Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penanganan eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) karena sakit pada saluran pencernaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pembantaran dilakukan pada Rabu (24/6/2026) berdasarkan hasil pemeriksaan dokter.

"Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ. Pembantaran dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan Ybs menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran penahanan adalah langkah agar hak-hak tersangka tetap terpenuhi. Pihaknya juga memastikan penyidikan kasus tetap berjalan sesuai proses hukum yang berlaku.

"Penyidik akan terus memantau perkembangan kesehatannya, sekaligus memastikan proses penyidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya," jelasnya.

Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK telah menetapkan empat tersangka. Pertama, KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan mantan stafsus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz dalam kasus kuota haji tahun 2023-2024.

Keduanya diduga kuat mengubah ketentuan kuota haji dari 92% kuota haji reguler dan 8% kuota haji khusus menjadi 50%:50%. Tak hanya itu, lembaga antirasuah menduga adanya pengumpulan uang mencapai Rp42,2 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah dari Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) agar jemaah haji dapat langsung berangkat ibadah haji tanpa mengantri.

Dua lainnya adalah Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).

Keduanya bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour, sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan, termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan (T0).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) siap menghadiri persidangan terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma.

Pengacara Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan kliennya itu bakal menjelaskan persoalan ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo dan Tifa. Bahkan, Jokowi disebut siap menunjukkan ijazah aslinya di persidangan

"Pak Jokowi sebagai saksi korban akan hadir di persidangan untuk menjelaskan fakta yang dialaminya termasuk menunjukan ijazah yang dimilikinya bahkan sejak SD hingga S1," ujar Rivai saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2026).

Kemudian, soal penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifa. Rivai menekankan bahwa pihaknya juga tidak mempersoalkan hal tersebut karena kliennya tidak berkepentingan terkait tidak atau ditahannya para tersangka.

Namun demikian, dia menduga adanya intervensi dari pihak tertentu yang membuat Roy dan Tifa tidak dilakukan penahanan.

"Terkait fenomena tahap dua kemarin, perlu disampaikan jika Pak Jokowi tidak memiliki kepentingan terkait ditahan atau tidaknya para Tersangka karena itu kewenangan penegak hukum demi kepentingan penyidikan maupun penuntutan," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan pihaknya untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

Sekadar informasi, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, persidangan kasus tudingan ijazah Jokowi ini bakal berlangsung di Pengadilan Jakarta Timur.

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons penangguhan penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo dan Tiffauzia Tyassuma atau dokter Tifa. Jokowi menyatakan hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

"Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, kita harus menghargai itu," ujar Jokowi di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa (23/6/2026).

Yang terpenting mengikuti proses hukum yang ada sampai di persidangan. Saat ditanya apakah kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan karena Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan kejaksaan.

Diketahui, Kejari Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Tifa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi. Keduanya tidak ditahan setelah Polda Metro Jaya resmi menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa usai dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak terlibat untuk proses hukum Roy dan Tifa karena kewajiban kepolisian hanya sampai pada tahap II.

"Terkait penangguhan penahanan Roy suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2," ujar Sigit di Sespolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2026).

Oleh karenanya, kata Sigit, kewenangan soal penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah bukan lagi milik kepolisian.

"Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai, untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap tersangka kasus pencemaran nama baik dan fitnah ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo dan Dokter Tifauzia Tyassuma ( Dokter Tifa ). Lalu, apakah keduanya langsung ditahan?

Berdasarkan pantauan, Dokter Tifa sempat masuk ruang Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Metro Jaya. Tifa didampingi kuasa hukumnya Refly Harun dan Abdullah Alkatiri.

Selain pengacaranya, sejumlah penyidik juga turut masuk ke ruang yang sama. Namun, belum diketahui prosedur apa yang akan dijalani di ruangan tersebut.

Tifa juga tidak terlihat memberikan komentar apa pun terkait upaya proses hukum ini. Namun, Refly menyatakan tim kuasa hukum segera memberikan keterangan. "Nanti kita yang menyampaikan resminya," kata Refly.

Meski Tifa telah terlihat, namun tersangka lainnya Roy Suryo belum terlihat. Adapun keduanya juga diagendakan melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari yang sama.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan lokasi penahanan Bupati Pati nonaktif Sudewo ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Semarang menjelang dimulainya persidangan perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjeratnya. Selain Sudewo, tiga tersangka lain yakni Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, dan Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun juga dipindahkan dari Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengatakan pemindahan dilakukan pada Jumat (5/6/2026) setelah lembaganya menerima Surat Penetapan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. "Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, pemindahan penahanan para tersangka ini untuk kepentingan pemeriksaan para terdakwa nantinya dalam tahap persidangan di PN Tipikor Semarang," ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Budi menjelaskan Sudewo akan ditahan di Rutan Kelas I Semarang. Adapun tiga terdakwa lainnya akan menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.



KPK juga mengapresiasi jajaran Polres Kendal yang membantu pengawalan dan pengamanan selama proses pemindahan berlangsung. "Seluruh rangkaian prosesnya berjalan lancar dan kondusif," imbuh Budi.

Lihat juga: PUSARAN KORUPSI DI MAKAN BERGIZI

Sebelumnya, KPK telah melimpahkan berkas perkara yang menjerat Sudewo kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada 19 Mei 2026. Penyidik melimpahkan dua perkara, yakni dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati serta dugaan penerimaan fee terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan , Jawa Timur, Selasa (2/6/2026) malam. Mereka ditahan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Pantauan SindoNews, ketiga tersangka keluar dari Gedung Merah Putih KPK pukul 18.11 WIB. Tampak para tersangka langsung digiring ke mobil tahanan KPK.

Tiga orang tersangka yang dilakukan penahanan malam ini yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017 berinisial SKM; Direktur PT. AGUNG PRADANA PUTRA, berinisial ABD, lalu General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015-2019 berinisial HDH.

Saat berjalan ke mobil tahanan, salah satu tersangka sempat memberikan keterangan kepada awak media. Tersangka menyatakan bahwa proyek tersebut tidak menimbulkan kerugian negara sesuai audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya sampaikan fakta ya, bahwa proyek sudah diperiksa oleh BPK dua kali dan tidak ada kerugian negara. Jadi ini kita heran tiba-tiba ada kerugian negara," kata tersangka tersebut.

KPK mengatakan bahwa terdapat satu orang tersangka lain yakni Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab. Lamongan TA. 2017-2019 berinisial MYM. Namun, yang bersangkutan belum ditahan lantaran tak memenuhi panggilan KPK hari ini.

Diketahui, pada tahun 2023, KPK mulai mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Kasus tersebut terungkap setelah adanya penggeledahan di beberapa lokasi di Kabupaten Lamongan.

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam kasus yang sedang disidik KPK tersebut. KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di daerah Lamongan, di antaranya Kantor Dinas PUPR Lamongan serta beberapa perusahaan swasta.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan diplomatik kembali membayangi konflik Gaza setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menuai kecaman internasional akibat unggahan video yang memperlihatkan perlakuan terhadap peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.

Rekaman yang dipublikasikan melalui media sosial X pada Rabu (20/5/2026) menampilkan sejumlah aktivis internasional dalam posisi berlutut di atas kapal dengan tangan terikat. Dalam video tersebut, para peserta misi terlihat dipaksa menundukkan kepala di dek kapal sementara lagu kebangsaan Israel diperdengarkan.

Ben-Gvir tampak berjalan di sekitar para tahanan sambil mengibarkan bendera Israel dan melontarkan ejekan kepada rombongan aktivis yang sebelumnya berlayar menuju Jalur Gaza untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.

Aksi tersebut langsung memantik reaksi keras dari berbagai negara dan kelompok hak asasi manusia. Sejumlah pihak menilai tayangan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap warga sipil yang terlibat dalam misi bantuan internasional.

Peristiwa bermula ketika militer Israel menghentikan pelayaran armada Global Sumud Flotilla 2.0 di kawasan perairan menuju Gaza. Rombongan yang terdiri atas sekitar 50 kapal itu diketahui berangkat dari Turki dengan membawa ratusan relawan dari berbagai negara.

Misi tersebut bertujuan mengirimkan bantuan kemanusiaan sekaligus menunjukkan solidaritas internasional bagi warga Palestina di Gaza yang masih menghadapi krisis berkepanjangan.

Di tengah operasi penahanan itu, sembilan warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ikut diamankan aparat Israel. Informasi yang beredar menyebut para WNI tersebut terdiri atas empat jurnalis dan lima aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam armada Global Sumud Flotilla 2.0.

Penahanan para relawan asal Indonesia itu menambah perhatian publik di dalam negeri terhadap eskalasi yang terjadi di Timur Tengah, khususnya terkait keselamatan warga sipil dan pekerja kemanusiaan internasional yang terlibat dalam misi bantuan ke Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melaksanakan perintah majelis hakim terkait pemindahan terdakwa Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan setelah adanya penetapan dari majelis hakim.

“Iya baik, tadi malam tim penuntut umum sudah melakukan melaksanakan penetapan majelis hakim di mana terhadap saudara NM dialihkan menjadi tahanan rumah dan tadi malam sudah dilaksanakan oleh kami,” ujar Anang di Kejagung, Selasa (12/5/2026).

Dia menambahkan meskipun eks Mendikbudristek itu telah menjadi tahanan rumah, Kejagung tetap melakukan pengawasan ketat, termasuk dengan pemasangan detektor terhadap Nadiem.

Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan dengan berkolaborasi bersama aparat keamanan, termasuk Polri. Nadiem juga tidak dapat bepergian tanpa izin dari hakim maupun jaksa penuntut umum.

“lya kita bekerja sama dengan aparat keamanan juga,” pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim menjadi tahanan rumah.

Keputusan itu tertuang dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Dalam ketentuan tersebut, Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, serta dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara yang sama.

“Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif,” pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Hal tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

Di sisi lain, Nadiem menyatakan rasa syukur atas keputusan hakim ini. Founder Gojek itu menyatakan bahwa dirinya bisa berada di lingkungan steril setelah menjalankan operasi yang dijadwalkan pada Rabu (13/5/2026).

“Saya hanya ingin mengucapkan alhamdulillah rasa syukur saya kepada Allah. Saya ingin berterima kasih kepada majelis atas kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah,” ujar Nadiem.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Perpanjangan ini merupakan kali kedua perpanjangan masa tahanan bagi Gus Yaqut.

Perpanjangan pertama diteken pada 31 Maret 2026 yang lalu untuk 40 hari ke depan. Artinya, perpanjangan itu akan berakhir pada 9 Mei 2026. "Perpanjangan penahanan kedua ini, untuk 30 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Budi melanjutkan, perpanjangan dilakukan lantaran proses penyidikan belum rampung. Menurutnya, proses penyidikan perkara ini masih mengumpulkan keterangan saksi.

"Perpanjangan ini dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogress, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," ujarnya.

Seusai perpanjangan ini, Gus Yaqut sempat menyampaikan salam kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Diketahui, Gus Ipul tengah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk minta saran terkait pengadaan di Kemensos. "Salam buat Gus Ipul ya," kata Gus Yaqut saat meninggalkan kantor KPK, Jumat (8/5/2026).

JAKARTA - Masa penahanan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR) diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penambahan masa penahanan kedua ini diperpanjang selama 30 hari.

"Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Kabupaten Pekalongan TA 2023-2026, hari ini, Rabu (29/4), Penyidik melakukan perpapanjangan kedua penahanan tersangka saudari FAR eks Bupati Pekalongan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

"Perpanjangan penahanan kedua ini untuk 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni 2026," sambungnya.

Budi menjelaskan, perpanjangan dilakukan lantaran masa penahanan yang bersangkutan akan berakhir pada 2 Mei nanti. Di sisi lain, perpanjangan guna melengkapi berkas penyidikan.

"Baik pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada para pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, swasta, maupun pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat dari saudari FAR yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," ujarnya.

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Semarang pada Selasa (3/3/2026). Dalam operasi senyap tersebut, total 14 orang ditangkap di Semarang dan Pekalongan.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap saudari FAR," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (4/3/2026).

FAR disangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).