JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memangkas anggaran operasional tahun 2026 sebesar Rp 100,31 miliar atau 18,59 persen.

Dalam rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/7/2026), keputusan itu disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI saat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perubahan (RKAT-P) BPKH Tahun 2026.

Dengan penyesuaian tersebut, pagu biaya operasional BPKH yang semula Rp 539,63 miliar menjadi Rp 439,32 miliar.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan pemangkasan anggaran dilakukan secara terukur tanpa mengurangi fungsi strategis lembaga.

"Meskipun anggaran operasional berkurang lebih dari Rp100 miliar, BPKH optimistis kualitas pelayanan kepada jemaah, tata kelola kelembagaan, serta kinerja pengembangan investasi keuangan haji sepanjang tahun 2026 akan tetap terjaga secara optimal, amanah, dan profesional," ujar Fadlul.

Menurut dia, efisiensi justru menjadi momentum memperkuat budaya kerja yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Jaga Keberlanjutan Dana Haji

Fadlul mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga.

Ia menegaskan, sebagai pengelola dana haji, BPKH berkewajiban memastikan setiap rupiah biaya operasional digunakan secara tepat sasaran sehingga memberikan nilai tambah bagi organisasi sekaligus menjaga kesehatan pengelolaan dana haji.

"Muara dari seluruh langkah efisiensi yang kami lakukan adalah menjaga sustainabilitas dana haji. Dana haji merupakan dana amanah milik jemaah yang harus dikelola secara hati-hati, efisien, produktif, dan bertanggung jawab agar nilai manfaatnya terus terjaga," kata Fadlul.

Ia menambahkan, efisiensi tidak sekadar memangkas belanja operasional, tetapi menjadi strategi memperkuat ketahanan lembaga dalam mengelola dana milik jutaan calon jemaah haji Indonesia.

Program Strategis Dipastikan Tetap Berjalan

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Perencanaan dan Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, mengatakan penyesuaian anggaran dilakukan setelah mengevaluasi seluruh program kerja sehingga tidak mengganggu pelaksanaan program strategis maupun pengembangan investasi.

Menurut dia, sumber daya akan difokuskan pada program-program yang memberikan dampak terbesar bagi pengelolaan dana haji. "Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kapasitas organisasi, tetapi mengoptimalkan alokasi sumber daya pada program-program yang memberikan dampak terbesar," ujarnya.

Arief menambahkan, setiap investasi tetap dilakukan secara selektif dengan mengedepankan prinsip syariah dan kehati-hatian.

DPR Setujui RKAT-P BPKH

Sementara itu, Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Akuntansi dan Keuangan, Amri Yusuf, menyebut efisiensi merupakan bagian dari penguatan disiplin pengelolaan keuangan sekaligus implementasi tata kelola yang baik.

Menurut dia, langkah tersebut juga akan meningkatkan fleksibilitas BPKH dalam menghadapi dinamika ekonomi dan pasar keuangan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mengatakan DPR telah menyetujui RKAT-P BPKH Tahun 2026, termasuk penyesuaian pagu biaya operasional menjadi Rp439,32 miliar. "Kami berharap langkah efisiensi ini semakin memperkuat tata kelola kelembagaan BPKH tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah haji," kata Ansory.

Persetujuan tersebut sekaligus menjadi dukungan DPR terhadap langkah BPKH melakukan penyesuaian anggaran untuk menjaga pengelolaan dana haji tetap sehat, efisien, dan berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Cara cek penerima bansos Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat untuk memastikan apakah masih tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial pemerintah.

Pengecekan kini semakin praktis karena dapat dilakukan secara online lewat HP. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status penerima bansos terbaru.

Penyaluran bansos Juli 2026 merupakan bagian dari pencairan triwulan III, yakni periode penyaluran bantuan yang mencakup Juli, Agustus, dan September 2026.

Pada tahap ini, pemerintah melanjutkan penyaluran sejumlah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan beras pangan, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan untuk masing-masing program.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), masyarakat dapat melihat apakah namanya masih terdaftar sebagai penerima bantuan, mengetahui jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Perlu diketahui, data penerima bansos terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, status penerima bisa berubah sesuai hasil pemutakhiran dan verifikasi data sehingga pengecekan secara berkala sangat disarankan.

Lalu, bagaimana cara cek penerima bansos Juli 2026 secara online?

Cara cek penerima bansos Juli 2026 lewat HP

- Cara cek penerima bansos Juli 2026 di cekbansos kemensos go id

Masyarakat dapat melakukan cara cek penerima bansos Juli 2026 tanpa perlu mengunduh aplikasi. Berikut langkah-langkah cek bansos Juli 2026:

• Buka browser di HP
• Kunjungi situs resmi cek bansos kemensos go id, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol "Cari Data".

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi berupa nama, kelompok desil, jenis bantuan, hingga periode pencairannya.

- Cara cek bansos melalui aplikasi Cek Bansos

Selain melalui situs resmi, masyarakat juga bisa mengecek status penerima bantuan menggunakan aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek penerima bansos Juli 2026:

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi Cek Bansos
• Pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data".

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, meliputi nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

Daftar bansos yang disalurkan pada Juli 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program yang masih disalurkan pada 2026 meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Seluruh penetapan penerima bantuan kini mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK.

Oleh sebab itu, status penerima bansos dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi terbaru.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda sesuai program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT):

Penerima BPNT memperoleh bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan atau Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Bantuan beras pangan

Penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kilogram beras setiap bulan.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH dibedakan berdasarkan kategori penerima, yaitu:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.

Di sejumlah daerah, pencairan bansos juga masih dilakukan melalui kantor pos agar masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan tetap dapat menerima bantuan.

Bagi masyarakat yang ingin memastikan status penerima bantuan, cara cek penerima bansos Juli 2026 dapat dilakukan kapan saja melalui HP menggunakan NIK KTP.

Mengingat data penerima terus diperbarui, pengecekan secara berkala menjadi langkah penting agar tidak ketinggalan informasi mengenai penyaluran bantuan sosial terbaru.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Cek penerima bansos 2026 menjadi langkah penting bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

Saat ini, proses cek penerima bansos bisa dilakukan secara online hanya melalui ponsel. Masyarakat cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP untuk mengetahui status kepesertaan.

Melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos), pengguna dapat melihat apakah terdaftar sebagai penerima bantuan, jenis bansos yang diterima, hingga periode penyalurannya.

Karena data penerima bantuan terus diperbarui melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat disarankan melakukan pengecekan secara berkala agar mengetahui status terbaru.

Lantas, bagaimana cara cek penerima bansos 2026 secara online?

Cara cek penerima bansos 2026 lewat HP

Anda bisa melalukan cek penerima bansos 2026 secara online tanpa aplikasi melalui link resmi Kemensos. Berikut cara cek bansos Kemensos 2026:

• Buka browser di HP
• Akses laman https cekbansos kemensos go id 2026 terbaru yakni https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik "Cari Data".

Apabila terdaftar sebagai penerima bansos, sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai program bantuan yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

Selain itu, cek bansos juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store atau App Store. Berikut cara cek penerima bansos Kemensos di aplikasi Cek Bansos:

• Buka aplikasi, lalu pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan NIK sesuai KTP
• Tekan tombol "Cari Data"

Sistem akan menampilkan informasi penerima bantuan, mulai dari nama penerima, kategori desil, jenis bantuan sosial yang diterima, hingga periode penyaluran.

Daftar bansos yang disalurkan pada 2026

Pemerintah masih melanjutkan sejumlah program bantuan sosial bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Beberapa program bansos yang disalurkan meliputi:

• Program Keluarga Harapan (PKH)
• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
• Bantuan beras pangan
• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS PBI

Penetapan penerima bantuan kini mengacu pada DTSEN yang telah terintegrasi dengan data kependudukan berbasis NIK. Oleh karena itu, status penerima dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil verifikasi dan pemutakhiran data.

Besaran bansos 2026

Nominal bantuan yang diterima setiap KPM berbeda-beda, tergantung jenis program dan kategori penerima.

- Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penerima memperoleh bantuan sebesar:

• Rp 200.000 per bulan, atau
• Rp 600.000 setiap tahap penyaluran.

- Program Keluarga Harapan (PKH)

Besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori penerima sebagai berikut:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini 0-6 tahun: Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap.

- Bantuan beras pangan

Penerima memperoleh bantuan berupa 20 kilogram beras per bulan.

- PBI-JKN atau BPJS PBI

Pemerintah membayarkan iuran sebesar Rp 42.000 per orang setiap bulan langsung kepada BPJS Kesehatan bagi peserta yang memenuhi syarat.

Untuk diketahui, penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu:

• Bank Rakyat Indonesia (BRI)
• Bank Negara Indonesia (BNI)
• Bank Mandiri
• Bank Tabungan Negara (BTN)

Di sejumlah wilayah, penyaluran juga masih dilakukan melalui kantor pos untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses layanan perbankan.

Itulah cara cek penerima bansos 2026 secara online lewat HP. Masyarakat disarankan rutin melakukan cek bansos NIK KTP dikarenakan data terus diperbarui.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BBMI) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba bersih tahun buku 2025 kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pemegang saham mayoritas. Seluruh laba bersih setelah pajak sebesar Rp21,28 miliar akan dialokasikan sebagai cadangan perseroan untuk memperkuat permodalan. Keputusan tersebut disepakati secara bulat dalam mata acara kedua RUPST yang digelar pada pekan lalu.

"Rapat menyetujui laba bersih setelah pajak Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp21.279.848.000 setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak ada pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2025," dikutip dari keputusan RUPST.

Sebagai informasi, pemegang saham Bank Muamalat adalah BPKH (82,692%), Andre Mirza Hartawan (5,19%), Islamic Development Bank atau IsDB (2,04%) dan pemegang saham lainnya (10,08%).

Dalam rapat yang sama, pemegang saham juga menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

RUPST turut mengesahkan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali (DBSD&A), afiliasi BKR International. Berdasarkan laporan auditor independen tertanggal 31 Maret 2026, laporan keuangan Bank Muamalat memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material.

Seiring dengan pengesahan laporan keuangan tersebut, pemegang saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan serta bukan merupakan tindak pidana.

Pada mata acara ketiga, RUPST memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk, mengakhiri, atau mengganti kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, sekaligus menetapkan besaran honorarium dan persyaratan penunjukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemegang saham menyetujui agar gaji, honorarium, dan tunjangan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah pada 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

RUPST juga menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan Bank Muamalat dalam menjaga ketahanan usaha dan memenuhi ketentuan regulator.

Dalam laman perusahaan, kredit yang diberikan Bank Muamalat pada 2025 mencapai Rp18,5 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) hingga akhir 2025mencapai Rp45,5 triliun. Sedangkan total aset mencapai Rp62,3 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membuka rekrutmen pegawai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan tata kelola, serta mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

"Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH," ujar Fadlul di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

BPKH membuka sembilan formasi untuk berbagai posisi strategis, yakni Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi), Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi), Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi), Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi), serta Asisten Manajer Hukum (2 formasi).

Menurut Fadlul, rekrutmen ini merupakan bagian dari penguatan kelembagaan agar BPKH mampu mengelola dana haji secara semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji," katanya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan, BPKH tidak hanya mencari talenta yang unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pelayanan yang tinggi.

"Kami percaya sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi. Karena itu, BPKH membuka kesempatan bagi talenta terbaik yang memiliki dedikasi, profesionalisme, serta komitmen untuk tumbuh bersama dan berkontribusi dalam menghadirkan pengelolaan keuangan haji yang semakin baik," ujar Sulistyowati.

JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) resmi membuka Rekrutmen Pegawai BPKH 2026. Lowongan kerja ini dibuka bagi putra-putri terbaik Indonesia yang ingin berkarier di lembaga pengelola dana haji dengan mengisi sembilan formasi strategis.

Rekrutmen tersebut merupakan bagian dari upaya BPKH memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan tata kelola kelembagaan, serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, mengatakan proses rekrutmen ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"BPKH terus berkomitmen membangun organisasi yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji. Melalui rekrutmen terbuka ini, kami mengundang putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat memberikan kontribusi bagi kemaslahatan umat untuk bergabung bersama BPKH," ujar Fadlul, dikutip dari laman BPKH, Jumat (26/6/2026).

Pada seleksi tahun ini, BPKH menyediakan sembilan formasi untuk sejumlah jabatan strategis. Seluruh proses seleksi akan dilaksanakan secara terbuka, objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Selain memiliki kemampuan teknis sesuai bidang yang dilamar, pelamar juga harus memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang baik. BPKH menegaskan seluruh peserta tidak boleh pernah terlibat tindak pidana, fraud, kejahatan digital, maupun kejahatan keuangan.

Pendaftaran dilakukan secara daring mulai 26 Juni hingga 2 Juli 2026 pukul 23.59 WIB melalui laman karier resmi BPKH. Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya sehingga masyarakat diminta waspada terhadap berbagai bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPKH.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menegaskan bahwa lembaganya tidak hanya mencari kandidat yang unggul dari sisi kompetensi, tetapi juga memiliki dedikasi dan semangat pelayanan.

9 Formasi Rekrutmen BPKH 2026

1. Asisten Manajer Komunikasi Strategis (1 formasi)

2. Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 1 (1 formasi)

3. Asisten Manajer Monitoring dan Evaluasi Kemaslahatan 2 (1 formasi)

4. Asisten Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia (1 formasi)

5. Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 1 (1 formasi)

6. Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat 2 (1 formasi)

7. Asisten Manajer Kepatuhan (1 formasi)

8. Asisten Manajer Hukum (2 formasi)

Total kebutuhan: 9 formasi dengan 10 posisi yang dibuka.

Persyaratan Rekrutmen BPKH 2026

Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia (WNI).

- Beragama Islam.

- Pendidikan minimal S1 atau sederajat.

- IPK minimal 3,00.

- Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sesuai bidang yang dilamar.

- Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor TOEFL minimal 500 atau sertifikat setara yang masih berlaku.

- Memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

- Tidak pernah terlibat tindak pidana, fraud, kejahatan digital, maupun kejahatan keuangan.

- Memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan BPKH.

Jadwal dan Link Pendaftaran Rekrutmen BPKH 2026

Periode pendaftaran:

26 Juni 2026 – 2 Juli 2026 pukul 23.59 WIB.

Pendaftaran:

https://bpkh.go.id/karir

Seluruh proses dilakukan secara online melalui menu Karier pada situs resmi BPKH.

BPKH tidak memungut biaya selama proses rekrutmen. Pelamar diimbau hanya mengakses informasi melalui kanal resmi BPKH dan mewaspadai segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan BPKH.

KOMPAS.com – Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 2026 masih berlangsung hingga akhir Juni. Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di berbagai daerah dilaporkan telah menerima bantuan untuk periode April-Juni 2026.

Meski demikian, pencairan bansos PKH Juni 2026 tidak dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia.

Proses penyaluran dilakukan secara bertahap sehingga ada penerima yang sudah mendapatkan dana bantuan, sementara sebagian lainnya masih menunggu jadwal pencairan di wilayah masing-masing.

Karena itu, masyarakat yang ingin mengetahui status penerimaan bantuan dapat melakukan pengecekan secara online melalui HP.

Cukup dengan memasukkan data sesuai identitas, status penerima hingga informasi pencairan dapat diketahui melalui layanan resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

Lantas, bagaimana cara cek penerima PKH Juni 2026 secara online?

Cara cek penerima PKH Juni 2026 lewat HP

Pemeriksaan status penerima PKH bisa dilakukan melalui situs resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos. Berikut cara cek penerima bansos PKH Juni 2026 lewat HP:

- Cek PKH melalui situs Kemensos

• Buka laman cek bansos kemensos, https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK KTP
• Ketik kode verifikasi (captcha) yang muncul
• Klik tombol "Cari Data"

Jika terdaftar sebagai penerima bantuan, sistem akan menampilkan informasi penerima, jenis bantuan yang diterima, hingga periode penyaluran bantuan sosial.

- Cara cek penerima PKH lewat aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos melalui Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu "Cek Bansos"
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai KTP
• Klik "Cari Data"

Hasil pencarian cek bansos akan memunculkan informasi mengenai status penerima, kelompok desil, jenis bantuan yang diterima, serta keterangan pencairan bantuan.

Besaran bantuan PKH 2026

Nominal bantuan PKH berbeda-beda untuk setiap keluarga karena disesuaikan dengan kategori anggota keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

Berikut rincian bantuan PKH tahun 2026:

• Ibu hamil: Rp 750.000 per tahap
• Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap
• Siswa SD/sederajat: Rp 225.000 per tahap
• Siswa SMP/sederajat: Rp 375.000 per tahap
• Siswa SMA/sederajat: Rp 500.000 per tahap
• Lansia usia 60 tahun ke atas: Rp 600.000 per tahap
• Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap

Besaran bantuan yang diterima KPM dapat lebih besar apabila dalam satu keluarga terdapat beberapa anggota yang masuk dalam kategori penerima PKH.

PKH tahap 2 2026 cair sampai kapan?

Berdasarkan jadwal penyaluran, bansos PKH tahap 2 mencakup periode April hingga Juni 2026. Artinya, masyarakat yang belum menerima bantuan masih berpeluang memperoleh pencairan hingga akhir Juni sesuai mekanisme distribusi yang berlaku.

Untuk memastikan status pencairan, penerima disarankan:

• Rutin memeriksa rekening bank penyalur
• Memastikan data kepesertaan masih aktif dalam sistem Kemensos
• Menghubungi pendamping sosial atau perangkat desa/kelurahan jika membutuhkan informasi lebih lanjut

Sebagai informasi, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial pemerintah yang diberikan kepada keluarga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Program ini bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Itulah cara cek penerima PKH Juni 2026. Karena pencairan masih berlangsung, masyarakat dapat segera mengecek status penerima secara online melalui HP untuk mengetahui apakah bantuan sudah cair atau masih dalam proses penyaluran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara terkait dinamika pelaksanaan surat utang khusus Patriot Bond dan Merah Putih Bond yang dinilai memberikan impunitas hukum ke investor.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan Patriot dan Merah Putih Bond merupakan kebijakan yang telah diatur dalam UU PPSK.

Di samping itu, dia juga sempat menyinggung Satgas PKH. Hanya saja, Anang tidak memerinci keterkaitan Satgas PKH dengan surat utang khusus itu.

"Itu kan sebuah kebijakan, pertama itu kan kebijakan pemerintah. Kedua juga, itu di dalamnya PKH," ujar Anang di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Dia juga menyatakan masih harus melakukan pengecekan kepada biro hukum soal pelibatan korps Adhyaksa dalam penyusunan revisi UU PPSK ini.

"Nanti kita tanyakan ke bagian biro hukum ya," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, penerbitan Patriot Bond menjadi salah satu dari 17 pembahasan yang masuk ke dalam revisi Omnibus Law Sektor Keuangan ini. Pemerintah dan DPR lalu sepakat untuk menyisipkan satu pasal yakni 50A yang khusus mengatur soal Patriot Bond.

Pada pasal 50A ayat (2), Danantara dapat menerbitkan surat utang dan surat utang khusus, mencakup Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Kemudian, pada ayat (4), UU tersebut mengatur pembelian oleh terhadap Patriot maupun Merah Putih Bond adalah transaksi yang sah pada sistem keuangan nasional.

Investor sebagaimana dimaksud oleh butir ayat tersebut turut termasuk WP yang sudah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Di sisi lain, negara turut menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus oleh investor dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan serta gugatan secara perdata.

"Negara menjamin dan melindungi pembelian instrumen surat utang khusus sebagaimana dimaksud, dari penuntutan secara pidana umum, pidana khusus termasuk di dalamnya pidana perpajakan, dan dari gugatan secara perdata," bunyi Pasal 50A ayat 5 UU PPSK Tahun 2026, dikutip Selasa (23/6/2026).

Tidak hanya itu, data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak dan tidak dapat dijadikan bukti hukum di pengadilan.

Namun, UU P2SK menekankan bahwa perlindungan yang ditawarkan Negara ini hanya berlaku bagi pembelian Patriot dan Merah Putih Bond di pasar perdana alias pasar primer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menyebut kebijakan kenaikan setoran awal haji reguler maupun haji khusus berpotensi menambah dana kelolaan sebesar Rp 5,65 triliun hingga Mei 2026.

Namun potensi tambahan dana itu belum dapat terealisasi karena kebijakan kenaikan setoran awal haji belum diterapkan.

Kebijakan kenaikan setoran awal haji reguler dari Rp 25 juta menjadi Rp 35 juta serta setoran awal haji khusus dari 4.000 dollar AS menjadi 6.000 dollar AS hingga kini belum diterapkan.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, kebijakan tersebut sebelumnya menjadi salah satu asumsi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH 2026.

Rencananya setoran awal haji regular menjadi sebesar Rp 35 juta dari sebelumnya Rp 25 juta, serta haji khusus menjadi sebesar 6.000 dollar AS dari sebelumnya 4.000 dollar AS.

"Kebijakan kenaikan setoran awal haji belum diterapkan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan tambahan dana kelolaan sekitar Rp 5,65 triliun belum dapat terealisasi," ujar Fadlul dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, belum terimplementasinya kebijakan tersebut capaian dana kelolaan BPKH yang hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 181,731 triliun atau hanya sebesar 97,47 persen dari target.

Selain belum diterapkannya kenaikan setoran awal haji, BPKH juga mencatat sejumlah faktor lain yang turut memengaruhi kinerja pengelolaan dana haji, di antaranya belum adanya skema cicilan setoran lunas bagi jemaah tunggu.

Kemudian tingginya pembatalan haji, serta dinamika penarikan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada periode sebelumnya.

Di sisi lain, nilai manfaat pengelolaan dana haji hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 4,935 triliun atau 82,73 persen dari target. Sedangkan imbal hasil investasi (yield) berada pada level 6,57 persen, masih di bawah target RKAT 2026 yang sebesar 7,9 persen.

BPKH menyebut capaian tersebut dipengaruhi kondisi pasar keuangan yang dinamis, ruang investasi yang masih terbatas, serta pendekatan investasi yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Kondisi makro dan pasar keuangan bergerak sangat dinamis, sehingga dampak pada strategi pengelolaan keuangan dana haji menjadi bervolatilitas," kata Fadlul.

Adapun jumlah pendaftar haji tercatat mencapai 203.452 orang atau 118,61 persen dari target hingga Mei 2026.

BPKH menilai, capaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji meski di tengah keterbatasan kapasitas dan antrean keberangkatan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu mengklaim terdapat tambahan penerimaan penerimaan pajak dari kegiatan penertiban kawasan hutan total hampir Rp26 triliun.

Secara terperinci, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut ada tambahan penerimaan pajak sekitar Rp17,9 triliun dari penegakan hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Namun, tambahan penerimaan ini belum diumumkan secara resmi.

Bimo mengatakan, sebagian wajib pajak (WP) yang ditindak oleh Satgas PKH ini termasuk di antara 200 penunggak pajak besar yang sempat diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 2025 lalu.

"Jadi, per angka terakhir yang sudah kami sampaikan hampir Rp9 triliun. Ada tambahan sehingga sampai hampir Rp26 triliun. Nanti akan diumumkan pada saat penyerahan. Itu kan termasuk penunggak pajak yang 200 itu," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2026).

Penyerahan hasil penindakan Satgas PKH biasanya masuk ke pos penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila bentuknya aset atau lahan, biasanya diserahkan terlebih dahulu ke Kemenkeu sebelum diserahkan ke Danantara guna dioperasikan oleh BUMN Agrinas.

Pada November 2025 lalu, Bimo sempat mengungkap bahwa sebagian entitas usaha yang ditindak Satgas PKH termasuk dari 201 penunggak pajak besar.

Sampai dengan saat ini, pejabat lulusan Taruna Nusantara tersebut menyampaikan bahwa angka pencairan tunggakan pajak dari WP besar masih dinamis. Akan tetapi, target DJP tahun lalu dalam mengejar penunggak pajak besar diketahui tak mencapai target.

Hingga 31 Desember 2025, DJP hanya mampu mencairkan Rp13,1 triliun dari total kewajiban terutang Rp60 triliun. Sebelumnya, fiskus menargetkan pencairan Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Sebagai informasi, tunggakan pajak besar ini sudah memeroleh putusan pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap (inkracht). Secara terperinci, 200 penunggak pajak besar ini meliputi 91 WP yang melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya.

Selanjutnya, 59 WP ditangani dengan tindak lanjut lainnya, 27 WP dinyatakan pailit, 5 WP kesulitan likuiditas atau macet, 4 dalam pengawasan penegak hukum, 5 WP asetnya ditelusuri (asset tracing), 9 WP dicegah ke luar negeri, serta 1 WP disandera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jumlah korban dugaan penipuan biro perjalanan umrah dan haji Hanania Travel terus bertambah. Hingga saat ini, jumlah korban mencapai 1.286 orang dengan total kerugian sebesar Rp 35.342.293.500.

Hal itu terungkap saat kuasa hukum korban, Joddy Mulyasetya Putra, mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (17/6/2026), untuk menyerahkan dokumen laporan gelombang ketiga.

Joddy mengungkapkan, pada pelaporan gelombang ketiga terdapat tambahan 620 jamaah yang menjadi korban dugaan penipuan tersebut.

"Gelombang ketiga hari ini kami sudah merekap data korban yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kurang lebih sekitar 620 jamaah. Nominal kerugian untuk gelombang ketiga ini saja mencapai Rp 16.768.745.500. Ini merupakan tambahan dari data sebelumnya yang berjumlah 568 jamaah," katanya.

Joddy menegaskan, pengusutan kasus dugaan penipuan ini kini berkembang ke modus baru. Pihak kuasa hukum menemukan bahwa korban Hanania Travel tidak hanya berasal dari calon jamaah umrah, tetapi juga calon jamaah haji khusus atau ONH Plus.

"Kami perlu sampaikan bahwa korbannya tidak hanya umrah, tetapi juga ada korban haji. Per hari ini kami sudah memegang dokumen dari empat orang korban haji. Mereka sudah menabung dan menyerahkan uang muka (DP) kepada pihak Hanania, namun dana tersebut belum disetorkan oleh agensi ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," jelasnya.

Selain menjanjikan slot haji, Hanania Travel juga menggunakan taktik pemasaran dengan menawarkan paket umrah gratis pada bulan Syawal bagi masyarakat yang bersedia langsung membayar DP haji.

"Pihak travel menjanjikan bahwa bagi mereka yang mendaftar Haji Plus akan mendapatkan fasilitas umrah gratis pada bulan Syawal. Uang sudah masuk, janji umrah tidak terealisasi, dan nomor porsi haji pun tidak didapatkan. Hal ini didasarkan pada dokumen dan kesaksian yang dikirimkan langsung oleh para korban kepada kami," papar Joddy.

Dalam pelaporan gelombang ketiga tersebut, tim kuasa hukum membawa sejumlah barang bukti fisik maupun digital untuk memperkuat berkas pemeriksaan yang sedang berjalan di posko pengaduan yang dibentuk Polda Metro Jaya.

Barang bukti yang diserahkan meliputi formulir resmi penyerahan bukti dari kepolisian, dokumen kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dan paspor, salinan bukti percakapan digital, bukti transfer bank ke rekening Hanania Travel, lembar invoice resmi, hingga dokumen visa yang sempat diterbitkan.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG – Indo Livestock 2026 Expo & Forum resmi dibuka di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang. Pameran industri peternakan dan kesehatan hewan tersebut diikuti 600 peserta dari 30 negara dan menjadi ajang pertemuan pelaku usaha, pemerintah, akademisi, serta investor untuk membahas perkembangan sektor peternakan nasional.

Memasuki penyelenggaraan ke-19, Indo Livestock menghadirkan tujuh paviliun negara, yakni China, Eropa, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam. Berbagai teknologi, produk, serta inovasi di bidang peternakan, pakan ternak, kesehatan hewan, perikanan, hingga akuakultur ditampilkan selama pameran berlangsung.

Pameran yang diselenggarakan PT Napindo Media Ashatama dengan dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian itu juga menjadi ruang promosi dan pengembangan bisnis sektor peternakan di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pada hari pertama, penyelenggaraan Indo Livestock Grand Championship (ILGC) 2026 dibuka melalui Kontes Ternak Domba Garut yang menampilkan ternak unggulan dari berbagai daerah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan, ajang tersebut menjadi sarana untuk memperkuat pengembangan peternakan rakyat sekaligus menjaga sumber daya genetik ternak lokal.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Seni Ketangkasan Domba Garut diselenggarakan dalam format indoor sebagai bagian dari Indo Livestock Grand Championship 2026. Ini bukan sekadar perubahan lokasi pelaksanaan, tetapi langkah besar untuk membawa peternakan rakyat dan budaya peternakan Indonesia tampil lebih modern, profesional, serta dikenal lebih luas oleh masyarakat nasional maupun internasional,” ujar Agung, Selasa (16/6/2026).

Menurut Agung, Domba Garut merupakan salah satu ternak lokal yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi serta menjadi hasil pemuliaan yang dikembangkan peternak Indonesia secara turun-temurun.

Selain kontes ternak, pameran juga menghadirkan berbagai agenda bisnis dan edukasi seperti seminar, focus group discussion, technical product presentation, hingga forum industri yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai negara.

Penyelenggara juga menggelar program edukasi konsumsi protein hewani melalui sosialisasi Susu, Daging, Telur, dan Ikan (SDTI) bertema “Gizi Seimbang Generasi Gemilang”. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi protein hewani sebagai bagian dari upaya mencetak generasi sehat dan produktif.

Rangkaian Indo Livestock Grand Championship akan berlanjut hingga 18 Juni 2026 dengan agenda Seni Ketangkasan Domba Garut, Youth Farmer’s Day, bazar UMKM, serta berbagai kegiatan edukasi yang terbuka untuk masyarakat umum.

Melalui penyelenggaraan pameran dan forum industri tersebut, Indo Livestock diharapkan dapat memperkuat daya saing sektor peternakan nasional sekaligus memperluas jejaring bisnis pelaku usaha Indonesia dengan pasar global.