Bisnis.com, JAKARTA — PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) melaporkan insiden tenggelamnya kapal kontainer Golden Star 1 yang dioperasikan oleh anak usahanya, Samudera Shipping Line Ltd., pada rute Singapura–Pasir Gudang, Malaysia.

Perseroan memastikan insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak berdampak material terhadap operasional maupun kondisi keuangan perusahaan.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dikutip Senin (8/6/2026), insiden tersebut terjadi pada 5 Juni 2026 sekitar pukul 23.00 waktu Singapura. Kapal Golden Star 1 merupakan kapal carter yang dioperasikan oleh Samudera Shipping Line Ltd., entitas anak perseroan yang berbasis di Singapura.

Manajemen menjelaskan kapal tersebut dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian carter dengan Samudera Shipping Line Ltd.

Perseroan saat ini berkoordinasi dengan pemilik kapal, otoritas maritim, perusahaan asuransi, serta pihak terkait lainnya untuk menangani insiden dan proses pemulihan muatan.

SMDR juga menyatakan seluruh awak kapal telah berhasil dievakuasi dengan selamat sehingga tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Perseroan menegaskan insiden tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha perusahaan.

Adapun, untuk menjaga kesinambungan layanan pelayaran pada rute Singapura–Pasir Gudang, Samudera Shipping Line Ltd. tengah menyiapkan kapal pengganti.

Sebelumnya, SMDR perseroan membuka rute baru melalui pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, menuju Singapura dan Penang, Malaysia guna memperkuat jaringan logistik dan pelayaran internasional di tengah prospek perdagangan global yang mulai membaik.

Manajemen SMDR menyampaikan bahwa pembukaan jalur baru tersebut merupakan langkah strategis perseroan untuk meningkatkan konektivitas logistik nasional sekaligus memperkuat akses perdagangan internasional.

Rute dengan jadwal pelayaran mingguan itu diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor melalui akses langsung dari Kuala Tanjung menuju pusat perdagangan regional di Singapura dan Penang.

"Dengan jadwal mingguan, rute ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman ekspor dan impor dengan akses langsung melalui Kuala Tanjung," ujar Manajemen dalam pernyataan tertulis, Rabu (27/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) menilai rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

Direktur DAAZ Muljanto memandang bahwa rencana kebijakan tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, mengingat kontribusi kegiatan perdagangan ekspor terhadap total pendapatan Perseroan selama ini relatif minimal.

Pada 2025, paparnya, kontribusi penjualan ekspor terhadap total pendapatan Perseroan tercatat sebesar 2,14%.

Berdasarkan evaluasi awal Perseroan, rencana kebijakan dimaksud diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas Perseroan, mengingat porsi transaksi ekspor Perseroan selama ini tidak signifikan dibandingkan keseluruhan kegiatan usaha Perseroan.

"Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melihat adanya dampak operasional yang signifikan, mengingat mekanisme teknis pelaksanaan regulasi tersebut masih belum ditetapkan secara definitif. Perseroan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian apabila diperlukan setelah ketentuan pelaksanaan diterbitkan," ujarnya dalam penjelasan tertulisnya kepada Bursa Efek Indonesia, Kamis (28/5/2026).

Tak hanya itu, perseroan juga tidak melihat adanya dampak material terhadap perjanjian kerja sama dengan pelanggan eksisting, karena transaksi ekspor yang dilakukan Perseroan selama ini pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan spot dan bukan kontrak jangka panjang.

Selain itu, risiko hukum maupun potensi wanprestasi kontrak akibat rencana kebijakan tersebut relatif minimal, mengingat tidak terdapat komitmen kontrak ekspor jangka panjang yang dapat terdampak secara langsung.

Perseroan saat ini juga tidak memiliki kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan yang secara khusus terkait dengan kegiatan atau pembiayaan ekspor. Selain itu, Perseroan juga tidak melihat adanya dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam fasilitas pembiayaan yang berlaku secara umum.

Sebagai langkah mitigasi, Perseroan akan terus memantau perkembangan regulasi dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Perseroan juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi dampak bisnis dan operasional apabila regulasi tersebut telah diterapkan secara efektif.

Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan resmi mencabut izin operasional PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU), menyusul dugaan pelanggaran pengelolaan wilayah konsesi yang memicu kerusakan lingkungan dan memperparah dampak bencana banjir di Sumatra pada November 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi publik pada Selasa (10/2/2026), manajemen INRU telah menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan yang berisi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perseroan. Dengan begitu, PBPH milik Toba Pulp Lestari dinyatakan sudah tidak berlaku.

"Pada 10 Februari 2026, perseroan secara resmi menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi.

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut manajemen Toba Pulp, pencabutan PBPH berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH," imbuh manajemen.

Namun demikian, perseroan tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya dalam rangka menjaga dan melindungi aset-aset perseroan.

