IDXChannel - Dana kekayaan negara atau Sovereign Wealth Fund (SWF) dan bank sentral yang mengelola aset senilai USD29 triliun mulai beralih ke aset energi. Hal itu meningkatkan kekhawatiran terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebagai aset lindung nilai.

Menurut survei Invesco yang diterbitkan pada Senin (29/6/2026), SWF dan bank sentral menilai ulang portofolio yang didorong oleh pergeseran geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya,

Survei terhadap 90 dana kekayaan negara dan 54 bank sentral menunjukkan peningkatan fokus pada diversifikasi, dan portofolio investasi yang dapat "menahan dampak dan tetap bertahan" di tengah tarif perdagangan, penutupan jalur pelayaran, dan perang di Ukraina dan Timur Tengah.

Sekitar 80 persen dari responden mengatakan keamanan energi dan infrastruktur transisi energi merupakan investasi yang paling kredibel untuk membuat portofolio mereka lebih tangguh, dan infrastruktur mencapai 9 persen dari aset dana kekayaan negara pada 2026.

Persaingan untuk membangun infrastruktur AI yang membutuhkan banyak energi menambah daya tarik, menurut laporan dari perusahaan manajemen investasi global tersebut.

“Di dunia yang dilanda guncangan inflasi, fragmentasi geopolitik, dan pasar yang semakin terkonsentrasi, investor sedang mempertimbangkan kembali asumsi lama tentang diversifikasi dan mendesain ulang portofolio untuk menghadapi berbagai kemungkinan hasil,” kata kepala riset Invesco, Benjamin Jones, seperti dikutip dari Investing, Senin (29/6/2026).

“Ketahanan menjadi persyaratan yang mutlak, bukan sekadar hal yang diinginkan,” sambungnya.

Korelasi positif antara obligasi dan ekuitas dalam beberapa tahun terakhir juga telah mengikis ketergantungan pada obligasi untuk diversifikasi, dengan lebih banyak fokus pada likuiditas dan aset riil.

Dolar AS, Utang, dan Risiko

Kekhawatiran tentang dolar meluas dan semakin dalam, dan 61 persen bank sentral yang disurvei juga mengatakan bahwa tingkat utang AS berdampak negatif pada posisi jangka panjang dolar sebagai aset cadangan, naik dari 20 persen pada 2024.

Meskipun perang AS-Israel dengan Iran telah membantu menaikkan dolar sebesar 3 persen tahun ini, analis mengatakan ketidakpastian kebijakan AS dan utang yang tinggi berarti mata uang tersebut dapat melemah dalam jangka panjang.

Kurangnya alternatif dolar yang kredibel kemungkinan akan membuat setiap pergeseran dari dolar menjadi bertahap, tetapi 29 persen dari responden survei Invesco mengatakan status dolar sebagai mata uang cadangan akan melemah dalam lima tahun ke depan, naik dari 12 persen pada 2022.

Beberapa lembaga juga melaporkan meninjau ketergantungan mereka pada kustodian, pihak lawan, dan infrastruktur kliring yang berbasis di AS karena ketegangan geopolitik, kata Invesco.

Satu bank sentral Eropa mengatakan telah mengganti kustodian AS-nya. Sebuah bank sentral Amerika Latin mengatakan sedang membangun hubungan kustodian non-AS baru untuk mempersiapkan skenario terburuk.

Namun, salah satu responden bank sentral mengatakan langkah seperti itu penuh dengan risiko: "Tindakan ini sendiri dapat diinterpretasikan sebagai tindakan permusuhan oleh AS."

Sementara itu, sepertiga dari responden survei mengatakan mereka bermaksud untuk meningkatkan kepemilikan emas sebagai bagian dari tren diversifikasi.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang berhasil menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar keenam di dunia. Dia mengatakan, saat ini aset sebesar USD1.000 miliar telah dikelola Danantara.

“Kita punya sekarang dana kedaulatan, sovereign wealth fund, dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah keenam terbesar di dunia, aset yang kita kelola sekarang USD1.000 miliar, aset yang kita kelola,” kata Prabowo di peresmian operasionalisasi 1.061 koperasi desa/kelurahan Merah Putih, di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo pun membandingkan usia Danantara yang masih terbilang muda, yakni dibentuk pada 2025 tetapi tidak kalah dengan SWF negara lain. Abu Dhabi, kata Prabowo, membentuk SWF-nya pada 1976, Norwegia pada 1990, China pada 1997 dan 2007.

Dia mengatakan negara paling banyak asetnya adalah Norwegia. Namun, kelolaan Danantara Indonesia berhasil di atas Qatar hingga Singapura.

“Norwegia yang paling besar, negara sangat kecil, tabungannya sangat besar. Kita bahkan di atas Qatar, di atas Saudi Arabia, juga di atas Singapura," ujar dia.

Prabowo menambahkan, manfaat dari pengelolaan aset bisa dilihat dalam 10 atau 20 tahun mendatang. Dia mengatakan pengelolaan aset ini sangat berguna bagi Indonesia ke depannya.

"Jadi boleh juga ini negara kita, kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ingat, lihat, lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat, pada saat itu saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 2025-2026 ini. Jangan sekarang, nanti 20 tahun lagi, saudara nilai apa yang kita buat hari ini, yang kita buat adalah hal-hal mendasar," kata Prabowo.

(NIA DEVIYANA)

Beijing: Arus modal jangka panjang di kawasan Asia kembali mendapat dorongan baru. Tiga sovereign wealth fund (SWF) yakni China Investment Corporation (CIC), Indonesia Investment Authority (INA), dan State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan (SOFAZ) resmi meluncurkan platform investasi bersama bertajuk Galaxy Orientis China–ASEAN Investment Platform (CAIP).

Platform berbasis private equity ini mengusung strategi investasi tematik di kawasan China–Asia Tenggara, dengan fokus pada sektor-sektor yang terdampak langsung oleh perubahan struktur ekonomi regional, mulai dari industri, kesehatan, konsumen, jasa bisnis, hingga teknologi.
CAIP telah mengamankan komitmen awal pendanaan sekitar USD520 juta, dengan target akhir mencapai USD1 miliar.

Kolaborasi tiga SWF ini diposisikan sebagai upaya memperkuat konektivitas ekonomi antara China dan negara-negara ASEAN di tengah transformasi rantai pasok global. Platform ini juga dirancang untuk menjadi kendaraan investasi jangka panjang yang dapat menangkap peluang pertumbuhan di kawasan yang semakin terintegrasi.

Dalam struktur pengelolaannya, CGS International Securities Pte. Ltd., bagian dari China Galaxy Securities, bertindak sebagai general partner yang akan mengelola eksekusi investasi serta memanfaatkan jaringan operasionalnya di Asia Tenggara.

Perkuat Peran SWF dalam Ekosistem Ekonomi

Peluncuran CAIP menandai pergeseran peran SWF dari sekadar investor portofolio menjadi mitra strategis dalam pengembangan ekosistem ekonomi lintas negara.

Chairman dan CEO CIC, Zhang Qingsong, menyebut kerja sama ini lahir dari pandangan bersama Asia Tenggara memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang yang kuat, terutama di tengah perubahan pola perdagangan dan industri global.

Menurutnya, investasi yang dilakukan melalui platform ini diharapkan tidak hanya menghasilkan imbal hasil finansial, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi antarwilayah.

Dari sisi Indonesia, INA melihat keterlibatannya dalam platform ini sebagai bagian dari strategi memperluas eksposur pada skema investasi berbasis tema (thematic investment) bersama mitra global.

Perwakilan INA, Eddy Porwanto, menegaskan partisipasi dalam CAIP membuka akses terhadap peluang investasi berkualitas tinggi sekaligus memperkuat arus modal jangka panjang ke sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, SOFAZ menilai platform ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi investasi dan penguatan kolaborasi antar sovereign wealth fund di kawasan yang memiliki dinamika ekonomi tinggi.

CEO SOFAZ, Israfil Mammadov, menekankan kerja sama lintas SWF ini membuka peluang untuk menangkap momentum integrasi perdagangan dan pergeseran rantai pasok yang sedang berlangsung di Asia.

CGS International sebagai pengelola platform akan mengandalkan kehadiran regional dan jaringan industrinya di Asia Tenggara untuk mengidentifikasi peluang investasi di sektor-sektor pertumbuhan tinggi.

Chairman CGS International, Wu Peng, menyebut kombinasi modal jangka panjang dan keahlian lokal menjadi faktor penting dalam menavigasi kompleksitas pasar kawasan.

Peluncuran CAIP menambah daftar kolaborasi strategis antar sovereign wealth fund global di tengah meningkatnya minat terhadap Asia sebagai pusat pertumbuhan baru. Dengan target dana USD1 miliar, platform ini diposisikan sebagai salah satu kendaraan investasi jangka panjang yang akan membidik transformasi ekonomi di koridor China–ASEAN.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia angkat suara terkait rumor investasi pada studio film independen asal Amerika Serikat, A24.

Rumor investasi Danantara Indonesia pada studio film independen asal AS ini memicu kekhawatiran publik terkait arah investasi sovereign wealth fund (SWF) di sektor non-tradisional.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada realisasi investasi pada A24. Menurutnya, isu ini beredar karena dirinya mengenal beberapa figur di rumah produksi A24.

“Belum ada investasi Danantara di A24. Kebetulan saya memang kenal dengan mereka (eksekutif di A24),” ujar Pandu kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, Pandu mengakui sektor kreatif, termasuk industri film, menjadi salah satu area yang dilirik karena potensinya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

“Tapi memang untuk sektor kreatif itu menarik, kami melihatnya karena juga mendukung pengembangan SDM Tanah Air,” ujarnya.

Pandu pun memastikan menekankan bahwa setiap keputusan investasi Danantara akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk memastikan adanya imbal hasil optimal serta nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, terkait rumor investasi Danantara di rumah produksi indie di balik The Whale & Everything Everywhere All At Once ini, Tim Komunikasi Danantara Indonesia menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar transparansi dan tata kelola terbaik.

“Oleh karena itu, setiap peluang investasi yang kami lakukan harus melewati proses uji tuntas yang menyeluruh agar sejalan dengan kepentingan jangka panjang Indonesia,” ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia.

Di sisi lain, rumor investasi Danantara kali ini menjadi menarik, karena A24 menjadi rumah produksi yang melahirkan karya-karya besar.

Mengenal A24

A24 dikenal sebagai studio film independen yang sukses secara komersial dan artistik, dengan sejumlah film pemenang Academy Award dan valuasi yang terus meningkat di industri global.

A24, awalnya hanya perusahaan distributor film independen kecil, yang dengan cepat berubah menjadi salah satu nama yang paling dihormati dan sukses dalam industri perfilman global.

Kota New York menjadi awal dari usaha patungan ini, yang diluncurkan sebagai perusahaan distribusi film pada 2013. Daniel Katz, David Fenkel, dan John Hodges masing-masing membawa kecerdasan senimatik mereka ke rumah produksi yang tengah naik daun ini.

Gaya penceritaannya yang unik dan kebebasan artistiknya berkontribusi pada reputasi A24 terhadap orang-orang di dalam dan luar Hollywood.

Seperti yang tercermin dari logo pembuka yang sederhana, A24 memiliki pendekatan yang sederhana terhadap industri film sebelum akhirnya menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar di balik film klasik kultus, film box office sukses, dan bahkan film pemenang Academy Award.

Pada 2013, A24 merilis film pertamanya, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III. Pada tahun yang sama, mereka juga merilis Spring Breakers, film yang dibintang Selena Gomez, Vanessa Hudgens, dan James Franco tentang anak-anak kuliah dalam perjalanan liburan musim semi yang tidak terkendali.

Film ini mencapai kesuksesan yang lumayan di box office, membuka jalan bagi proyek yang lebih kreatif. A24 juga terus mendistribusikan film independen beranggaran rendah oleh sineas yang sedang naik daun.

