Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pendampingan dalam pelaksanaan proyek-proyek hilirisasi yang akan dilakukan badan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Dony usai bertemu Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, di Gedung KPK, Senin (29/6).

Dony mengatakan banyak mendapat arahan dan masukan dari tim pencegahan KPK terkait mitigasi terhadap potensi terjadinya korupsi di BUMN di masa mendatang.

"Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," kata Dony usai pertemuan.

Selain pendampingan proyek hilirisasi, Danantara juga berharap bantuan agar whistleblower system seluruh BUMN diintegrasikan dengan sistem milik KPK.

Ia juga menginginkan agar BUMN yang ada ke depan dikelola dengan baik.

[Gambas:Youtube]

"Kami memohon juga dan kebetulan disepakati oleh Bapak Deputi, kerja sama ini akan kita tingkatkan dalam bentuk yang lebih konkret. Akan ada bentuknya pelatihan di tempat kami, kemudian juga arahan mengenai SOP, kemudian juga tadi integrasi whistleblower system, kemudian dan beberapa yang lainnya," kata Dony.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin mengatakan KPK akan menghubungkan seluruh sistem whistleblower BUMN dengan sistem pelaporan milik KPK sehingga setiap laporan dapat diverifikasi langsung oleh lembaga antirasuah.

"Sehingga semua informasi yang masuk tidak dipilah-dipilih, seluruhnya masuk KPK. Biarkan nanti KPK yang akan memilah ini laporan ini terkait tipikor atau bukan, ini terkait perdata," katanya.

Selain itu, KPK juga mendorong setiap unit kerja di Danantara dan BUMN memiliki personel yang tersertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Ahli Pembangun Integritas (API), serta Corruption Risk Assessment (CRA).

"Ini penting, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Danantara Indonesia mengatakan perampingan BUMN dari 1.077 menjadi 200-300 entitas bertujuan menciptakan pengelolaan yang lebih efisien, bahkan bisa menghemat Rp50 triliun.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan proses streamlining atau perampingan BUMN ditargetkan rampung pada 2026.

Ia mengungkap dari total 1.077 BUMN yang ada saat ini, sekitar 52 persen tercatat merugi. Akumulasi kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut mencapai Rp20 triliun.

Dony mengungkapkan perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun. Danantara menemukan praktik transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan cucu yang selama ini menimbulkan pemborosan besar.

"Selama ini kita membiasakan layering transaction antara induk ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit, yang menyebabkan inefisiensi. Kurang lebih inefisiensinya itu Rp30 triliun," kata Dony dalam Podcast Bukan Kaleng-Kaleng, Kamis (10/6).

Ia mencontohkan penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS). Merger dilakukan karena ketiga perusahaan berada dalam rantai bisnis yang saling terkait.

Dony menjelaskan merger itu berhasil memangkas berbagai biaya transaksi internal dan potensi kerugian akuntansi yang selama ini membebani perusahaan.

"Kita sudah menghemat kurang lebih sekitar US$600 juta - US$700 juta dari hasil merger ini," ujarnya.

Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group. Dalam sejumlah proyek pembangunan jaringan serat optik, pekerjaan harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum dieksekusi, sehingga menimbulkan biaya tambahan yang tidak perlu.

Menurut Dony, apabila proses perampingan selesai dilakukan dan jumlah perusahaan berhasil dipangkas menjadi sekitar 254 entitas, maka Danantara bisa berhemat sekitar Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil konsolidasi.

"Jadi kita punya Rp50 triliun kalau proses ini selesai kita laksanakan. Kita punya immediate saving tanpa kita harus melakukan improvement terhadap kualitas pengelolaan dan profitability daripada hasil penggabungan. Di depan mata kita ada Rp50 triliun," ujarnya.

Ia menjamin efisiensi ini tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Seluruh karyawan disebut akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.

Menurut Dony, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar transformasi besar-besaran di tubuh BUMN tidak merugikan para pekerja.

"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujarnya Dony.

Danantara pun melakukan perhitungan terkait opsi tanpa PHK. Hasilnya, penghematan yang diperoleh dari pemangkasan BUMN jauh lebih besar dibandingkan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung.

"Kita hitung, kalau dari perusahaan-perusahaan yang kita streamlining ini, berapa sih biaya tenaga kerjanya setahun? Ternyata cuma Rp2-3 triliun," ungkapnya.

