Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target lifting minyak bumi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu barel per hari (bph).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang mematok lifting minyak sebesar 602 ribu hingga 615 ribu bph.

Sementara itu, target lifting gas bumi disepakati sebesar 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD), naik dari usulan awal pemerintah sebesar 934 ribu hingga 977 ribu BOEPD.

"Lifting minyak bumi dari 602 ribu-615 ribu menjadi 605 ribu-620 ribu bph. Ada perubahan, lifting gas bumi ribu barel setara minyak per hari 934 (ribu boepd)-977 (ribu boepd) menjadi 951 (ribu boepd)-990 (ribu boepd)," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6).

Selain menaikkan target lifting migas, Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR juga mendorong pemerintah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik guna memperkuat kemandirian energi nasional.

Dalam dokumen hasil pembahasan Panja Asumsi Makro RAPBN 2027, DPR menilai peningkatan produksi migas perlu didukung dengan penguatan investasi di sektor hulu migas (upstream).

"Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur-sumur migas baru," tulis Panja dalam dokumen tersebut.

DPR menilai peningkatan lifting migas menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPR juga menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada 2027 berada di kisaran US$70 hingga US$95 per barel.

Rentang ICP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan dinamika pasar energi global dan potensi gejolak geopolitik yang masih membayangi perdagangan minyak dunia.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menilai turunnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani saat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dunia sedang tinggi merupakan kondisi yang tidak wajar.

Ia bahkan menduga ada pihak di rantai distribusi yang mengambil keuntungan terlalu besar.

Sudaryono mengatakan harga CPO global saat ini meningkat. Di saat yang sama, nilai tukar dolar AS yang lebih tinggi terhadap rupiah seharusnya ikut mendorong kenaikan nilai jual komoditas sawit dalam mata uang domestik.

Namun, kondisi yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Harga TBS yang diterima petani di berbagai daerah dilaporkan mengalami penurunan.

"Ini anomali, jelas anomali. Harga CPO dunia naik, nilai tukar rupiahnya lebih tinggi. Artinya secara rupiah harga jualnya lebih tinggi. Tetapi di sisi petani terjadi penurunan harga pembelian TBS kelapa sawit. Ini anomali," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia mengaku menerima laporan dari berbagai asosiasi petani sawit yang dibinanya, termasuk dari sejumlah kepala daerah, mengenai penurunan harga TBS yang terjadi hampir merata di sentra-sentra produksi sawit nasional.

[Gambas:Youtube]

Dari berbagai laporan tersebut, Sudaryono menilai ada persoalan dalam rantai tata niaga sawit yang perlu mendapat perhatian.

"Sudah jelas keliru. Harga tinggi tapi harga belinya turun. Berarti ada somebody in the middle yang kemudian mengambil keuntungan terlalu besar," ujarnya.

Menurut Sudaryono, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian berbagai pihak karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit. Ia mengaku selama ini belum banyak melihat sorotan publik terhadap kondisi tersebut.

Ia berharap kalangan mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang aktif melakukan advokasi dapat turut menyoroti persoalan yang dihadapi petani, termasuk anomali harga sawit saat ini.

"Misalnya tadi TBS sawit turun, itu kan jelas anomali, jelas salah. Saya berharap adik-adik mahasiswa sebagai salah satu kaum intelektual bisa melihat fenomena ini dan melakukan advokasi terhadap anomali yang memang terjadi," katanya.

Dalam kesempatan sama, Sudaryono kembali menyinggung rencana penerapan skema ekspor sawit satu pintu yang menurutnya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas sawit global.

Ia menuturkan sekitar 60 persen pasokan minyak sawit dunia berasal dari Indonesia. Namun selama ini harga sawit internasional masih banyak mengacu pada bursa di Rotterdam maupun Malaysia.

"Jadi kita ini penguasa dunia, namun sejauh ini harga itu tidak kita yang tentukan. Harga itu ditentukan di Rotterdam sama harga ditentukan di Malaysia. Kita yang harus menentukan harga itu," ujarnya.

Menurut dia, sistem ekspor satu pintu dapat memberikan kepastian harga sekaligus memperkuat perlindungan terhadap petani sawit dalam negeri.

Selain itu, pemerintah sebenarnya telah memiliki mekanisme penetapan harga TBS melalui peraturan Kementerian Pertanian yang diterapkan di tingkat daerah melalui keputusan gubernur.

Dalam mekanisme tersebut, penetapan harga dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, petani, serta pabrik kelapa sawit (PKS). Namun, Sudaryono mengatakan masih banyak keluhan terkait pelaksanaan aturan tersebut di lapangan.

"Sudah diputuskan harga di setiap provinsi, tapi kemudian pabrik kelapa sawitnya tidak membeli sesuai dengan harga yang ditentukan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga (PPN) berkomitmen untuk mengedepankan kepuasan konsumen dengan menghasilkan produk bahan bakar minyak (BBM), seperti bensin, solar, dan avtur, yang berkualitas. Sebelum dilepas ke pasaran, Pertamina Patra Niaga memperketat proses produksi BBM, mulai dari pengolahan di kilang, pengujian di laboratorium, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun mengatakan, salah satu upaya menjaga mutu BBM dari kilang Pertamina adalah dengan proses pengelolaan impurities . Proses ini adalah proses mereduksi zat pengotor (impurities) yang secara alami terbawa dalam minyak mentah ( crude ). Impurities adalah kandungan seperti sulfur, garam, asam naftenat, nitrogen, serta logam berat seperti nikel, vanadium, dan merkuri.

“Proses ini mencegah agar zat-zat tersebut tidak mengontaminasi minyak mentah dan menghambat kinerja kilang sehingga produk kilang tetap terjaga kualitasnya,” ujar Roberth.

Inilah yang menjadikan pengelolaan impurities sangat vital bagi kelangsungan operasional industri hilir migas dan yang terpenting adalah untuk menjaga kepercayaan publik pada kualitas produk-produk BBM yang dihasilkan Pertamina Patra Niaga.

Roberth menjelaskan, ada tiga tahapan pengelolaan impurities di enam kilang yang beroperasi di bawah Pertamina Patra Niaga. Pertama, menjaga fleksibilitas operasi kilang melalui seleksi dan pencampuran crude menggunakan Crude Acceptance Matrix (CAM) dan blending , sehingga crude berimpuritas tinggi tetap bisa diolah dengan aman.

Selanjutnya, tahap pre-treatment dan chemical treatment untuk menurunkan kadar air, garam, sulfur, nitrogen, serta logam, didukung teknologi desalter, hydrotreating, dan injeksi bahan kimia pelindung korosi. Tahap akhir, asset integrity & reliability, memastikan kilang beroperasi aman dan berkelanjutan dengan material anti-korosi, inspeksi berkala, serta pemeliharaan rutin.

“Hasil dari tiga tahapan tersebut adalah BBM berkualitas tinggi dan ramah terhadap lingkungan. Dengan pengelolaan impurities, kilang mampu menghasilkan BBM standar Euro 4 yang kandungan sulfurnya lebih rendah seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green, dan Pertamina Dex,” jelas Roberth.

Keunggulan Produk Euro 4 membuat mesin mobil lebih awet karena minim korosi sehingga usia mesin lebih panjang. Konsumsi BBM juga lebih hemat karena pembakaran lebih efisien. BBM standar Euro 4 juga ramah lingkungan. Emisinya yang lebih rendah mengurangi polusi udara, sehingga juga mendukung kesehatan masyarakat.

“Pengelolaan impurities tak hanya menjaga keandalan kilang yang beroperasi di bawah Pertamina Patra Niaga, tetapi juga memberikan konsumen pengalaman berkendara yang lebih nyaman. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi komitmen perusahaan dalam menjaga pasokan energi nasional yang berkelanjutan dan berkualitas prima,” pungkas Roberth.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang disamarkan dengan modus Palm Oil Mill Effluent (POME).

“Tim Penyidik pada Jampidsus melaksanakan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur," ujar Plh Kapuspenkum Kejagung RI, Mochamad Jeffry, Selasa (9/4/2026).

Jeffry menyampaikan pihaknya telah memeriksa 242 saksi dan 5 saksi ahli dalam perkara ini. Selain itu, penyidik juga telah melakukan pengumpulan sejumlah barang bukti untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

“Pelaksanaan Tahap II tersebut dilaksanakan setelah Tim Penyidik melakukan pengumpulan alat bukti berupa pemeriksaan saksi sebanyak 242 orang, pemeriksaan ahli sebanyak 5 orang," ujar dia.

Sebelas tersangka itu, yakni:

1. Lila Harsyah Bakhtiar selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian;

2. Fadjar Donny Tjahjadi selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);

3. Muhammad Zulfikar selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru;

4. ES selaku Direktur PT. SMP, PT. SMA dan PT. SMS;

5. ERW selaku Direktur PT. BMM;

6. FLX selaku Direktur Utama PT. AP dan Head Commerce PT. AP;

7. RND selaku Direktur PT. TAJ;

8. TNY selaku Direktur PT TEO dan pemegang saham PT Green Product International;

9. VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya;

10. RBN selaku Direktur PT CKK;

11. YSR selaku Dirut PT. MAS dan Komisaris PT. SBP.

Perlu diketahui, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Lihat video: BABAK BARU KORUPSI CPO! Eks Anggota Ombudsman Jadi Tersangka Kasus CPO



Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelanggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut.

Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Khudori

Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO

Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI

PEMERINTAH berencana menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita. Saat ini HET MinyaKita sebesar Rp15.700/liter. Itu harga di konsumen akhir. Harga tersebut mulai berlaku sejak 14 Agustus 2024. Naik dari HET sebelumnya yang sebesar Rp14.000/liter. Meskipun sudah satu kata dalam pembahasan antar kementerian/lembaga (K/L), level HET belum ditetapkan. Termasuk kapan waktu beleid baru ini akan mulai berlaku.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menerangkan, besar-kecilnya kenaikan HET masih menunggu perkembangan harga minyak sawit mentah atau CPO. Hari-hari ini harga CPO fluktuatif. Harga tandan buah segar, bahan baku CPO, di tingkat petani bahkan sempat anjlok drastis seiring pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Bersama batu bara dan paduan besi, ekspor kelapa sawit akan dikontrol pemerintah melalui DSI.

Pemerintah menunggu hingga harga bahan baku minyak goreng lebih stabil. Kapan harga CPO stabil? Dalam 5 tahun terakhir, merujuk tradingeconomics, harga CPO fluktuatif. Harga terendah 3.304 ringgit Malaysia per ton pada 24 April 2023 dan tertinggi 7.009 ringgit Malaysia per ton pada 25 April 2022. Pada 8 Juni 2026, harga CPO di pasar dunia 4.554 ringgit Malaysia per ton. Harga CPO yang dipasarkan melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), 5 Juni 2026, ditetapkan sebesar Rp15.050/kg.

Fluktuasi harga CPO dipengaruhi dinamika penawaran dan permintaan. Ketidakseimbangan pasokan negara produsen utama (Indonesia dan Malaysia) dan permintaan global secara langsung menggerakkan pasar. Harga CPO dunia juga dipengaruhi harga minyak nabati kompetitor seperti minyak kedelai, bunga matahari, dan kanola. Jika harga minyak substitusi turun, permintaan dan harga CPO ikut tertekan, dan sebaliknya.

Berikutnya, harga CPO juga dipengaruhi kebijakan dan regulasi pemerintah. Sebelum ada program wajib pencampuran biodiesel dengan solar fosil, yang saat ini bernama B40 (40% biodiesel dari minyak sawit dicampur 60% solar fosil), permintaan CPO untuk kebutuhan domestik Indonesia belum besar. Setelah ada program wajib biodiesel, kebutuhan domestik naik. Ditambah aturan lain seperti kebijakan ekspor, pajak ekspor, pungutan ekspor, dan kewajiban pasok pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) amat memengaruhi ketersediaan CPO di pasaran sekaligus harganya.

Faktor lainnya adalah iklim, musim, dan hama/penyakit. Anomali iklim, baik El Nino (kekeringan) maupun La Nina (hujan berlebih) amat berpengaruh pada siklus panen dan produktivitas tandan buah segar (TBS). Penurunan produksi akibat cuaca ekstrem sering kali menyebabkan kelangkaan pasokan yang memicu kenaikan harga secara tajam. Selain peremajaan kelapa sawit rakyat yang rendah, fluktuasi pasokan juga dipicu oleh serangkan penyakit Ganoderma. Ganoderma diyakini penyakit paling mematikan.

Ini berarti sulit dipastikan kapan harga CPO akan stabil. Harga CPO kemungkinan juga akan semakin tinggi ketika program B50 benar-benar dieksekusi sesuai rencana: 1 Juli 2026. Tambahan permintaan CPO untuk biodiesel akan mengurangi minyak sawit yang bisa dialokasikan untuk pangan, terutama minyak goreng, dan untuk ekspor. Jika perkiraan ini terbukti berarti harus siap-siap harga minyak goreng lebih tinggi dan devisa hasil ekspor berikut pendapatan negara berupa pajak ekspor bakal menurun drastis.

Budi Santoso menjelaskan, HET MinyaKita dinaikkan karena harga CPO naik. Saat HET MinyaKita ditetapkan Rp15.700/liter, harga CPO sekitar Rp12.600/kg. Dari semester II 2025 hingga saat ini harga CPO bergerak antara Rp14.500 hingga Rp15.000/kg. Ditambah kenaikan harga kemasan dan biaya produksi, penyesuaian HET menjadi keniscayaan. Selain itu, dugaan saya, HET disesuaikan karena sejak berlaku sampai saat ini belum bisa dicapai. Merujuk Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, 8 Juni 2026, harga MinyaKita Rp15.888/liter. Di atas HET.

Pertanyaannya, apakah ketika HET MinyaKita dinaikkan harga di pasar bakal sesuai ketentuan? Belum tentu. Mengapa HET MinyaKita Rp15.700/liter hampir dua tahun sejak diberlakukan belum bisa dipenuhi hingga saat ini? Jawaban atas pertanyaan ini patut menjadi cermin. Hemat saya, hal ini sepertinya tidak semata-mata masalah teknis, tetapi ada problem struktural yang menjadi biang alias penyebab.

Pertama, ongkos produksi MinyaKita tidak masuk di akal. Produsen, merujuk Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1028/2024, harus menjual MinyaKita ke Distributor Lini 1 (D1) maksimal Rp13.500/liter. Lalu, D1 melepas ke D2 maksimal Rp14.000/liter, D2 menjual ke pengecer Rp14.500/liter, dan pengecer ke konsumen akhir Rp15.700/liter. Dengan memperhitungkan margin keuntungan, biaya olah, kemasan, dan distribusi harga maksimal bahan baku, yakni CPO, tak boleh melebihi dari Rp10 ribu/kg. Kalau harga CPO lebih dari level itu produsen MinyaKita potensial merugi.

Celakanya, harga CPO domestik di atas Rp10 ribu/kg sudah berlangsung lama. Adalah benar produsen MinyaKita terus berproduksi di tengah potensi kerugian. Salah satu ‘akrobat’ yang mungkin dilakukan adalah produsen menjual bundling MinyaKita dengan barang lain agar kerugian tertutupi. Boleh jadi, ‘akrobat’ lainnya adalah mencurangi isi, seperti pernah terjadi awal tahun 2025. Akan tetapi jika ini dilakukan produsen, hemat saya, terlalu berani. Bisa jadi pelakunya adalah para trader.

Kedua, membatasi distributor hanya sampai lini 2 untuk wilayah seluas Indonesia dengan beragam kondisi daerah adalah absurd, bahkan mustahil. Pembatasan ini ideal. Tapi terbentur realitas yang sulit dieksekusi. Ini terkonfirmasi temuan Kementerian Perdagangan: distributor MinyaKita sampai D3 dan D4 yang berujung harga di atas HET. Jika pun ada D1 dan D2 yang punya kemampuan dan jejaring bisa menjangkau seluruh wilayah negeri, jumlahnya mungkin segelintir. Dan, jangan-jangan, mereka juga bagian dari grup produsen MinyaKita. Di sinilah pentingnya transparansi. Aplikasi Simirah yang didesain untuk memantau distribusi mestinya menjadi pembuktian keterbukaan itu.

Ketiga, beleid MinyaKita mengulang skema kebijakan yang sudah terbukti gagal mengatasi gonjang-ganjing minyak goreng pada 2021-2022. Dari 21 regulasi yang pernah diterbitkan untuk mengatasi gejolak minyak goreng pada 2021-2022 bertumpu pada tiga skema: HET minyak goreng (curah dan kemasan), wajib pemenuhan kebutuhan domestik (domestic market obligation/DMO) dan wajib harga penjualan domestik (domestic price obligation/DPO). DMO dan DPO adalah syarat eksportir CPO mendapatkan izin ekspor dengan rasio tertentu sesuai dinamika pasar. Bukan teratasi minyak goreng malah langka.

Kalau sudah tahu skema DMO dan HET tidak manjur mengatasi masalah minyak goreng kok masih dijadikan jurus andalan memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau buat rakyat seperti MinyaKita? Salah satu kelemahan skema DMO adalah beleid ini tidak mengakomodasi fluktuasi harga CPO, bahan baku minyak goreng. Karena harga CPO hasil DMO tidak diatur wajib jual pada harga tertentu. Tatkala harga CPO naik otomatis harga MinyaKita naik. Sebaliknya, kala harga CPO turun, harga MinyaKita di konsumen tak otomatis turun. Jika turun biasanya amat lambat. Beleid ini juga menghambat ekspor dan menurunkan penerimaan negara.

Program MinyaKita digulirkan untuk menjamin masyarakat, terutama yang daya belinya terbatas, memiliki akses cukup terhadap minyak goreng. Juga usaha kecil dan menengah (UMKM). Jika ini tujuannya, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi langsung, dengan transfer tunai misalnya, kepada kelompok sasaran. Ini membuat subsidi lebih tepat sasaran asal data sasaran valid. Sebaliknya, dengan pembelian MinyaKita yang bebas seperti saat ini, termasuk oleh kelompok berduit, tujuan MinyaKita tak tercapai.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan penunjukan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas sebagai BLU (Badan Layanan Umum) impor BBM bertujuan untuk memutus mata rantai dan mempercepat proses pengadaan minyak dan gas.

Bahlil mengatakan ketika presiden tengah melakukan kunjungan kerja ke sebuah negara dan sekaligus terdapat potensi untuk membeli minyak, maka bisa segera dilakukan lewat BLU Lemigas.

"Tujuannya agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Itu bisa G-to-G, kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain, terkait dengan crude, itu bisa langsung G-to-G dan ditindaklanjuti lewat G-to-B lewat negara gitu ya," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Melalui Peraturan Presdien (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme tata niaga impor minyak mentah (crude oil) nasional, Lemigas bisa melakukan impor untuk crude, BBM, ataupun LPG.

"Karena arahan Presiden lewat perpres itu bahwa impor sektor energi yang meliputi crude, BBM, ataupun LPG apalah macamnya, itu diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU dalam hal ini Lemigas," tambahnya.

Bahlil mencontohkan Lemigas nantinya menjadi penyambung dari kontrak pembelian minyak Indonesia dengan Rusia, dari hasil lawatan Presiden beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan kewenangan Lemigas untuk melakukan impotasi ini dalam rangka mengamankan pasokan di dalam negeri. Sebab PT Pertamina (Persero) terbatas dalam pengadaan impor BBM dari beberapa negara dikarenakan obligasi internasional yang saat ini dimiliki.

Sehingga perlu memastikan aktivitas perdagangan yang dilakukan perseroan tidak menabrak klausul kontrak kepatuhan finansial global.

Yuliot mengatakan Lemigas tidak hanya sekedar melakukan impor minyak dari Rusia, seperti diskusi yang sempat berjalan antara Prabowo dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, namun juga merambah ke beberapa negara seperti Nigeria hingga Angola.

"Itu pengadaan impor, ini bisa saja, kan pembicaraan dengan Rusia antar Presdien sudah berjalan. Kemudian kita juga impor bisa dari negara lain, Nigeria, Angola dan beberapa negara lain supaya geraknya cepat," kata Laode.

(Febrina Ratna Iskana)

SURABAYA - Pengoperasian fasilitas pengemasan minyak goreng di Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur akan membuat pasokan minyak goreng ke Indonesia Timur menjadi lebih cepat dan efisien. Sebab pelabuhan tersebut memiliki konektivitas dan dekat dengan pasar tujuan.

Fasilitas yang digunakan oleh PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo, itu dipastikan akan memperpendek rantai distribusi minyak goreng menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang selama ini dilayani dari pabrik pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Kini minyak goreng yang dikirim dalam bentuk curah ke Surabaya bakal dikemas dan didistribusikan ke wilayah tujuan. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi mendekatkan titik distribusi ke pasar utama di Indonesia bagian tengah dan timur.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan, Surabaya dipilih karena memiliki konektivitas pelabuhan yang kuat dengan berbagai wilayah di Indonesia Timur, sehingga mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok. Selama ini produk dikirim dalam bentuk kemasan dari Sumatera Utara.

“Dengan pengemasan dilakukan di Surabaya, distribusi menjadi lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan hingga 40%,” ucap Jatmiko saat peresmian fasilitas tersebut dikutip Sabtu (6/6/2026).

Sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Perak selama ini menjadi simpul distribusi barang, termasuk minyak goreng, ke kawasan timur. Posisi geografis Surabaya yang lebih dekat ke pasar tujuan dibandingkan Sumatera Utara memungkinkan waktu pengiriman menjadi lebih singkat dan pasokan lebih terjaga.

Lihat video: KAPAL MIRING! di Tanjung Perak, Kontainer Berjatuhan ke Laut



Bagi INL, fasilitas baru ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penetrasi pasar minyak goreng di luar Pulau Jawa. Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri makanan di Indonesia Timur, INL melihat potensi pertumbuhan permintaan yang terus berkembang.

Jatmiko menambahkan, penguatan jaringan distribusi merupakan bagian dari transformasi PalmCo yang tidak lagi hanya berfokus pada produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), tetapi juga memperbesar porsi bisnis hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Pihak PTPN sendiri mendapat tugas untuk menjadi instrumen negara yang dapat diandalkan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas industri sawit nasional. “Karena itu, kami terus memperkuat hilirisasi dan distribusi agar produk bisa menjangkau masyarakat secara lebih efektif,” kata dia.

Operasional fasilitas pengemasan di Surabaya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Lestari Jaya Indonesia Maju (LJIM). Komisaris PT LJIM Mayjen TNI (Purn) Gamal Haryo Putro mengatakan, distribusi awal dari fasilitas tersebut telah berjalan dan mendapat respons positif dari pasar. Menurut dia, kapasitas distribusi akan ditingkatkan secara bertahap mengikuti pertumbuhan permintaan di wilayah sasaran.

“Distribusi akan terus diperkuat seiring meningkatnya kapasitas operasional dan daya serap pasar,” ujar Gamal.

JAKARTA - Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyampaikan keprihatinan serius terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto menilai substansi PP tersebut justru tidak sesuai dengan Pidato untuk mencegah under invoicing dan mendatangkan devisa negara .

Menurutnya PP tersebut sebaliknya justru menimbulkan potensi kecurangan gaya baru melalui tiga hal yakni BUMN menentukan harga. "Berkontrak dengan pemerintah jika ingin dikecualikan dan BUMN dapat mengambil Margin, keduanya dilengkapi dengan minimnya pengaturan transparansi yang diatur dalam PP," tegas Darto.

Bagaimana tidak, terdapat banyak kejanggalan sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai transparansi pembentukan harga ekspor dan dampaknya terhadap petani sawit.

Dalam pidato Presiden pada 20 Mei 2026, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan sistem ekspor melalui negara bertujuan mencegah praktik under invoicing yang selama ini diduga menyebabkan kerugian devisa negara. "Jika tujuan kebijakan ini adalah mencegah under invoicing, maka seharusnya mekanisme pembentukan harga menjadi lebih transparan," ujar Mansuetus.

Selain itu diatur pula pada pasal 4 PP; “Kewajiban ekspor melalui BUMN Ekspor dapat dikecualikan bagi pelaku usaha yang memiliki kontrak atau perjanjian dengan pemerintah yang memuat ketentuan investasi, divestasi, dan/atau pengolahan/pemurnian di dalam negeri”.

Penilaian POPSI soal pasal 4 ini adalah; pada satu sisi pemerintah menyatakan ingin mengatasi

under invoicing, tetapi di sisi lain PP membuka mekanisme pengecualian yang diputuskan melalui rapat koordinasi kementrian yang bisa membuka celah untuk lobby dan menimbulkan ketidakpastian usaha.

Rencana Ekspor Sawit melalui BUMN, POPSI: Jangan Mengulang Kesalahan BPPC



POPSI mencatat sejumlah pertanyaan penting yang hingga kini belum terjawab dalam PP tersebut dan harus segera dijawab oleh pemerintah karena ini akan mempengaruhi kepercayaan pasar yang menjadi ujung rantai supply petani sawit.

Mulai dari bagaimana harga ekspor ditentukan, bagaimana margin perdagangan dihitung, berapa tambahan devisa negara yang ditargetkan dari kebijakan ini? serta Bagaimana mekanisme pencegahan under invoicing dilakukan?.

Selain itu bagaimana audit terhadap harga ekspor akan dilaksanakan?. Bagaimana pembeli (buyer) dapat memastikan harga yang terbentuk merupakan harga yang wajar dan transparan?. Apa kriteria objektif pemberian pengecualian ekspor di luar BUMN Ekspor?

Bagaimana pemerintah menjamin bahwa pemberian pengecualian tidak menimbulkan perlakuan berbeda antar pelaku usaha?. Ditambah serta apakah perusahaan memperoleh pengecualian dan alasan pemberian akan diumumkan kepada publik?.

Menurut POPSI, ketidakjelasan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan mengurangi kepercayaan pasar terhadap sistem ekspor yang baru.

Selain itu PP juga tidak menjelaskan secara terukur berapa tambahan devisa negara yang diharapkan dari penerapan skema ekspor satu pintu tersebut. Yang diatur dalam PP sangat kabur sebab margin yang diambil oleh BUMN tidak sama dengan sebagai devisa negara.

Jika alasan utama kebijakan adalah menyelamatkan devisa negara, maka pemerintah perlu menyampaikan target, mekanisme pencapaiannya, serta manfaat yang akan diterima masyarakat, termasuk petani sawit.

POPSI juga mengingatkan adanya potensi dampak langsung terhadap petani. Dalam rantai perdagangan sawit, setiap tambahan biaya yang muncul di tingkat ekspor umumnya akan diteruskan ke bawah melalui rantai pasok hingga akhirnya memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.

"Apabila margin yang diambil oleh BUMN ekspor menjadi komponen biaya baru dalam perdagangan, maka risiko terbesar justru dapat ditanggung oleh petani melalui penurunan harga TBS. Karena itu pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak menciptakan beban tambahan bagi petani sawit,” tegas Darto.

POPSI meminta pemerintah membuka secara transparan khususnya perhitungan harga, mekanisme pengawasan, serta skema perlindungan petani sebelum kebijakan ini dijalankan secara penuh.

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menentukan patokan harga komoditas yang akan dibeli oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) .Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar kebijakan baru ini tidak merugikan para pengusaha yang saat ini punya usaha ekspor , disamping menjalankan tugas mencari keuntungan lewat pembentukan PT DSI sebagus BUMN ekspor.

"Akan banyak diskusi yang kita lakukan termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Wisma Danantara, Minggu (31/5).

Dony menjelaskan, PT DSI akan memulai fungsinya sebagai pengekspor tunggal komoditas strategis (CPO, batubara, dan ferro alloy), pada awal tahun 2027. Sementara pada 1 Juni 2026, DSI berfungsi sebagai pengawasan perusahaan ekspor, sambil melakukan evaluasi untuk penyempurnaan operasional 2027 mendatang.

Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026



"Kita berharap keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha dengan tadi, kan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Menko bahwa dalam tahapan transisi selama 6 bulan itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan," lanjutnya.

Ia berharap pembentukan BUMN ekspor ini mampu menjadi katalis dalam rangka peningkatan pendapatan negara. Sebab selama ini potensi pendapatan negara dari ekspor menyusut akibat praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pengalihan penempatan devisa.

"Pendapatan yang tadinya kita suspek ada under-invoicing dan ada transfer pricing harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia," kata Dony.

BUMN Ekspor Resmi Beroperasi Besok 1 Juni 2026! Terbagi 2 Fase, Eksportir Wajib Lapor DSI



"Kita berharap dengan kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan dari negara kita. Tadi disampaikan oleh Pak Purbaya kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan, kebijakan ini akan menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan.

"Ini (kontrak ekspor) akan tetap dihormati dan tentunya mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagang. Pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga," pungkas Menko Airlangga.

JAKARTA - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional. Namun, organisasi petani sawit tersebut mengingatkan bahwa setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu , harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto mengatakan, petani memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under-invoicing dalam perdagangan komoditas.

“Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mansuetus Darto dalam keterangannya.

Purbaya Bocorkan Perusahaan Diduga Lakukan Underinvoicing CPO, Siapa Saja?



Meski demikian, Darto menegaskan bahwa kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional.

Sebelumnya, pemerintah telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional. DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.

Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor. Kerugian tersebut diduga muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.

Lebih jauh, Mansuetus mengungkapkan, industri sawit bukan hanya soal kebun dan pabrik, melainkan ekosistem yang sangat kompleks dan saling terhubung mulai dari petani, pabrik kelapa sawit, refinery, trader, eksportir hingga buyer internasional.

“Dampak langsung dari sebuah kebijakan sering kali tidak pertama kali dirasakan oleh pelaku industri besar, tetapi justru oleh petani swadaya yang berada di sektor paling hulu,” ujarnya.

Mansuetus menjelaskan, berdasarkan laporan dari sejumlah daerah, harga tandan buah segar (TBS) petani swadaya mengalami penurunan akumulatif sekitar Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram dalam dua hari setelah muncul pengumuman terkait pembentukan DSI. Sebelum itu, harga TBS petani swadaya secara nasional berada di kisaran Rp3.500 hingga Rp3.700 per kilogram.

“Dalam jangka pendek, penurunan harga yang mendekati 50 persen ini sangat memukul pendapatan petani swadaya. Kami khawatir apabila ketidakpastian berlangsung dalam jangka menengah dan panjang, harga TBS bisa kembali turun hingga di bawah Rp1.000 per kilogram seperti yang pernah terjadi pada 2022,” ujarnya.

Sentralisasi Ekspor Sawit Disentil Guru Besar IPB: Lebih Utama Penguatan Tata Kelola



Menurutnya fenomena tersebut menunjukkan bahwa industri sawit sangat sensitif terhadap ketidakpastian di sektor hilir. Ketika pelaku usaha mengambil sikap menunggu kejelasan kebijakan, aktivitas pembelian dan produksi cenderung melambat sehingga berdampak pada harga TBS di tingkat petani.

Dari total 17,6 juta hektare kebun sawit di Indonesia, sekitar 6,4 juta hektare atau hampir 40 persen merupakan kebun milik petani swadaya. Karena itu, keberlangsungan industri sawit nasional sangat bergantung pada pasokan TBS dari petani rakyat.

“Produksi CPO nasional tidak dapat dipisahkan dari kontribusi petani swadaya. Ketika terjadi gangguan atau ketidakpastian di hilir, dampaknya langsung menekan serapan dan harga TBS sebagai bahan baku utama industri,” kata Mansuetus.

Ia menjelaskan bahwa kompleksitas industri sawit tidak hanya terletak pada proses produksi. Secara sederhana, TBS diolah menjadi crude palm oil (CPO) di pabrik, kemudian dikirim ke refinery untuk diproses menjadi berbagai produk turunan sebelum akhirnya dipasarkan ke pembeli internasional.

Namun dalam praktiknya, rantai bisnis tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tempo pembayaran, kebutuhan modal kerja, efisiensi logistik, nilai tukar mata uang, hingga dinamika harga global.

Sebagai contoh, tidak semua daerah penghasil sawit memiliki fasilitas refinery. Akibatnya, pabrik harus menampung dan mengirim CPO ke wilayah lain menggunakan kapal sebelum memperoleh pembayaran dari pembeli berikutnya. Kondisi ini membuat kebutuhan modal kerja dalam industri sawit menjadi sangat besar.

“Kejelasan tempo pembayaran menjadi faktor yang sangat penting. Dari sisi petani, hasil penjualan TBS digunakan untuk membayar tenaga pemanen, biaya angkut, dan operasional kebun. Karena itu, kelancaran arus kas di seluruh rantai pasok sangat menentukan keberlangsungan usaha petani,” ujarnya.

Terkait pembentukan PT DSI, Mansuetus menilai pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam industri sawit.

“Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri,” katanya.

Menurut Mansuetus, apabila nantinya DSI memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, maka lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

“Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah,” tandasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dugaan praktik manipulasi nilai ekspor (under-invoicing) komoditas minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang melibatkan 10 eksportir besar di Indonesia. Praktik ini diduga dilakukan secara sistematis dan berpotensi merugikan penerimaan negara.

"Nama-namanya belum bisa kami sebutkan karena proses hukum, tapi ada sekitar 10 eksportir terbesar, campuran perusahaan lokal dan asing," ujar Purbaya, Selasa (26/5/2026).

Purbaya mengonfirmasi bahwa sejumlah perusahaan besar seperti Wilmar dan Salim Ivomas Pratama masuk dalam daftar indikasi, sementara beberapa nama lain masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa pengungkapan identitas lengkap perusahaan akan dilakukan sesuai dengan perkembangan proses hukum.

Dia menjelaskan, investigasi yang dilakukan pemerintah menemukan indikasi kuat adanya pengalihan dokumen perdagangan melalui perusahaan perantara di luar negeri, khususnya di Singapura. Modus ini dilakukan dengan mencatat transaksi ekspor pada harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Dalam praktiknya, dokumen ekspor diarahkan ke perusahaan bayangan sebelum barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat. Meski jalur pengiriman fisik tidak berubah, perbedaan dokumen menyebabkan nilai ekspor tercatat lebih rendah di dalam negeri.

Akibatnya, kewajiban pembayaran pajak dan royalti yang seharusnya diterima negara menjadi berkurang signifikan. Purbaya memperkirakan selisih nilai akibat praktik tersebut bisa mencapai sekitar 50% dari nilai transaksi riil.

Untuk mengungkap kasus ini, Kementerian Keuangan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam menganalisis kesesuaian data manifes kapal dan dokumen kepabeanan internasional. Hasil analisis tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Dari hasil penelusuran, pemerintah awalnya memeriksa sekitar 20 perusahaan eksportir. Namun, fokus penyelidikan dipersempit pada 10 perusahaan dengan nilai transaksi terbesar yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara.

Arjuna Putra Aldino

Direktur Eksekutif Geopolitics and Global Political Economy Studies (G2PES) Indonesia

IDE tentang kebijakan ekspor satu pintu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di gedung Senayan, 20 Mei 2026 bukanlah ikhwal yang datang dari langit. Gagasan ini telah lama dilontarkannya dalam karyanya yang berjudul “Paradoks Indonesia”.

Dalam buku itu, Presiden Prabowo mengandaikan perekonomian Indonesia layaknya “tubuh manusia”, dan kekayaan atau sumber daya alam sebuah negara ia ibaratkan seperti “darah” yang mengalir dalam tubuh itu. Ketika tubuh itu terluka dan darahnya terus mengalir keluar, maka sekaya apa pun makanan yang dikonsumsi, tubuh itu akan tetap lemas dan lumpuh.

Sejak 1997, Presiden Prabowo mengamati neraca dagang Indonesia, terutama soal ekspor-impor komoditas kekayaan Indonesia. Menurutnya, angka yang tercatat dalam dokumen ekspor pemerintah belum tentu sama dengan nilai ekspor yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Hal ini sejalan dengan data Global Financial Integrity yang ia kutip yang menaksir kebocoran ekspor akibat trade misinvoicing, atau “kesalahan” dalam pembukuan nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar di 2016, setara Rp540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan. Selama kurun waktu 2004 hingga 2013, total kebocoran akibat “kesalahan” ini mencapai USD167,7 miliar – atau jika kita gunakan kurs USD1 sama dengan Rp14.000, sama dengan Rp2.300 triliun (Prabowo Subianto, 2022: 59-60).

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo juga sejalan dengan data IMF dan Oxfam yang menunjukan bahwa pada tahun 2014 lebih dari USD100 miliar mengalir dari Indonesia ke negara tax haven, dan angka ini hampir dua kali lipat dari angka tahun 2009. Angka ini setara dengan hampir 10 kali anggaran pendidikan pada tahun yang sama.

Salah satu data yang diungkap dari penggelapan pajak yang dibeberkan dalam Panama Papers. Sebuah bocoran dokumen terbesar di dunia, yang menyebutkan hampir 3.000 individu dan perusahaan Indonesia dalam dokumen tersebut, termasuk sejumlah pihak yang paling kaya dan berkuasa di Indonesia.

Laporan Mckinsey & Company yang bertajuk Digital and AI-enabled wealth management: the big potential in Asia juga menunjukan uang atau modal yang keluar sangat memungkinkan diparkir di luar negeri. Di mana McKinsey mencatat bahwa Singapura mengelola sekitar USD1,3 triliun aset lepas pantai (offshore assets).

Analis keuangan mereka kemudian mengestimasi bahwa kekayaan WNI berkontribusi signifikan hingga mendekati 40% dari total porsi aset lintas batas di Singapura tersebut. Gabriel Zucman, seorang ekonom University of California, Berkeley, dalam karyanya The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia, porsi kekayaan finansial yang keluar dan kemudian "diparkir" di luar negeri berada di kisaran 15% hingga 20% dari total kekayaan nasional.

Masalahnya, aliran uang gelap yang keluar dari Indonesia adalah dominan berasal dari kekayaan komoditas unggulan Indonesia yakni batu bara, minyak sawit (CPO) dan nikel yang menjadi tulang punggung pendapatan negara. Menurut data Perkumpulan Prakasa, selama 1989 hingga 2017, Indonesia kehilangan USD19,65 miliar dari komoditas batu bara. Artinya, setiap tahun ratarata aliran keuangan gelap keluar yang berasal dari komoditas ini mencapai lebih dari USD677 juta.

Komoditas yang juga menyumbang aliran keuangan gelap keluar adalah minyak sawit. Setiap tahunnya rata-rata aliran keuangan gelap keluar dari komoditas ini senilai USD299,8 juta. Begitu juga dengan nikel, Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi adanya selisih dokumen pada ekspor bijih nikel (nickel ore) ilegal ke China sebesar 5,3 juta ton. Praktik tersebut memicu perbedaan pencatatan angka ekspor (disparitas data ekspor-impor) senilai Rp14,5 triliun.

Modus utamanya adalah transfer pricing kualitatif (menurunkan pelaporan kadar nikel) dan kuantitatif agar royalti serta bea keluar terpangkas hingga Rp575 miliar. Pola yang dilakukan yaitu anak perusahaan smelter di Indonesia mengekspor produk olahan nikel ke induk usahanya atau perusahaan cangkang (paper company) terafiliasi di luar negeri dengan harga kesepakatan jauh di bawah harga pasar internasional. Akibatnya, profitabilitas entitas Indonesia ditekan seminimal mungkin untuk menghindari pajak dan royalti.

Semua praktik kecurangan ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, melainkan yang paling krusial adalah melemahkan kapasitas negara. Terutama kapasitas belanja publik negara yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial lainnya.

Dampak yang merisaukan, negara juga kehilangan kapasitas untuk mendistribusikan kekayaan dan akhirnya jurang ketimpangan sosial-ekonomi diantara masyarakat semakin menganga. Jurang ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin menganga bisa mengganggu kohesi sosial, terutama menciptakan segregasi kelas sosial dan akhirnya mengancam persatuan bangsa.

Namun, banyak pihak yang bereaksi tidak proporsional terhadap kebijakan ekspor satu pintu Presiden Prabowo, misalnya, peringatan yang disampaikan oleh S&P dan Moody’s yang menyatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu sebagai bentuk sentralisasi ekspor komoditas sebagai langkah yang bersifat negatif bagi sektor pertambangan dan meningkatkan risiko distorsi pasar. Pandangan S&P dan Moody’s ini menyatakan seakan-akan kebijakan ekspor satu pintu mendistorsi pasar bahkan bertentangan dan merusak mekanisme pasar bebas. Apakah benar demikian?

Dirty Money Justru Merusak Pasar Bebas dan Demokrasi

Raymond Baker dalam Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free Market System memaparkan dengan jelas bahwa masalah terbesar kapitalisme modern bukanlah berkuasanya sosialisme atau membesarnya kekuasaan negara, melainkan keberadaan arus uang ilegal global (dirty money) yang merusak mekanisme pasar, dan pembangunan ekonomi. Akibat adanya arus uang illegal yang bebas berkeliaran maka tesis adanya trickle-down effect sebagai hasil dari bekerjanya mekanisme pasar bebas itu tidak terjadi.

Hasil dari aktivitas ekonomi layaknya eksplorasi sumber daya alam dan perdagngan global justru dinikmati oleh segelintir orang. Artinya dirty money menciptakan konsentrasi kekayaan yang pada akhirnya menciptakan kekuasaan yang oligarkis sehingga ia tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi namun juga merusak demokrasi.

Maka bisa dikatakan, dirty money adalah wujud kegagalan kapitalisme modern bekerja secara adil yakni ketika sistem keuangan internasional memungkinkan uang hasil korupsi, penggelapan pajak, perdagangan ilegal, dan pencucian uang bergerak bebas lintas negara. Fenomena inilah yang disebut Baker sebagai “achilles heel” dalam tubuh kapitalisme, sebuah kelemahan fatal yang secara perlahan menghancurkan legitimasi sistem pasar bebas itu sendiri.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Karl Polanyi dalam The Great Transformation, bahwa pasar yang tak terkendali justru merusak kebebasan pasar itu sendiri. Ia menghasilkan unfair competition, asimetri informasi bahkan monopoli dan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip laissez-faire itu sendiri.

Bahkan bisa dikatakan dengan bebasnya arus dirty money dalam sistem keuangan global sebagai sebuah pertanda bahwa sistem kapitalisme telah dibajak oleh segelintir elite ekonomi. Hal ini berpotensi mengubah sistem kapitalisme yang kompetitif menjadi kapitalisme kroni (crony capitalism).

Di sinilah menurut Luigi Zingales dalam karyanya A Capitalism for the People: Recapturing the Lost Genius of American Prosperity, bahwa kapitalisme telah kehilangan sifat “genius”-nya, akibat segelintir elit ekonomi dan oligarki yang mencurangi sistem. Sehingga kapitalisme dan pasar bebas kehilangan kekuatan inovasi dan kreativitasnya bahkan berubah menjadi anti-persaingan, dan mengkhianati kredonya sendiri. Dan fenomena dirty money adalah bentuk kapitalisme yang semakin terpisah dari akuntabilitas demokratis.

Artinya bebasnya aliran dirty money melemahkan sistem pasar bebas itu sendiri. Maka peringatan S&P dan Moody’s tak sepenuhnya proporsional, karena pada hakikatnya masalahnya bukanlah kehadiran negara dalam pengaturan ekspor satu pintu sebagai bentuk distorsi pasar, melainkan dirty money dalam bentuk under-invoicing ekspor-impor justru sebagai distorsi pasar itu sendiri yang merusak mekanisme pasar bebas.

Seharusnya ide hadirnya peran negara dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam bukanlah hal yang baru. Saudi Aramco adalah contoh terbaik bagaimana negara menjadi produsen, trader, pemilik infrastruktur hingga pengelola logistik sebuah komoditas strategis.

Berbeda dengan Pertamina yang hanya mengontrol produksi terbatas, kilang dan distribusi BBM, Aramco mengontrol seluruh rantai pasok komoditas minyak Saudi Arabia. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk memaksimalkan keuntungan dari minyak karena 63% pendapatan pemerintah Saudi berasal dari minyak.

Begitu juga apa yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok, melalui China Rare Earth Group dan China Northern Rare Earth Group, Pemerintah China menguasai 85-90% kapasitas pemrosesan rare earth global, sehingga 90% produksi magnet rare earth kritis yang dipakai untuk EV, turbin angin, robotik, dan sistem pertahanan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah China. Pemerintah Qatar melalui QatarEnergy, juga mengendalikan seluruh proses bisnis LNG mulai dari menguasai seluruh cadangan strategis, produksi, kontrol ekspor, kontrak trading, logistik hingga kontrol arus uang melalui SWF.

Semua ini adalah upaya negara pemilik sumber daya alam untuk memaksimalkan benefit yang didapatkan dari eksplorasi sumber daya alam yang ia miliki. Terutama untuk mengurangi resiko kebocoran seperti under-invoicing dan transfer pricing yang merugikan negara dan menguntungkan segelintir orang.

Semua praktik ini dilakukan tanpa mengurangi kebebasan pasar itu sendiri, justru berdampingan dengan jalannya pasar bebas. Karena pada hakikatnya, pasar tak bisa berjalan sendiri, ia membutuhkan negara untuk memastikan persaingan berjalan secara adil dan distribusi kekayaan dalam rangka penciptaan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara.

Apalagi Pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menjalankan pasal 33 undang-undang dasar yang memerintahkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Bunyi konstitusi ini sudah barang tentu bukan bermaksud meniadakan pasar bebas melainkan jalannya pasar bebas haruslah dipandu oleh garis haluan dan pedoman dasar negara sebagai wujud dari kontrak sosial, sehingga kebebasan pasar tak merusak keadaban publik. Untuk itu kita butuh negara yang kuat untuk pasar yang sehat agar kekayaan negara juga menguntungkan mereka kelompok yang paling kurang beruntung.