisa menjadi hal yang sangat positif. Sekarang semuanya bergantung pada eksekusi. Jadi kembali lagi, soal transparansi dan sebagainya memang harus kami lakukan sejak awal,” kata Pandu dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Selasa.

Adapun DSI mendapatkan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dengan tahap awal fokus pada batu bara, crude palm oil (CPO) dan ferro alloy.

DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Selanjutnya pada tahap kedua yang ditargetkan dimulai Januari 2027, DSI akan membeli komoditas dari eksportir domestik untuk kemudian menjualnya ke pasar internasional.

Pandu mengatakan pembentukan DSI diharapkan dapat menciptakan pasar yang lebih besar dan sehat bagi perdagangan komoditas SDA nasional, sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia di hadapan pembeli global.

Ia menegaskan bahwa mekanisme pasar tetap berjalan dan kontrak ekspor jangka panjang yang sudah dimiliki pelaku usaha sebelum pembentukan DSI akan tetap dihormati.

Menurutnya, konsep sentralisasi ekspor komoditas strategis bukan hal baru karena telah diterapkan sejumlah negara kaya minyak di Timur Tengah melalui perusahaan negara yang menjadi penyalur utama ekspor ke pasar global.

“Ide sentralisasi bukan sesuatu yang unik dan sudah berjalan sangat baik di beberapa negara. Jadi tantangannya bukan pada idenya, melainkan pada eksekusi,” kata Pandu.

Ia mengakui pengumuman pembentukan DSI sempat memunculkan ketidakpastian di pasar. Oleh sebab itu, menurutnya, keberadaan dan mekanisme kerja DSI perlu dijelaskan agar menjadi risiko yang lebih terukur bagi investor.

Menanggapi peringatan dari lembaga pemeringkat seperti Moody's dan S&P Global, Pandu menilai hal tersebut serupa dengan respons awal pasar saat BPI Danantara pertama kali dibentuk.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut dapat dijawab melalui komunikasi yang baik dan eksekusi kebijakan yang konsisten seiring dengan berjalannya waktu.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026