Jakarta (ANTARA) - PT Brantas Abipraya (Persero), badan usaha milik negara Indonesia di bidang konstruksi, mempercepat penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, untuk pemerataan pendidikan.

“Melalui pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor, kami terus menghadirkan fasilitas pendidikan yang berkualitas, aman, dan selesai tepat waktu agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya Dian Sovana dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Mendukung target pemerintah tersebut, Brantas Abipraya terus mengakselerasi penyelesaian pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor ini.

BUMN konstruksi itu memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor berjalan sesuai target dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu.

Sebagai salah satu kontraktor pelaksana, tutur Dian, Brantas Abipraya berhasil menjaga progres pembangunan tetap sesuai target meski dihadapkan pada tantangan kondisi geografis yang cukup kompleks. Hingga 28 Juni 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 81,42 persen dan kini memasuki tahap penyelesaian akhir (finishing).

Beragam fasilitas dibangun secara terintegrasi dalam satu kawasan, meliputi gedung sekolah untuk setiap jenjang pendidikan, asrama putra dan putri, asrama guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, kantin, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya yang dirancang untuk menunjang proses belajar mengajar secara optimal.

“Kami mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat sehingga proyek ini dapat berjalan sesuai target meskipun menghadapi tantangan kondisi medan yang cukup berat,” ujar Dian.

Pembangunan Sekolah Rakyat Kabupaten Bogor memiliki tantangan tersendiri karena lokasi proyek sebelumnya merupakan kawasan hutan dengan kondisi lahan berkontur dan kemiringan lereng yang cukup ekstrem.

Selain itu, tingginya intensitas hujan serta akses menuju lokasi yang terbatas turut menjadi tantangan dalam proses mobilisasi material dan pelaksanaan konstruksi.

Pembangunan proyek ini melibatkan sekitar 960 tenaga kerja serta mendapat dukungan 25 personel TNI-AD Teritorial Pembangunan (TP). Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi dalam mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jasinga dan sekitarnya.

“Ke depan, Brantas Abipraya akan terus menghadirkan karya-karya infrastruktur yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing,” kata Dian.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Memasuki tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran, ada ironi yang sulit diabaikan: BUMD yang semestinya menjadi mesin ekonomi daerah justru kerap hanya menjadi penonton di saat program prioritas presiden dijalankan. Di saat negara mendorong Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih, banyak BUMD belum tampil sebagai penggerak yang nyata di lapangan.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan jumlah BUMD di Indonesia mencapai lebih dari 1.100 entitas. Secara jumlah, ini adalah kekuatan besar. Namun secara kualitas, banyak BUMD masih bergulat dengan tata kelola lemah, kepemimpinan yang belum sepenuhnya berbasis merit, dan kinerja yang belum memberi nilai tambah sepadan bagi daerah.

Sebagai praktisi yang kerap menangani isu BUMN/BUMD dan tata kelola daerah, saya melihat masalah utamanya bukan sekadar minim kapasitas, melainkan salah arah fungsi. BUMD belum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk menopang agenda nasional.

Akibatnya, saat pemerintah pusat menggerakkan program prioritas, BUMD justru tidak hadir sebagai mitra aktif, melainkan sekadar pengamat di pinggir lapangan.

Padahal, Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan logistik dan ekosistem layanan yang bisa dipercepat melalui BUMD. Makan Bergizi Gratis memerlukan rantai pasok pangan yang efisien, dekat dengan produsen lokal, dan dapat diawasi dengan baik. Koperasi Desa Merah Putih pun akan jauh lebih kuat bila BUMD sehat hadir sebagai mitra usaha, bukan badan usaha yang hanya hidup dari penyertaan modal.

Karena itu, memasuki tahun kedua pemerintahan, pembenahan BUMD tidak boleh lagi ditunda. Pemerintah perlu memetakan seluruh BUMD secara tegas, mengelompokkan mana yang sehat, mana yang harus direstrukturisasi, dan mana yang layak digabung atau dihentikan.