A24 pun memungkinkan sutradara seperti Barry Jenkins, Robert Eggers, dan Greta Gerwig untuk memiliki kebebasan artistik penuh, menggunakan suara kreatif mereka yang unik untuk membuat film persis seperti yang mereka bayangkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) terbesar keenam di dunia. Danantara pun menurutnya membuat pihak luar negeri terkesan.

"Kita bersyukur sekarang Indonesia punya sovereign wealth fund mungkin keenam, ketujuh terbesar di dunia," kata Prabowo dalam sambutannya di Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia pada Rabu (11/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa dalam satu tahun ini berkiprah, Danantara telah membuktikan bahwa dengan manajemen yang baik, dengan pengelolaan yang baik, terutama dengan political will, hasil bisa terlihat.

"Saya dapat laporan. Saya cukup gembira. Return on assets [tingkat pengembalian aset/RoA] satu tahun pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya sudah naik lebih dari 300%," katanya.

Prabowo pun menjelaskan bahwa dirinya mendengar dari berbagai pihak di luar negeri bahwa mereka terkesan dengan adanya Danantara.

"Mereka kaget, mereka lihat wajah Indonesia yang lain. Putra-putri Indonesia yang smart, yang mengerti bisnis, mengerti ekonomi, mengerti investasi, mengerti hilirisasi. Mereka yang bicara ke saya, mereka terkesan," katanya.

Meski begitu, dirinya menitipkan kewaspadaan kepada Danantara agar mengelola kekayaan negara dengan baik. Prabowo menyebut bahwa banyak SWF, bahkan di negara-negara kaya, mengalami kerugian akibat kesalahan manajemen.

Pemerintah pun mengupayakan pengawasan yang ketat di Danantara. Menurut Prabowo, Danantara menjadi lembaga yang paling diawasi di Indonesia.

Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings menilai penerimaan negara Indonesia masih relatif lemah dibandingkan negara lain dengan peringkat kredit setara.

Dalam laporan terbarunya yang bertajuk Fitch Revises Indonesia's Outlook to Negative; Affirms at 'BBB', lembaga tersebut memproyeksikan rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya sekitar 13,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode 2026-2027.

Angka tersebut jauh di bawah median negara dengan peringkat 'BBB' yang mencapai 25,5 persen terhadap PDB.

"Kami memperkirakan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB akan rata-rata sekitar 13,3 persen pada 2026 dan 2027 (median negara berperingkat 'BBB': 25,5 persen), seiring tidak adanya langkah signifikan untuk meningkatkan penerimaan negara," mengutip laporan Fitch Ratings, Kamis (5/3).

Fitch menyatakan penerimaan negara Indonesia melemah pada 2025 akibat penerimaan pajak yang lesu, pembatalan hampir seluruh rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 1 poin persentase, serta pengalihan permanen dividen badan usaha milik negara (BUMN) ke sovereign wealth fund (SWF) Danantara.

"Pendapatan pemerintah melemah pada 2025 karena penerimaan pajak yang lesu, hampir sepenuhnya dibatalkannya rencana kenaikan tarif PPN sebesar 1 poin persentase, serta pengalihan permanen dividen BUMN ke dana kekayaan negara (sovereign wealth fund/SWF) yang baru dibentuk, Danantara," lanjut Fitch dalam keterangannya.

Selain itu, Fitch juga menilai rendahnya rasio penerimaan negara berpotensi membatasi ruang fiskal pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara.

Dalam laporan yang sama, Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan berada di kisaran 2,9 persen terhadap PDB pada 2026. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan target pemerintah sebesar 2,7 persen terhadap PDB.

Fitch Ratings menyebut proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif, seiring perkiraan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat serta dampak jangka pendek yang dinilai masih terbatas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

"Hal ini mencerminkan asumsi penerimaan yang lebih konservatif, didasarkan pada proyeksi pertumbuhan yang lebih lambat serta dampak jangka pendek yang terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak," pungkas Fitch.

Lembaga pemeringkat global, Fitch Ratings, menurunkan outlook atau prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif.

Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang Indonesia di level BBB, yang berarti masih dalam kategori layak investasi (investment grade).

Dalam laporannya, Fitch Ratings menyatakan revisi outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran atas tergerusnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, menggerus sentimen investor, serta menekan ketahanan eksternal.

Fitch memang masih memperkirakan pemerintah Indonesia mempertahankan kebijakan yang prudent, termasuk kepatuhan pada batas defisit fiskal 3 persen PDB.

Namun, lembaga itu mengingatkan fokus pada target pertumbuhan 8 persen dan peningkatan belanja sosial berisiko melonggarkan bauran kebijakan fiskal dan moneter.

"Pelonggaran yang signifikan terhadap kerangka fiskal yang telah lama berlaku, termasuk batas defisit 3 persen, kemungkinan akan melemahkan kredibilitas kebijakan serta kemampuan pemerintah membiayai defisit fiskal yang lebih tinggi tanpa dukungan dari bank sentral," tulis Fitch.

Dari sisi fiskal, Fitch memproyeksikan defisit anggaran 2026 sebesar 2,9 persen PDB, lebih tinggi dari target pemerintah 2,7 persen. Tekanan belanja diperkirakan meningkat, termasuk untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang nilainya diperkirakan mencapai 1,3 persen PDB.

Fitch Ratings juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Lembaga itu memproyeksikan rasio pendapatan pemerintah hanya mencapai 13,3 persen terhadap PDB pada 2026-2027, jauh di bawah median negara berperingkat 'BBB' yang sebesar 25,5 persen.

Selain itu, Fitch mencatat potensi risiko dari investasi di luar anggaran melalui sovereign wealth fund Danantara yang berencana menggelontorkan dana sebesar US$26 miliar atau sekitar 1,7 persen PDB tahun ini. Perluasan mandat ke aktivitas kuasi-fiskal berbasis utang dinilai dapat mengurangi transparansi fiskal serta meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah.

"Pendapatan pemerintah melemah pada 2025 akibat penerimaan pajak yang lesu, pembatalan hampir seluruh rencana kenaikan tarif PPN sebesar 1 poin persentase, serta pengalihan permanen dividen BUMN ke sovereign wealth fund (SWF) yang baru dibentuk, Danantara," tulis Fitch.

Dari sisi eksternal, Fitch memperkirakan defisit transaksi berjalan melebar menjadi 0,8 persen PDB pada 2026 akibat melemahnya ekspor bersih. Risiko arus keluar modal dinilai tetap tinggi di tengah sentimen investor yang rapuh.

Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat 'BBB' dengan mempertimbangkan rasio utang pemerintah yang relatif rendah. Rasio utang diproyeksikan naik menjadi 41 persen PDB pada 2026, masih di bawah median negara 'BBB' sebesar 57,3 persen.

Namun, beban pembayaran bunga yang mencapai sekitar 17 persen dari pendapatan pemerintah menjadi salah satu yang tertinggi di kelompok negara selevel.

"Kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap relatif stabil di kisaran 5,0 persen pada 2026-2027, atau dua kali lipat dibandingkan median negara berperingkat 'BBB'," tulisnya.

Fitch menyebut outlook dapat kembali stabil jika terdapat keyakinan bahwa kebijakan disiplin tetap terjaga. Sebaliknya, penurunan peringkat dapat terjadi jika terjadi pelemahan kerangka kebijakan, lonjakan utang publik secara material, atau penurunan tajam cadangan devisa akibat tekanan eksternal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menjelaskan kepastian arah fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat Moody's usai mereka merevisi outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif.

"Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan," kata Airlangga di sela Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026, Jakarta, Sabtu (7/2).

Melansir Antara, langkah tersebut untuk merespons laporan Moody's terkait pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola perekonomian yang sedang berjalan.

Menurut Airlangga, Moody's membutuhkan penjelasan soal arah kebijakan fiskal Indonesia sejak kehadiran Danantara. Dengan demikian, lembaga tersebut tidak lagi merasa ada ketidakpastian arah kebijakan fiskal Indonesia.

Airlangga mengatakan dividen yang semula masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kini masuk ke Danantara sejak lembaga tersebut dibentuk.

Danantara selaku sovereign wealth fund (SWF) juga memerankan fungsi untuk investasi. Menurut Airlangga, poin-poin tersebut perlu dijelaskan oleh Danantara kepada Moody's.

"Karena [kebijakan fiskal] tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi," tuturnya.

Lebih lanjut, dari sisi pemerintah, Airlangga menyatakan komitmen untuk menjaga defisit anggaran maksimal tiga persen dan rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) di bawah 40 persen.

"Secara makro kami jaga," tegasnya.

Sebelumnya, Moody's Investors Service mengubah prospek peringkat kredit kedaulatan Indonesia dari stabil menjadi negatif, dengan menegaskan peringkat kredit Indonesia di Baa2.

Lembaga tersebut menyoroti meningkatnya ketidakpastian dan koherensi yang terjadi dalam pembuatan kebijakan. Hal itu sejalan dengan komunikasi kebijakan yang dianggap lemah, sehingga meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.

Di samping itu, risiko tata kelola dan kelembagaan yang muncul juga dapat memengaruhi kepercayaan investor. Itu berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan mempertaruhkan ketahanan ekonomi jangka panjang.

Dalam laporannya, Moody's juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi dan pasar modal Farid Subkhan menilai kekhawatiran terhadap potensi pengaruh Danantara Indonesia di pasar modal terlalu dini, karena posisinya sebagai sovereign wealth fund (SWF), yang strategis dan bukan sebagai regulator.

"Danantara bukan regulator. Danantara adalah salah satu market player dalam perekonomian. Kepemilikan saham pada institusi publik berfungsi sebagai investasi untuk mendapatkan gain tertentu," kata Farid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Farid menilai Danantara Indonesia dalam hal ini berfungsi sebagai market driver dan market balancer.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Danantara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di berbagai sektor, baik sektor riil maupun sektor keuangan, juga investasi dalam dan luar negeri.

"Termasuk untuk menjaga daya saing perusahaan negara dalam persaingan global dan memperkuat daya saing ekonomi nasional," kata dia.

Terkait keterlibatan Danantara Indonesia dalam menanamkan investasi di pasar modal, Farid menilai bahwa kegiatan ini bukanlah sebagai regulator, melainkan sebatas market player dalam perekonomian.

Pihak yang menjalankan fungsi regulator dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Wajar bila Danantara memiliki penyertaan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena hal itu merupakan praktik investasi yang sangat lazim," ujar dia.

Farid mencontohkan hal serupa terjadi di negara maju, seperti Singapura yang memiliki saham di Singapore Exchange (SGX), Qatar Investment Authority yang memiliki saham di Qatar Stock Exchange dan London Stock Exchange, dan China Investment Corporation (CIC) yang memiliki saham di Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Hong Kong Exchanges & Clearing, hingga London Stock Exchange.

Agar tidak terjadi tumpang tindih, Farid menyarankan agar OJK sebagai regulator dapat mengatur dan mengawasi operator dan pasar perdagangan saham dan uang.

Hal ini penting dilakukan untuk memastikan BEI bisa menjalankan tugasnya secara transparan, adil, akuntabel dan pro-pasar.

"Baik pasar domestik maupun pasar internasional, OJK tidak dipengaruhi oleh pemegang saham BEI. OJK merupakan otoritas keuangan negara yang sangat kredibel dan independen.Tidak ada yang mempersoalkan itu, bahkan harus terus diperkuat," kata dia.

Farid berharap keberadaan exchange atau pasar modal seperti BEI adalah sebagai operator dan fasilitator perdagangan dan investasi bagi para investor, baik investor institusi besar maupun investor ritel.

Ia menilai bahwa BEI harus dapat menjamin semua kepentingan investor, baik institusi maupun ritel.

Dengan adanya investor besar, termasuk Danantara Indonesia di BEI, ia meyakini hal tersebut bisa membuat BEI menjadi lebih berpihak pada pasar.

"Ruang itu harus dibuka, termasuk kepada institusi besar lainnya supaya BEI lebih kompetitif di pasar global," kata Farid.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mencatat pergerakan pasar modal dalam beberapa hari terakhir menunjukkan proses penyesuaian yang berjalan secara tertib dan mulai menemukan keseimbangan.

Setelah sempat terjadi volatilitas, pasar pada perdagangan hari ini terlihat mulai rebound, mencerminkan respons investor yang semakin rasional dan selektif.

Menurutnya, pergerakan tersebut mengonfirmasi bahwa pasar tengah melakukan rebalancing berbasis kualitas aset.

Dalam konteks yang lebih luas, tekanan dan volatilitas yang terjadi juga bersifat regional dan global, bukan fenomena yang berdiri sendiri di Indonesia.

Selanjutnya, Pandu juga menegaskan bahwa Danantara Indonesia beroperasi sebagai market participant dan berinvestasi dengan disiplin yang sama seperti pelaku pasar lainnya.

Danantara Indonesia mendukung langkah-langkah penguatan struktur pasar bersama para pemangku kepentingan, dengan fokus pada peningkatan keterbukaan informasi dan penguatan tata kelola.

Pandu juga mencatat respons cepat regulator dan penyelenggara pasar sebagai sinyal positif.

Sejalan dengan itu, Danantara Indonesia telah berdiskusi dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan akan terus berkoordinasi dengan MSCI, self-regulatory organizations (SRO), serta OJK untuk mendukung penguatan pasar modal secara berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Chief Executive Officer (CEO) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia Rosan P Roeslani mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI) meningkatkan transparansi dan tata kelola seiring besarnya kontribusi badan usaha milik negara (BUMN) di pasar modal domestik.

Rosan menyebut saat ini banyak perusahaan pelat merah yang telah melantai di bursa, dengan kontribusi hampir 30 persen dari total kapitalisasi pasar saham nasional.

"Kita lihat banyak perusahaan BUMN kita ini yang sudah listing di publik. Kalau dilihat lebih dalam, hampir 30 persen dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita," ujar Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Menurut Rosan, besarnya porsi BUMN tersebut membuat penguatan transparansi dan tata kelola BEI menjadi semakin penting, terutama setelah sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kebijakan free float saham di Indonesia yang memicu gejolak pasar dalam beberapa hari terakhir.

"Jadi ya kita juga ingin mendorong agar bursa kita ini menjadi lebih transparan, lebih terbuka. Dan juga menjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, selalu menjunjung tinggi tata kelola governance yang baik yang harus kita selalu tingkatkan secara terus-menerus, " katanya.

Rosan juga menyatakan Danantara terbuka untuk terlibat lebih jauh di pasar modal seiring rencana percepatan demutualisasi BEI.

Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan praktik di berbagai negara, di mana sovereign wealth fund (SWF) turut menjadi bagian dari kepemilikan bursa saham.

"Danantara tentunya dengan adanya program demutualisasi ini yang akan diakselerasi, kita juga tentunya terbuka dan seperti banyak negara-negara lain, banyak SWF juga menjadi bagian dari bursa itu," ujarnya.

Demutualisasi memungkinkan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh anggota bursa, melainkan membuka kepemilikan kepada pihak lain melalui pemisahan fungsi keanggotaan dan kepemilikan. Rosan berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan kedalaman dan transparansi pasar modal Indonesia.

"Nanti mungkin bursanya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang sangat positif, yang memang perlu kita lakukan ke depannya agar bursa kita ini menjadi lebih baik, lebih dalam dan memberikan transparansi yang lebih meningkat," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan model sovereign wealth fund (SWF) Indonesia melalui Danantara Indonesia menarik perhatian banyak SWF negara lain. Ia menyebut sejumlah SWF asing tertarik mengadopsi model SWF Indonesia tersebut.

"Sovereign wealth fund kita unik kalau kita bandingkan dengan sovereign wealth fund yang ada di negara lain. Tidak banyak yang seperti kita," ujar Dony dalam acara Investor Daily Round Table di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dony menyampaikan SWF pada umumnya menginvestasikan kelebihan fiskal. Sementara itu, Danantara merupakan SWF yang berbasis BUMN sebagai inti dari pengelolaannya.

"Danantara itu core-nya sebetulnya adalah pengelolaan BUMN. Kalau BUMN yang dikelola dengan baik maka mesin Danantara itu berjalan dengan baik," ucap Dony.

Oleh karena itu, lanjut Dony, pihaknya telah membentuk dua model melalui Danantara Asset Management (DAM) dan Danantara Investment Management (DIM) sebagai ujung tombak bisnis. Ia mengatakan sejumlah SWF negara lain menilai praktik pemisahan tersebut memberikan pembagian fungsi dan kewenangan yang efektif antara investasi dan pengelolaan BUMN.

"Yang luar biasanya, pola atau modeling yang kita buat ini diikuti beberapa SWF lain yang namanya sudah sangat besar di dunia, datang ke kita, mereka meniru, mengubah polanya mereka menjadi seperti kita," sambung Dony.

Dony mengatakan BUMN menjadi kunci keberlanjutan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Ia menyebut baik atau buruknya kinerja Danantara sangat bergantung pada performa BUMN.

"Kalau kita keliru mengelola BUMN-nya maka tidak akan pernah ada ke depannya BPI Danantara, bahkan ini akan menjadi membahayakan ke depannya kalau BUMN-nya tidak dikelola dengan baik," lanjut Dony.

Setahun berdiri, sambung Dony, Danantara telah melaksanakan proses transisi dan transformasi pengelolaan BUMN. Transformasi tersebut dilakukan melalui sejumlah tahapan, tidak sekadar konsolidasi, tetapi juga fundamental business review.

"Kita melihat bisnis modelnya mereka, melihat revenue stream-nya mereka, melihat revenue composition-nya mereka, melihat cost structure-nya, melihat Ebitda margin-nya," ucap Dony.

Dony menjabarkan indikator-indikator tersebut akan disandingkan dengan best practice di masing-masing industri. Hal ini menjadi acuan dalam mengukur kapasitas serta prospektif BUMN ke depan.

"Dari sini kita jadi memahami sebetulnya perusahaan kita ini memiliki kemampuan atau tidak," kata Dony.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto berpidato World Economic Forum 2026 di Davos pada hari ini, Kamis (22/1/2026). Dalam pidatonya, Prabowo bercerita berbagai kebijakannya mulai dari pembentukan Danantara, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga upaya pemberantasan korupsi.

Pada awal pidato, Prabowo menjelaskan dengan mengutip IMF bahwa Indonesia merupakan titik terang global dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di tengah lingkungan eksternal yang menantang.

Dunia menurutnya menghadapi kondisi keuangan yang semakin ketat, ketegangan perdagangan, dan ketidakpastian politik. Namun, Indonesia terus tumbuh.

"Ekonomi Indonesia tumbuh lebih dari 5% setiap tahun selama dekade terakhir. Dan saya yakin bahwa tahun ini pertumbuhan kita akan lebih tinggi. Inflasi kita tetap sekitar 2%. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3% dari PDB kita," kata Prabowo saat berpidato World Economic Forum 2026 di Davos pada hari ini, Kamis (22/1/2026).

Prabowo pun membeberkan sejumlah kebijakannya. Prabowo misalnya menjelaskan terkait pembentukan sovereign wealth fund (SWF) Danantara sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi dan kekuatan masa depan Indonesia. Adapun, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara disebut mencapai US$1 triliun.

Presiden juga menjelaskan program MBG yang telah menyasar 59,8 juta penerima manfaat. dapun, Presiden menargetkan program MBG bisa memproduksi 82,9 juta porsi makanan setiap harinya kepada penerima manfaat pada tahun ini.

Kemudian, Prabowo bercerita terkait dengan penegakan hukum. Di antara tantangan penegakan hukum adalah upaya pemberantasan korupsi. Prabowo menjelaskan bahwa pada masa pemerintahannya, telah diungkap penyalahgunaan besar-besaran dalam tata kelola minyak mentah.

Selain itu, Prabowo menjelaskan terkait dengan hilirisasi, upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan membangun 10 universitas baru berstandar internasional, hingga terkait dengan koperasi.

World Economic Forum 2026 di Davos sendiri dihadiri para kepala negara, pemimpin pemerintahan, serta tokoh ekonomi global, dan menjadi panggung internasional pertama bagi Presiden Prabowo untuk memaparkan arah kebijakan ekonomi Indonesia di tingkat global.

Berikut Pidato Lengkap Presiden Prabowo saat di World Economic Forum 2026 di Davos:

Ladies and Gentlemen, we gather here in Davos at a time of great uncertainty. A time when wars continue to break out. A time when trust between nations, between institutions, between peoples is fragile.

History teaches us, peace and stability are our most valuable assets. Peace and stability are the ultimate prerequisites for growth and prosperity. There will be no prosperity without peace.

Excellencies, Distinguished Delegates, The IMF recently described Indonesia as, I quote, a global bright spot with strong economic growth amid a challenging external environment. While the world has faced tightening financial conditions, trade tensions, and political uncertainty, Indonesia continues to grow. Indonesia's economy grew by more than 5% every year over the last decade.

And I'm confident that this year our growth will be higher. Our inflation remains at around 2%. Our government deficit is now kept below 3% of our GDP.

International institutions did not praise us because of unfounded optimism. They did so because of evidence. They recognize that Indonesia's economy is resilient.

Our policies have been and will always be well calibrated. Peace and stability in Indonesia over the years did not happen by chance. Peace and stability in my country did not happen by luck.

It happened because we, Indonesia, have and will always continue to choose unity over fragmentation, friendship and collaboration over confrontation, and always friendship over enmity. Our credibility, hard-earned over many years, has been protected. Credibility once lost is very expensive to regain.

Indonesia in our history has never once defaulted on our payments of our debt. Not once. Succeeding regimes always pay the debts of the preceding regime.

Presidents, successive presidents will always honor the debts of the previous administration. Excellencies, distinguished friends, in addition to requiring peace and stability, growth requires statecraft and capital, in particular the efficient allocation and reallocation of capital. That is why last February we established our sovereign wealth fund, Danantara Indonesia.

Danantara means the energy to power the future of Indonesia. Danantara is a sovereign wealth fund with one trillion U.S. dollars in assets under management. With Danantara I can stand here in front of you as an equal partner.

Indonesia is now not only a land of peace and stability, Indonesia now is more and more the land of opportunity. Once again I mention that I am convinced that our growth, the growth of our economy will be significantly surprising to many in the world. With Danantara Indonesia is now able to be your partners.

We will co-invest and grow with you. Danantara is established to finance and co-finance the industries of the future. We are determined to industrialize our country in a significant way.

The industries of the future must be executed well and wisely. That is why we built Danantara with strong oversight and institutional responsibility and we try to find the best executives to direct the leadership of Danantara. Danantara now manages 1,044 state-owned enterprises.

We are going to bring this down to around at most 300. We will rationalize, we will get rid of inefficiency, we want the best governance and the best management under international standards. I have allowed Danantara to recruit expatriates, foreign citizens to be able to lead these companies.

We want the best brains and the best minds in the world. This is in fact how we run Indonesia now. From our social programs to our efforts to downstream our natural resources to our efforts to reach self-sufficiency in food and energy.

All are now accompanied by strong oversight and capable leaders. In the first two months of my administration, we carried out a vigorous efficiency program. We saved $18 billion by stopping inefficient and dubious programs from our budget and redirected these funds to projects that directly improve livelihoods and impact all of society.

As a result, on January 6, 2025, we started our free nutritious meals program for pregnant and lactating mothers, infants, and all Indonesian children. On our first day, we started with 190 kitchens serving 570,000 people per day. 570,000 meals per day.

Today, in one year, we have achieved 21,102 kitchens serving nationwide. As of last night, we are producing 59.8 million meals for 59.8 million children, mothers, and elderly living alone. They receive these meals every day.

To put this into context, in about a month's time, we will surpass McDonald's. 68 million meals a day. We started in January of last year.

This year, we aim to serve 82.9 million meals a day. All children of Indonesia from the womb of their mother up until they reach 18 years of age benefit from this program. For pregnant and lactating mothers, we deliver the meal daily to their home.

This is also done, delivered to their homes for the elderly living alone. To put this in the context I mentioned, I think McDonald's started their first kitchen in 1940. To reach 68 million, it took them 55 decades more.

We will reach 82.9. I hope by the end of December 2026. But my people say, no sir, we will reach 82.9 before December. So, hopefully we will achieve this.

In addition to strengthening our children, our free meals strengthens our economy. More than 61,000 micro, small and medium enterprises and corporates are now a part of this supply chain. We are creating more than 600,000 jobs just at the kitchens.

At its peak, we are optimistic it will reach 1.5 million direct jobs. With vendors, with suppliers, there will be another more than 1 million livelihoods embraced and improved. This is why I am convinced that our growth will reach impressive numbers.

Our social policies must expand productivity and produce growth. Today, 70 million Indonesians receive free medical check-up. And they will receive free medical check-up once a year for the rest of their lives.

And this will increase to all the children and the adults of Indonesia. We are providing free medical check-up to all citizens of Indonesia. This is not a populist program.

This is a rational program to save money. By detecting illness, disease at an early stage, we will save much more in the long term in treatment. This actually is a productivity improvement program.

My experts say that in the long run, we will save many, many billions of U.S. dollars. Last year, for instance, we renovated 16,140 schools. We equipped 288,000 schools, each with one 75-inch interactive flat panels as part of our digitalization of our education program.

Next year, in this coming year, 2026, we will add another one million of these interactive smart panels so that every school will have at least three to four classrooms with these panels. And we hope within three years, all the schools of Indonesia will have at least six classrooms with digital interactive panels. That means that I, for instance, in Jakarta, I can drop in on any school of Indonesia and I can see the quality of teaching of the teachers.

I can see the reaction of the children. And in the first weeks, we see the enthusiasm of the children, the enthusiasm of the teachers, of the villagers. Many of them cry when they see the panels coming in.

We get messages, Mr. President, in the entire history of this village, we have never felt that the central government knows about us. This is the first time we feel that the central government cares about us and is now in our village, is now helping to teach our children. This is, for me, heartwarming because what we are doing is we are empowering the future generation of Indonesians.

Why does this matter to global investors gathering here at the World Economic Forum? Because I am of the conviction that human capital determines long-term growth, long-term returns. Human development, human resources is the key to a thriving and successful nation. Lack of education is the path towards failed states.

No country can hope to be stable and prosper if its people are illiterate, if its people are not able to keep up with modern science and technology. In addition, this year we will increase the renovation. I am determined to modernize and renovate 60,000 schools.

I am also building 1,000 schools, what I call integrated comprehensive schools with modern facilities, with modern laboratories, 1,000. I have already, I'm sorry, 500, but I've already built 160 schools, boarding schools for the very poor. So this is maybe unique because usually the children of the upper class, the children of the wealthy, go to boarding school.

But I now make boarding schools for the very poor. Their only condition for entering the school is they must come from the bottom, the seals of our society. Those who are very poor, I'm taking their children.

I want to cut the chain of poverty. Usually in countries like my countries, countries of the global south, countries of the third world, countries coming out of hundreds of years of colonialism, usually the son of a poor peasant will be a poor peasant. The son of a garbage collector will be a garbage collector.

The son of a street hawker will be a street hawker. The son of a day laborer in the harbor will also be a day laborer in the harbor. This is what we call in the global south the circle of poverty.

I'm determined to break the circle. I'm determined that the son of the poorest should not be poor. They must be given equal opportunity.

And that's why I've already built 166 and I will build a total of 500 of these boarding schools. And another 500 not boarding schools, but centers of excellence to boost the other children who are brighter. Also I've started 20 new boarding schools for the academically gifted.

I'm also building 10 new universities and I'm discussing and negotiating with the best universities of Europe, United Kingdom and North America to twin them and to produce universities on campus of international standard. In addition, we are now in the process of building 83,000 cooperatives with 83,000 warehouses, 83,000 cold storage, 83,000 mini markets, 83,000 village drugstores selling generic medicine and all subsidized goods direct to the villages without intervention from too many middlemen. We are also going to modernize what we call the new fishing villages.

We will build at least 1,000 this year, but we actually want to allocate funds for 5,000 villages. Each village will have 2,000 fishermen. We hope to impact 10 million fishermen with their wives and their children.

This will impact at least 40 million Indonesians. We have started a pilot project in Biak, in Papua, and the result is very heartening. The average increase in their livelihood is 60% increase in their annual livelihood.

Why? Because before to get ice was impossible for them. There was no ice making factory near their villages. To get diesel very far, we will build diesel stations in every village.

They will have access very easy. Ladies and gentlemen, let me say this clearly. There is no investment climate without the certainty of equitable rule of law.

Nobody will come in to invest in a country that is lawless or of dubious legal tradition. I am determined under my administration to ensure the rule of law. The rule of law must prevail over any vested interests.

In 2025, Indonesia, as I promised, we will confront and we have confronted corruption. Directly, firmly, and openly. As any person dealing with an illness, with a disease, we must have the courage to acknowledge the illness and disease that we suffer.

We are determined directly to fight against this corruption. It's challenging. Not many people believe we can do it, but we have no choice.

I have no choice. I have been inaugurated. I have been sworn in to uphold the constitution and the rule of law.

In my first weeks in government, we uncovered massive abuse in fuel and crude oil governance. In all sectors of the economy, we found illegality, illegal practices. In my first year of administration, we have already confiscated 4 million hectares of illegal plantations and illegal mines.

It is amazing. I call this not free enterprise. I call this not the free market.

I call it openly greedinomics, the economics of greed, the economics of rapacious practices. Maybe in many of your countries, there was a period like this, a period of the robber barons. I have confiscated 4 million hectares, but two days ago, I led a cabinet meeting by Zoom from London, and we decided to confiscate or to revoke the licenses of 28 corporations, which had licenses over 1.01 million hectares.

I revoked, because we found them violating laws. They were building plantations on protected forests. This is a flagrant undermining of the rule of law.

Perhaps these rapacious so-called entrepreneurs feel that they need not recognize the sovereignty of the Indonesian government. Or perhaps they feel they can buy all Indonesian government officials. I have reports that some of these people in their meetings say, Oh, it's okay, there is no government official that cannot be bought.

Well, I challenge them to try to buy officials from my administration. They will come to find themselves a big surprise. Combined with the 4 million hectares of illegal plantations already confiscated, we have in fact enacted the boldest, the most daring forest law enforcement effort in the history of Indonesia.

We have closed up to now 1,000 illegal mines. But my staff, my people report to me, Sir, there is at least another 1,000 or more. There could be as many as 666 corporations that violate the law.

So I say, what can we do? We can only have the courage to enforce the law. There can be no compromise. There can be no turning back.

My people demand this. And we are determined to serve our people in honesty. We are determined, I am determined to uphold my oath, defend the constitution of my country, enforce the law of the land.

You might not have heard our story, because we are people who do not like to be flamboyant. We are low-key. We tend to be below the radar.

But we are very determined in our effort to keep up with the rest of the world. You might not have heard this story, but extreme poverty in Indonesia fell to its lowest level in history. I am determined in the next four years we will eradicate extreme poverty and we will bring down poverty as a whole.

That is my mission in my life. That is my mission in the remaining years of my life. There is nothing more honorable, there is nothing more satisfying than bringing down poverty and bringing down eradicating hunger.

There is a saying I learned from my elders, one of my elders, a very wise man, a very honest political leader, he told me, Prabowo, the duty of a leader is very simple. The leader of this country, if you want to be the leader of this country, you must work so that the poor and the weak can smile and can laugh. Very simple.

What does that mean? If the poor, the weak can smile and can laugh, that means they have hope. That means they see a future. That means their livelihood is being improved.

So that is my mission now, to make the poorest of Indonesians, the weakest of Indonesians, smile. I think part of this is we must combat corruption, manipulation, malfeasance. Ladies and gentlemen, a few days ago, I was surprised myself.

Gallup, Gallup Poll, and Harvard University found that a research survey of hundreds of countries found that Indonesia, the Indonesian people is the most happiest people. The most flourishing country in the world with the people the most optimistic. This is a bit heartening, but for me also a bit sad.

I know my people. Many of them live in shacks. Many of them do not have clean water. Many of them do not have bathrooms. Many of them eat rice with salt. And yet they smile. And yet they have hope. We also achieved self-sufficiency in rice. The first time in many, many years.

Our rice production is the highest in the history of Indonesia. I gave a target to be self-sufficient in four years. I gave a target to my team.

They did it within one year. I am convinced in the next four years, we will be self-sufficient in the other food products. Corn, sugar, protein.

Excellencies, Distinguished Delegates, Indonesia does not fear economic integration. We are a trading nation for hundreds of years. We conclude now trade agreements not because it is fashionable, but we consider it necessary.

We believe in the concept of win-win. Last year we signed free trade agreements and comprehensive economic partnership agreements with Europe, with the EU, Canada, Peru, Eurasia. I have just visited the United Kingdom to sign our new strategic partnership.

Also an economic growth agreement. And we hope next year we can conclude. A comprehensive economic partnership agreement with the United Kingdom.

This is part of our strategy to deepen productivity, reduce barriers, unlock private sector growth for Indonesia, ASEAN, and the Global South. We believe that trade integration, when done fairly, is not a threat to sovereignty. We believe trade is a tool for prosperity.

Indonesia has a clear vision. We are determined to become a modern country, integrated with a global economy, providing good quality of life for its citizens, living free of poverty and hunger. But we understand very well this cannot be achieved by slogans alone.

It requires determination, good governance, clean government, free of corruption and malfeasance. And in the end we must have efficient public administration. We must also enact a new culture in our bureaucracy.

Our government must serve the general good and must not entrench itself in collusion with greedy and rapacious economic players. Achieving our mission also requires smart investment in infrastructure. Simplifying rules and regulations, getting rid of too much red tape, and of course significant investment in health and education.

Distinguished delegates, friends, economic growth requires a dynamic private sector. Indonesia is and will always be open for foreign and domestic investment. And we realize the prerequisite for investment is political and economic stability.

Also the certainty of equitable rule of law, guaranteed by a strong, clean and democratic government. Indonesia today offers sustainable growth with stability. We may be very low key, we may be below the radar, we don't like to be flamboyant, to be bragging.

We believe in evidence, evidence based action. In fact I was invited to speak last year here and I declined. Why? Because had I come last year I would have only been leading my administration only for two months.

So what will I be able to say? I will only be able to talk, to give platitudes. Today I stand before you with confidence, with pride in our achievement. We have in one year achieved tremendous gains, tremendous reforms.

We have wiped away hundreds and hundreds of regulations that do not make sense. Regulations that hinder fairness, that create the culture of corruption. Hundreds of regulations we have wiped out in one year.

Ladies and gentlemen, peace and stability is a long and arduous program. But if you want to take something from my talk today, maybe it should be this. Indonesia chooses peace over chaos.

We want to be a friend to all, an enemy to none. One thousand friends too few for us, one enemy too many. We want to be a good neighbor, a good responsible citizen of the world.

Protecting the environment, protecting nature. We must not destroy nature, we must live with nature. We must maintain and be a part of a future full of hope.

Hope grounded in credibility, execution of sound public policy, and continuous record of growth with equity. Let us build the world we want to live in together. Let us continue the journey to improve the quality of life for all.

To live in peace, freedom, friendship, tolerance, coexistence and cooperation. For all races, all ethnicity, all religions. Let us continue our pursuit of justice for all, security and freedom for all.

I look forward to seeing many of you here in this room in Indonesia. Because in Bali this June we will host the first Ocean Impact Summit together with the World Economic Forum which Indonesia is sponsoring together with the important participation of Mr. Ray Dalio and his research vessel OceanX. There is a SpaceX, I think, from Mr. Elon Musk.

But I think Mr. Ray Dalio is one of the pioneers in ocean research. And Indonesia, being three quarters sea, we are very concerned about the future of our ocean. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention.

May you go in peace with the blessing of the almighty God. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Shanti, Shanti Om. May peace be upon us all. Thank you.