Nabire (ANTARA) - Kementerian Keuangan RI mendorong Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah (DAD) untuk memperkuat kemampuan fiskal jangka panjang.

Perwakilan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Gribig Darodjat di Nabire, Rabu mengatakan, DAD adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

“Misalnya pemda mengalokasikan Rp1 triliun untuk DAD, maka dana pokok itu tidak boleh di otak-atik. Namun pemda dapat persentase hasil pengelolaan DAD yang bisa digunakan untuk belanja daerah,” ujar Greget pada sosialisasi pembentukan DAD.

Ia mengatakan, DAD ditempatkan pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitas-nya sehingga nilai awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang atau pasar modal.

Untuk itu, DAD hanya dapat disimpan dalam Surat Berharga Negara (SBN), Obligasi pada proyek yang dijamin oleh pemerintah serta deposito pada bank yang sehat.

“Instrumen keuangan yang dipilih memiliki tingkat imbal hasil yang optimal dan bebas dari risiko penurunan nilai sehingga fluktuasi hanya akan mempengaruhi imbal hasil,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemda yang memiliki DAD dapat meningkatkan dan atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah dan tidak tergantung anggaran dari pemerintah pusat.

DAD yang tersimpan dalam waktu lama dapat memberikan manfaat ekonomi, manfaat sosial, atau manfaat lainnya dan dapat dimanfaatkan lintas generasi.

“DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain anggaran belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujarnya.

Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Kesra Provinsi Papua Tengah Herman Kayame mengatakan, pembentukan DAD bertujuan untuk memberi kesempatan pemda untuk dapat mengelola keuangan daerah secara lebih optimal.

DAD tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat merasakan manfaat dari sumber dana pemerintah yang dialokasikan saat ini.

"Pembentukan DAD juga perlu banyak berdiskusi untuk merumuskan langkah konkret dalam pembentukan DAD di tengah dinamika ekonomi dan keterbatasan sumber pendapatan saat ini,” ujarnya.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mencatat telah memberikan beasiswa kepada 58.444 orang sejak program ini pertama kali berdiri hingga 2026. Total dana abadi yang dikelola mencapai Rp 18o triliun.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengatakan, jumlah itu terdiri dari, penerima beasiswa program degree untuk S2 sebanyak 42.249 orang dan S3 sebanyak 12.471 orang, serta program non-degree untuk S2 sebanyak 395 orang, dan dokter spesialis sebanyak 3.329 orang.

Ia juga mencatat, terdapat 19.197 penerima beasiswa yang tengah berjalan proses studinya dan 5.924 orang belum berangkat.

“Dana Abadi yang dikelola LPDP sampai dengan hari ini berjumlah Rp 180 triliun,” kata Sudarto dalam acara media briefing LPDP, di Gedung DJPK Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Ia menjelaskan dana abadi ini terdiri dari Rp 149,8 triliun untuk dana abadi beasiswa, dana abadi penelitian Rp 14 triliun. Selain itu, dana abadi perguruan tinggi yang digunakan untuk peningkatan peringkat perguruan tinggi Indonesia Rp 11 triliun, serta dana abadi kebudayaan atau Indonesiana Rp 6 triliun.

Dalam pelaksanaan tata kelolanya, menuurt dia, dana abadi pendidikan tersebut ada yang dikelola LPDP, tetapi ada yang dikolaborasikan dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemendiktisaintek, Kemendikdasmen, Kemenag, BRIN, hingga Kemenhan.

"Khusus untuk DAPN, Dana Abadi Penelitian ya, PMO-nya itu ada di Dikti Ristek, kemudian di BRIN, dan di Kemenag. Kemudian yang Dana Kebudayaan ada di Kementerian Kebudayaan, sedangkan Dana Abadi Perguruan Tinggi ada di Kementerian Dikti Ristek,” kata Sudarto.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Firmansyah memandang bahwa keberadaan Danantara bukan menjadi obat cepat perekonomian tumbuh melainkan instrumen strategis yang membentuk fondasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang tidak mudah rapuh.

“Jadi, kualitas pertumbuhannya naik, bukan sekedar kecepatannya. Ekonominya akan kuat, tidak gampang ter-shock. Kalaupun shock, bisa teredam dengan baik, sehingga lebih stabil atau lebih kuat. Dan mudah-mudahan kuatnya di level tinggi terus,” kata Firmansyah dalam diskusi publik bersama Indef secara daring di Jakarta, Kamis.

Pandangan tersebut ia sampaikan berdasarkan hasil riset yang dilakukan menggunakan Overlapping Generations Model untuk Indonesia (OG-IDN), sebuah model ekonomi jangka panjang yang digunakan untuk melihat dampak kebijakan fiskal dan investasi lintas generasi.

Melalui model tersebut, Danantara dianalisis sebagai lembaga pengelola dana abadi yang bekerja dalam jangka menengah hingga panjang, sehingga dampaknya tidak diasumsikan muncul secara langsung.

Dalam simulasi, menurut dia, implementasi Danantara dibagi ke dalam beberapa fase, mulai dari tahap awal pembentukan dan pembangunan kepercayaan, fase percepatan investasi, hingga fase konsolidasi dan pematangan peran ekonomi.

Hasil simulasi OG-IDN menunjukkan bahwa pembentukan Danantara berdampak pada sejumlah indikator makroekonomi utama.

Secara agregat, lanjutnya, terdapat peningkatan output atau produk domestik bruto (PDB) dan stok kapital, yang menegaskan bahwa Danantara bekerja terutama dari sisi penawaran.

“Artinya Danantara bekerja bukan dengan mendorong permintaan agregat, tapi dengan memperbaiki mesin produksi ekonomi. Ketika produktivitas dan insentif investasi membaik, kapital terakumulasi lebih besar, dan itulah yang mengangkat PDB secara keseluruhan,” kata Firmansyah menjelaskan.

Hasil simulasi juga menunjukkan bahwa belanja rumah tangga meningkat secara bertahap dan tidak melonjak di awal, sementara penawaran tenaga kerja naik di seluruh kelompok pendapatan seiring membaiknya produktivitas, upah, dan insentif kerja.

Selain mendorong aktivitas ekonomi, simulasi menunjukkan perbaikan upah riil yang menguat setelah fase awal penyesuaian, sementara dari sisi fiskal dampaknya tetap terkendali seiring berjalannya waktu.

“Simulasi OG-IDN menunjukkan bahwa Danantara adalah reform fiskal yang layak secara makro, adil secara antargenerasi, dan aman secara fiskal, selama dikelola dengan tata kelola yang disiplin dan berorientasi produktivitas,” kata Firmansyah.

Namun demikian, Firmansyah juga memberi sejumlah catatan penting terkait dampak dan prasyarat kebijakan tersebut.

Ia mengingatkan bahwa konsumsi masyarakat dalam jangka pendek diperkirakan menghadapi tekanan sebagai bagian dari proses penyesuaian, dengan dampak yang tidak merata dan lebih terasa pada kelompok berpendapatan rendah. Karena itu, diperlukan kebijakan pendamping yang lebih terarah.

Manfaat Danantara juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola, kejelasan pemilihan proyek, serta disiplin fiskal. Tanpa pengelolaan yang ketat dan pengawasan bersama, tujuan kebijakan berisiko tidak tercapai.

Firmansyah juga menekankan bahwa Danantara bukan pengganti kebijakan jangka pendek, khususnya dalam isu lapangan kerja, sehingga perlu dikombinasikan dengan kebijakan padat karya, perlindungan sosial, stimulus UMKM, dan konsumsi.

Menurut dia, pendekatan ini bukan kelemahan, tetapi desain kebijakan yang secara sadar menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan penguatan fundamental ekonomi jangka menengah dan panjang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan penarikan iuran wajib Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menciptakan tantangan baru bagi pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan skema pembiayaan perumahan terjangkau untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Dalam perkembangkan terbaru, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tengah menggodok sejumlah skema baru usai putusan MK membatalkan kewajiban iuran Tapera bagi pekerja swasta.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan salah satu skema yang tengah digodok yakni pembentukan dana abadi sektor perumahan yang bakal diwujudkan melalui konsep Contractual Saving for Housing (CSH).

"Ini [menggodok CSH] bagian dari upaya kita untuk melakukan penataan model bisnis pascaputusan MK kemarin. Ya dimana putusan MK di situ yang menjadi substansi gugatan yang kemudian dikabulkan oleh MK terkait kewajiban bagi pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan di atas upah minimum untuk menjadi peserta Tapera," kata Heru saat ditemui di Kantornya, Selasa (4/11/2025).

Dia menyebut, konsep CSH itu saat ini dalam tahap pematangan. Dia mengatakan pemerintah tengah melakukan proses studi banding terkait dengan pelaksanaan konsep tersebut di sejumlah negara.

Apabila dinilai tepat, konsep itu akan diadopsi BP Tapera untuk mempertebal portofolio dana murah yang nantinya digunakan mendukung pendananaan sektor perumahan.

"Ya nanti kita lihat berbagai kemungkinannya. Pasti kita akan bertransformasi nanti ya memang ini yang setelah kita upayakan," jelasnya.

Respons Pengusaha

Sejumlah pelaku usaha sektor properti menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan iuran Tapera, serta turut mengapresiasi rencana pemerintah yang hendak merevisi Undang-Undang Tapera.

Bukan tanpa alasan, banyak pengembang berpandangan konsep iuran wajib Tapera dikhawatirkan justru bermasalah dan menimbulkan distorsi.

Wakil Ketua Umum DPP Realestate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya menilai konsep pengenaan iuran wajib Tapera bagi pekerja swasta tidak relevan dijalankan mengingat tidak semua masyarakat membutuhkan hunian.

"Masalah utama Tapera menjadikan ini menjadi iuran wajib. Padahal sebagian besar warga sudah memiliki hunian. Jadi, seharusnya sifatnya harus sukarela," kata Bambang kepada Bisnis, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, pada aturan sebelumnya Tapera juga mewajibkan Pengusaha turut menanggung sebagian iuran tersebut. Di mana, hal itu justru dinilai menambah beban para pelaku usaha yang ujungnya akan berdampak pada kenaikan harga produk.

Sejalan dengan hal itu, Bambang menilai putusan MK tersebut telah tepat. Khususnya dalam rangkaian menjaga perekonomian nasional.

Senada, Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja menuturkan bahwa pengenaan Tapera idealnya tidaklah wajib alias sukarela.

Apabila konsep pengenaan iuran wajib dijalankan, konsepnya diproyeksi tidak akan berbeda jauh dengan tabungan Jaminan Hari Tua (JHT).

"Sedangkan JHT yang merupakan program BPJS Ketenagakerjaan saja semakin hari makin membengkak," imbuhnya.

Terkait dengan pembentukan dana abadi, dia mengatakan usulan tersebut memang diperlukan untuk mewujudkan pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Akan tetapi, nominalnya disebut tidaklah sedikit. Sehingga, hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Dana abadi untuk mendukung skema Subsidi Selisih Bunga di rumah subsidi memang perlu bantuan dana abadi, tapi besar sekali dananya yang diperlukan," pungkasnya.

Dukungan terhadap rencana kebijakan dana abadi perumahan juga sebelumnya disampaikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Kebijakan tersebut dinilai lebih cocok diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan mewajibkan iuran Tapera.

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

“Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

“Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut.

"Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%," ujar Nixon.

Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%. Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang.

Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menjalin sinergi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk memperluas makna sport tourism melalui peluncuran program Dana Abadi ITS, yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan wondr Surabaya ITS Run 2025 pada Minggu (2/11/2025). Inisiatif ini tidak hanya mengajak masyarakat berolahraga, melainkan berkontribusi langsung bagi keberlanjutan pendidikan tinggi di Indonesia melalui donasi digital.

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menyatakan, dukungan BNI terhadap Dana Abadi ITS merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengembangkan filantropi pendidikan yang berkelanjutan.

"Melalui wondr by BNI, kami menghadirkan fitur donasi Dana Abadi ITS agar alumni dan masyarakat dapat berkontribusi langsung dari genggaman tangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempererat hubungan BNI dan ITS, sekaligus memperluas dampak sosial ekonomi bagi dunia pendidikan Indonesia," ujar Eko dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

Di sisi lain, dia menjelaskan, kehadiran Dana Abadi ITS sejalan dengan visi BNI untuk mendorong keberlanjutan pendidikan tinggi dan mencetak SDM unggul Indonesia. Dana ini telah memberikan manfaat bagi ribuan mahasiswa, sekaligus mendukung peningkatan kualitas riset, pengajaran, dan fasilitas kampus.

"BNI berkomitmen menjadi bagian dari perjalanan ITS dalam membangun masa depan pendidikan yang inklusif dan berdampak luas. Kami percaya bahwa setiap langkah kecil, termasuk donasi digital, dapat melahirkan perubahan besar bagi generasi penerus bangsa," terang dia.

Untuk diketahui, Dana Abadi ITS sendiri merupakan program berkelanjutan yang dikelola ITS untuk menjamin keberlangsungan kegiatan akademik dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun yang membutuhkan. Melalui inisiatif ini, ITS mengajak alumni, mitra industri, dan masyarakat luas untuk berperan aktif dalam pembangunan pendidikan tinggi di Tanah Air.

Rektor ITS, Bambang Pramujati menuturkan, nilai pokok Dana Abadi ITS tidak akan pernah berkurang karena yang digunakan adalah hasil pengelolaan investasinya. Hingga saat ini, program tersebut telah membantu hampir 2.000 mahasiswa dalam bentuk beasiswa, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan dukungan lainnya.

"Dana Abadi ITS merupakan bentuk komitmen ITS dalam membangun keberlanjutan pendidikan tinggi yang mandiri dan inklusif. Kami juga berterima kasih kepada BNI yang tidak hanya hadir sebagai mitra keuangan, tetapi juga menjembatani masyarakat untuk berdonasi secara mudah melalui wondr by BNI. Ini menjadi amal jariah yang manfaatnya akan terus mengalir selama ITS berdiri," ujar Bambang.

Sementara itu, Wakil Rektor II ITS sekaligus Sekretaris Umum IKA ITS PW Jatim Machsus, menilai peluncuran Dana Abadi ITS sebagai bukti bahwa olahraga, filantropi, dan inovasi dapat berjalan seiring dalam mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi.

"Peluncuran Dana Abadi ITS menjadi bukti bahwa kegiatan olahraga, filantropi, dan inovasi dapat berjalan beriringan. Setiap langkah lari hari ini bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tapi juga untuk keberlanjutan ilmu pengetahuan," ujar Machsus.

Melalui fitur donasi di aplikasi wondr by BNI, masyarakat dapat berdonasi secara transparan dan akuntabel langsung ke Dana Abadi ITS. Inovasi ini membuka ruang partisipasi luas bagi publik untuk ikut membangun masa depan pendidikan nasional yang lebih baik. Lebih jauh, inisiatif ini menegaskan peran BNI sebagai mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pendidikan berbasis digital, sekaligus menunjukkan bahwa sinergi antara dunia usaha, akademisi, dan masyarakat mampu menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia.

(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan menambah dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Rp 13,2 triliun yang dihibahkan dari kerugian atas kasus korupsi minyak kelapa sawit.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginginkan agar dana pada LPDP ditambah. Salah satunya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang senilai Rp13,2 triliun.

"Sudah dimasukin ke LPDP," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selain dana yang berasal dari sitaan koruptor yang dikumpulkan Kejaksaan Agung dari kasus fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya itu, Purbaya mengatakan, pemerintah juga telah menyuntikan dana untuk LPDP senilai Rp 25 triliun tahun ini.

"Kita kasih malah Rp 25 triliun tahun ini ke LPDP, Rp 13 triliun dari sana," ucap Purbaya.

Sebagai catatan, dana pengelolaan LPDP memang masih memadai, didukung oleh saldo dana abadi LPDP yang masih cukup tinggi, walaupun dari sisi neraca keuangan operasional tahunan mengalami defisit sejak 2023.

Merujuk pada data kinerja keuangan LPDP, realisasi pendapatan dan belanja LPDP periode 2020-2025 mengalami defisit sejak 2023. Sedangkan, pada 2020-2021 selalu surplus.

Pada 2020, realisasi pendapatan LPDP senilai Rp 3,92 triliun, sedangkan belanjanya Rp 2,02 triliun atau surplus Rp 1,9 triliun. Pada 2021 realisasi pendapatannya Rp 4,51 triliun, belanja Rp 3,07 triliun sehingga surplus Rp 1,44 triliun, dan pada 2022 pendapatannya Rp 6,38 triliun dengan belanja Rp 4,93 triliun dengan demikian surplus Rp 1,45 triliun.

Sementara itu, mulai 2023 realisasi pendapatannya Rp 9,33 triliun dan belanja Rp 9,84 triliun sehingga defisit mulai terjadi senilai Rp 512 miliar. Pada 2024 realisasi pendapatan Rp 10,94 triliun dengan belanja Rp 11,85 triliun membuat defisit Rp 910 miliar.

Adapun untuk catatan kinerja keuangan terbaru, yakni per 30 September 2025 realisasi pendapatan masih sebesar Rp 6,82 triliun dengan belanja Rp 7,46 triliun sehingga defisit menjadi Rp 637 miliar.

Meski demikian, realisasi untuk saldo dana abadi LPDP tercatat naik dari tahun ke tahunnya. Per 30 September 2025 sudah sebesar Rp 154,11 triliun, serupa dengan keseluruhan 2024 yang senilai Rp 154,11 triliun.

Pada 2023, nilai dana abadi pendidikan itu sebetulnya masih Rp 139,11 triliun, meski melonjak dibanding 2022 yang baru senilai Rp 119,11 triliun. Pada 2021 nilainya juga masih sebesar Rp 99,11 triliun, walaupun ada kenaikan dari 2020 yang sebesar Rp 70,11 triliun.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan hasil pertemuannya dengan Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto tadi pagi, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

Purbaya mengungkapkan dirinya dan LPDP membahas mengenai dana Rp 13,2 triliun yang dihibahkan dari kerugian atas kasus minyak kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginginkan agar dana pada LPDP ditambah. Salah satunya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang senilai Rp13,2 triliun.

Purbaya tidak menegaskan kepastian soal penempatan dana Rp 13,2 triliun tersebut. Namun, dia menuturkan LPDP telah mendapatkan alokasi Rp 25 triliun tahun ini.

"Kita sudah siapkan Rp 25 triliun tahun ini. Tidak ada masalah itu," kata Purbaya di kantornya, Selasa (28/10/2025).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan akan melihat terlebih dahulu kebutuhan dari LPDP. Menurutnya, dana yang dikelola LPDP hingga saat ini masih cukup besar.

"LPDP kan uangnya masih banyak sekali. Kita lihat perlu berapa dia dari Rp 13 triliun itu," ungkap Purbaya.

Dari data LPDP, total dana abadi pendidikan per awal Oktober 2025 mencapai Rp154,11 triliun. Adapun, dana ini terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (DAP) Rp126,12 triliun, Dana Abadi Penelitian (DAPL) Rp12,99 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) Rp10 triliun, dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) Rp5 triliun.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto fokus pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"LPDP akan saya tambahkan (dananya)," ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

LPDP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Tugasnya mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari dana pengembangan pendidikan nasional, pendapatan investasi dan sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan.

Prabowo menjelaskan, tambahan dana LPDP bisa diambil dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dimulai sejak tahun ini. Tambahan lain juga bisa berasal dari sitaan koruptor.

"Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," terang Prabowo.

Prabowo sempat menyinggung dana Rp13,2 triliun yang baru saja dikembalikan Kejaksaan Agung hasil penuntasan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya.

"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan diambil oleh Jaksa Agung hari ini ke Menkeu. Mungkin Menkeu mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan," pungkasnya.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Istiqlal Global Fund (IGF) resmi menjalin kerja sama dengan PT Simpan Asset Management dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk untuk pengelolaan Dana Abadi Istiqlal. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di ruang VVIP Al-Malik, Masjid Istiqlal, Jakarta, Selasa (14/10).

Penandatanganan dilakukan Direktur Utama IGF Ahsanul Haq, Investment Director PT Simpan Asset Management Armand Adhirama Marthias, dan Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Anung Rony Hascaryo. Acara turut disaksikan oleh Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. KH. Nasaruddin Umar.

Prof. Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut dan mengingatkan pentingnya menjaga niat luhur dalam setiap langkah pengelolaan dana umat. "Kemauan yang sangat luhur, insyaAllah akan didengar oleh malaikat dan Allah subhanahu wata’ala. Jika program ini dioptimalkan, umat akan hebat. Percayalah, niat yang tulus lillahita’ala akan dibantu oleh Allah," ujarnya.

Ia juga menegaskan pengelolaan wakaf dan dana abadi harus dijalankan secara tertib dan transparan agar dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat. "Wakaf ini harus beraturan. Jika semua pundi-pundi diatur dengan baik, maka umat akan menjadi kaya," katanya.

Direktur Utama IGF Ahsanul Haq menyampaikan rasa syukur atas terbentuknya kerja sama tersebut. Ia menyebut kolaborasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dana abadi berbasis wakaf produktif. "Kami bersyukur dan gembira bisa bergandengan dengan Simpan Asset dan Trimegah Sekuritas," ucapnya.

Ahsanul menjelaskan, melalui kemitraan ini IGF berupaya menghadirkan wadah yang mempertemukan para muwakif dengan mauquf ‘alaih (penerima manfaat) secara langsung. "Kami ingin menyediakan ruang interaksi yang memudahkan masyarakat mengakses instrumen keuangan syariah dalam format ZAWA, yang juga mencakup kegiatan filantropi seperti infak dan sedekah," kata dia.

Selain penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan ini juga diisi dengan sesi talkshow yang menghadirkan sejumlah pakar di bidang keuangan syariah. Akademisi pasar modal Yoyok Prasetyo membahas pengenalan pasar modal dan reksa dana syariah.

Sementara, Head of Retail Mutual Fund Strategy & Partnerships PT Trimegah Sekuritas Hasbie Sukaton mengatakan materi tentang "Konsep Dana Abadi Istiqlal melalui Wakaf Uang Produktif" dan Investment Director PT Simpan Asset Management Armand Adhirama Marthias menjelaskan produk "Simpan Cash Syariah Fund Kelas Dana Abadi Istiqlal".