JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera membuka Program Pemagangan Nasional Angkatan II Tahun 2026 pada Juli 2026 mendatang.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, tahapan pendaftaran berlangsung hingga 15 Juli 2026 hingga 28 Juli 2026.

"Yang paling ditunggu tentu adalah pendaftaran peserta. Pendaftaran akan dibuka mulai 15 hingga 28 Juli 2026, sehingga masih ada waktu bagi para calon peserta untuk mempersiapkan diri," kata Yassierli di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Pada tahun ini, pemerintah menambah kuota peserta menjadi 150.000 orang, meningkat dari sebelumnya 100.000 peserta, sebagai bagian dari program prioritas Presiden untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi sekaligus memperkuat kesiapan tenaga kerja memasuki dunia industri.

Dia mengatakan peningkatan kuota tersebut merupakan kabar baik bagi para lulusan perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman kerja melalui program magang.

Dengan dukungan anggaran sekitar Rp 4,2 triliun, Kemenaker berkomitmen terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan program.

"Tahun ini Presiden memutuskan untuk menambah kuota Program Magang menjadi 150.000 peserta, dari sebelumnya 100.000 peserta. Ini tentu menjadi kabar baik bagi para lulusan perguruan tinggi,” ujar dia.

“Dengan dukungan anggaran sekitar Rp 4,2 triliun, ini menjadi amanah bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan program magang," lanjut Yassierli.

Saat ini, Kemnaker telah membuka tahapan pendaftaran bagi perusahaan, kementerian, dan lembaga yang ingin menjadi penyelenggara program magang melalui platformMagang Hub di portal SIAPkerja.

Pada tahap ini, penyelenggara diminta mengunggah posisi magang yang akan dibuka untuk selanjutnya diverifikasi oleh Kemnaker.

Menurut Yassierli, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan posisi magang yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi.

Selain itu, jumlah peserta magang pada setiap perusahaan juga dibatasi maksimal 20 persen dari total jumlah karyawan agar proses pembelajaran berjalan optimal.

“Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk login, register ke platformMagang Hub. Kemudian memposting usulan-usulan lowongan magang yang dibuka. Silakan para perusahaan-perusahaan, kementerian dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.

“Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi. Kalau iya kita akan loloskan,” tambahnya.

Untuk mengakomodasi peningkatan kuota, pelaksanaan Program Magang Angkatan II akan dibagi menjadi tiga gelombang.

Masing-masing gelombang menyediakan kuota sebanyak 50.000 peserta hingga total mencapai 150.000 peserta.

"Setelah proses verifikasi selesai pada 15 Juli, kami langsung membuka batch pertama sebanyak 50.000 peserta. Selanjutnya akan dibuka batch kedua dan batch ketiga, masing-masing sebanyak 50.000 peserta hingga total kuota mencapai 150.000 orang," ujar Yassierli.

Dia berharap semakin banyak perusahaan, kementerian, dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi mitra penyelenggara program magang.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menciptakan lulusan perguruan tinggi yang lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.

"Program magang ini merupakan salah satu program prioritas Presiden. Alhamdulillah Angkatan I telah berjalan dengan baik, dan mulai hari ini pukul 12.00 WIB perusahaan sudah dapat mendaftar melalui platformSIAPKerja sebagai penyelenggara tempat pemagangan,” kata dia. “Kami mengajak seluruh dunia usaha untuk bersama-sama memberikan ruang belajar dan pengalaman kerja bagi generasi muda Indonesia," tegas Yassierli.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil meraih penghargaan Terbaik I Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran (TPT) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6) malam.

Atas capaian ini, Pemprov Jatim juga mendapatkan insentif sebesar Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan menjalankan program pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian yang diraih Jatim. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama pemerintah daerah, dunia usaha hingga dunia industri dalam menurunkan angka pengangguran.

Tak hanya itu, capaian ini ia sebut juga sebagai hasil upaya pencapaian banyak poin indikator kinerja utama pemerintah provinsi Jatim yang selama ini dijalankan melalui Nawa Bhakti Satya.

"Alhamdulillah, untuk penurunan angka pengangguran Jatim mendapatkan apresiasi ini. Ini hasil kerja semua lini dan semua elemen, dunia usaha serta dunia industri," ujar Khofifah.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya pembangunan yang dijalankan secara berkelanjutan melalui program prioritas Pemerintah Provinsi Jatim, termasuk penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Keberhasilan tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur yang mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur pada Februari 2026 sebesar 3,55 persen, turun dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 3,61 persen. Angka tersebut juga jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 4,68 persen.

Bahkan dalam lima tahun terakhir, tingkat pengangguran di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 5,17 persen pada Februari 2021 menjadi 3,55 persen pada Februari 2026.

Khofifah menambahkan, salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran tersebut adalah semakin kuatnya keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja. Secara khusus, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam penyerapan tenaga kerja.

Data BPS menunjukkan bahwa TPT lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen pada Februari 2026, dari 5,87 persen pada Februari 2025. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi kelompok penyumbang pengangguran tertinggi di Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan, keberhasilan ini tidak luput dari berbagai program yang dijalankan Pemprov Jatim dalam memperkuat sinergi antara sekolah vokasi, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui program link and match, pelatihan berbasis kompetensi, magang industri, hingga perluasan akses penempatan tenaga kerja di dalam maupun luar negeri.

"Upaya membuka kesempatan kerja terus kami lakukan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan perguruan tinggi. Bahkan saat ini Jawa Timur telah menjalin kerja sama penempatan tenaga kerja dengan 13 negara tujuan, termasuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan SMK," ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pada tahun 2026 sebanyak 4.920 peserta dari 112 SMK dan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) mengikuti program magang dan peluang kerja luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.617 peserta telah lolos seleksi dan memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Selain pengangguran yang terus menurun, kualitas pasar kerja Jatim juga menunjukkan tren positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jatim meningkat menjadi 74,78 persen, atau naik 0,53 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penduduk bekerja mencapai 24,25 juta orang, bertambah sekitar 388 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Khofifah menegaskan bahwa penghargaan dan insentif fiskal yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan memperluas kesempatan kerja di Jatim.

"Insentif fiskal dari pemerintah pusat akan kami optimalkan untuk memperkuat program pembangunan yang berdampak bagi masyarakat, terutama peningkatan kualitas SDM, pengembangan kewirausahaan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan ekosistem investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas," jelasnya.

Khofifah menilai, tantangan ketenagakerjaan ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi dan inovasi yang semakin kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Di akhir, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini menjadi bagian dari keberhasilan Jawa Timur menurunkan angka pengangguran, mulai pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dunia industri, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, hingga masyarakat.

"Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari sinergi besar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang semakin kuat, produktif, dan berdaya saing," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkap ribuan peserta Program Magang Nasional Batch I mengundurkan diri di tengah pelaksanaan program.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan program ini mencatat keterlibatan 1.185 perusahaan sebagai penyelenggara pemagangan dengan dukungan 5.267 mentor.

Kemnaker mencatat jumlah peserta yang lolos seleksi mencapai 16.112 orang, terdiri dari 14.952 peserta batch 1A dan 1.160 peserta batch 1B.

Namun, jumlah peserta aktif menyusut menjadi 11.949 orang, dengan rincian 11.110 peserta batch 1A dan 839 peserta batch 1B. Artinya, terdapat ribuan peserta yang tidak melanjutkan program hingga selesai.

“Hal ini merupakan bagian dari dinamika program di mana terdapat peserta yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah mereka diterima dalam satu sebagai karyawan tetap di salah satu perusahaan atau di dalam di instansi yang memang sebelum proses ini mereka kebanyakan juga sudah melamar,” kata Anwar dalam Penutupan Program Magang Nasional Batch I di YouTube Kemnaker RI, Jumat (24/4/2026).

Anwar menjelaskan program pemagangan lulusan perguruan tinggi dirancang untuk mendorong kesiapan kerja melalui pengalaman langsung di dunia industri.

Dia menyampaikan program ini bertujuan memberikan pengalaman kerja nyata, mengembangkan keterampilan teknis dan soft skill, membangun jejaring profesional, serta mempercepat transisi lulusan dari dunia pendidikan ke dunia kerja.

Untuk diketahui, program batch pertama berlangsung selama enam bulan, mulai 20 Oktober 2025–24 April 2026. Dalam periode tersebut, Kemnaker menilai pelaksanaan program berjalan baik dengan perkembangan positif dari sisi keterlibatan peserta, komitmen mitra industri, hingga capaian pembelajaran.

“Pelaksanaan program pemagangan lulusan perguruan tinggi yang telah berlangsung selama 6 bulan ini dapat disimpulkan, alhamdulillah berjalan dengan baik dan tentunya memberikan dampak positif bagi peningkatan kompetensi serta kesiapan kerja bagi para peserta,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah berencana meningkatkan kualitas penyelenggaraan, memperluas kemitraan dengan dunia industri, serta menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker juga akan memfasilitasi sertifikasi kompetensi secara gratis melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang dijadwalkan mulai 8 Mei 2026. Sertifikasi ini diharapkan menjadi tambahan bekal bagi peserta dalam meniti karier ke depan.

“Harapan kami tentunya dengan adanya sertifikasi kompetensi ini akan menjadi tambahan modal bagi adik-adik semuanya untuk meniti karir yang lebih cemerlang di masa-masa yang akan datang,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya dalam penguatan sumber daya manusia (SDM) vokasi melalui capaian membanggakan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan (UPT PTKK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

UPT PTKK berhasil meraih dua penghargaan nasional sekaligus, yakni sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) Terbaik Tahun 2025 bidang Fotografi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia, serta penghargaan TUK Terbaik dari Forum LSK dengan capaian persentase kelulusan tertinggi secara nasional.

Untuk itu, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut sebagai bukti nyata konsistensi dan kualitas pembinaan pendidikan vokasi di Jawa Timur.

“Penghargaan ini menjadi validasi bahwa pembinaan vokasi di Jawa Timur berjalan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan,” ujarnya di Surabaya, Senin (20/4).