Dengan potensi efisiensi yang mencapai Rp50 triliun, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibandingkan melakukan PHK. Sebab, penghematan yang diperoleh jauh lebih besar daripada biaya untuk mempertahankan karyawan.

"Saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," imbuhnya.

Ia menegaskan seluruh pegawai akan tetap menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Para pekerja tidak boleh menjadi pihak yang menanggung dampak dari restrukturisasi korporasi.

"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Karena tadi pemikiran kita, kita tidak mau juga menzalimi karyawan. Karena itu kan bukan salah mereka," pungkasnya.

Di tengah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang belum beranjak dari zona negatif secara year-to-date, saham-saham BUMN kembali mencuri perhatian.

Hal itu muncul dalam pertemuan antara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, COO BPI Danantara Dony Oskaria, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, para Direktur Utama Himbara, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah BUMN di Jakarta pada Selasa (9/6). Pertemuan membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasar modal dan memperkuat kepercayaan investor, termasuk wacana buyback saham emiten BUMN.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi menilai perhatian berbagai pemangku kepentingan tersebut mencerminkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang perusahaan-perusahaan BUMN, khususnya sektor perbankan yang tetap menunjukkan kinerja dan fundamental yang solid. Menurutnya, stabilitas pasar yang terjaga merupakan faktor penting dalam mendukung iklim investasi yang sehat.

"Kepercayaan investor terhadap saham-saham perbankan nasional ditopang oleh kinerja industri yang tetap resilien di tengah dinamika ekonomi global. Industri perbankan masih mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif, kualitas aset yang terjaga, serta kondisi likuiditas dan permodalan yang kuat," ujar Hery.

Hery yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perbanas optimistis, fundamental industri perbankan nasional hingga saat ini tetap kuat. Berdasarkan data OJK, hingga April 2026 kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 11,40 persen.

"Pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana masyarakat yang tetap kuat menunjukkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan masih terjaga dengan baik, sekaligus mencerminkan fungsi intermediasi yang berjalan efektif," tuturnya.

Bagi BRI, penguatan kepercayaan pasar terutama dibangun melalui kinerja yang konsisten. Untuk itu, perseroan terus berfokus dalam menjaga kualitas aset, memperkuat permodalan dan likuiditas, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham.

"Terkait wacana buyback, setiap aksi korporasi tentu akan dikaji secara cermat dan dilaksanakan sesuai ketentuan regulator yang berlaku. Saat ini fokus utama kami tetap pada penguatan fundamental perusahaan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Hery.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria memproyeksikan laba badan usaha milik negara (BUMN) mencapai Rp360 triliun pada 2026.

Menurutnya, laba BUMN pada 2025 diperkirakan mencapai Rp335 triliun dan berpotensi meningkat menjadi Rp360 triliun pada tahun ini.

Dia menuturkan pada 2025, laba BUMN mencapai Rp335 triliun.

"Tidak benar kalau banyak yang bilang BUMN tidak pernah untung. Itu keliru. Tahun lalu kita menguntungkan Rp335 triliun," ujar Dony dalam Jogja Financial Festival, Sabtu (23/5).

Menurutnya, kontribusi BUMN terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahkan mencapai hampir sepertiga dari total penerimaan negara.

Ia mengatakan hingga kuartal I/2026, BUMN telah menyetorkan pajak kepada negara mencapai sekitar Rp215 triliun.

"Kuartal I ini kami sudah membayarkan pajak kepada negara kurang lebih Rp215 triliun. Jadi BUMN kita itu sangat powerful," katanya.

Dony juga menepis anggapan bahwa banyak perusahaan pelat merah tidak menghasilkan keuntungan.

"BUMN kita itu memberikan kontribusi hampir sepertiga daripada APBN kita, baik itu dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk pajak," ujarnya.

Ia mengungkapkan pemerintah kini melakukan perubahan besar dalam tata kelola BUMN melalui Danantara yang berfungsi sebagai sovereign wealth fund berbasis konsolidasi perusahaan negara.

PT Danantara Indonesia melaporkan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co merugi Rp680 miliar pada tahun lalu. Kerugian dipicu oleh impor gula yang tidak terkontrol, sehingga menekan harga.

"Sugar Co membukukan rugi Rp680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Meski demikian, Dony meminta kerugian tersebut tidak dilihat semata sebagai kinerja negatif. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya transformasi industri gula nasional.

"Kalau tidak dilakukan perbaikan, bahkan sekelas perusahaan SGN aja harus rugi ya kan, apalagi masyarakat," ujar Dony.

