JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengatakan segera membuat aturan turunan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru saja disahkan. Arifah mengungkapkan bahwa aturan detail soal UU PPRT ini akan dimuat dalam aturan turunan, termasuk pengaturan soal upah, cuti, hingga jam kerja pekerja rumah tangga (PRT).

“Memang dalam undang-undang ini belum secara detil, karena masih akan dibahas kalau tidak salah masih ada waktu 45 hari untuk menetapkan aturan-aturan turunan dari UU PPRT ini. Misalkan upah, ini apakah akan disesuaikan dengan daerah masing-masing, dan lain sebagainya,” kata Arifah di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, Arifah mengatakan aturan turunan UU PPRT akan dibuat dalam peraturan pemerintah. Dia pun mengapresiasi kehadiran UU PPRT yang telah diundangkan oleh DPR pada 21 April 2026.

Dia menganggap UU PPRT ini sebagai hadiah yang paling membahagiakan dalam peringatan Hari Kartini tahun ini. “Prosesnya sudah cukup sangat panjang, kalau tidak salah sudah 24 tahun UU ini diperjuangkan oleh teman-teman aktivis,” ujarnya.

Arifah menyebut UU PPRT ini dirancang untuk sejalan dengan mandat internasional dalam memberikan perlindungan bagi PRT. Dia mengungkapkan bahwa turunan dari UU PPRT akan mengatur hak dasar dari pekerja rumah tangga seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, hak libur atau cuti, mendapatkan makanan sehat, serta jaminan sosial.

“Berhak atas perlakukan yang menusiawi bebas dari kekerasan, dan perlindungan hukum,” lanjut dia.

Arifah pun mengatakan bahwa UU PPRT ini bukan hanya melindungi PRT saja, tetapi juga melindungi pemberi kerjanya. Lewat UU PPRT, pekerja rumah tangga akan dianggap sebagai pekerja. “Jadi tidak ada istilah majikan dan pembantu, istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga,” tuturnya.

Poin lain dalam aturan ini, lanjut Arifah, terkait pelibatan masyarakat sekitar, khususnya RT dan RW. Dengan demikian, jika ada persoalan terkait dengan pekerja rumah tangga bisa ditangani oleh lingkup RT atau RW.

“Karena di situ akan diatur ketika sebuah rumah atau sebuah keluarga mempekerjakan PRT maka wajib dilaporkan ke RT setempat, namanya siapa, usianya berapa, kemudian apa yang menjadi kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja PRT,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja pada periode libur Idulfitri 2026. Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara maupun pekerja di sektor swasta sebagai bentuk fleksibilitas kerja selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat mengatur perjalanan tanpa harus mengambil cuti tambahan.

“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), dikutip dari Antaranews.

Meski memberikan kelonggaran lokasi bekerja, WFA bukan berarti hari libur. Pegawai tetap menjalankan tugas seperti biasa, hanya saja diperbolehkan bekerja dari tempat selain kantor, seperti rumah atau kampung halaman.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang meminta perusahaan tidak menghitung WFA sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja.

“Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” ujar Yassierli.

Selain itu, pekerja yang menjalankan WFA tetap berhak menerima upah sebagaimana ketika bekerja di kantor. Perusahaan juga diminta mengatur jam kerja serta mekanisme pengawasan agar produktivitas tetap terjaga selama sistem kerja fleksibel diterapkan.

Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran dari pemerintah, yakni Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 untuk ASN serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/11/2026 bagi pekerja swasta.

Namun tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja dari mana saja. Beberapa bidang yang berkaitan dengan layanan langsung kepada masyarakat atau proses produksi tetap diwajibkan bekerja secara normal di tempat kerja. Sektor tersebut antara lain layanan kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya yang berkaitan dengan kelangsungan produksi.

Jadwal WFA Lebaran 2026

Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa mudik dan arus balik, berikut jadwal penerapan WFA yang telah ditetapkan pemerintah:

Sebelum libur panjang (periode mudik):

• Senin, 16 Maret 2026
• Selasa, 17 Maret 2026

Setelah libur panjang (periode arus balik):

• Rabu, 25 Maret 2026
• Kamis, 26 Maret 2026
• Jumat, 27 Maret 2026

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap perjalanan mudik dapat dilakukan lebih fleksibel. Dengan adanya pilihan bekerja dari lokasi mana pun, masyarakat dapat mengatur waktu perjalanan lebih awal atau lebih lambat sehingga kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik maupun arus balik dapat berkurang.

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan cuti melahirkan di Indonesia yang dimaksud untuk memberikan perlindungan pemasukan bagi perempuan pekerja, ternyata membawa efek diskriminatif.

Dalam laporan bertajuk Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, World Bank alias Bank Dunia menyoroti bahwa kebijakan yang mewajibkan pembiayaan penuh cuti melahirkan oleh pihak pemberi kerja justru secara keliru menciptakan insentif yang mendiskriminasi perempuan.

Bank Dunia mencatat, Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak mewajibkan pemberian cuti melahirkan setidaknya selama tiga bulan dengan jaminan upah 100%. Masalahnya, seluruh beban pengupahan ditanggung mutlak oleh perusahaan.

Akinatnya, ketika pemberi kerja diwajibkan untuk tetap membayar upah selama ketidakhadiran yang panjang, merekrut perempuan usia subur dapat menjadi 'sangat mahal'.

"Perusahaan mengantisipasi pengeluaran yang lebih tinggi—baik untuk pembayaran cuti maupun untuk pengganti sementara—dan menjadi enggan merekrut atau mempekerjakan perempuan secara formal, terutama di usaha kecil atau industri dengan margin rendah," jelas laporan yang dipimpin oleh dua ekonom senior Bank Dunia William Seitz dan Wael Mansour itu, dikutip Minggu (8/3/2026).

Dampak negatif yang tak dimaksudkan ini tercermin jelas pada struktur ketenagakerjaan nasional. Laporan Bank Dunia melaporkan sebanyak 91,4% perempuan yang bekerja di Indonesia justru terlempar ke sektor informal.

Kondisi ini menyebabkan mayoritas pekerja perempuan tersebut pada akhirnya sama sekali tidak memiliki akses terhadap manfaat cuti melahirkan yang sejatinya dijamin oleh undang-undang.

Bank Dunia mencatat, temuan ini juga sejalan dengan riset Setyonaluri dkk. (2023) yang menemukan adanya bukti kuat mengenai praktik rekrutmen yang diskriminatif di Tanah Air, yang secara spesifik didorong oleh upaya perusahaan untuk menghindari beban biaya cuti melahirkan.

Pemerintah Harus Ikut Tanggung Beban

Bank Dunia pun merekomendasikan pemerintah untuk segera merombak arsitektur kebijakan dengan membentuk Dana Jaminan Kehamilan khusus. Dana ini nantinya dibiayai melalui iuran atau kontribusi moderat yang dipikul bersama oleh pihak pemberi kerja dan pekerja.

Dengan skema ini, seluruh pekerja dan pemberi kerja formal akan menyisihkan persentase kecil dari upah mereka. Desain pendanaan kolektif ini secara efektif akan mengurai beban keuangan perusahaan, yang selama ini menjadi alasan utama mereka enggan merekrut pekerja perempuan.

Nantinya, manfaat cuti melahirkan akan dicairkan secara langsung dari dana jaminan sosial tersebut. Dengan demikian, pemberi kerja tidak lagi menanggung beban langsung untuk membayarkan gaji pekerja selama masa cuti melahirannya.

"Banyak negara yang telah mengadopsi program serupa memberikan keringanan kontribusi atau subsidi transisional bagi usaha mikro dan kecil untuk meredam dampak jangka pendek, sambil menunggu manfaat jangka panjangnya terakumulasi—termasuk partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih stabil dan penurunan tingkat perputaran tenaga kerja," jelas laporan tersebut.

JAKARTA - Kabar baik buat masyarakat Indonesia, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pekerja swasta. Menyambut Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan skema libur panjang dan Work From Anywhere (WFA) yang totalnya bisa mencapai 13 hari.

Kebijakan ini merupakan kombinasi antara sistem WFA, cuti bersama, serta akhir pekan. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan arus mudik sekaligus memberi kesempatan masyarakat menikmati momen Lebaran bersama keluarga.

Kebijakan WFA ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 dan juga didukung Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta ikut menerapkan kebijakan kerja fleksibel tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bahkan meminta kepala daerah mendorong perusahaan di wilayahnya masing-masing agar memberi kesempatan pekerja melakukan work from anywhere pada tanggal yang sudah ditentukan.

Dengan pengaturan ini, masyarakat bisa mulai mudik lebih awal tanpa harus menunggu cuti bersama resmi dimulai.

Jadwal Libur Lebaran 2026

Periode WFA sebelum Lebaran:

- Senin, 16 Maret 2026

- Selasa, 17 Maret 2026

Cuti bersama dan hari raya:

- Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Raya Nyepi

- Kamis, 19 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Raya Nyepi

- Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Idulfitri

- Sabtu, 21 Maret 2026: Idulfitri

- Minggu, 22 Maret 2026: Idulfitri

- Senin, 23 Maret 2026: Cuti Bersama Idulfitri

- Selasa, 24 Maret 2026: Cuti Bersama Idulfitri

Periode WFA setelah Lebaran:

- Rabu, 25 Maret 2026

- Kamis, 26 Maret 2026

- Jumat, 27 Maret 2026

Jika dihitung sejak akhir pekan sebelum masa WFA, masyarakat bisa menikmati libur panjang mulai Minggu, 15 Maret hingga Selasa, 24 Maret 2026, total mencapai 13 hari.

Dengan jadwal seperti ini, pekerja punya waktu lebih fleksibel untuk mudik, berlebaran, hingga kembali ke kota tanpa terburu-buru.

Pemerintah berharap kebijakan ini bisa membuat arus perjalanan lebih merata sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat selama musim Lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta dalam rangka mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026. Aturan ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam merencanakan perjalanan tanpa mengganggu produktivitas kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fleksibilitas hari kerja diberikan untuk mendukung kelancaran mobilitas selama periode libur panjang.

“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) IdulFitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Meski demikian, kebijakan WFA ini tidak berlaku untuk seluruh sektor pekerjaan.

Sektor yang Tidak Berlaku WFA

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa sejumlah sektor dikecualikan dari penerapan WFA selama libur Lebaran 2026. Sektor tersebut antara lain:

• Kesehatan
• Perhotelan
• Pusat perbelanjaan
• Manufaktur
• Industri makanan dan minuman
• Sektor esensial lain yang berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi atau operasional pabrik

Sektor-sektor tersebut tetap diwajibkan menjalankan operasional secara langsung demi menjaga layanan dan stabilitas produksi.

Ketentuan Sistem WFA

Penerapan WFA diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan atau instansi tanpa memotong jatah cuti tahunan pekerja.

Menaker Yassierli menegaskan bahwa pekerja yang menjalankan WFA tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti biasa. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak dihitung sebagai cuti tahunan.

Selain itu, pemberi kerja tetap wajib membayarkan upah kepada pekerja selama WFA sesuai dengan upah yang diterima saat bekerja di kantor atau sesuai dengan kesepakatan kerja. Pengaturan jam kerja serta mekanisme pengawasan pelaksanaan pekerjaan diharapkan diatur oleh masing-masing perusahaan agar produktivitas tetap terjaga.

Jadwal WFA Lebaran 2026

Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriahyang diterbitkan pemerintah, penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dilakukan pada waktu berikut:

1. Dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948):
   - Senin, 16 Maret 2026
   - Selasa, 17 Maret 2026
2. Tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah:
   - Rabu, 25 Maret 2026
   - Kamis, 26 Maret 2026
   - Jumat, 27 Maret 2026

Pimpinan instansi pemerintah diberikan kewenangan untuk mengatur proporsi ASN yang melaksanakan fleksibilitas kerja berdasarkan lokasi dan/atau waktu, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik layanan.

Penyesuaian tersebut wajib memastikan:

• Penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan lancar
• Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat tidak terganggu
• Layanan publik esensial tetap tersedia dan dapat diakses, termasuk layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan

Selain itu, instansi pemerintah diminta mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, melakukan pemantauan serta pengawasan layanan publik selama periode libur nasional dan cuti bersama, serta menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terjadi perubahan jadwal layanan. Dalam kondisi kedaruratan, pimpinan instansi wajib memastikan pelayanan publik, khususnya layanan esensial, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja pada periode libur Lebaran 2026.

Aturan WFA ini berlaku untuk karyawan swasta dan PNS. Pemerintah pun mengimbau perusahaan untuk tidak memotong jatah cuti tahunan pegawai saat aturan ini diterapkan.

“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” kata
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), dikutip dari Antaranews.

Airlangga kemudian merinci skema WFA berlaku pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pada arus mudik serta 25, 26, dan 27 Maret 2026 pada arus balik.

Apabila aturan ini sudah berjalan, pekerja diminta untuk menerapkan sistem kerja fleksibel. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini bukanlah hari libur.

Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta perusahaan untuk tidak menghitung pelaksanaan WFA sebagai cuti tahunan.

“Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” ujar Yassierli.

Di samping itu, Menaker juga meminta pemberi kerja untuk membayarkan upah bagi pekerja selama WFA sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang disepakati.

Untuk aturan terkait jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diharapkan diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerjaan tetap produktif.

Menaker juga merinci sektor pekerjaan yang dikecualikan dari kebijakan WFA di antaranya kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA/kerja dari mana saja) pada periode libur Lebaran 2026 dan mengimbau perusahaan untuk tidak memotong jatah cuti tahunan pegawai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci skema WFA berlaku pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 pada arus mudik serta 25, 26, dan 27 Maret 2026 pada arus balik.

“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyebut kebijakan itu berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta.

Dia pun menggarisbawahi, kebijakan itu merupakan skema kerja fleksibel (flexible working arragement), bukan menetapkan hari libur bagi pekerja.

Sejalan dengan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta perusahaan untuk tidak menghitung pelaksanaan WFA sebagai cuti tahunan.

“Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” ujar Yassierli.

Di samping itu, Menaker juga meminta pemberi kerja untuk membayarkan upah bagi pekerja selama WFA sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang disepakati.

Jam kerja dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pun diminta untuk diatur sedemikian rupa oleh perusahaan agar pekerjaan tetap produktif.

Menaker juga merinci sektor pekerjaan yang dikecualikan dari kebijakan WFA, di antaranya kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik.

Yassierli meminta pemerintah daerah dan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan WFA agar target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 dapat tercapai dengan tetap menjaga produktivitas kerja.

“Hal-hal tersebut selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran kepada gubernur, bupati, dan wali kota,” tutur Menaker.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, resmi menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) 2026.

Aturan ini diterbitkan dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2026.

Keppres ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Presiden Prabowo yakni 31 Desember 2025, dengan salinan yang disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Berikut tanggal waktu cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara tahun 2026 sesuai Keppres Nomor 42 Tahun 2025, yaitu pada:

1. Tanggal 16 Februari (Senin) sebagai cuti bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili;

2. Tanggal 18 Maret (Rabu) sebagai cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948;

3. Tanggal 20, 23, dan 24 Maret (Jumat, Senin, dan Selasa) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah;

4. Tanggal 15 Mei (Jumat) sebagai cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus;

5. Tanggal 28 Mei (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah; dan

6. Tanggal 24 Desember (Kamis) sebagai cuti bersama Kelahiran Yesus Kristus.

Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi pekerja atau buruh pada periode 29 hingga 31 Desember 2025.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan mobilitas masyarakat selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Pelaksanaan WFA dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan tetap memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri,” ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Desember 2025.

Imbauan tersebut disampaikan Menaker dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya di Jakarta, hari ini.

Tujuan WFA jelang libur Natal dan Tahun Baru

Dia menjelaskan, penerapan WFA menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengurai kepadatan mobilitas masyarakat menjelang dan selama periode libur akhir tahun. Dengan fleksibilitas bekerja dari mana saja, diharapkan arus perjalanan masyarakat dapat lebih merata dan tidak menumpuk pada waktu tertentu.

Kebijakan ini juga dinilai dapat membantu menjaga produktivitas kerja, sekaligus memberikan ruang bagi pekerja untuk menyesuaikan aktivitas kerja dengan rencana perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru.

Sektor yang dikecualikan dari WFA

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua sektor diwajibkan menerapkan WFA. Sejumlah sektor tertentu dapat dikecualikan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan keberlangsungan produksi.

Sektor yang dikecualikan antara lain sektor kesehatan, manufaktur, perhotelan dan hospitality, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor-sektor esensial lainnya yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja.

WFA tidak dihitung sebagai cuti

Lebih lanjut, ia menekankan pelaksanaan WFA pada periode tersebut tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Pekerja atau buruh yang menjalankan WFA tetap melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan kewajibannya.

Dengan demikian, pekerja yang menjalankan WFA tetap berhak menerima upah sebagaimana bekerja di kantor atau sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja yang berlaku.

(ANN)

PEMERINTAH akan memberlakukan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari manapun untuk para pekerja pada 29-31 Desember 2025. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengigatkan kepada pengusaha agar tidak menghitung tanggal tersebut sebagai cuti tahunan bagi pekerja.

"Selama pelaksanaan WFA ini juga kami imbau diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat menjalankan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang dijanjikan," kata Yassierli saat ditemui di Jakarta Creative Hub, Kamis, 18 Desember 2025.

Yassierli mengatakan pelaksanaan WFA dapat dikecualikan pada sektor-sektor tertentu yang berhubungan dengan bidang pelayanan masyarakat, kesehatan, manufaktur, perhotelan, hospitality, pusat perbelanjaan, makanan dan minuman, dan sektor esensial lainnya.

Pengusaha, kata Yassierli, perlu mengatur pola kerja perusahaan agar kebijakan bekerja di akhir tahun ini bisa terlaksana lancar. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan mobilitas masyarakat di masa libur Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

"Tentu dengan memperhatikan kebutuhan perusahaan atau industri," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan WFA dalam sidang paripurna pada Senin, 15 Desember 2025. Pasalnya, pemerintah telah menggelontorkan stimulus ekonomi berupa diskon tiket transportasi selama libur akhir tahun. Mobilitas orang keluar kota selama Nataru diperkirakan mencapai 119,5 juta.

Airlangga merincikan dari sektor pariwisata, akan ada 37 event selama Desember 2025 yang diharapkan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat. Selain itu dari sektor retail, target transaksi belanja masyarakat pada Desember bisa mencapai Rp 120 triliun.

"Ini mudah-mudahan akan mendorong pertumbuhan dari segi konsumsi,” ucap Airlangga dalam sidang kabinet di Istana Kepresidenan pada Senin, 15 Desember 2025.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menerbitkan nota dinas yang berisi larangan bagi pegawainya untuk mengajukan cuti tahunan selama bulan Desember 2025. Kebijakan ketat ini diambil sebagai langkah strategis untuk mengamankan dan mengoptimalkan target penerimaan pajak tahun 2025.

Larangan tersebut tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 tertanggal 2 Desember 2025. Larangan cuti ini hanya dikecualikan jika permohonan tersebut ditujukan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari.

Ekonomi Belum Normal, Purbaya Tolak Kerek Pajak demi Kejar Target



"Dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak tahun 2025, seluruh pimpinan unit di lingkungan DJP diminta untuk tidak mengajukan cuti tahunan pada Desember 2025, kecuali permohonan cuti tahunan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan hari besar keagamaan atau karena adanya kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari yang pengajuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulis Nota Dinas tersebut, dikutip Jumat (5/12/2025).

Pengaturan cuti tahunan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pemberian pelayanan kepada seluruh wajib pajak dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap fokus pada langkah pengamanan penerimaan pajak 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menjelaskan, bahwa dokumen manajemen kepegawaian tersebut bersifat internal. Namun Ia membenarkan bahwa DJP secara rutin mengatur penjadwalan pegawai menjelang akhir tahun agar pelayanan kepada wajib pajak tetap optimal.

"Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan. Pengaturan kami lakukan (juga) pada saat menjelang perayaan Idul Fitri," kata Rosmauli dalam keterangannya.

Penerimaan Pajak Seret hingga Oktober, Realisasi Baru 70,2% dari Target 2025



Rosmauli menambahkan, bahwa pengaturan SDM pada periode krusial akhir tahun ini umum dilakukan di banyak lembaga pemerintah untuk memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik.

"Prinsip DJP adalah menjaga pelayanan tetap berjalan tanpa mengganggu hak pegawai, khususnya terkait cuti hari besar keagamaan. Fokus kami saat ini adalah memastikan penerimaan negara dan layanan tetap terjaga dengan baik," ungkap Rosmauli.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menginstruksikan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menunda pengambilan cuti tahunan sepanjang Desember 2025.

Kebijakan ini ditempuh otoritas pajak guna mengamankan target penerimaan negara menjelang tutup buku tahun anggaran 2025. Instruksi tersebut tertuang dalam Nota Dinas Nomor ND-338/PJ/PJ.01/2025 yang ditandatangani pada 2 Desember 2025.

Dalam beleid internal tersebut, Bimo meminta jajaran pimpinan otoritas pajak untuk fokus pada pengamanan target penerimaan dan menjaga kualitas layanan kepada wajib pajak.

"Memperhatikan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan ketentuan ini," bunyi poin ketiga nota dinas tersebut, dikutip Jumat (5/12/2025).

Kendati demikian, DJP memberikan pengecualian. Cuti masih dimungkinkan bagi pegawai yang memiliki kepentingan mendesak yang tidak dapat dihindari atau untuk kepentingan hari besar keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi beredarnya dokumen tersebut, Direktur P2Humas DJP Rosmauli menjelaskan bahwa pengaturan jadwal cuti di akhir tahun merupakan prosedur rutin manajemen sumber daya manusia (SDM) di lingkungan otoritas pajak.

Menurutnya, langkah ini bersifat administratif dan lazim dilakukan oleh banyak lembaga pemerintah pada periode krusial akhir tahun untuk memastikan roda pelayanan dan pengawasan penerimaan tetap berjalan optimal.

"Direktorat Jenderal Pajak secara rutin melakukan penataan sumber daya manusia menjelang akhir tahun untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan penerimaan negara berjalan optimal," ujar Rosmauli kepada wartawan, Jumat (5/12/2025).

Rosmauli menegaskan bahwa prinsip utama DJP dalam kebijakan ini adalah menjaga kesinambungan pelayanan tanpa mengganggu hak dasar pegawai, terutama terkait cuti hari besar keagamaan.

"Dokumen manajemen kepegawaian sifatnya internal. Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa di akhir tahun, DJP memang mengatur penjadwalan pegawai agar pelayanan tetap terjaga. Itu praktik rutin yang selalu kami lakukan," tambahnya.

Kejar Rp614,9 Triliun dalam 2 Bulan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan bahwa penerimaan pajak sampai Oktober 2025 hanya sebesar Rp1.459 triliun atau 70,2% dari outlook APBN 2025 di angka Rp2.076,9 triliun.

Kinerja penerimaan pajak itu masih terkontraksi sebesar 3,8% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar Rp1.517,5 triliun.

Dengan realisasi penerimaan pajak tersebut, pemerintah masih perlu mengejar penerimaan pajak sebesar Rp614,9 triliun atau sekitar 29,8% dari outlook penerimaan pajak 2025.

Bimo menyatakan bahwa DJP telah menyiapkan empat strategi untuk mengamankan target penerimaan yang masih kurang banyak tersebut. Pertama, dinamisasi pembayaran pajak dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan.

"[Kedua], realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," jelasnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang. "Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect [efek jera]," lanjut Bimo.

Keempat alias terakhir, memperkuat sistem administrasi dengan mengandalkan sistem Coretax. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak.