IDXChannel—Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi sejumlah sektor industri di Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya energi, pelemahan daya beli masyarakat, hingga relokasi pabrik oleh perusahaan multinasional.

Iqbal mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah dilakukan kunjungan kerja dan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan yang berada di Jawa Barat, Jawa Timur, serta DKI Jakarta.

"Memang potensi PHK itu tidak bisa dihindari akibat adanya dampak dari perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran, yang mengakibatkan harga BBM industri, termasuk gas itu melambung tinggi," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Selain kenaikan harga bahan bakar dan gas industri, Iqbal menilai melemahnya daya beli masyarakat turut memperburuk kondisi dunia usaha. Penurunan konsumsi menyebabkan produksi perusahaan ikut berkurang, sehingga mendorong langkah efisiensi yang berujung pada PHK.

"Faktor lain adalah melemahnya daya beli masyarakat sehingga masyarakat membeli barang itu menurun, ya, dan akibatnya produksi juga menurun, dan produksi yang menurun itu mengakibatkan terjadinya efisiensi dan ujung-ujungnya adalah PHK," lanjutnya.

Ia juga menyoroti kecenderungan perusahaan asing memindahkan sebagian kapasitas produksinya ke negara lain atau kembali ke negara asal. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko PHK di Indonesia.

"Faktor lainnya adalah karena prinsipal dari perusahaan, misal perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Korea, China, dan perusahaan-perusahaan dari investor asing lainnya, prinsipalnya di negara asalnya itu ingin menarik kembali beberapa bagian produksinya yang dipindahkan ke negara lain atau dikembalikan ke negara asal prinsipal seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain," kata Iqbal.

Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dinilai menambah beban biaya produksi, khususnya bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

"Fluktuasi terhadap mata uang rupiah terhadap dolar juga adalah penyebab kenaikan ongkos produksi, terutama perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Ya, jadi beli bahan baku dengan dolar, tapi setelah diproduksi, jualnya adalah rupiah. Tentu ini sangat merugikan perusahaan-perusahaan tersebut," paparnya.

Iqbal menegaskan pemerintah bersama serikat pekerja terus berupaya menekan potensi PHK melalui berbagai langkah mitigasi, termasuk penyelesaian hubungan industrial di tingkat perusahaan.

"Memang ancaman PHK dengan beberapa alasan tadi masih ada di depan mata. Tapi sebagai pimpinan serikat buruh yang kebetulan saya juga adalah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mewakili pemerintah, tetap melakukan upaya-upaya mitigasi," jelasnya.

(Nadya Kurnia)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku terus memantau potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mendeteksi lebih dini ancaman PHK, mulai dari sistem pemantauan berbasis dashboard hingga pendampingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

"Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya kita Dirjen Jamsos PHI, kita selalu punya kita terus melakukan monitoring," ujar Yassierli dalam Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6).

Menurutnya, pemantauan tersebut dilakukan melalui sistem dashboard yang memungkinkan pemerintah memetakan kondisi perusahaan secara lebih cepat dan akurat. Sebab, Kemnaker dapat melihat perkembangan berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk perusahaan yang mulai menghadapi tekanan bisnis dan berisiko melakukan pengurangan tenaga kerja.

"Jadi kita punya semacam dashboard untuk kemudian melihat kondisi yang mana sekarang sedang ada isu dan sudah sampai di mana perkembangannya," jelasnya.

Yassierli mengatakan tidak semua perusahaan yang masuk radar pemerintah langsung mengarah pada PHK. Sebagian masih berada pada tahap ancaman atau risiko sehingga masih memungkinkan dilakukan langkah-langkah pencegahan.

[Gambas:Youtube]

Karena itu, pendekatan yang ditempuh pemerintah dilakukan secara bertahap sesuai tingkat permasalahan yang dihadapi masing-masing perusahaan. Pada tahap awal, penyelesaian masalah ketenagakerjaan didorong melalui mekanisme bipartit antara perusahaan dan pekerja.

"Ada yang kemudian memang mediator kita harus turun. Ada yang kemudian kita harus advokasi dengan kementerian-kementerian lain karena bisa jadi itu adalah dampak dari kebijakan," katanya.

Salah satu contoh yang disoroti adalah industri keramik yang sempat menghadapi persoalan pasokan gas. Kelangkaan gas dinilai dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan kinerja perusahaan sehingga berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja.

"Contohnya terkait industri keramik, adanya kelangkaan gas dan seterusnya, dan itu berpotensi," imbuhnya.

Ia menegaskan pemerintah berupaya mengidentifikasi persoalan semacam itu sejak dini agar dampaknya terhadap pekerja bisa diminimalkan. Langkah pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah PHK terjadi.

"Alhamdulillah semangat kita hari ini, kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan itu ada dan ini modal yang baik buat kita untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam Rakernas tersebut, Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea menyebut 55 ribu buruh berpotensi terkena PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Dalam paparannya, Andi Gani mengatakan industri keramik sedang mengalami kesulitan imbas kenaikan harga gas industri. Ia mengatakan setidaknya ada 55 ribu buruh dari Pabrik Milenium Keramik dan Mulia Keramik terancam diberhentikan.

"Minggu depan, maksimal sepuluh hari ke depan, 55 ribu orang ter-PHK. Ini menjadi kekhawatiran kita semua karena gas industri," tuturnya Andi Gani di hadapan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad yang hadir dalam Rakernas tersebut.

Tak lama, Dasco yang mendengar laporan Andi Gani menelpon langsung Dirut PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

"Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Rakernas KSPI. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, saya tadi udah rancang pidato, cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," ujar Dasco.

"Jadi pertama-tama saya sebelum pidato, saya mau tanya dulu bagaimana nih soal gas industri apakah ada jalan keluar," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Simon mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pertamina Gas Negara (PGN) untuk melakukan penyesuaian terkait harga LNG.

"Kita tentunya lakukan yang terbaik Pak Dasco agar supaya segera ada perbaikan dan tentunya untuk mendukung juga teman-teman di industri dengan harga yang sesuai," jelasnya.

Sementara itu, Dasco meminta agar segera ada jalan keluar terkait harga gas industri agar ancaman 55 ribu buruh yang bisa terkena PHK tidak terwujud.

"Begini Pak Simon, jadi dalam berapa hari ini ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita musti cari jalan keluar atau kemudian juga yang dalam waktu dekat PHK ini juga harus kita mitigasi," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, Senin (8/6/2026).

Usai pelantikan di Istana Negara, Said Iqbal mengatakan akan segera menyampaikan laporan dan masukan kepada Presiden melalui koordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

"Pada intinya kan Presiden berorientasi menghidupkan kembali kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di mana segala bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Buruh menjadi bagian penting dari rakyat," katanya.

Menurut Said Iqbal, target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah perlu diiringi pemerataan kesejahteraan.

"Setiap orang punya kesempatan. Kalau bahasa kami yang sederhana, kau boleh kaya, tetapi jangan memiskinkan kami. Kau boleh punya rumah mewah, tetapi rakyat buruh setidaknya punya rumah tipe 21 atau tipe 30. Kau boleh punya mobil, tetapi rakyat diberikan, buruh diberikan transportasi publik," ungkapnya.

Dia menyebut peningkatan kesejahteraan pekerja akan menjadi salah satu fokus utama dalam tugas barunya sebagai penasihat presiden.

Said Iqbal menilai sejumlah aspirasi buruh yang disampaikan saat Hari Buruh Internasional mulai ditindaklanjuti pemerintah. Dia mencontohkan pembahasan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta kebijakan terkait pengemudi ojek online.

"Nah, di dalam pandangan kami ke depan, kesejahteraan buruh itu meliputi kami sebut job security. Jadi harus ada kepastian kerja. Lapangan kerja harus terbentuk. Pertumbuhan ekonomi yang tadi pro growth harus diimbangi dengan pro poor dan pro job. Jadi kita harus ada kepastian untuk kerja," ujar Said Iqbal.

Dia menilai tantangan utama ketenagakerjaan saat ini adalah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. Karena itu, dia akan mendorong penguatan sektor industri untuk menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin di situ kami akan mengusulkan beberapa pandangan-pandangan, membuat analisis kebijakan untuk memastikan dihidupkannya kembali reindustrialisasi. Yaitu sektor formal. Kami ingin sektor formal para pekerja bisa kembali bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan dan di tempat-tempat kerja lain," ujarnya.

Selain kepastian kerja, dia juga akan mendorong penguatan kepastian pendapatan (income security) dan perlindungan jaminan sosial (socialsecurity) bagi pekerja melalui rekomendasi kebijakan kepada Presiden.

Di sisi regulasi, Said Iqbal menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan datang. Menurutnya, isu alih daya atau outsourcing menjadi salah satu poin yang perlu mendapat perhatian.

"Kami harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing, pekerja alih daya itu kalau bisa dihapus. Kalau lah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat," katanya.

Dia juga mengungkapkan telah mengusulkan revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 dan berencana berdiskusi dengan sejumlah menteri terkait isu ketenagakerjaan.

"Penasihat Presiden ini kan enggak bisa mengambil keputusan, bukan eksekutor. Tapi kami bisa meyakinkan kalau Menteri enggak bekerja ya kami lapor Presiden. Anda mau kerja apa saja jadi Menteri? Kalau enggak ya mundur saja," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan dirinya akan dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan pada Senin (8/6/2026) sore.

Said mengatakan pelantikan tersebut akan berlangsung di Istana Kepresidenan pada pukul 16.30 WIB.

"Iya, saya jam 16.30 WIB dilantik di Istana," ujar Said Iqbal saat dihubungi wartawan, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan informasi mengenai pelantikan itu diterimanya langsung dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu (7/6/2026) malam.

"Ditelepon semalam oleh Pak Seskab Teddy," katanya.

Menurut Said, dirinya akan mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri.

"Sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dengan kedudukan setingkat menteri sesuai Perpres Nomor 137 Tahun 2024," ujarnya.

Penunjukan Said Iqbal menambah daftar tokoh yang mengisi jabatan penasihat khusus presiden di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan tersebut merupakan bagian dari perangkat kepresidenan yang bertugas memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada presiden sesuai bidang penugasannya.

Sebagai salah satu tokoh serikat pekerja paling berpengaruh di Indonesia, Said Iqbal memiliki rekam jejak panjang dalam gerakan buruh. Pria kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968, itu menempuh pendidikan Diploma Teknik Mesin di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi Sarjana Teknik Mesin di Universitas Jayabaya dan meraih gelar Magister Ekonomi di Universitas Indonesia.

Said mulai aktif memimpin organisasi pekerja sejak 1992 saat bekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi. Kariernya di dunia serikat pekerja terus berkembang hingga mengantarkannya menjadi Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), serta Presiden Partai Buruh periode 2021–2026.

Selain aktif di tingkat nasional, Said juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di organisasi pekerja internasional, di antaranya ASEAN Trade Union Council (ATUC), International Trade Union Confederation (ITUC), hingga International Labour Organization (ILO).

Selama ini, dia dikenal vokal menyuarakan berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari upah minimum, jaminan sosial, perlindungan buruh, penghapusan outsourcing, hingga kebijakan hubungan industrial.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal peringatan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengintai lima sektor industri dalam tiga bulan ke depan.

Purbaya menegaskan akan mempelajari lebih lanjut isu tersebut, sembari mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat. Menurutnya, dinamika perusahaan yang tumbuh dan tumbang merupakan hal wajar dalam dunia usaha.

"Saya akan dorong lagi pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat, tapi kalau masalah perusahaan jatuh bangun akan selalu ada," katanya ketika ditemui di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

Ia menekankan pentingnya melihat kondisi secara seimbang, tidak hanya perusahaan yang turun, tetapi juga yang tumbuh.

Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan seharusnya mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya perusahaan baru.

"Lima (perusahaan) jatuh, ada yang bangkit enggak? Anda enggak lihat kan perusahaan yang baru? Berapa, tahu enggak jumlahnya berapa? Enggak kan? Kita harus lihat balance-nya," ujar Purbaya.

"Harusnya kalau pertumbuhan yang cepat kayak kemarin, itu harusnya ada penciptaan kerja baru dan banyak perusahaan baru yang timbul," jelasnya.

Walau begitu, ia menegaskan dalam kompetisi bisnis akan selalu ada perusahaan yang tidak bertahan. Pemerintah akan memastikan likuiditas tetap terjaga, stimulus cukup, serta iklim usaha terus diperbaiki.

Purbaya mencontohkan insentif untuk sektor otomotif pada Juni 2026, yang ditargetkan menyasar 200 ribu kendaraan listrik, terdiri dari 100 ribu motor listrik dan 100 ribu mobil listrik. Untuk sektor tekstil yang dinilai sulit tumbuh karena kerap dianggap sebagai sunset industry, pemerintah menambah dukungan pembiayaan.

"Tekstil enggak bisa tumbuh karena dianggap sunset industry itnudstri, (jadi) dia susah sekali dapet pinjaman utang," ujar Purbaya.

Purbaya telah menambahkan alokasi kredit untuk sektor furnitur hingga tekstil dari Rp200 miliar menjadi Rp2 triliun. Pelaku usaha bisa mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan bunga sekitar 6 persen.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

Kedua, industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak dan membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

Ketiga, industri elektronik. Said menyebut tekanan di industri plastik berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

Keempat, industri otomotif. Industri ini juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

Terakhir, industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut Said, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja, PHK," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan mulai mengintai sedikitnya lima sektor industri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut sinyal pengurangan tenaga kerja itu sudah mulai disampaikan sejumlah perusahaan kepada serikat buruh di level pabrik.

"Realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan," kata Said dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5), melansir detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan-perusahaan mulai mengajak buruh berdiskusi mengenai kemungkinan efisiensi tenaga kerja seiring tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor.

Sektor pertama yang disebut paling rawan terdampak adalah industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk benang, kain, hingga polyester. Menurut Said, industri ini menjadi yang paling cepat merasakan tekanan karena bergantung pada pasar ekspor dan bahan baku yang sensitif terhadap gejolak global.

"Terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," ujarnya.

Selain tekstil, ancaman PHK juga mulai membayangi industri plastik. Said menjelaskan mayoritas bahan baku plastik masih berasal dari impor seperti polimer dan petrokimia, sehingga pelemahan rupiah terhadap dolar AS langsung membuat ongkos produksi membengkak.

"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan," katanya.

Ia menilai perusahaan plastik kini berada dalam posisi sulit karena membeli bahan baku dengan dolar AS, tetapi menjual produk di pasar domestik dalam rupiah yang sedang melemah. Kondisi itu membuat harga jual plastik naik, sementara daya beli masyarakat justru turun.

"Nah kalau harga plastik naik sampai 50 persen, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pakai plastik, sekarang pakai daun. Nau, itu kan plastik turun, itu kan ancaman PHK di industri plastik," lanjutnya.

Tekanan di industri plastik itu, menurut Said, juga berpotensi merembet ke sektor elektronik. Pasalnya, banyak komponen elektronik masih menggunakan material plastik sebagai frame, casing, hingga komponen pendukung lain. Jika harga plastik terus naik dan produksi ditekan, maka industri elektronik disebut ikut berada dalam jalur efisiensi.

"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi enggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam tiga bulan kepada serikat pekerja, di elektronik pakai plastik frame-nya," ujar Said.

Sektor berikutnya yang ikut disebut terancam adalah otomotif. Ia mengatakan industri kendaraan juga sangat bergantung pada komponen berbahan plastik, mulai dari spakbor hingga berbagai bagian interior dan eksterior. Karena itu, kenaikan biaya bahan baku dikhawatirkan memicu penyesuaian produksi dan tenaga kerja.

"Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pakai plastik," katanya.

Selain empat sektor tersebut, Said menyebut industri semen juga mulai menghadapi tekanan berbeda, yakni kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah. Menurut dia, masuknya pabrik-pabrik baru justru memperketat persaingan saat konsumsi semen sedang lesu akibat perlambatan ekonomi.

"Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun, ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PJK," kata dia.

Said mengatakan hingga saat ini buruh belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait peringatan potensi PHK massal tersebut.

Menurut dia, belum ada pula forum pembahasan khusus antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengantisipasi ancaman gelombang pengurangan tenaga kerja dalam waktu dekat.

Peringatan KSPI ini muncul di tengah tekanan global yang kembali meningkat akibat konflik Timur Tengah, lonjakan harga energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Buruh menilai kondisi tersebut membuat banyak industri padat karya dan manufaktur kembali masuk fase bertahan, sehingga opsi efisiensi tenaga kerja mulai dibicarakan di internal perusahaan.

[Gambas:Youtube]

Kesejahteraan buruh di Indonesia masih jadi isu yang terus disorot. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja belum benar-benar berhenti, terlebih sejak pandemi covid-19 mengguncang perekonomian pada 2020.

Krisis datang bergelombang dan berganti bentuk, tetapi dampaknya hampir selalu sama: perusahaan menahan produksi, melakukan efisiensi, lalu buruh kembali menjadi pihak yang paling dulu merasakan pukulan.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 88.519 pekerja terkena PHK, naik dibanding 2024 yang tercatat 77.965 pekerja.

Memasuki 2026, serikat pekerja kembali memperingatkan ancaman gelombang PHK baru di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan biaya industri.

Dalam enam tahun terakhir, setidaknya ada empat momentum besar yang terus membuat posisi buruh berada dalam tekanan. Berikut daftarnya:

Gelombang tekanan pertama datang saat covid-19 meledak pada 2020. Pembatasan mobilitas membuat pusat perbelanjaan tutup, hotel kosong, restoran sepi, ekspor tersendat, dan pabrik mengurangi jam operasi. Dalam situasi itu, jutaan pekerja langsung terdampak.

Sebagian buruh dirumahkan tanpa kepastian, sebagian dipotong gajinya, dan banyak yang langsung kehilangan pekerjaan.

Perusahaan saat itu menghadapi penjualan yang anjlok sementara biaya operasional tetap berjalan, sehingga pengurangan tenaga kerja menjadi jalan tercepat untuk menahan kerugian.

Sejak pandemi itulah pola efisiensi lewat pemangkasan pekerja mulai menjadi respons yang berulang setiap kali ekonomi terguncang.

Belum sepenuhnya pulih dari pandemi, buruh kembali dihadapkan pada perubahan aturan ketenagakerjaan lewat Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Lewat aturan ini, perusahaan mendapat fleksibilitas lebih besar dalam mengatur hubungan kerja, mulai dari perluasan outsourcing, penyesuaian formula pengupahan, hingga mekanisme PHK yang dinilai lebih sederhana.

Dampaknya, status kerja makin banyak berbentuk kontrak pendek dan pekerja lebih mudah diganti ketika perusahaan ingin menekan biaya.

Artinya, ancaman PHK tidak selalu hadir dalam bentuk pemecatan massal sekaligus, tetapi melalui situasi kerja yang makin tidak pasti dan posisi tawar pekerja yang makin lemah saat industri mengalami tekanan.

Ketika dunia mulai pulih, perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 dan kembali memukul industri global. Konflik ini mendorong harga minyak, gas, pupuk, logam, gandum, hingga ongkos logistik internasional naik tajam.

Bagi industri Indonesia, terutama yang masih bergantung pada impor bahan baku, kenaikan itu membuat biaya produksi ikut melonjak. Pabrik tekstil, makanan, kimia, plastik, dan manufaktur harus menghadapi bahan baku mahal sementara daya beli masyarakat belum pulih penuh.

Dalam kondisi itu, banyak perusahaan memilih menahan ekspansi, mengurangi shift, tidak memperpanjang kontrak pekerja, dan membatasi perekrutan baru.

Pasar kerja masuk ke fase rapuh karena industri lebih fokus bertahan daripada menambah tenaga kerja.

Tekanan terbaru datang dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran pada 2026. Konflik ini kembali memanaskan harga minyak dunia, menekan rupiah, dan membuat ongkos impor bahan baku industri membengkak.

Sektor padat karya menjadi yang paling cepat merasakan imbas karena biaya energi dan bahan baku adalah komponen penting produksi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sedikitnya 10 perusahaan mulai memberi sinyal efisiensi dengan sekitar 9.000 buruh berada dalam posisi terancam PHK, terutama di industri tekstil, garmen, plastik, petrokimia, dan otomotif.

Polanya masih sama, ketika ongkos produksi naik dan pasar sedang tidak pasti, biaya tenaga kerja menjadi salah satu pos pertama yang ditekan, baik lewat pengurangan lembur, pemangkasan jam kerja, kontrak yang tidak diperpanjang, hingga PHK langsung.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mendorong pemerintah untuk bersikap tegas melawan modus pengusaha merumahkan karyawan. Hal ini merespons kasus dirumahkannya puluhan buruh pabrik Mie Sedaap jelang hari raya Lebaran.

KSPI dan Partai Buruh menilai kasus buruh pabrik Mie Sedaap sebagai puncak gunung es dari persoalan serius terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan praktik "dirumahkan" tanpa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan modus baru untuk menghindari kewajiban pembayaran THR.

"Perusahaan memang tidak melakukan PHK. Itu benar. Tapi buruh dirumahkan, tidak dibayar gajinya menjelang Lebaran, dan tidak dibayarkan THR. Ini modus," tegas Said dalam keterangan resmi, Selasa (24/2).

Menurut laporan yang masuk ke Posko Orange Partai Buruh di Gresik, sedikitnya 20 buruh Mie Sedap mengadu karena belum dipanggil kembali bekerja, padahal kontrak mereka masih berlaku. Status mereka bukan di-PHK, melainkan dirumahkan.

"Kalimatnya harus hati-hati. Bukan PHK. Dirumahkan. Kontrak masih ada, tapi gaji tidak dibayar dan THR dihindari," ujarnya.

KSPI juga menerima laporan adanya pemutusan kontrak secara sepihak melalui pesan WhatsApp terhadap pekerja kontrak dan outsourcing di sejumlah perusahaan padat karya. Cara ini dinilai sebagai upaya menghindari pertemuan langsung dengan buruh dan menghindari kewajiban THR.

Berkaca dari kondisi tersebut, Said mendesak pemerintah dan DPR RI agar pembayaran THR dilakukan paling lambat H-21 sebelum Lebaran, bukan H-14 atau H-7 seperti selama ini. Menurutnya, pembayaran lebih awal akan mempersempit ruang manipulasi.

"THR harus dibayar tiga minggu sebelum Lebaran. Dan upah satu bulan sebelum Lebaran juga wajib dibayar penuh. Jangan beri celah bagi pengusaha untuk memainkan status buruh," kata Said.

Ia juga menilai sanksi administratif tidak lagi cukup. KSPI dan Partai Buruh mengusulkan agar pelanggaran pembayaran THR dikategorikan sebagai dugaan penggelapan hak buruh sehingga dapat dikenakan sanksi pidana ringan (tipiring) untuk memberikan efek jera.

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh mendesak agar THR dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21).

"Percuma buruh menerima THR kalau langsung dipotong pajak. Apalagi THR sering digabung dengan gaji bulanan, sehingga terkena pajak progresif. Ini memberatkan," ujar Said.

Ia menjelaskan bahwa di banyak kota industri dengan upah minimum di atas Rp5 juta, penggabungan gaji dan THR membuat penghasilan tampak melonjak sehingga terkena potongan pajak lebih besar.

Sebagai solusi jangka panjang, KSPI dan Partai Buruh telah memasukkan pengaturan THR dalam Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan versi mereka yang telah diserahkan ke DPR, termasuk pengenaan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak membayar THR.

Di sisi lain, Human Resources and General Affairs Karunia Alam Segar (produsen Mie Sedaap) Peter Sindaru membantah PHK massal 400 karyawan saat Ramadan tersebut dalam rangka menghindari kewajiban pembayaran THR Lebaran.

Peter menegaskan langkah PHK bukan diambil karena momen tertentu, tetapi kebijakan pemangkasan itu dilakukan karena dinamika permintaan pasar dan kebutuhan produksi.

"Sebagai industri manufaktur padat karya, operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar. Penyesuaian kapasitas produksi merupakan hal yang lazim dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha secara berkelanjutan," ujar Peter dikutip CNBC Indonesia, Senin (23/2).

IDXChannel - Ratusan buruh menggelar aksi penolakan atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mereka menilai UMP DKI Jakarta 2026 tidak memberikan keberpihakan kepada buruh.

Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Winarso menjelaskan, buruh sedianya telah memberikan rekomendasi UMP DKI Jakarta 2026 menggunakan perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Nyatanya, UMP DKI Jakarta 2026 hanya ditetapkan Rp5,729 juta, jauh di bawah KHL.

"KHL adalah angka yang harus disepakati antara buruh, pengusaha, dan pemerintah bahwa mekanisme perhitungan UMP harus didahului dengan survei pasar, dengan KHL," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Oleh karenanya, kata Winarso, aksi ini dilakukan untuk menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevisi UMP DKI 2026 harus memperhitungkan KHL. Sebab, apabila UMP DKI 2026 dihitung berdasarkan KHL, maka angkanya harus menjadi Rp5,8 juta.

"Angka itulah yang kita majukan, oleh karena itu kita aksi supaya didengarkan oleh Pak Pramono, Pak Presiden bahwa buruh menuntut tidak lebih dan tidak kurang dari kebutuhan hidup layak," kata dia.

Winarso pun berharap aksi yang dilakukan buruh ini bisa langsung didengarkan pemerintah. Bahkan, dia juga berharap aksi ini langsung ditindaklanjuti untuk mengubah UMP DKI Jakarta 2026.

"Kita berharap aksi hari ini didengarkan dan ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah supaya argumen kita bisa dipertimbangkan," ujar dia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Aliansi buruh DKI Jakarta akan menggelar aksi demonstrasi yang berpusat di kawasan silang Monas dekat Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (29/12/2025).

Demo tersebut dilakukan lantaran kaum buruh tidak puas dengan keputusan Pemprov DKI Jakarta yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,73 juta atau naik 6,17% dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy).

Mereka meminta kenaikan UMP minimal sama dengan tahun lalu yaitu 6,5%. Buruh berharap bahwa UMP DKI Jakarta pada 2026 sebesar Rp5,89 juta.

Sebanyak 20.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) ASPEK Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025, yang akan dipusatkan di dua titik, yakni Istana Negara, (Jakarta) dan Gedung Sate, Bandung (Jawa Barat).

Aksi digelar sebagai tindak lanjut atas penetapan besaran UMP dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

Polisi menerjunkan 1.392 personel terkait dengan aksi sejumlah elemen buruh di Silang Monas, Jakarta Pusat hari ini, Senin (29/12/2025).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu merupakan gabungan dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polsek jajaran.

"1.392 personel gabungan [Polda, Polres, Polsek jajaran] untuk pelayanan unjuk rasa wilayah Jakpus," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Senin (29/12/2025).

Dia menambahkan salah satu elemen buruh yang menggelar aksi aksi adalah kelompok Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) Jakarta. Tak hanya itu, kelompok massa lainnya juga akan melakukan aksi terkait perkara sidang penghasutan yang digelar PN Jakarta Pusat.

Dalam hal ini, Susatyo menekankan bahwa pengamanan bakal dilakukan secara persuasif. Dia juga mengimbau agar pendemo tidak melakukan provokasi hingga merusak fasilitas umum.

“Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas. Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional tergantung aktivitas arus lalu lintas di lokasi.

“Mari kita jaga suasana tetap kondusif agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Angka tersebut naik Rp 333.115 atau sekitar 6,17 persen dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

Penetapan UMP Jakarta 2026 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah melalui serangkaian rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah.

“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat menetapkan formula penghitungan upah minimum dengan sejumlah variabel, salah satunya nilai alfa.

Menurut Pramono, PP tersebut mengatur nilai alfa dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Dewan Pengupahan DKI Jakarta kemudian menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,75 sebagai dasar perhitungan UMP 2026.

“Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP dibutuhkan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75,” kata Pramono.

Ia menegaskan, penggunaan nilai alfa 0,75 membuat kenaikan UMP Jakarta 2026 berada di atas laju inflasi Jakarta serta tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Buruh Nilai UMP Jakarta 2026 Belum Layak

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai UMP Jakarta 2026 tidak sebanding dengan kebutuhan hidup buruh di ibu kota.

“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Iqbal menyebut, UMP Jakarta 2026 masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 5,89 juta per bulan. Dengan UMP sebesar Rp 5,73 juta, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.

“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti UMP Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup Jakarta yang lebih tinggi.

“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” kata Iqbal.

Selain itu, KSPI mengkritisi kebijakan pemberian insentif transportasi, air bersih, dan BPJS yang disebut pemerintah. Menurut Iqbal, insentif tersebut bukan bagian dari upah dan tidak diterima langsung oleh buruh, serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada APBD.

“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi,” tegasnya.

Iqbal juga mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan biaya hidup satu keluarga kecil di Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara UMP 100 persen KHL baru sebesar Rp 5,89 juta.

“Bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,” tambahnya.

KSPI Siap Tempuh Jalur Hukum dan Aksi

Atas penetapan UMP Jakarta 2026 tersebut, KSPI menyatakan akan menempuh dua jalur perlawanan. Secara hukum, KSPI berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara.

Secara gerakan, KSPI bersama aliansi buruh juga akan menggelar aksi massa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025 atau minggu pertama Januari 2026.

“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” tutur Said Iqbal.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp 5,72 Juta

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5.729.876, Berlaku Mulai Januari

Sebagian lagi telah tayang di Kontan.co.id dengan judulUMP Jakarta Tahun 2026 Dipatok Rp 5,73 Juta, KSPI: Kami Menolak

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 per bulan. Angka tersebut naik Rp 333.115 atau sekitar 6,17 persen dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

Penetapan UMP Jakarta 2026 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setelah melalui serangkaian rapat Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur buruh, pengusaha, dan pemerintah daerah.

“Hari ini kami mengumumkan besaran UMP setelah rapat beberapa kali antara buruh, pengusaha, dan pemerintah. DKI Jakarta telah disepakati untuk kenaikan upah UMP tahun 2026 sebesar Rp 5.729.876,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pramono menjelaskan, penetapan UMP Jakarta 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat menetapkan formula penghitungan upah minimum dengan sejumlah variabel, salah satunya nilai alfa.

Menurut Pramono, PP tersebut mengatur nilai alfa dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Dewan Pengupahan DKI Jakarta kemudian menyepakati penggunaan nilai alfa sebesar 0,75 sebagai dasar perhitungan UMP 2026.

“Dalam PP diatur alfanya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dalam rapat Dewan Pengupahan untuk pembahasan hal yang berkaitan dengan UMP dibutuhkan penetapan UMP 2026 ini berdasarkan alfanya 0,75,” kata Pramono.

Ia menegaskan, penggunaan nilai alfa 0,75 membuat kenaikan UMP Jakarta 2026 berada di atas laju inflasi Jakarta serta tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

Buruh Nilai UMP Jakarta 2026 Belum Layak

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai UMP Jakarta 2026 tidak sebanding dengan kebutuhan hidup buruh di ibu kota.

“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” tegas Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis (25/12/2025).

Iqbal menyebut, UMP Jakarta 2026 masih berada di bawah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi Kementerian Ketenagakerjaan yang mencapai Rp 5,89 juta per bulan. Dengan UMP sebesar Rp 5,73 juta, terdapat selisih sekitar Rp 160.000.

“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti UMP Jakarta yang lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi dan Karawang yang telah mencapai sekitar Rp 5,95 juta. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sebanding dengan biaya hidup Jakarta yang lebih tinggi.

“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?” kata Iqbal.

Selain itu, KSPI mengkritisi kebijakan pemberian insentif transportasi, air bersih, dan BPJS yang disebut pemerintah. Menurut Iqbal, insentif tersebut bukan bagian dari upah dan tidak diterima langsung oleh buruh, serta memiliki kuota terbatas karena bergantung pada APBD.

“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu. Jadi itu bukan solusi,” tegasnya.

Iqbal juga mengungkapkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan biaya hidup satu keluarga kecil di Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan. Sementara UMP 100 persen KHL baru sebesar Rp 5,89 juta.

“Bahkan sepertiga dari kebutuhan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,” tambahnya.

KSPI Siap Tempuh Jalur Hukum dan Aksi

Atas penetapan UMP Jakarta 2026 tersebut, KSPI menyatakan akan menempuh dua jalur perlawanan. Secara hukum, KSPI berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena penetapan UMP merupakan keputusan administrasi negara.

Secara gerakan, KSPI bersama aliansi buruh juga akan menggelar aksi massa besar-besaran di Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta yang diperkirakan berlangsung pada akhir Desember 2025 atau minggu pertama Januari 2026.

“Upah murah hanya akan memperdalam krisis daya beli dan mengganggu stabilitas sosial. Buruh tidak akan diam,” tutur Said Iqbal.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul:

UMP Jakarta 2026 Naik 6,17 Persen Jadi Rp 5,72 Juta

UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5.729.876, Berlaku Mulai Januari

Sebagian lagi telah tayang di Kontan.co.id dengan judulUMP Jakarta Tahun 2026 Dipatok Rp 5,73 Juta, KSPI: Kami Menolak