Dalam rapat yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan melakukan pengaturan impor gula berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan.

Ia menyebut impor gula yang diatur meliputi Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Rafinasi (GKR), dan Gula Kristal Putih (GKP) dalam enam nomor pos tarif. Kebijakan itu juga membatasi pelaku impor.

GKM dan GKR hanya dapat diimpor oleh importir produsen (Angka Pengenal Importir-Produsen/API-P), sedangkan GKP hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik (Angka Pengenal Importir-Umum/API-U).

"Jumlah gula yang diimpor ditetapkan berdasarkan neraca komoditas yang digunakan sebagai dasar penerbitan persetujuan impor dengan masa berlaku sesuai masa berlaku neraca komoditas dan dilakukan pengawasan penggunaan bahan baku di kawasan pabean atau border," ujar Budi.

[Gambas:Youtube]

Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus COO BPI Danantara Dony Oskaria menyampaikan akan melakukan konsolidasi perusahaan BUMN logistik nasional.

Ia menyampaikan akan ada 15 perusahaan yang dikonsolidasikan.

"Kita akan mengonsolidasikan 15 (perusahaan), sudah mulai prosesnya. Insya Allah juga dalam satu bulan ini akan kita announce (umumkan) 15 perusahaan menjadi satu perusahaan logistik nasional kita," kata Dony di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).

Dony menyebut ia menargetkan proses transformasi BUMN dapat dilaksanakan secepatnya.

Ia berharap hal itu akan membawa manfaat yang luas bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Kita harus menyelesaikan seluruh restrukturisasi BUMN dan diharapkan ini bisa selesai tepat waktu," katanya.

[Gambas:Youtube]

Dony menyampaikan ia ingin membangun perusahaan BUMN menjadi lebih bersih dan dikelola dengan baik.

"Jadi kalau dilihat aktivitas saya tentu setiap hari kalau dilihat di BP BUMN itu kan setiap hari pasti tidak pernah berhenti memanggil satu-satu perusahaan itu untuk memastikan proses pengelolaannya benar-benar baik," ucap dia.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyebut PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan melakukan elektrifikasi atau perpanjangan jalur KRL ke lima kota pada tahun ini, termasuk sampai Cikampek dan Sukabumi.

Perpanjangan jalur KRL ini sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan kota baru dan penguatan industri perkeretaapian nasional.

Dony mengatakan perpanjangan rute KRL akan dilakukan pada sejumlah jalur strategis, khususnya dari Jakarta menuju daerah penyangga, seperti Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, dan Jakarta-Rangkasbitung.

"Kereta api, saya meminta mereka untuk melakukan tahun ini saja kita melakukan elektrifikasi di lima kota. Salah satunya di Jakarta, kita akan melakukan elektrifikasi Jakarta Cikampek, Jakarta Sukabumi, Jakarta-Rangkas," ujar Dony dalam acara CNBC Economic Outlook 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (2/10).

Menurutnya, elektrifikasi jalur-jalur ini akan memicu pertumbuhan kawasan-kawasan baru di sepanjang lintasan. Program tersebut harus direalisasikan pada tahun ini.

"Tujuannya apa, dengan kita melakukan elektrifikasi kereta api listrik, ini akan menghidupkan kota-kota baru dan tahun ini harus dilakukan," katanya.

Dony menambahkan investasi yang dibutuhkan untuk program elektrifikasi tersebut relatif tidak besar. Namun, di saat yang sama, kebijakan ini akan menghidupkan kembali industrialisasi nasional, khususnya melalui PT Industri Kereta Api (INKA).

Ia juga menegaskan KAI tidak lagi diperbolehkan mengimpor gerbong maupun lokomotif dan wajib memproduksinya di dalam negeri.

"Saya mewajibkan kereta api itu tidak boleh lagi mengimpor gerbong maupun lokonya. Dia wajib melakukan manufaktur di INKA," tegasnya.

Dony menyebut keberpihakan terhadap industri nasional menjadi kunci keberlangsungan sektor manufaktur dalam negeri. Ia memperkirakan total investasi transformasi perusahaan kereta api mencapai sekitar Rp50 triliun.

"Sementara kita akan menghabiskan kurang lebih total dari proses transformasi daripada perusahaan kereta api kita itu kurang lebih sekitar Rp50 triliun," ucapnya.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal membentuk holding BUMN penerbangan yang dipimpin oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Anggotanya akan ada dua yakni Citilink dan Pelita Air.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan untuk itu pihaknya tengah mempercepat proses pemisahan Pelita Air dari PT Pertamina (Persero) yang akan melepas seluruh bisnis non migasnya.

"Iya, Garuda Indonesia induk (holding maskapai), (di bawahnya) ada Citilink, ada Pelita," ujar Dony ditemui di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (10/2) malam.

Menurut Dony, Danantara menargetkan proses penggabungan Pelita Air ke Garuda Indonesia bisa selesai pada kuartal I tahun ini. Pasalnya, Garuda juga menyelesaikan seluruh proses pada waktu yang sama.

"Garuda di kuartal I ini udah pindah, cepat mereka," katanya.

Danantara memang bakal melakukan pembenahan di sluruh lini bisnisnya di tahun ini, termasuk PT Pertamina yang akan difokuskan pada minyak dan gas. Sedangkan bisnis lainnya seperti penerbangan hingga perhotelan akan digabung ke BUMN lain.

"Jadi paralel selama satu tahun ini kita lakukan proses konsolidasi ini. Jadi mulai dari yang paling dekat itu pasti IHC, rumah sakit ya kan, hotel, kemudian tadi airlines, asuransi lagi kita review, kemudian bisnis yang lainnya apa lagi, ada juga yang kita, apa namanya, divestasi, kemudian bisnis yang non-related, itu kita lakukan proses," jelas Dony.

Dengan transformasi dan fokus lini bisnis ini, Dony menekankan akan membuat kinerja para BUMN menjadi lebih baik dan tidak saling tumpang tindih dalam penugasan.

"Jadi memang nanti perusahaan BUMN kita tuh bagus-bagus nanti, rumah sakit sendiri, hotel sendiri, asuransi sendiri, oil and gas sendiri, airline sendiri. Jadi lebih baik, lebih proper," pungkasnya.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menegaskan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) meski PT Pertamina melepas seluruh bisnis nonmigas.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan konsolidasi dan spin off bisnis nonmigas yang dilakukan Pertamina tidak akan berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

"Tenaga kerjanya kan tadi saya sampaikan, tidak akan ada pengurangan tenaga kerja," ujar Dony ditemui di Hotal Kempinski Jakarta, Selasa (10/2) malam.

Menurutnya, BUMN justru memiliki peran strategis sebagai penyedia lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Artinya, seluruh proses yang dilakukan perusahaan pelat merah tak akan berdampak negatif pada tenaga kerja.

"Karena kan tugas BUMN sesuatunya menjadi tempat kita bekerja kan? Untuk rakyat Indonesia," jelas pria yang juga menjabat sebagai Badan Pengaturan (BP) BUMN ini.

Ia menjelaskan, dalam proses konsolidasi tersebut, Danantara justru berupaya menghindari adanya pengurangan pegawai. Seluruh karyawan dari unit usaha yang dilepas akan tetap dialihkan ke entitas atau konsolidasi baru yang dibentuk.

"Makanya, proses konsolidasi ini kita menghindari ada pengurangan orang, jadi akan dibawa, kan di konsol-konsol nanti kan orangnya harus dibawa," terangnya.

Dalam kesempatan terpisah, Dony memastikan PT Pertamina (Persero) akan melepas seluruh bisnis yang tidak berkaitan langsung dengan sektor minyak dan gas, termasuk bisnis hotel, asuransi hingga maskapai penerbangan.

"Pertamina tidak akan punya lagi perusahaan yang non-related kepada oil and gas. Seluruh perusahaan Pertamina yang non-oil dan gas itu akan di spin out. Dia akan keluar dari Pertamina," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Outlook 2026.

Saat ini, Pertamina memiliki bisnis hotel Patra Jasa, asuransi Tugu Insurance dan PertaLife Insurance. Kemudian di bidang penerbangan ada Pelita Air, serta di bidang kesehatan ada Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP).

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana memangkas jumlah BUMN yang saat ini jumlahnya ribuan menjadi ratusan. Tepatnya dari 1.043 menjadi 300 saja.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut.

"Tentu masyarakat sudah mendengar bahwa kita punya 1.043 perusahaan, nanti tahun ini harus selesai menjadi tinggal 300 perusahaan. Tapi enggak usah khawatir, tidak akan terjadi PHK," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Outlook, Selasa (11/2).

Dony menyebutkan pemangkasan ini akan dilakukan dengan penyatuan beberapa anak usaha sehingga fokus pada tugas masing-masing. Misalnya, seperti Pertamina akan melepas anak usahanya yang non migas dan digabung dengan BUMN lain.

Kemudian, BUMN seperti Telkom, Semen dan Pupuk akan dimerger dengan perusahaan pelat merah lainnya yang sama jenisnya.

Ia mencontohkan, saat ini Telkom memiliki 66 anak usaha yang nantinya akan dipangkas menjadi belasan saja. Begitu juga dengan anak usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), pihaknya akan menutup 17 perusahaan semen.

Tak hanya itu, Danantara juga berencana memangkas 15 perusahaan asuransi BUMN dari 15 menjadi hanya 3 perusahaan. BUMN logistik juga akan dipangkas dari 21 hanya akan menjadi 1 perusahaan.

"Sehingga nanti kita harapkan dari 300 perusahaan yang dimiliki oleh BUMN ke depan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang secara skala itu cukup signifikan untuk berkompetisi, memiliki kemampuan secara finansial dan juga memiliki kapabilitas secara orang," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta dengan memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait, Rabu (11/2) siang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi pejabat pertama yang tiba sekitar pukul 13.07 WIB, disusul sejumlah menteri dan pejabat lainnya.

Selain Airlangga, tampak hadir Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Airlangga yang tiba lebih dahulu belum membeberkan materi pembahasan dalam ratas tersebut. Saat ditanya soal agenda rapat, ia hanya menjawab singkat, "Nanti kita tunggu ya."

Ia juga enggan menjelaskan apakah rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Sang Kepala Negara dengan para pengusaha pada malam sebelumnya.

"Kita tunggu aja nanti yang di dalam," ujarnya.

Terkait pertemuan Prabowo dengan kalangan pengusaha sehari sebelumnya, Airlangga memastikan pembahasan berkaitan dengan sektor ekonomi.

"Yang pasti bahas ekonomi. Apanya nanti kita dengar dari bapak langsung," ujarnya.

Sementara itu, Bahlil juga belum mengungkap isi rapat.

"Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat, baru saya akan kabari," tuturnya.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) 10 proyek hilirisasi baru pada pekan depan.

Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria mengatakan proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari total 21 proyek hilirisasi yang tengah disiapkan Danantara.

"Minggu depan kami akan groundbreaking lagi kurang lebih ada 10 proyek lagi dari total 21 proyek yang akan kita lakukan dan kita akan groundbreaking di 2026," ujar Dony dalam acara CNBC Indonesia Outlook 2026, Selasa (10/2).

Menurut Dony, proses hilirisasi ini akan memberikan dampak yang signifikan. Tidak hanya bagi penerimaan dalam negeri, tapi juga pembukaan lapangan kerja yang luas.

"Pertama tentu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, yang kedua tentu memberikan dampak lapangan pekerjaan yang signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Dony menyebutkan, 10 proyek ini merupakan lanjutan dari groundbreaking enam proyek pekan lalu. Dengan demikian, sudah ada 16 proyek yang akan digarap Danantara bersama mitra mulai pekan depan.

"Minggu lalu kita melakukan groundbreaking 6 proyek hilirisasi kita, di antaranya ada smelter bauksit, alumina di Mempawah, ada biofuel, bioaftur, ada bioethanol, kemudian ada poultry yang kita groundbreaking juga. Jadi ada 6 proyek yang kita selesaikan, yang sudah kita groundbreaking," jelas Dony.

Pekan lalu, Danantara memang baru saja melaksanakan groundbreaking serentak terhadap enam proyek hilirisasi di 13 lokasi di Indonesia dengan total nilai investasi mencapai US$7 miliar (Rp117 triliun).

Salah satu proyek tersebut yakni program Bioethanol di Banyuwangi yang diresmikan oleh PTPN III (Persero) bersama Pertamina. Proyek ini dirancang memiliki kapasitas produksi 100 KLPD (Kilo Liter Per Day) yang ditujukan untuk mendukung sektor energi, sebagai bagian dari penguatan rantai nilai industri nasional.

Proyek Bioethanol Glenmore diharapkan dapat membawa manfaat menyeluruh berupa diversifikasi bisnis dan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Melalui pengolahan komoditas bagi negara dalam meningkatkan ketahanan energi, menghemat devisa, serta mendukung komitmen pengurangan emisi.