Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merespons anggapan bahwa pelaku usaha di bidang furnitur ataupun mebel yang diuntungkan imbas dari menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang masuk level Rp18.000.

Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kemenperin Andi Rizaldi memaparkan bahwa utilisasi industri furnitur nasional saat ini telah mencapai 60%, dengan nilai ekspor furnitur pada 2024 mencapai sekitar US$1,92 miliar dan pada 2025 sebesar US$1,84 miliar.

Untuk sektor manufaktur, Andi menjelaskan secara keseluruhan industri mebel masih menjadi kontributor utama ekspor nasional dengan porsi hampir 80% terhadap total ekspor Indonesia

"Pada 2024 tercatat sebesar US$1,92 miliar, dan 2025 US$1,84 miliar. Kalau secara industri keseluruhan kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor manufaktur ya, Alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80% kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional," beber Andi pada sela-sela Indonesia Forestry and Woodworking Machinery (Indowood) Expo di Grand City, Surabaya, Kamis (4/6/2026).

Terkait penguatan mata uang asing, terkhusus dolar AS terhadap rupiah, Andi mengakui bahwa hal tersebut mendatangkan "angin segar" bagi para pelaku usaha di bidang pengolahan kayu tersebut. Apalagi, sebut dia, aktivitas ekspor dapat lebih digenjot oleh para pengusaha mengingat bahan baku yang digunakan mayoritas berasal dari domestik dan sebagian hasil produksi diperdagangkan ke luar negeri.

"Kalau kita lihat sektor furnitur karena 60% bahan baku lokal, sedangkan penjualannya 80% ekspor berarti kenaikan nilai tukar dolar itu sebetulnya menguntungkan karena dia sampai 80% ekspor dan bahan baku lokalnya sebagian besar berasal dari lokal," ucapnya.

Meski industri furnitur ketiban "durian runtuh" atas keadaan moneter dewasa ini, Andi menyebut bahwa sektor industri lain mengalami pukulan akibat terdepresiasinya nilai tukar rupiah tersebut. Menurutnya, peristiwa menguatnya dolar AS terhadap rupiah tersebut ibarat seperti dua sisi mata pisau, yang bisa mendatangkan manfaat, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian.

"Ibaratnya, namanya dua mata pisau hari ini mungkin nilai tukar kita sudah tembus angka Rp18.000. Saya enggak tahu, HIMKI senang atau sedih dengan angka Rp18.000 ini. Di satu sisi ada yang senang, ada yang sedih gitu ya. Mudah-mudahan kondisi ini mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Kita ambil sisi baiknya, dari sisi ekspor mungkin nilai tukarnya dia lebih bagus, nilainya juga jadi lebih besar," ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan Atase Perindustrian di KBRI Tokyo itu menyatakan bahwa pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan hilirisasi lewat larangan ekspor kayu bulat atau log guna meningkatkan nilai tambah terhadap roda perekonomian domestik.

Ia mengeklaim bahwa penerapan kebijakan tersebut malahan mendorong banyak pemodal asing untuk membangun fasilitas produksi di tanah air guna memperoleh akses terhadap bahan baku serta memperkuat rantai pasok industri nasional.

Selain itu, Andi juga mengapresiasi peran besar Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) yang dapat mendorong investor asing untuk melakukan produksi pengolahan kayu di Indonesia.

"Industri Cina itu mungkin juga sedang mencari sumber bahan baku, tapi kan kita sudah dilarang untuk menjual kayu log, Jadi, tanda kutip dengan kata lain sebetulnya, HIMKI ini juga berusaha menggiring partnernya itu untuk berinvestasi di Indonesia karena kita enggak bisa jual kayu log lagi, bahan baku mentah lagi ke negara lain. Nah, kalau mereka bangun industrinya ya kan berarti penjualannya domestik bukan ekspor, bisa kita lakukan. Itu indikasi yang bagus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ) menilai rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) belum memberikan dampak signifikan terhadap operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

Direktur DAAZ Muljanto memandang bahwa rencana kebijakan tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, mengingat kontribusi kegiatan perdagangan ekspor terhadap total pendapatan Perseroan selama ini relatif minimal.

Pada 2025, paparnya, kontribusi penjualan ekspor terhadap total pendapatan Perseroan tercatat sebesar 2,14%.

Berdasarkan evaluasi awal Perseroan, rencana kebijakan dimaksud diperkirakan tidak memberikan dampak material terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas Perseroan, mengingat porsi transaksi ekspor Perseroan selama ini tidak signifikan dibandingkan keseluruhan kegiatan usaha Perseroan.

"Sampai dengan saat ini, Perseroan belum melihat adanya dampak operasional yang signifikan, mengingat mekanisme teknis pelaksanaan regulasi tersebut masih belum ditetapkan secara definitif. Perseroan akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian apabila diperlukan setelah ketentuan pelaksanaan diterbitkan," ujarnya dalam penjelasan tertulisnya kepada Bursa Efek Indonesia, Kamis (28/5/2026).

Tak hanya itu, perseroan juga tidak melihat adanya dampak material terhadap perjanjian kerja sama dengan pelanggan eksisting, karena transaksi ekspor yang dilakukan Perseroan selama ini pada umumnya dilakukan berdasarkan kesepakatan spot dan bukan kontrak jangka panjang.

Selain itu, risiko hukum maupun potensi wanprestasi kontrak akibat rencana kebijakan tersebut relatif minimal, mengingat tidak terdapat komitmen kontrak ekspor jangka panjang yang dapat terdampak secara langsung.

Perseroan saat ini juga tidak memiliki kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan yang secara khusus terkait dengan kegiatan atau pembiayaan ekspor. Selain itu, Perseroan juga tidak melihat adanya dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam fasilitas pembiayaan yang berlaku secara umum.

Sebagai langkah mitigasi, Perseroan akan terus memantau perkembangan regulasi dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Perseroan juga akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap potensi dampak bisnis dan operasional apabila regulasi tersebut telah diterapkan secara efektif.

Adapun, rencana ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan diimplementasikan penuh mulai 1 Januari 2027. Nantinya, Danantara diproyeksikan menjadi eksportir tunggal atau pengelola sistem satu pintu untuk ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis nasional.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan tengah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus dan insentif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing ekspor tanpa mengganggu pasar dalam negeri.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan struktur industri Tanah Air saat ini masih didominasi pasar domestik dengan porsi sekitar 80%, sementara ekspor baru mencapai 20%.

“Kami ingin meningkatkan kontribusi ekspor tanpa mengurangi porsi domestik. Artinya, perlindungan terhadap pasar dalam negeri tetap dijaga, tetapi kita juga harus meningkatkan ekspansi produk manufaktur lebih besar ke pasar global sehingga mampu meningkatkan utilitas produksi dan penyerapan tenaga kerja lebih besar lagi,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Pada kuartal I/2026, dia menyebut sektor industri pengolahan tumbuh 5,04% secara tahunan (YoY) dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi 1,03% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,61%.

Agus menyebut capaian tersebut mencerminkan ketahanan sektor manufaktur di tengah dinamika global, dengan permintaan yang tetap meningkat dari pasar domestik maupun internasional.

“Kinerja industri manufaktur tetap solid karena adanya permintaan yang meningkat, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini menegaskan bahwa manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurutnya, optimisme tersebut tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang berada di level ekspansi sepanjang kuartal I/2026, yakni 54,12 pada Januari, 54,02 pada Februari, dan 51,86 pada Maret.

Selain itu, Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM) disebutnya juga berada di level 51,37, mengindikasikan mayoritas pelaku industri masih berada dalam fase ekspansi dari sisi produksi maupun permintaan.

“Nilai IKBM sebesar 51,37 berarti di atas 50 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku industri berada dalam fase ekspansi, baik dari sisi produksi maupun permintaan,” jelas Agus.

Oleh karena itu, dia menjelaskan bahwa kombinasi stimulus, perlindungan industri, serta dorongan ekspor akan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan manufaktur ke depan.

“Kami terus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri di lapangan dan merumuskan langkah-langkah solutif. Kebijakan stimulus dan insentif menjadi penting agar pertumbuhan manufaktur dapat berjalan lebih cepat, berkualitas dan berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hartadinata Abadi Tbk. (HRTA) menuturkan rencana penerapan bea keluar ekspor sebesar 7,5%–15% pada tahun ini diproyeksikan tidak akan memberikan tekanan berarti terhadap kinerja perseroan.

Direktur Investor Relations HRTA Thendra Crisnanda mengatakan perseroan menilai kebijakan tersebut relatif terbatas dampaknya, mengingat aktivitas ekspor bukan menjadi penopang utama pendapatan perusahaan.

Berdasarkan data kinerja hingga sembilan bulan berjalan pada 2025, kontribusi ekspor terhadap pendapatan HRTA hanya sekitar 0,43%.

"Pada dasarnya, aktivitas ekspor bukan merupakan kontributor utama bagi pendapatan HRTA di mana hanya berkontribusi sebesar 0,43% hingga kuartal III/2025," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (8/1/2026).

Dia melanjutkan mayoritas penjualan masih bertumpu pada pasar domestik, baik melalui bullion bank, segmen wholesale, maupun jaringan ritel yang tersebar di berbagai daerah.

Selain itu perseroan juga sudah menyiapkan langkah mitigasi yang berfokus terhadap dua hal.

Pertama, yakni memperkuat penjualan domestik, yang memang sudah menjadi basis bisnis HRTA. Permintaan emas batangan dan perhiasan dalam negeri masih sangat kuat, didukung oleh penetrasi bullion bank, institutional buyers, ETF gold, dan perluasan jaringan retail.

Kedua, melakukan diversifikasi pasar ekspor dan penyesuaian portofolio untuk memastikan bahwa ekspor yang tetap dilakukan adalah ekspor bernilai tambah lebih tinggi sehingga lebih tahan terhadap bea keluar.

"Secara keseluruhan, kami melihat bahwa bea keluar tidak akan mengganggu operasional maupun profitabilitas secara material. Di sisi lain," imbuhnya.

Dia menegaskan perseroan berada dalam posisi yang kuat untuk menavigasi perubahan kebijakan di mana secara tidak langsung HRTA berada posisi yang diuntungkan karena adanya tambahan alokasi supply domestik karena terdapat potensi dari pertambangan lokal akan mengarahkan penjualan lebih ke pasar domestik.

"Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi Pemerintah Indonesia untuk kebijakan DMO Emas di Indonesia," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang kini dipimpin Menteri Purbaya Yudhi Sadewa akan merevisi aturan Kawasan Berikat untuk mengembalikan fungsi fasilitas tersebut sebagai motor pendorong ekspor.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengungkapkan pihaknya ingin memangkas porsi pemenuhan pasar dalam negeri (local content quota) dari sebelumnya 50% menjadi 25% dalam revisi kali ini.

Djaka menjelaskan, sejak awal Kawasan Berikat memang dirancang sebagai insentif bagi industri berorientasi ekspor, sehingga pengetatan kuota lokal dinilai perlu untuk menjaga tujuan awal fasilitas itu.

“Untuk mengembalikan ke marwah awal Kawasan Berikat, yakni fokus kepada ekspor,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, dikutip Selasa (25/11/2025).

Purnawirawan perwira TNI ini mengungkapkan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131/2018 tengah melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Dia meyakini aturan baru akan terbit sebelum pergantian bulan.

"Jadi mudah-mudahan bulan akhir November ini itu bisa terealisasi," ujarnya.

Menurut Djaka, pengetatan local content quota itu merupakan usulan Kementerian Perindustrian. Regulasi baru tersebut diharapkan dapat mempertegas kembali prioritas Kawasan Berikat sebagai insentif bagi industri berorientasi ekspor, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas.

Adapun, Bea Cukai mencatat kenaikan jumlah perusahaan yang aktif sebagai kawasan berikat selama 10 tahun terakhir. Sampai dengan Agustus 2025, telah ada sebanyak 1.512 perusahaan.

Djaka menuturkan bahwa kenaikan jumlah kawasan berikat itu menunjukkan tren positif seiring meningkatnya minat pelaku usaha terhadap skema fasilitas ini. Berdasarkan hasil Kajian Penelitian Dampak Ekonomi TPB dan KITE tahun 2024 (atas data tahun 2023), kata Djaka, perusahaan kawasan berikat menerima total fasilitas fiskal sebesar Rp69,63 triliun.

Dari sisi perdagangan internasional, kontribusi kawasan berikat terhadap ekspor nasional tidak bisa diabaikan, yakni sebesar 27,94%. Nilai ekspor yang berasal dari kawasan berikat mencapai Rp1.114,64 triliun, yang terdiri atas berbagai komoditas unggulan seperti tekstil, elektronik, alas kaki, hingga produk otomotif.

Dia pun menilai Kawasan Berikat mempunyai peran penting dalam menghasilkan devisa dan memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Adapun rasio ekspor terhadap impor tercatat sebesar 3,39, yang menunjukkan bahwa mayoritas produksi ditujukan untuk pasar internasional.

Selain sebagai penggerak ekspor, kawasan berikat juga menjadi magnet bagi arus investasi. Berdasarkan kajian yang sama, penambahan investasi yang mengalir ke dalam kawasan berikat tercatat sebesar Rp221,53 triliun

"Bea Cukai memastikan bahwa proses pemberian fasilitas dilakukan secara transparan dan akuntabel agar menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif," ujar Djaka dalam keterangan resminya, Kamis (7/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten produsen Tolak Angin, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) menargetkan kontribusi ekspor terhadap pendapatan perseroan bertumbuh tiap tahunnya. Hal itu seiring dengan realisasi penjualan yang solid di sejumlah negara Asia.

Direktur Sido Muncul Budiyanto, menerangkan bahwa sepanjang sembilan bulan 2025, kontribusi pasar ekspor SIDO terhadap pendapatan sebesar 9,7%. Angka tersebut naik cukup signifikan dibandingkan realisasi tahun penuh 2024 sebesar 6,8%. Realisasi 2024 juga jauh lebih rendah dibandingkan target kontribusi ekspor perseroan pada 2025 sebesar 10% terhadap total pendapatan.

“Kami masih menerobos pasar-pasar ekspor untuk dikembangkan ke arah 15–17% dari total penjualan dalam 3–5 tahun ke depan,” kata Budiyanto dalam acara Investalk BRI Danareksa Sekuritas, Selasa (11/11/2025).

Adapun untuk saat ini, SIDO telah menjangkau sekitar 30 negara melalui berbagai produk perseroan. Negara-negara tersebut tersebar dari Asia hingga Afrika. Di Malaysia, Sido Muncul berfokus pada ekspor Kuku Bima dan Tolak Angin. Malaysia menyumbang sebesar 4% dari total penjualan ekspor SIDO.

Selain itu, terdapat Filipina dan Nigeria yang menyumbangkan masing-masing 1-2% dari penjualan perseroan. Di Filipina, SIDO fokus pada penjualan Tolak Angin, sementara di Nigeria, produkenergy drinkmenjadi andalan perseroan.

Meskipun begitu, SIDO tidak menutup kemungkinan terhadap pembukaan pasar di negara-negara baru ke depan. Terutama di wilayah Indochina dan Afrika, yang dinilai memiliki pertumbuhan ekonomi yang solid.

“Di pasar internasional, kami memperluas ke Afrika dan Indochina dengan kemitraan strategis dan pendekatan pemasaran lokal,” kata manajemen SIDO.

Selain berupaya memperluas pasar, SIDO juga berupaya untuk memperkuat penjualan di pasar ekspor melalui penerbitan produk baru yang sesuai dengan negara tujuan. Dengan begitu, SIDO cukup optimis untuk mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih hingga 5% sepanjang 2025.

Adapun sepanjang sembilan bulan 2025,SIDO membukukan pendapatan senilai Rp2,72 triliun, tumbuh 3,89% YoY dibandingkan Rp2,62 triliun pada periode yang sama 2024.

Bertumbuhnya pendapatan SIDO sejalan dengan turut bertumbuhnya sejumlah segmen penjualan perseroan. Pada segmen jamu herbal dan suplemen misalnya, SIDO membukukan pendapatan senilai Rp1,60 triliun, naik 3,92% YoY dari posisi Rp1,54 triliun pada periode Januari–September 2024.

Begitu juga pada segmen makanan dan minuman, yang membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 4,39% YoY menjadi Rp1,02 triliun per September 2025. Hanya segmen farmasi yang membukukan penyusutan pendapatan sebesar 1,84% YoY menjadi hanya Rp93,53 miliar pada periode yang berakhir September 2025.

Setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, SIDO akhirnya mampu membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai Rp818,54 miliar pada periode Januari–September 2025. Torehan laba bersih SIDO naik 5,19% YoY dari Rp778,11 miliar pada periode yang sama 2024.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor Indonesia tumbuh cukup melambat pada awal 2026 di tengah disrupsi yang dipicu oleh perang. Ada kekhawatiran bahwa kinerja ekspor yang semakin melandai ke depan bakal berpengaruh ke perekonomian sekaligus ketahanan eksternal Tanah Air.

Apabila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor sebagai salah satu komponen PDB berdasarkan pengeluarannya pada kuartal I/2026 tumbuh hanya 0,9% (yoy). Pertumbuhan ini melanjutkan tren pelambatan pertumbuhan ekspor sejak kuartal III/2025.