Saat ini, INRU sedang melaksanakan pemenuhan kewajiban finansial serta kewajiban lainnya kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian kegiatan operasional serta melaksanakan evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Dampak Finansial

Manajemen Toba Pulp Lestari mengakui masih melakukan evaluasi terhadap dampak keuangan yang mungkin timbul sebagai imbas dari pencabutan PBPH. Dampak tersebut belum dapat ditentukan secara pasti dan akan terus dipantau serta dikelola melalui langkah-langkah pengendalian biaya, pengelolaan likuiditas, dan optimalisasi aset.

Masa depan usaha INRU pun masih belum jelas. Namun manajemen menyatakan keyakinan mereka soal kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha. INRU pun tengah mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sedang dan akan dilakukan, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya.

“Oleh karena itu, laporan keuangan Perseroan tetap disusun dengan menggunakan asumsi kelangsungan usaha (going concern). Perseroan terus berupaya memastikan kelangsungan usaha serta berkonsultasi dan meminta arahan dari instansi-instansi terkait,” terang manajemen Toba Pulp Lestari.

Adapun, perseroan memperkirakan dampak penghentian kegiatan operasional signifikan terhadap kontraktor serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perseroan.

Laporan keuangan terbaru yang dipublikasi Toba Pulp Lestari untuk periode sembilan bulan pada 2025 mengungkap bahwa perusahaan mengantongi penjualan bersih sebesar US$59,67 juta atau sekitar Rp999,86 miliar (asumsi kurs Rp16.763 per dolar AS). Nilai ini turun 28,69% dibandingkan dengan Januari–September 2024 yang mencapai US$83,68 juta atau sekitar Rp1,40 triliun.

Adapun destinasi utama penjualan INRU adalah pasar domestik, dengan nilai US$57,11 juta. Pasar China menyusul di peringkat kedua dengan nilai US$2,20 juta dan India sebesar US$351.000.

Seturut dengan penjualan yang turun, INRU mencatatkan rugi bersih yang membengkak, dari US$2,12 juta per September 2024 menjadi US$12,08 juta pada pengujung September 2025.

Selain PBPH yang dicabut dan memaksa perusahaan menghentikan operasional intinya, Toba Pulp Lestari juga tengah menghadapi gugatan perdata dengan nilai sengketa sebesar Rp3,89 triliun dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal terkait proses hukum ini.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) menanggapi kabar pencabutan izin pemanfaatan hutan (PBPH) PT Agincourt Resources (AR). UNTR menuturkan Agincourt Resources belum menerima informasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai hal ini.

Corporate Secretary United Tractors Ari Setiyawan menjelaskan UNTR dan Agincourt Resources mengetahui informasi mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dari pemberitaan media.

“Perseroan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengingat AR belum menerima pemberitahuan resmi dan sedang menindaklanjuti hal tersebut dengan instansi terkait,” ucap Ari, Kamis (22/1/2026).

Dia melanjutkan AR menghormati setiap keputusan pemerintah, dan tetap menjaga hak Agincourt Resources sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, AR juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan.

Ari juga menuturkan sampai saat ini, UNTR belum dapat menilai dampak operasional, keuangan, maupun hukum yang mungkin timbul terhadap Agincourt Resources akibat hal ini.

UNTR telah meminta Agincourt Resources untuk memantau perkembangan dan mempelajari situasi ini dengan saksama serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Ari menuturkan Agincourt Resources mengetahui informasi melalui media berita bahwa terdapat gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sampai dengan saat ini, Agincourt Resources belum menerima surat pemberitahuan dan/atau panggilan resmi atas gugatan tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga, perseroan belum dapat memberikan informasi lebih lanjut,” ucapnya.

Sebagai informasi, AR adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan emas dan perak. AR mengoperasikan Tambang Emas Martabe yang berlokasi di Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Kontrak Karya Generasi VI tahun 1997.

Dengan pencabutan izin ini, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan saat ini, produksi tambang emas Martabe milik Agincourt Resources termasuk dalam tiga besar di Indonesia. Lalu, kontribusi pendapatan Agincourt ke UNTR sekitar 10%, dengan porsi laba sebelum pajak sebesar 17%.

“Jadi dari tambang emas dan lainnya menghasilkan sekitar Rp10 triliun sampai kuartal III/2025. Dengan kenaikan harga emas yang luar biasa, kontribusinya naik dari sebelumnya 6% pada 2024 ke 10% tahun 2025,” ujar Martha, Rabu (21/1/2026).

Jadi, lanjut Martha, walaupun porsi pendapatan dan laba dari Agincourt Resources belum signifikan, jika izin tambang emas tersebut dicabut dan hilang, hal ini akan sangat berpengaruh bagi UNTR.

“Labanya juga sampai 17%, karena marginnya cukup tinggi dengan kenaikan harga emas. Jadi ini bisa menghilangkan laba sampai 17%,” ucapnya.

Dengan pencabutan izin ini, menurut Martha saat ini UNTR bisa memperbaiki hal-hal yang bermasalah di Agincourt Resources dan mencoba mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP).