Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan kewajiban distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat sebesar minimal 35 persen melalui Perum Bulog dan/atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan terbukti efektif menjaga harga minyak goreng di pasar.

Melalui keterangan di Jakarta, Kamis, Budi menjelaskan minyak goreng yang disalurkan tersebut, salah satunya dalam bentuk Minyakita. Per 10 April 2026, realisasi distribusi bahkan mencapai sekitar 49,45 persen.

Realisasi ini telah melampaui ketentuan minimum sebesar 35 persen yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat yang ditetapkan pada 9 Desember 2025.

"Kebijakan DMO minimal 35 persen melalui BUMN Pangan terbukti efektif menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar. Bahkan realisasinya yang sudah melebihi 49 persen menunjukkan mekanisme distribusi berjalan dengan baik," ujar Budi.

Per 10 April 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat sebesar Rp15.961 per liter, turun 5,45 persen dibandingkan 24 Desember 2025 yang mencapai Rp16.881 per liter sebelum kebijakan berlaku.

Dampak positif tersebut semakin menunjukkan penerapan kebijakan kewajiban pendistribusian DMO melalui Perum Bulog dan BUMN Pangan menjadi instrumen penting untuk memastikan ketersediaan pasokan lebih merata menjangkau pasar rakyat.

Ketentuan 35 persen merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Artinya, realisasi DMO, yang bergantung pada volume ekspor produk turunan kelapa sawit, dapat melampaui batas minimal seperti yang terjadi sekarang.

Pemerintah tetap bersinergi untuk membuka ruang bagi peningkatan distribusi DMO sepanjang didukung kesiapan pasokan.

"Ketentuan DMO sebesar 35 persen melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan," katanya.

Pemerintah memperkuat kebijakan DMO dan Domestic Price Obligation (DPO) sebagai respons atas gejolak harga dan pasokan minyak goreng dalam beberapa tahun terakhir.

Melalui skema ini, produsen dan/atau eksportir bersama-sama memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan memastikan distribusi terkontrol dan tepat sasaran.

Sejak 2022 sampai sekarang penyaluran DMO menggunakan merek Minyakita yang merupakan merek terdaftar milik pemerintah dan bisa digunakan oleh pelaku usaha.

Budi menegaskan Minyakita bukan merupakan indikator tunggal terhadap harga dan pasokan minyak goreng. Selain itu, ketersediaan Minyakita juga tergantung pada DMO.

"Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi," ujarnya.

Selain itu, ketersediaan pasokan Minyakita tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, makanya pasokan DMO juga tidak banyak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan mengatakan secara umum kondisi stok di tingkat pengecer dan pasar pantauan dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Bahkan, sebanyak 15 provinsi telah mencatatkan harga sesuai HET Rp15.700 per liter.

Namun demikian, pemerintah masih mencermati adanya disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia Timur dengan harga lebih dari 10 persen di atas HET.

"Untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar, Kemendag mendorong pelaku usaha memaksimalkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand sebagai alternatif tambahan bagi masyarakat," imbuh Iqbal.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyatakan akan melakukan operasi pasar secara dini untuk mencegah lonjakan harga minyak goreng rakyat Minyakita di tengah meningkatnya permintaan dan potensi gangguan pasokan di sejumlah wilayah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan langkah intervensi tersebut menjadi strategi preventif agar harga tidak terlanjur naik tinggi di pasar.

“Kalau begitu ada setiap indikasi kenaikan harga ataupun kelangkaan minyak, saya sudah instruksikan ke seluruh para pinwil [pimpinan wilayah] dan pinca [pimpinan cabang] se-Indonesia untuk melakukan operasi pasar. Jangan sampai harga sudah terlalu tinggi nanti kita baru operasi pasar, nanti susah menurunkannya. Jadi lebih bagus sedini mungkin apabila ada kenaikan harus kita ambil langkah-langkah preventif yaitu dengan operasi pasar,” kata Rizal seusai melakukan monitoring ketersediaan pangan di Pasar Grogol, Jakarta Barat, Selasa (14/4/2026).

Di sisi distribusi, Bulog juga menggandeng pemerintah daerah untuk mengatasi disparitas harga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) akibat tingginya biaya logistik.

“Kami bersinergi dengan pemerintah daerah untuk diberikan dukungan anggaran operasional untuk transportasi. Kan mereka ada dukungan anggaran khusus di daerah 3T tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Bulog telah memetakan wilayah dengan harga di atas HET, terutama di kawasan Indonesia Timur, dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna menekan biaya distribusi.

Lebih lanjut, Rizal juga menegaskan pedagang wajib menjual Minyakita sesuai HET, yakni Rp15.700 per liter atau Rp31.400 untuk kemasan dua liter, serta menyediakan uang kembalian secara tepat.

“Kami sudah imbau dan informasikan kepada para pengecer, khususnya pengecer Minyakita dan beras SPHP, produk-produk Bulog harus menyiapkan uang kembalian. Uang kembalian, uang receh maksudnya, karena kan harga Minyakita kan Rp15.700 [per liter],” tegasnya.

Dia juga melarang praktik penggantian kembalian dengan barang lain seperti permen, serta mendorong penggunaan pembayaran digital melalui QRIS untuk meningkatkan transparansi transaksi.

Selain operasi pasar, Bulog juga mengajukan penambahan kuota Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita dari 35% menjadi 65% untuk memperkuat pasokan nasional. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan saat ini masih menunggu tindak lanjut.

Rizal menjelaskan tambahan kuota tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di pasar tradisional, pasar Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), serta program bantuan pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut, 75 persen produsen minyak goreng (Migor) telah menyalurkan 35 persen Domestic Market Obligation (DMO) melalui perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kewajiban penyaluran itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 yang mulai diimplementasikan pada awal tahun 2026.

“Kami laporkan juga, kurang lebih 75 persen produsen ini juga sudah memenuhi _threshold_ ketentuan minimal 35 persen ini,” kata Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra dalam rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/3/2026).

“Kami harapkan sisa dari 25 persen produsen ini juga akan mengikuti secara cepat di bulan Maret ini,” tambahnya.

Menurut Nawandaru, saat ini realisasi penyaluran DMO MinyaKita melalui BUMN sudah mencapai 42 persen.

Adapun Permendag Nomor 43 Tahun 2025 mewajibkan setiap produsen wajib menyalurkan minimal 35 persen dari kewajiban DMO melalui BUMN pangan.

“Jadi artinya sudah di atas target yaitu adalah minimal 35 persen,” tutur Nawandaru.

Kemendag mengakui, distribusi MinyaKita melalui BUMN pada Januari dan Februari belum begitu lancar karena perusahaan negara masih perlu beradaptasi.

Meski demikian, pihaknya berharap, distribusi itu dalam waktu kedepan bisa berjalan lancar dengan bantuan Surat Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Bapanas) yang meminta produsen meningkatkan pasokan ke BUMN.

“Ini juga memicu atensi dari seluruh produsen untuk meningkatkan pendistribusian DMO-nya kepada BUMN,” kata Nawandaru.

Nawandaru mengakui, PT Perum Bulog sebagai distributor pangan mengalami kendala saat menyalurkan MinyaKita.

Tidak sedikit pedagang di pasar yang menjadi sasaran distribusi oleh Bulog belum mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Sementara, Permendag Nomor 43 Tahun 2025 mewajibkan pedagang yang menerima distribusi MinyaKita dari BUMN mengantongi NIB.

“Di beberapa wilayah Kanwil-Kanwil, Pinwil-Pinwil (Pimpinan Wilayah) Perum Bulog juga kesulitan dalam menyalurkan MinyaKita ke pasar-pasar, utamanya ke pedagang pengecer,” tuturnya.

Untuk mengatasi ini, Kemendag telah menerbitkan surat edaran kepada dinas terkait dan pimpinan Bulog di wilayah untuk membantu mengurus administrasi NIB para pedagang pasar.

Menurutnya, pemerintah telah memudahkan pengurusan NIB bagi usaha kecil dan mikro.

“Ini hanya masalah ketidaktahuan saja dan kami harapkan dari Perum Bulog juga tidak selalu mengangkat bahwa persoalan terkait NIB ini seakan-akan mengganggu seluruh distribusi,” kata Nawandaru.

REPUBLIKA.CO.ID,Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan realisasi kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) untuk Minyakita kepada BUMN pangan telah mencapai 42 persen sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025.

Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Senin (16/3/2026), Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan capaian tersebut telah melampaui batas minimal yang ditetapkan sebesar 35 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen produsen minyak goreng dalam memenuhi kewajiban pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya bagi BUMN yang menjalankan program pangan pemerintah.

"Untuk realisasi DMO kepada D1, utamanya BUMN ini, sudah tercatat sejak berlakunya Permendag 43 ini sebesar 42 persen. Jadi artinya sudah di atas target yaitu minimal 35 persen," kata Nawandaru.

Ia menjelaskan pada Januari hingga Februari sempat terjadi tekanan pada realisasi distribusi karena produsen dan BUMN masih berada dalam masa transisi untuk menyesuaikan pola kerja sama business to business (B2B).

Meski demikian, dukungan dari pemerintah melalui penetapan alokasi kepada produsen minyak goreng dinilai membantu meningkatkan pasokan kepada BUMN pangan.

Dukungan tersebut antara lain melalui surat dari Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional yang mendorong produsen menambah distribusi pasokan untuk mendukung program bantuan pangan.

Kemendag juga mencatat sekitar 75 persen produsen minyak goreng telah memenuhi ambang batas minimal kewajiban DMO sebesar 35 persen. Sementara itu, sekitar 25 persen produsen lainnya diharapkan segera menyusul memenuhi ketentuan tersebut pada Maret 2026.

Nawandaru menyampaikan kelancaran distribusi Minyakita juga memerlukan peran aktif produsen dan BUMN melalui pendekatan kerja sama secara langsung antar pelaku usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perum Bulog bakal menjalankan penugasan penyaluran minyak goreng melalui skema domestic market obligation (DMO) sebesar 35 persen pada awal 2026. Penugasan ini dijalankan Bulog bersama ID FOOD dan Agrinas Palma sesuai Peraturan Menteri Perdagangan yang baru diterbitkan.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, penugasan DMO minyak goreng menempatkan Bulog sebagai penyalur utama yang langsung ke pengecer. Skema ini dirancang untuk memangkas rantai distribusi dan menekan harga minyak goreng di tingkat konsumen.

“Bulog bersama ID FOOD dan Agrinas Palma diberi porsi 35 persen dari DMO, sekitar 790.000 kiloliter, untuk disalurkan langsung ke para pengecer,” kata Rizal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (2/1/2026).

Penyaluran langsung ke pengecer dilakukan tanpa melewati jalur distribusi pertama dan kedua. Langkah ini diharapkan membuat harga minyak goreng lebih stabil dan terjangkau sekaligus menjaga kualitas produk di tingkat masyarakat.

Rizal menekankan, kebijakan DMO minyak goreng tidak terlepas dari posisi Indonesia sebagai eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Setiap produsen wajib memenuhi kewajiban DMO sebelum melakukan ekspor.

“Sebelum ekspor, produsen wajib menyisakan 35 persen untuk kebutuhan dalam negeri. Itu disalurkan melalui mekanisme DMO agar tidak terjadi kelangkaan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan sentra kelapa sawit di wilayah terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak mengganggu produksi minyak goreng dalam negeri.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan produksi minyak kelapa sawit dalam negeri lebih besar dibandingkan jumlah konsumsi, termasuk kebutuhan ekspor.

“Saya kira kalau hitungan kami tidak ya [banjir di sentra sawit tidak berpengaruh terhadap produksi minyak goreng], karena produksinya besar ya, jadi yang diekspor lebih besar daripada yang dikonsumsi,” kata Sudaryono saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Dia menjelaskan untuk mengekspor kelapa sawit, terlebih dahulu importir harus memenuhi kewajiban dan membanjiri pasar dalam negeri.

Untuk itu, menurutnya, banjir di sentra sawit tidak akan mengganggu ketersediaan minyak goreng di Indonesia karena produksi besar dan ada aturan DMO(Domestic Market Obligation)yang menjaga pasokan domestik.

“Kan ada proses DMO, kemudian kewajiban harus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Saya kirano worryya, kita ituworrykalau barangnya nggak ada,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau adalah empat provinsi yang kaya sumber daya alam. Bukan hanya tambang, kawasan perkebunan, terutama sawit, menghampar luas mulai menggantikan hutan-hutan primer yang ditumbuhi oleh kayu-kayu raksasa.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan, Riau dan Sumatra Utara masuk dalam 5 provinsi yang memiliki luas perkebunan sawit terluas di Indonesia. Riau menempati peringkat pertama dengan cakupan luas areal perkebunan sawit sebesar 3,37 juta hektare. Jumlah itu setara dengan 37,8% dari luas provinsi Riau yang mencapai 8,91 juta hektare.

Jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan sawit di Provinsi Riau mencapai 3,4 juta hektare atau setara 38% dari luas provinsi Riau. Sumatra Utara sebanyak 1,57 juta hektare atau mencapai 21,5% dari luas provinsi sebesar 7,29 juta hektare.

BPS Sumatra Utara mencatat Tapanuli Tengah alias Tapteng menjadi kabupaten yang mengalami pertumbuhan lahan sawit secara eksponensial. Wilayah ini adalah salah satu kabupaten yang mengalami imbas paling parah akibat bencana banjir yang terjadi pekan lalu.

Pertumbuhan perkebunan sawit di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2021–2024 bahkan mencapai 369,2%. Pada 2021, luas areal yang ditanami sawit hanya di kisaran 3.640 hektare. Sementara itu, pada 2024, luas perkebunan sawit telah menembus sekitar angka 17.080 hektare.

Di sisi lain, Aceh dan Sumatra Barat kendati tidak memiliki lahan sawit seluas Riau dan Sumatra Utara, luas perkebunan sawit masing-masing mencapai 440.080 hektare dan 448.820 hektare. Jumlah itu setara dengan 7,75% dan 10,6% total luas wilayah Aceh dan Sumbar.