MATARAM - Anggota DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Barat Mirah Midadan Fahmid mengapresiasi langkah Perum Bulog Kantor Wilayah NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB yang terus memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat. Dia menilai bertambahnya jumlah Penerima Bantuan Pangan (PBP), khususnya di Kabupaten Lombok Barat yang mengalami peningkatan hingga 58 persen, menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Hingga pertengahan Juni 2026, Bulog Kanwil NTB tercatat telah menyalurkan 15.390 ton beras kepada masyarakat yang membutuhkan di seluruh wilayah NTB, dengan realisasi penyaluran mencapai 89 persen dari total target. Pada alokasi bantuan pangan Februari–Maret 2026, jumlah PBP juga meningkat hingga 64 persen dibandingkan periode sebelumnya, sementara Kabupaten Lombok Barat menjadi salah satu daerah dengan peningkatan tertinggi, yakni 58 persen.

Mirah berpendapat bahwa program bantuan pangan merupakan instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan. Maka itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya volume beras dan minyak goreng yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

"Saya mengapresiasi kerja keras Bulog NTB dan Pemerintah Daerah yang telah menyalurkan bantuan pangan secara masif. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Namun, penambahan jumlah penerima bantuan harus dibarengi dengan validitas data yang semakin baik agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun potensi exclusion error, yakni masyarakat yang sebenarnya berhak tetapi justru tidak masuk dalam daftar penerima," kata Mirah, Rabu (1/7/2026).

Senator asal NTB tersebut menilai bahwa pembaruan data penerima bantuan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat kewilayahan, hingga tokoh masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis sehingga basis data penerima bantuan harus mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.

BPS mencatat, pada September 2025 masih terdapat 637,18 ribu penduduk miskin di NTB atau setara 11,38 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan bahwa penguatan data penerima bantuan menjadi penting agar intervensi pangan dapat menjangkau kelompok rentan secara lebih tepat.

Mirah juga mengapresiasi komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang disalurkan kepada masyarakat. Ia menilai kualitas pangan merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi.

"Ketika negara memberikan bantuan, masyarakat juga berhak memperoleh kualitas terbaik. Karena itu saya mendukung komitmen Bulog yang tidak hanya mengejar target distribusi, tetapi juga memastikan mutu pangan tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat," ujarnya.

Kendati demikian, Mirah mengingatkan bahwa bantuan pangan sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah perlu menjadikan program ini sebagai pintu masuk untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, dukungan terhadap petani lokal, penguatan UMKM pangan, serta pemberian akses permodalan bagi keluarga kurang mampu.

"Program bantuan pangan harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Jangan sampai warga hanya bergantung pada bantuan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah mampu menghadirkan program pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri," tegasnya.

Sebagai anggota DPD RI yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah, Mirah memastikan akan terus mengawal implementasi program bantuan pangan di NTB agar berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Saya berharap sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Ketahanan pangan bukan hanya tentang tersedianya stok beras, tetapi juga tentang memastikan setiap keluarga di NTB memiliki akses terhadap pangan yang cukup, berkualitas, dan berkelanjutan. Inilah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Surabaya (ANTARA) - PT Jamkrida Jawa Timur menjelaskan alasan pengajuan tambahan penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp100 miliar yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Timur Untung Heri Sukariyanto mengatakan tambahan modal tersebut akan memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus meningkatkan kemampuan Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit kepada UMKM di Jawa Timur.

“Tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ini akan menambah kapasitas penjaminan kredit di Jamkrida Jatim,” kata Untung dalam diskusi publik bertema Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida Jawa Timur di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan sebelumnya Jamkrida Jatim mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar. Namun, dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim, nilai yang disepakati menjadi Rp100 miliar.

Menurut dia, tambahan modal diperlukan karena kapasitas penjaminan Jamkrida saat ini sudah mendekati batas maksimal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untung menyebutkan, dengan modal yang ada saat ini, Jamkrida Jatim memiliki kemampuan penjaminan kredit hingga sekitar Rp9 triliun. Sementara realisasi penjaminan telah mencapai sekitar Rp8,2 triliun.

“Artinya operasional masih berjalan, tetapi ruang untuk ekspansi sudah semakin terbatas sehingga membutuhkan tambahan penyertaan modal,” katanya.

Untung menjelaskan, tambahan penyertaan modal Rp100 miliar tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas penjaminan hingga sekitar Rp4 triliun dengan mengacu pada ketentuan rasio penjaminan yang berlaku.

Dampaknya, kata dia, akan langsung dirasakan oleh sektor UMKM. Saat ini rata-rata kredit UMKM yang dijamin Jamkrida Jatim berada di kisaran Rp37,5 juta per pelaku usaha.

“Dengan tambahan modal Rp100 miliar, diperkirakan Jamkrida dapat memperluas jangkauan penjaminan kepada sekitar 106 ribu UMKM,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan penyertaan modal dasar PT Jamkrida Jatim sebesar Rp600 miliar, dan saat ini terpenuhi Rp180 miliar hingga muncul usulan penambahan penyertaan modal Rp100miliar.

Penambahan penyertaan modal Jamkrida Jatim menjadi bagian dari upaya penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja

Tanjungpinang (ANTARA) - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang beroperasi sejak tahun 2018 hingga triwulan I 2026 telah menyerap 5.000 tenaga kerja yang didominasi warga lokal.

"KEK Galang Batang menjadi penggerak ekonomi daerah dan nasional, salah satunya melalui penyerapan tenaga kerja," kata Kepala Administrator KEK Galang Batang Vita Budhi Sulistyo di Bintan, Selasa.

KEK Galang Batang ditargetkan mampu menyerap hingga 20 ribu tenaga kerja selama beberapa tahun ke depan, seiring adanya perluasan investasi di kawasan industri pengolahan alumina tersebut.

Kehadiran kawasan ekonomi khusus ini juga berperan penting menurunkan angka pengangguran di Bintan secara signifikan, yaitu dari 8,21 persen pada 2021, menjadi 4,53 persen pada 2024.

Selain itu, kata Budhi, KEK Galang Batang terus menunjukkan pertumbuhan investasi signifikan sepanjang tahun 2025, yang mencapai sekitar Rp15,6 triliun. Kawasan ini menjadi penyumbang investasi terbesar di wilayah Bintan.

Sementara pada triwulan I 2026, sambungnya, realisasi investasi di kawasan tersebut kembali bertambah sekitar Rp4,08 triliun.

"Dari total realisasi investasi Bintan triwulan I 2026 sebesar Rp5,8 triliun, sekitar 71 persen berasal dari kontribusi KEK Galang Batang," ujar dia.

Menurut Budhi saat ini terdapat 26 perusahaan yang beroperasi di KEK Galang Batang. Mayoritas merupakan perusahaan dengan skema Penanaman Modal Asing (PMA) yang didominasi investor asal Tiongkok, dengan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) sebagai perusahaan penggerak utama.

Ia menjelaskan PT BAI tengah fokus membangun dan menyelesaikan Smelter Grade Alumina (SGA) tahap II, yang ditargetkan meningkatkan kapasitas produksi hingga sekitar 4 juta ton per tahun.

Selain proyek SGA, lanjutnya, sejumlah investasi baru pun tengah dipersiapkan, antara lain pembangunan industri kaustik soda, fasilitas smelter, serta pembangkit listrik untuk mendukung kawasan industri.

"PT BAI masih berfokus pada proses pemurnian bauksit menjadi SGA, sedangkan pembangunan fasilitas smelter akan dilakukan pada tahap berikutnya, menggunakan bahan baku bauksit yang dipasok dari Kalimantan Barat," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri Hasfarizal Handra menyebutkan KEK Galang Batang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya, karena sebagian pasokan kebutuhan logistik karyawan perusahaan itu dipasok dari UMKM lokal.

Ia mengutarakan KEK Galang Batang termasuk dalam 14 KEK yang ada di Kepri, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai kawasan ekonomi khusus terbanyak di Indonesia. Beberapa contoh KEK lainnya di Kepri, yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa Digital Park di Kota Batam.

​Keberadaan KEK di Kepri mempermudah para pelaku usaha dalam berinvestasi, karena menawarkan efisiensi birokrasi yang efektif dan efisien. Pelaku usaha dapat menyelesaikan seluruh proses administrasi dan perizinan usaha secara langsung melalui administrator KEK yang dibentuk oleh Dewan Nasional KEK.

​"Administrator KEK siap memfasilitasi pelaku usaha atau investor, misalnya terkait perizinan, tanpa perlu repot-repot mengurus ke dinas terkait atau pemerintah pusat," kata Hasfarizal.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, RIAU - Dalam upaya nyata mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan dan memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Kementerian Perindustrian kembali memperkuat sinergi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Kolaborasi strategis yang telah memasuki tahun ke-11 ini diwujudkan melalui pembukaan Workshop Berbasis Kompetensi Pembuatan Malam Sawit dan Workshop Berbasis Kompetensi Kerajinan Anyaman Lidi Sawit yang berlangsung selama empat hari, mulai 30 Juni hingga 3 Juli 2026 di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amin, Provinsi Riau.

Pemilihan lokasi di Ponpes Al-Amin Riau yang juga merupakan salah satu lembaga binaan aktif BPDP menjadi simbol integrasi pemberdayaan ekonomi umat berbasis potensi lokal. Kegiatan ini diikuti oleh 40 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari berbagai daerah di Provinsi Riau. Acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh Kepala BBSPJIKB Kementerian Perindustrian, Kepala Bidang Perindustrian - Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai, BSPJI Kementerian Perindustrian Pekanbaru, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BPDP, serta Narasumber dari UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

Dukungan Penuh Pemerintah Daerah: Riau Sentra Sawit Nasional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dan BPDP di wilayahnya. Menurutnya, program ini menjadi angin segar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor industri pengolahan non-migas. Hal ini dikarenakan Riau adalah provinsi dengan hamparan kebun kelapa sawit terluas di Indonesia. Hadirnya workshop berbasis kompetensi ini merupakan langkah konkret yang diharapkan dapat semakin meningkatkan pemanfaatan seluruh turunan dan limbahnya.

Malam Batik dari Minyak Jelantah

Kepala BBSPJIKB, Zya Labiba dalam sambutannya menegaskan bahwa workshop tahun ini mengusung pembaruan teknis yang sangat signifikan melalui pendekatan circular economy (ekonomi sirkular) dan keberlanjutan (sustainability).

“Kemitraan kami dengan BPDP sejak 2015 senantiasa berfokus pada riset dan diversifikasi produk turunan sawit. Tahun 2026 ini, kami membawa inovasi yang lebih kuat ke Riau. Pada Workshop Pembuatan Malam Sawit, kami tidak hanya memanfaatkan stearin, atau salah satu produk samping kelapa sawit, melainkan mengintegrasikannya dengan limbah minyak jelantah (minyak goreng bekas) sebagai salah satu bahan baku utama. Ini adalah langkah konkret green industry—mengubah limbah menjadi produk bernilai tambah tinggi untuk industri batik nasional,” ujar Kepala BBSPJIKB.

Selain malam batik, produk turunan kelapa sawit berupa lidi juga diangkat kelasnya melalui workshop anyaman. Sentuhan desain modern dan standardisasi mutu yang diajarkan diharapkan mampu menyulap limbah pelepah sawit menjadi produk kerajinan bernilai ekspor. Langkah ini melanjutkan kesuksesan program serupa yang telah digelar di Jawa Tengah, Maluku, Kalimantan Selatan, Jawa Timur dan Manado pada tahun-tahun sebelumnya.

Mendukung Misi Berkelanjutan dan Citra Positif Perkebunan

Sementara itu, Bapak Anwar Sadat dari Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BPDP menjelaskan bahwa workshop berbasis kompetensi ini selaras dengan mandat Perpres No. 132 Tahun 2024 untuk terus meningkatkan citra positif dan nilai tambah produk perkebunan Indonesia.

“BPDP memiliki komitmen kuat dalam menyalurkan dana sawit secara tepat guna dan profesional untuk memajukan UKM. Provinsi Riau sebagai salah satu sentra kelapa sawit terbesar di Indonesia memiliki potensi luar biasa. Melalui pelatihan berbasis kompetensi ini, kami ingin memastikan para santri di Ponpes Al-Amin serta pelaku IKM lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi aktor utama dalam rantai pasok industri sawit berkelanjutan,” ungkapnya.

Melalui pembekalan teknis yang komprehensif, kegiatan ini diharapkan menjadi momentum emas untuk melahirkan wirausaha baru yang mandiri, meningkatkan kelas (up-skilling) pengrajin lokal, serta membuktikan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia mampu dikelola secara hijau, inovatif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi membuka pendaftaran beasiswa LPDP tahap II Tahun 2026 pada Selasa (30/6). Pendaftaran dibuka selama satu bulan dengan tenggat waktu akhir 31 Juli 2026.

Direktur Utama LPDP, Yon Arsal mengatakan, dua program utama dalam beasiswa LPDP tahap kedua ini adalah STEM Industri Strategis dan Social, Humanities, Arts for People, Religious Studies, Economics (SHARE).

Secara terperinci, bidang STEM Industri Strategis mencakup sektor pangan, energi, pertahanan, digitalisasi termasuk akal imitasi (AI) dan semikonduktor, kesehatan, hilirisasi, maritim, manufaktur dan material maju, serta kewirasahaan dan industri kreatif.

Selain itu, LPDP juga mendukung pendanaan untuk bidang STEM-related, yang terdiri dari bisnis dan ekonomi serta hukum dan kebijakan publik yang mendukung bidang industri strategis.

Sementara itu, untuk bidang SHARE dinilai tetap penting dalam memperkuat aspek sosial, kebijakan publik, ekonomi, budaya, pendidikan, serta keagamaan yang menopang pembangunan nasional.

Yon menjelaskaan, sebagian besar jatah beasiswa dialokasikan untuk bidang STEM dan bidang-bidang terkait industri strategis. Secara rinci, ia menyebut 80% jatah beasiswa LPDP tahap II 2026 ini dialokasikan untuk bidang tersebut. Sementara itu, sisa kuota lainnya sebanyak 20% dialokasikan untuk bidang SHARE.

“Kita peningkatan STEM bergerak terus pada 2025 itu 66 sampai 69 persen, 2026 di 74 persen. Kita akan coba sampai minimal 80 persen ke STEM dan STEM related,” kata Yon Arsal dalam keterangannya, dikutip Selasa (30/6).

Pada kesempatan yang sama, Yon Arsal juga memastikan pemerintah memberikan prioritas untuk para pendaftar yang berasal dari daerah terpencil dan tertinggal.

Adapun, dalam pendaftaran beasiswa tahap II ini, terdapat sejumlah perubahan ketentuan, yang disebut LPDP menguntungkan bagi para pendaftar, yakni sebagai berikut:

Keringanan persyaratan Bahasa Inggris
a. Untuk pendaftar kriteria afirmasi:

• Tujuan dalam negeri: tetap tidak dipersyaratkan sertifikat kemampuan Bahasa Inggris.
• Tujuan luar negeri:
  1) Bagi yang telah memiliki LoA Unconditional, tidak wajib sertifikat bahasa
  2) Bagi yang belum memiliki LoA Unconditional, penambahan opsi sertifikat Bahasa Inggris dari pusat bahasa perguruan tinggi dalam negeri.
• Bagi pendaftar dari kelompok afirmasi Putra-Putri Papua tetap tidak dipersyaratkan IPK minimal serta kemampuan bahasa Inggris, baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri.
  
  b. Untuk pendaftar kriteria non afirmasi (pendaftar umum/CPNS/PNS/TNI/POLRI):
• Bagi yang telah memiliki LoA Unconditional, tidak wajib sertifikat bahasa
• Bagi yang belum memiliki LoA Unconditional:
  1) Tujuan dalam negeri: penambahan opsi sertifikat Bahasa Inggris dari pusat bahasa perguruan tinggi dalam negeri dan TOEP.
  2) Tujuan luar negeri: penambahan opsi sertifikat Bahasa Inggris yaitu Duolingo.
  
  c. Untuk pendaftar beasiswa Talenta Riset dan Inovasi Nasional jalur Doctor by Research
• Bagi yang telah memiliki LoA Unconditional, tidak wajib sertifikat bahasa.
• Bagi yang belum memiliki LoA Unconditional:
  1) penambahan opsi sertifikat Bahasa Inggris dari pusat bahasa perguruan tinggi dalam negeri.
  2) Penurunan skor minimal Bahasa Inggris dibandingkan tahap 1.

Pembaharuan Daftar Perguruan Tinggi Tujuan
a. Penambahan Universitas Unggulan dari sebelumnya 17 universitas unggulan untuk seluruh program studi, menjadi 31 universitas unggulan yang terdiri dari 17 universitas untuk seluruh program studi dan 14 universitas tambahan khusus program studi STEM.
b. Pembaruan daftar perguruan tinggi tujuan dalam negeri, luar negeri, double/joint degree untuk beasiswa STEM Industri Strategis dan SHARE serta pembaruan daftar perguruan tinggi tujuan untuk Beasiswa Keolahragaan.

“Beasiswa LPDP terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II Tahun 2026 dapat dilakukan melalui laman resmi LPDP sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tulis LPDP.

Adapun, LPDP mengelola akumulasi Dana Abadi Bidang Pendidikan sebesar Rp 180,81 triliun per 31 Mei 2026. Yang mana, beasiswa LPDP ini bersumber dari dana publik.

JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

JAKARTA - Komisi I DPR akan menetapkan nama-nama calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030 pada Selasa (30/6/2026). Penetapan ini menyusul telah rampungnya tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 19 calon anggota KIP, setelah 2 peserta mengundurkan diri dari proses seleksi.

"Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi I DPR RI akan menetapkan tujuh orang sebagai Anggota Komisi Informasi Pusat untuk masa jabatan berikutnya," kata Dave kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

Menurut Dave, penetapan nama-nama anggota KIP terpilih akan dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di Komisi I DPR RI sesuai tata tertib dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Besok diumumkan (nama-nama calon terpilih)," ujarnya.

Dave memastikan, selama melaksanakan proses seleksi tersebut, Komisi I DPR RI mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan integritas, kapasitas, independensi, rekam jejak, pemahaman terhadap substansi keterbukaan informasi, serta gagasan para calon dalam memperkuat tata kelola informasi publik di Indonesia.

"Kami berharap komisioner yang terpilih nantinya merupakan figur yang memiliki integritas, independensi, dan komitmen yang kuat dalam memperkuat pelayanan informasi publik sebagai salah satu pilar penting demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Berikut daftar 19 calon anggota KIP periode 2026-2030:

1. Ade Firman

2. Ahmad Hanafi

3. Andri Harsil

4. Arman Fauzi

5. Bayu Pradana Bagja Kusumah

6. Danardono Siradjudin

7. Dery Hendryan

8. Edi Purwanto

9. Fransiskus Surdiasis

10. Hafidhah

11. Handoko Agung Saputro

12. Hendra

13. Joemarthine Chandra

14. Mimah Susanti

15. Rini Purwandari

16. Rohman Budijanto

17. Rospita Vici Paulyn, ST

18. Susari

19. Sutarno Bintoro.

Kota Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.

Jajang mengatakan realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025 telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga pemerintah perlu menjaga momentum tersebut dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

“Supaya tidak turun, berarti nilai investasinya harus ditingkatkan, kemudahan, kepastian, iklim investasinya. Terus didukung juga infrastruktur supaya investor mau ke Jawa Barat,” kata Jajang di Bandung, Senin.

Menurut dia, penguatan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di Jawa Barat.

Selain itu, Jajang menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi perhatian agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri yang berkembang.

Oleh karena itu, ia mendorong adanya penyelarasan sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Nah, ini perlu ditingkatkan supaya investasi di sektor-sektor yang selama ini ada, bisa melesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jajang mengatakan investasi di Jawa Barat saat ini masih terkonsentrasi di kawasan industri bagian utara. Menurut dia, potensi wilayah selatan juga perlu dikembangkan melalui peningkatan infrastruktur, terutama untuk sektor jasa dan pariwisata.

“Dengan infrastruktur yang memadai, wilayah Jawa Barat selatan bisa dimaksimalkan untuk sektor jasa dan pariwisata, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Ia berharap penguatan iklim investasi yang dibarengi pemerataan pembangunan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta memperluas kesempatan kerja di berbagai wilayah Jawa Barat.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana mendorong pemerintah daerah memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata yang dinilai mampu menggerakkan aktivitas usaha masyarakat di berbagai destinasi wisata.

Jajang mengatakan meningkatnya kunjungan wisatawan selama masa libur sekolah akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor usaha, mulai dari warung makan, penginapan, hingga pelaku usaha jasa di kawasan wisata.

“Ya, tentunya sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak peningkatan ekonomi daerah, khususnya di daerah tujuan wisata,” kata Jajang di Bandung, Senin

Menurut dia, aktivitas wisata tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan pendapatan dari perkotaan ke daerah-daerah yang memiliki potensi wisata.

“Dengan adanya aktivitas wisata, akan terjadi pemerataan ekonomi, terutama di kawasan-kawasan wisata. Warung, rumah makan, penginapan hingga berbagai jasa lainnya tentu akan mendapatkan berkah dari kedatangan wisatawan,” ujarnya.

Selain mendorong sektor pariwisata, ia juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan iklim investasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026.

Ia mengatakan realisasi investasi di Jawa Barat pada 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp300 triliun sehingga momentum tersebut perlu dipertahankan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Supaya tidak turun, berarti nilai investasinya harus ditingkatkan, kemudahan, kepastian, iklim investasinya. Terus didukung juga infrastruktur supaya investor mau ke Jawa Barat,” katanya.

Menurut Jajang, penguatan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat investor menanamkan modal di Jawa Barat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) RI menyepakati laporan panitia kerja (panja) dalam rangka pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Selain pendahuluan RAPBN 2027, Kemenkeu dan Banggar juga mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

“Dalam rapat kerja tersebut, Banggar DPR RI dan Pemerintah menyepakati laporan panja-panja Banggar yang telah membahas berbagai aspek dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan RKP Tahun 2027,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Persetujuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang dilakukan melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan pemerintah.

Turut hadir dalam rapat kerja tersebut jajaran Pemerintah, perwakilan Bank Indonesia, serta para anggota Badan Anggaran DPR RI.

Usai pengesahan laporan Panja, Ketua Banggar DPR RI secara resmi menyerahkan kepada pemerintah hasil kompilasi berbagai usulan yang telah dihimpun dan dibahas bersama komisi-komisi DPR RI, DPD RI, MPR RI, BPK, serta mitra kerja terkait.

Penyerahan tersebut dilakukan dalam forum rapat kerja sebagai bagian dari mekanisme formal pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Deni mengatakan rapat ini menandai selesainya tahapan pembahasan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 dan RKP Tahun 2027 di Badan Anggaran DPR RI.

Selanjutnya, proses penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027 akan berlanjut sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Proses lanjutan itu termasuk penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah kepada DPR RI pada Agustus mendatang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri mengatur soal kepastian izin bagi investor yang akan mendirikan usahanya.

Selain soal banyaknya jenis perizinan seperti infrastruktur, lingkungan hidup hingga tata ruang, menurut dia, selama ini tidak ada waktu yang pasti terkait terbitnya izin tersebut bagi pelaku industri. Oleh karena itu, RUU tersebut perlu memastikan berapa lama waktu penerbitan izin itu.

"Ada investor yang ingin menginvestasi untuk bahan baku, 2 tahun izinnya enggak keluar, akhirnya dia hengkang lari ke negara lain. Nah, bagaimana? Apa yang kita harus proteksi di RUU ke depan ini," kata Evita di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan investor membutuhkan kepastian seluruh proses perizinan itu bisa selesai dengan waktu yang jelas, tidak hanya sekadar melalui sistem perizinan (online single submission/OSS).

Maka dari itu, dia pun mengusulkan RUU tersebut mengatur standar pelayanan atau service legal agreement (SLA) bagi seluruh proses perizinan di kawasan industri.

"Kalau kita RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan stakeholder terkait dan pelaku industri, kita turun ke lapangan, persoalan itu (perizinan) selalu muncul," ujar Evita.

Selain perizinan, dia pun menginginkan agar RUU itu juga memastikan keamanan di kawasan industri, terutama guna menghindari gangguan keamanan hingga pungutan-pungutan liar.

Dia mengatakan berbagai hambatan nonteknis itu kerap membuat kepercayaan investor menurun. Untuk itu, RUU Kawasan Industri juga perlu menjamin perlindungan investasi.

"Belum ada nih di draf RUU ini, jaminan perlindungan investasi bukan hanya mengatur keamanan kawasan secara administratif saja," kata Evita.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh operator kapal terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyampaikan berbagai langkah operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil, dan antrean kendaraan yang berangsur terurai dan layanan penyeberangan semakin terkendali.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa dan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi. Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu.

Menurut Heru, peningkatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor, di antaranya meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

Selain itu, lanjut dia, kondisi cuaca yang berdampak pada pola operasi pelayaran serta adanya penyesuaian distribusi kendaraan logistik dari lintasan lain menuju Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali).

"Seluruh pihak bergerak cepat menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional," kata Heru.

Dia menambahkan, selama periode libur sekolah, masyarakat masih dapat memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan berupa potongan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan pada tujuh lintasan strategis nasional, termasuk Ketapang-Gilimanuk.

"ASDP akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan penyeberangan tetap optimal dan konektivitas Jawa-Bali terjaga dengan baik," tutur Heru.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026