Pengisian jabatan pimpinan juga harus benar-benar berbasis kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan sekadar kompromi politik lokal.

Langkah berikutnya adalah memastikan BUMD masuk ke dalam rantai pasok program prioritas Presiden. BUMD pangan harus terhubung dengan skema penyediaan bahan baku untuk Makan Bergizi Gratis.

BUMD jasa dan logistik harus ikut menopang distribusi Sekolah Rakyat. BUMD yang bergerak di sektor strategis juga perlu diarahkan untuk memperkuat koperasi desa agar ekosistem ekonomi rakyat benar-benar terbentuk dari bawah.

Jika tidak ada langkah konkret, BUMD akan terus menjadi simbol besar yang kosong isi. Ia tampak hidup di atas kertas, tetapi tidak hadir saat negara membutuhkan daya dorong di daerah.

Apabila itu dibiarkan, maka program prioritas presiden akan berjalan tanpa sokongan penuh dari mesin ekonomi daerah yang justru seharusnya menjadi ujung tombaknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi SDN Wolomoni yang viral karena diduga tergusur pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Peninjauan itu dilakukan dalam serangkaian kunjungan Gibran di NTT pada Kamis (18/6/2026). Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, tampak eks Wali Kota Solo itu didampingi oleh Wakil Gubernur Johni Asadoma, Kepala Daerah Bupati Ende Yosef Badeoda hingga perangkat desa.

Setibanya di SDN Wolomoni sekitar 12.58 WITA. Pejabat desa kemudian meluruskan soal kejadian viral terkait penggusuran sekolah oleh pembangunan KDMP. Menurut pejabat desa itu, peristiwa penggusuran itu tidak benar.

Pasalnya, kerusakan teras sekolah terjadi akibat alat berat yang hendak masuk untuk pembangunan KDMP. Namun, karena jalan satu-satunya, terpaksa alat berat itu sempat merusak teras sekolah.

"Karena untuk melintas alat berat, Pak. Karena alternatif akses jalannya hanya satu ini," ujar pejabat desa menjelaskan kepada Gibran.

Setelah itu, Gibran pun menggelar dialog dengan sejumlah warga di lokasi. Dalam dialog itu, Gibran menyoroti agar pembangunan KDMP agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar.

"Apakah ada pihak yang dirugikan? Dampaknya seperti apa harus dikaji benar. Ini jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar mengajarnya, ya. Itu. Jadi segera ditentukan lokasi barunya," ujar Gibran.

Selain itu, Gibran juga menyinggung soal lokasi pembangunan KDMP yang lain seperti di pegunungan, di tengah hutan hingga berbagai tempat lainnya.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh pejabat daerah maupun stakeholder terkait agar bisa mengkaji titik pembangunan KDMP ke depannya serta melibatkan warga untuk berdiskusi.

"Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji. Melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak. Jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah," pungkasnya.

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

"Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama, kolaborasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang semakin baik, akuntabel serta transparan," kata Gubernur Kalteng Agustiar Sabran di Palangka Raya, Kamis.

Raihan kembali opini WTP dari BPK RI tersebut berhasil dilakukan secara berturut-turut oleh Pemprov Kalimantan Tengah. Namun gubernur menekankan opini WTP bukan tujuan akhir.

Pihaknya berkomitmen laporan keuangan pemerintah provinsi ke depan semakin berkualitas dan tidak terulang lagi adanya temuan-temuan yang sama.

Agustiar menegaskan pemerintah provinsi terus melakukan perbaikan agar kualitas pengelolaan keuangan semakin meningkat, serta seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara optimal.

"Kepada penjabat sekretaris daerah dan seluruh perangkat daerah, agar segera menindaklanjuti temuan dari BPK RI sesuai ketentuan yang berlaku. Tak perlu menunggu 60 hari kerja, secepatnya. Baik temuan administrasi maupun pengembalian kerugian negara," jelasnya.

Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI Slamet Kurniawan menyampaikan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"BPK tak hanya memberi opini atas laporan keuangan, tetapi juga menyampaikan hasil pemeriksaan mengenai sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perbaikan tata kelola pemerintahan," tuturnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, di antaranya terkait pengelolaan rumah dinas dan pembukuan retribusi pemakaian rumah dinas yang belum sepenuhnya memadai, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan retribusi sewa rumah dinas.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan agar pemerintah provinsi menyusun mekanisme pengelolaan rumah dinas terintegrasi antar perangkat daerah, melakukan inventarisasi aset, memperbarui data aset, serta mengoptimalkan pemungutan retribusi sesuai ketentuan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende hari ini, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, nampak Gibran tiba sekitar 11.22 WIB. Usai keluar dari pesawat CN-295, Gibran disambut oleh tarian tradisional Wanda Pere Ende.

Selain itu, dia disambut juga oleh tokoh adat, dan pejabat setempat baik itu kepolisian hingga Bupati Yosef Benediktus Badeoda.

Kemudian, setelah disambut secara adat Gibran bakal melanjutkan perjalanan ke SMPN 1 Ndona NTT untuk meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di NTT eks Wali Kota Solo ini akan melihat pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.

Sebelumnya, Gibran mengajak perwakilan mahasiswa dalam kunjungan kerja ke Ende, Gorontalo, dan wilayah Papua. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan serta menyempurnakan tata kelola program MBG dan Kopdes Merah Putih.

"Kita akan berangkat ke Ende, Gorontalo, dan juga Papua. Jadi, pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola MBG dan koperasi," ujar Wapres ketika memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (18/06/2026).

Gibran menekankan, pemerintah berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbebas dari praktik korupsi.

"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik, dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi. Saya kira langkah-langkah ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan publik," pungkasnya.

Sekadar informasi, lima mahasiswa yang mendampingi Wapres yaitu Keletus Sakaro dari Universitas Sanata Dharma, Daffa Ulhaq dari Universitas Indonesia, Nolan Christoper Adam dari Universitas Pelita Harapan, Rapid Bena Matin dari Universitas Jenderal Soedirman, serta Salsabila Maulida dari Institut Seni Budaya Indonesia.

Keterlibatan mahasiswa dalam kunjungan kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan generasi muda dalam mengawal pelaksanaan program-program strategis agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Di era ketika kepercayaan menjadi mata uang paling berharga dalam sistem keuangan global, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi produsen emas, tetapi juga menjadi penjaga emas dunia.

Jakarta (ANTARA) - Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik, perang dagang, sanksi ekonomi, dan fragmentasi sistem keuangan global, emas kembali menjadi aset strategis yang diburu bank-bank sentral dunia.

Dalam lima tahun terakhir, pembelian emas oleh bank sentral global mencapai rekor tertinggi sejak berakhirnya sistem Bretton Woods pada 1971.

Menurut data World Gold Council, pembelian emas bank sentral dunia telah melampaui 1.000 ton per tahun selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2022–2025. Fenomena ini menunjukkan bahwa emas kembali dipandang sebagai jangkar stabilitas di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Namun, yang menarik bukan hanya peningkatan kepemilikan emas, melainkan juga perubahan lokasi penyimpanannya. Selama puluhan tahun, sebagian besar emas bank sentral dunia disimpan di New York, London, dan Swiss. Kini mulai muncul tren diversifikasi lokasi penyimpanan emas.

Beberapa negara memilih memulangkan cadangan emasnya (gold repatriation), sementara yang lain mencari lokasi penyimpanan alternatif yang lebih dekat, aman, netral, dan memiliki stabilitas ekonomi tinggi. Dalam konteks inilah Singapura muncul sebagai pemain baru yang agresif menawarkan jasa penyimpanan emas internasional.

Pertanyaannya, mengapa Indonesia tidak ikut mengambil peluang tersebut? Indonesia sebenarnya memiliki modal yang tidak kalah kuat dibanding negara-negara lain di kawasan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan anggota G20, Indonesia memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 1,6 triliun dolar AS pada 2025. Stabilitas makroekonomi relatif terjaga dengan inflasi sekitar 2–3 persen, pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, dan cadangan devisa mencapai sekitar 145 miliar dolar AS pada Mei 2026.

Dari sisi sumber daya alam, Indonesia juga merupakan salah satu produsen emas terbesar dunia dengan produksi berkisar 100–130 ton per tahun melalui operasi tambang besar seperti PT Freeport Indonesia dan PT Aneka Tambang Tbk.

Ironisnya, meskipun menjadi produsen emas utama, Indonesia belum menjadi pusat perdagangan maupun penyimpanan emas internasional. Nilai tambah sektor emas masih banyak dinikmati pusat-pusat keuangan global seperti London, Zurich, Dubai, dan Singapura. Indonesia menjual emas, tetapi belum menguasai ekosistem keuangan emas.

Padahal manfaat menjadi pusat penyimpanan emas internasional jauh melampaui sekadar pendapatan dari biaya penitipan. Negara yang dipercaya menyimpan emas milik bank sentral lain memperoleh keuntungan reputasi yang sangat besar. Kepercayaan tersebut mencerminkan pengakuan internasional atas kualitas institusi, stabilitas politik, keamanan hukum, dan kredibilitas bank sentralnya.

Contoh paling nyata adalah Singapura. Negara kota yang hanya memiliki luas sekitar 735 kilometer persegi ini tidak memiliki cadangan emas yang signifikan. Namun, melalui kombinasi regulasi yang kondusif, kepastian hukum yang kuat, infrastruktur kelas dunia, serta posisi geopolitik yang netral, Singapura berhasil menjelma menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyimpanan emas terbesar di Asia.

Negara tersebut juga membangun berbagai fasilitas penyimpanan (vault) berstandar internasional untuk menarik bank sentral, sovereign wealth fund, dan investor institusi dari berbagai negara.

Indonesia sesungguhnya memiliki sejumlah keunggulan yang bahkan tidak dimiliki Singapura. Pertama, ukuran ekonomi Indonesia jauh lebih besar. Kedua, Indonesia memiliki cadangan emas domestik dan industri pertambangan yang kuat. Ketiga, posisi geografis Indonesia berada di jalur perdagangan global yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Keempat, Indonesia memiliki stabilitas politik yang relatif baik selama dua dekade terakhir. Kelima, Indonesia memiliki bank sentral yang independen dan dihormati di kawasan.

Jika dikelola dengan baik, kombinasi faktor-faktor tersebut dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk membangun dirinya sebagai pusat penyimpanan emas regional ASEAN.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi yang terencana dan konsisten.

Langkah pertama adalah memperkuat kredibilitas Bank Indonesia sebagai institusi moneter kelas dunia. Bank sentral yang ingin menjadi kustodian emas internasional harus memiliki reputasi yang tidak diragukan. Transparansi kebijakan, independensi kelembagaan, serta tata kelola yang kuat harus terus dijaga. Negara-negara yang menitipkan emasnya ingin memastikan bahwa aset mereka aman dari risiko politik maupun intervensi pemerintah.

Langkah kedua adalah membangun infrastruktur vault emas berstandar internasional. Penyimpanan emas bank sentral bukan sekadar menyediakan gudang bawah tanah. Dibutuhkan fasilitas dengan sistem keamanan berlapis, perlindungan siber, pengawasan 24 jam, teknologi identifikasi mutakhir, serta audit independen yang memenuhi standar internasional. Investasi awal memang besar, tetapi manfaat jangka panjangnya jauh lebih besar.

Langkah ketiga adalah mengembangkan pasar bullion nasional. Saat ini perdagangan emas Indonesia masih relatif dangkal dibanding Singapura atau Dubai. Indonesia perlu memperkuat peran bursa emas, lembaga kliring, refinery berstandar internasional, serta sistem sertifikasi yang diakui dunia. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi tempat penyimpanan, tetapi juga pusat transaksi emas regional.

Langkah keempat adalah menciptakan kepastian hukum dan regulasi yang kompetitif. Banyak negara memilih Singapura bukan karena biaya penyimpanannya murah, tetapi karena kepastian hukumnya tinggi. Indonesia perlu memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap kepemilikan emas asing, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel dan dapat dipercaya oleh komunitas internasional.

Langkah kelima adalah memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat keuangan internasional. Pengembangan kawasan keuangan modern, integrasi sistem pembayaran lintas negara, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor keuangan menjadi bagian penting dari strategi besar tersebut. Menjadi pusat penyimpanan emas tidak bisa berdiri sendiri; ia harus didukung oleh ekosistem keuangan yang kuat.

Di samping manfaat ekonomi langsung, terdapat keuntungan strategis yang jauh lebih besar. Jika Indonesia berhasil menjadi lokasi penyimpanan emas bagi negara-negara lain, maka posisi Indonesia dalam arsitektur keuangan global akan meningkat secara signifikan. Negara yang dipercaya menyimpan aset strategis internasional umumnya memiliki premi risiko yang lebih rendah, biaya pinjaman yang lebih murah, dan daya tarik investasi yang lebih tinggi.

Kepercayaan internasional semacam ini pada akhirnya dapat membantu memperkuat rupiah dan memperluas peran Indonesia dalam kerja sama moneter regional. Dalam jangka panjang, Indonesia bahkan dapat menjadi pusat perdagangan emas dan logam mulia terbesar di Asia Tenggara, melengkapi perannya sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan.

Tentu saja, jalan menuju tujuan tersebut tidak mudah. Indonesia harus bersaing dengan Singapura, Dubai, Hong Kong, dan Swiss yang telah lebih dahulu memiliki reputasi internasional. Namun sejarah menunjukkan bahwa pusat keuangan dunia selalu berubah mengikuti pergeseran ekonomi global. Ketika pusat gravitasi ekonomi dunia bergerak ke Asia, peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar juga semakin terbuka.

Pelajaran penting dari keberhasilan Singapura adalah bahwa kekuatan ekonomi modern tidak lagi hanya ditentukan oleh kepemilikan sumber daya alam. Nilai tambah terbesar justru berada pada penguasaan jasa keuangan, logistik, dan ekosistem perdagangan yang mengelilingi sumber daya tersebut.

Singapura membuktikan bahwa negara tanpa tambang emas pun dapat menjadi pusat emas dunia. Sebaliknya, Indonesia yang memiliki cadangan emas melimpah justru berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah jika tidak membangun ekosistem keuangan yang mendukung.

Karena itu, visi menjadikan Indonesia sebagai pusat penyimpanan emas internasional tidak boleh dipandang sebagai mimpi yang terlalu jauh. Dengan ekonomi terbesar di ASEAN, posisi geopolitik yang strategis, cadangan devisa yang kuat, industri emas yang berkembang, serta stabilitas makroekonomi yang terjaga, Indonesia memiliki modal dasar yang cukup untuk mewujudkannya. Yang dibutuhkan adalah keberanian menyusun strategi jangka panjang, konsistensi kebijakan, dan komitmen membangun institusi kelas dunia.

Di era ketika kepercayaan menjadi mata uang paling berharga dalam sistem keuangan global, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi produsen emas, tetapi juga menjadi penjaga emas dunia.

Jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik, manfaatnya tidak hanya berupa pendapatan jasa keuangan, melainkan juga peningkatan reputasi, penguatan stabilitas ekonomi, dan pengukuhan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan utama Asia pada masa depan.

*) Dr.Aswin Rivai, Pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB-UPN Veteran, Jakarta

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Analis Kebijakan Publik M Said Didu mengungkapkan bahwa kawan-kawan Presiden Prabowo Subianto berada di luar kekuasaan. Dia mengaku pernah menyampaikan hal itu kepada Prabowo.

“Pak Prabowo sekarang menurut saya ini sudah ada perubahan sedikitlah bahwa dia ingin mendengarkan, mencari kawan. Karena saya sampaikan Pak Prabowo, kawan Bapak tuh ada di luar. Bukan di dalam,” ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Said Didu menyebut orang-orang yang berada di dalam kekuasaan sebagai penikmat. “Penikmat kekuasaan, bukan petarung untuk menyelamatkan negara ini,” kata Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

“Saya belum pernah lihat wajah-wajah mereka sebagai petarung menyelamatkan negeri ini. Dia penikmat, bahkan saya menyatakan penari sorak,” sambungnya.

Dia juga menilai 90 persen masalah adalah kelakuan orang dalam kekuasaan. “Omongan orang dalam yang bikin masalah ini dalam masalah arogansi yang saya katakan tadi penguasa bermental oposisi,” ujarnya.

Dia pun memberikan contoh fakta orang dalam kekuasaan merusak adalah kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Jadi pengkhianatan tertinggi sebenarnya adalah orang dalam. Saya belum pernah melihat orang luar yang merusak presiden,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya bukanlah musuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, partainya kerap mengkritik pemerintahan Prabowo dalam rangka demokratisasi.

Hal itu diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato tanpa teks dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

"Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), 'Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo'. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya," jelas Megawati dalam keterangannya.

JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menggelar konsolidasi nasional untuk menggerakkan kekuatan pemuda di berbagai daerah. Langkah itu sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama mengatakan pihaknya akan menggandeng organisasi kepemudaan (OKP) dan elemen mahasiswa untuk menggelar aksi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia.

"Langkah tersebut lahir dari keyakinan bahwa pemerintahan Prabowo telah menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai persoalan yang selama ini menjadi beban bangsa,” kata Haris, Selasa (16/6/2026).

Haris menilai sejumlah kebijakan pemerintah memperlihatkan komitmen kuat untuk membersihkan praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kami sedang melakukan konsolidasi nasional. KNPI bersama OKP dan mahasiswa siap turun ke jalan secara serentak di berbagai daerah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Kami melihat ada keberanian dan ketegasan dalam menghadapi berbagai kepentingan yang selama ini menghambat kemajuan bangsa,” kata Haris.

Haris menegaskan, dukungan tersebut didasarkan pada pandangan negara membutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok-kelompok yang selama ini diduga menikmati keuntungan dari praktik ekonomi yang tidak sehat.

Lihat video: Alarm Ekonomi Berbunyi: Rupiah, IHSG, Aksi Mahasiswa, dan Ujian Besar Presiden Prabowo



“Selama bertahun-tahun rakyat dirugikan oleh berbagai praktik kartel dan kelompok pemburu rente yang menggerogoti kekuatan ekonomi nasional. Ketika Presiden Prabowo menunjukkan keberanian untuk menertibkan dan melawan mereka, maka pemuda tidak boleh diam. Kami harus berada di barisan yang mendukung upaya penyelamatan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Haris menambahkan, gerakan yang akan dilakukan KNPI bukan semata-mata aksi politik, melainkan bentuk partisipasi pemuda dalam mengawal agenda perbaikan bangsa. Menurutnya, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan yang berpihak kepada rakyat mendapatkan dukungan dan pengawalan dari masyarakat.

“Ini saatnya pemuda bersatu. Kami ingin menunjukkan bahwa generasi muda berdiri bersama agenda pemberantasan mafia, kartel, dan segala bentuk praktik yang merugikan negara. Indonesia membutuhkan keberanian, dan keberanian itu hari ini ditunjukkan oleh Presiden Prabowo,” tegas Haris.

JAKARTA - Pemerintah diminta mengevaluasi harga BBM non-subsidi pascaanjloknya harga minyak dunia. Hal itu lantaran Amerika Serikat (AS) dan Iran telah sepakat untuk berdamai dan membuka akses pelayaran melalui Selat Hormuz.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam menyambut baik kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Mufti menyebut, kesepakatan damai itu bisa menurunkan harga minyak dunia.

“Rakyat perlu merasakan manfaat dari turunnya harga minyak dunia. Ketika perang memanas, rakyat diminta memahami kenaikan harga BBM karena harga minyak dunia melonjak. Maka ketika perang mereda, Selat Hormuz kembali aman, dan harga minyak dunia turun, rakyat juga menuntut hal yang sama, manfaatnya harus segera dirasakan," ucap Mufti, Selasa (16/6/2026).

Mufti mewanti-wanti Pemerintah untuk bisa menyesuaikan harga. "Jangan sampai logikanya hanya berlaku satu arah. Saat harga minyak naik, harga BBM cepat menyesuaikan. Tetapi saat harga minyak turun, yang muncul justru berbagai alasan untuk menunda penyesuaian," katanya.

Mufti menilai, harga BBM bukan hanya mempertaruhkan harga, tetapi ongkos hidup jutaan rakyat. Sebab, setiap kenaikan BBM selalu berdampak ke tarif transportasi, biaya logistik, harga pangan, biaya produksi UMKM, hingga daya beli masyarakat.

"Karena itu pemerintah dan Pertamina harus segera mengevaluasi harga BBM secara transparan. Jika memang ruang penurunan sudah tersedia, jangan ditunda. Rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang pertama menanggung dampak gejolak global, tetapi terakhir menikmati manfaat ketika keadaan membaik," pungkasnya.

Lihat video: Mulai Hari Ini, 04 Mei 2026 Harga BBM PERTAMINA Non Subsidi Naik Simak Informasinya



Sekadar informasi, harga minyak dunia mengalami penurunan pada awal perdagangan sesi Asia, Senin, 15 Juni 2026. Hal itu terjadi usai Amerika Serikat (AS) dan Iran mengumumkan kesepakatan damai yang membuka kembali akses pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi energi terpenting di dunia.

Harga minyak mentah Brent, yang menjadi acuan global, turun 4% menjadi 83,81 Dolar AS per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) yang diperdagangkan di Amerika Serikat merosot 4,7% ke level 80,89 Dolar AS per barel.

Penurunan harga tersebut terjadi setelah meredanya ketegangan geopolitik yang selama beberapa bulan terakhir mengguncang pasar energi global. Selat Hormuz sebelumnya ditutup secara efektif setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026. Teheran juga sempat mengancam akan menyerang kapal-kapal yang melintasi jalur tersebut.

Selat Hormuz memiliki peran strategis karena menjadi jalur pengiriman sekitar 20% pasokan minyak dunia dan gas alam cair (LNG). Gangguan di kawasan itu membuat harga energi melonjak tajam selama konflik berlangsung.

Sebelum perang pecah, harga minyak Brent berada di kisaran USD70 per barel. Namun, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah sempat mendorong harga hingga mendekati USD120 per barel.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah menerima 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Merespons hal itu, Gibran mengakui bahwa program pemerintah masih banyak kekurangan. Namun dia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Wapres Gibran Rakabuming saat menerima perwakilan mahasiswa.

Dia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Orang nomor 2 RI ini turut mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," pungkasnya.

Di samping itu, salah satu perwakilan mahasiswa yaitu Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menilai Gibran bersikap terbuka terhadap para mahasiswa.

Abdi menyatakan bahwa Gibran telah berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

JAKARTA - Demonstrasi mahasiswa pada Jumat, 12 Juni 2026 yang akan berlanjut hingga hari ini merupakan alarm bagi pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus merespons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menyikapi maraknya aksi demo mahasiswa belakangan ini. Andreas mengatakan, demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat 3 "bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

"Demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari ini merupakan bentuk ekspresi kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Ujarnya, Senin (15/6/2026)

Andreas juga menyebut, berbagai kalangan yang ikut serta mulai dari mahasiswa hingga pengemudi gojek merupakan aspirasi yang genuine dari masyarakat. "Demonstrasi merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang genuine, diwakili oleh mahasiswa dan pengemudi ojek." tuturnya

Tuntutannya sederhana yakni, turunkan harga BBM, revisi program-program unggulan pemerintah; MBG dan Koperasi Merah Putih, yang menyedot porsi besar APBN dan tolak militerisasi yang mengancam kelangsungan demokratisasi yang merupakan buah perjuangan reformasi 1998.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta



Menurut Andreas, selanjutnya yang perlu dipertanyakan adalah respons dari pemerintah dan aspirasi masyarakat ini merupakan alarm bagi pemerintah saat ini.

"Persoalannya, apakah pemerintah mau mendengarkan atau tidak? Ini adalah alarm serius untuk pemerintah. Di tengah tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang cenderung menurun, kalau alarm ini tidak direspons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin ini akan berkembang lebih jauh,” ucapnya.

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan kondisi keamanan nasional tetap kuat di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemampuan Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika geopolitik global mendapat apresiasi publik.

Survei tersebut mencatat sebanyak 77,8% responden menilai pemerintah berhasil menjaga stabilitas keamanan negara. Keberhasilan pemerintah menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang turut menopang kepuasan dan kinerja pemerintah secara makro. “Pemerintah juga dinilai sangat berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama (80,0%) dan stabilitas keamanan (77,8%),” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, Minggu (7/6/2026). Presiden Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara

Berdasarkan survei yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026, sejumlah sektor strategis turut memperoleh penilaian positif dari masyarakat. Selain keamanan, publik juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan menjaga persatuan nasional.

Data survei menunjukkan tingkat apresiasi terhadap pelayanan kesehatan mencapai 75,1%. Sementara keberhasilan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa memperoleh penilaian positif sebesar 77,4%, serta keamanan nasional sebesar 77,8%.

Penguatan posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik internasional juga dinilai menjadi faktor penting yang menopang optimisme publik. Berbagai langkah diplomasi dan kerja sama strategis terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional, termasuk di sektor maritim.

Salah satu upaya tersebut tercermin melalui perluasan kerja sama keamanan maritim dengan Jepang. Kolaborasi ini dinilai penting untuk menjaga keamanan jalur laut sekaligus memperkuat ketahanan energi di kawasan Indo-Pasifik yang semakin strategis bagi perdagangan dunia.

Sejumlah kajian juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan menengah yang berperan menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan diplomasi yang inklusif, penghormatan terhadap hukum internasional, serta penguatan sentralitas ASEAN menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan regional.

Tak hanya pada aspek keamanan, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran juga terlihat pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya. Bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan menjadi sektor yang memperoleh penilaian tertinggi dari masyarakat. “Jika dianalisis secara sektoral, kepuasan tertinggi berada di bidang kesehatan (75,4%), pertahanan & keamanan (74,5%), serta pendidikan (72,5%),” lanjutnya.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan adanya modal sosial dan politik yang kuat untuk mendukung jalannya pemerintahan. Stabilitas penilaian publik di berbagai sektor juga memperlihatkan keberlanjutan capaian pembangunan yang tetap terjaga. Survei Poltracking: 42,4% Publik Setuju MK Hapus Presidential Threshold

“Ini adalah modal sosial politik yang cukup kokoh dan patut diapresiasi. Pemerintah Prabowo-Gibran menjaga tren dari pemerintah sebelumnya dalam 5 bidang kinerja terbaik yaitu, kesehatan, pertahanan & keamanan, pendidikan, sosial budaya, politik & stabilitas nasional,” tandasnya.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Penelitian menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.