Khofifah menegaskan, capaian ini sekaligus menunjukkan keseriusan Pemprov Jatim dalam menyiapkan SDM unggul yang adaptif dan terampil terhadap kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA), terlebih di tengah dinamika global yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), dan big data.

“Dunia kerja saat ini sangat kompetitif dan dinamis. Dibutuhkan individu yang memiliki keahlian spesifik, adaptif, serta mampu menguasai teknologi baru,” tegasnya.

Menurut Khofifah, UPT PTKK memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mencetak tenaga terampil yang kompeten dan siap kerja. Peran ini sejalan dengan misi Nawa Bhakti Satya, khususnya “Jatim Cerdas”, yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing SDM.

“UPT PTKK menjadi simpul strategis untuk memastikan lulusan vokasi Jawa Timur memiliki kompetensi yang terstandar, teruji, dan relevan dengan kebutuhan industri. Ini fondasi penting dalam mewujudkan Jatim Cerdas,” tegasnya.

Selain sebagai pusat pelatihan, UPT PTKK juga berfungsi sebagai TUK resmi yang menyelenggarakan sertifikasi kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bagi siswa SMK, SMA Double Track, pendidikan khusus dan layanan khusus (PKPLK), serta masyarakat umum.

Pada bidang fotografi, capaian ini turut didukung oleh tingginya partisipasi peserta sertifikasi yang mencapai sekitar 300 siswa, menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan jumlah lulusan sertifikasi fotografi terbanyak secara nasional.

Khofifah menjelaskan bahwa sertifikasi kompetensi memiliki peran penting karena menjadi bukti pengakuan formal atas kemampuan kerja yang dimiliki lulusan, sekaligus meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja.

“Sertifikat kompetensi bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi pengakuan resmi atas keahlian yang dimiliki dan menjadi nilai tambah dalam memasuki dunia kerja,” jelasnya.

Dalam implementasinya, UPT PTKK mengembangkan berbagai program pelatihan berbasis keterampilan yang mencakup beragam bidang, mulai dari teknik mesin, pengelasan, otomotif, teknik pendingin dan tata udara, hingga tata busana, tata boga, tata kecantikan, serta bidang kreatif seperti desain grafis, animasi, fotografi, dan videografi.

“Spektrum kompetensi ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riil pasar kerja sekaligus mendorong lahirnya wirausaha muda berbasis keterampilan,” terang Khofifah.

Selain pelatihan berbasis pusat, UPT PTKK juga menghadirkan inovasi melalui program Mobile Training Unit (MTU) dalam skema MILEA. Program ini memungkinkan layanan pelatihan vokasi menjangkau siswa secara langsung di berbagai daerah, khususnya wilayah dengan keterbatasan fasilitas praktik.

“Melalui MTU, kita memastikan tidak ada kesenjangan akses. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi, di mana pun mereka berada,” tegasnya.

Sebagai TUK yang ditetapkan oleh LSK, UPT PTKK juga berperan strategis dalam pelaksanaan uji kompetensi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), baik bagi guru maupun siswa, guna menjamin standar kualitas keahlian.

Didukung fasilitas praktik yang sesuai standar industri, proses pelatihan dan sertifikasi di UPT PTKK mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan kompetitif.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa keberhasilan penguatan pendidikan vokasi di Jawa Timur juga tercermin dari capaian prestasi di tingkat nasional. Selama tiga tahun berturut-turut, Jawa Timur berhasil meraih juara umum pada ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional.

“Capaian ini bukan hasil instan, tetapi buah dari pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Ditambah pengakuan melalui penghargaan TUK terbaik, ini memperkuat bahwa ekosistem vokasi Jawa Timur berjalan konsisten dan on track,” ungkapnya.

Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan terus memperkuat sinergi antara pendidikan vokasi dengan dunia industri agar lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga adaptif terhadap dinamika global.

“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan vokasi benar-benar melahirkan talenta unggul yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Inilah wujud nyata Jatim Cerdas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, menambahkan bahwa penguatan UPT PTKK tidak hanya berfokus pada sarana dan prasarana, tetapi juga diarahkan sebagai pusat keunggulan (center of excellence) atau “Bengkel SDM” yang mampu mencetak tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Menurutnya, kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) menjadi kunci utama dalam memastikan standar kerja, budaya industri, dan kebutuhan kompetensi dapat ditransfer secara optimal kepada siswa.

“Standar industri harus benar-benar dihadirkan dalam proses pembelajaran. Sertifikasi yang diperoleh siswa harus relevan dan mampu menjembatani keterserapan kerja mereka,” ujarnya.

Aries juga menegaskan bahwa seluruh layanan pelatihan dan sertifikasi di UPT PTKK dapat dimanfaatkan secara luas, baik oleh siswa maupun masyarakat umum, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM secara inklusif.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Indra menegaskan adanya paradigma baru dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional yang berorientasi pada upaya memajukan dunia industri dengan komitmen menyejahterakan pekerja .

Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema “Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia” yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Indra, paradigma baru ketenagakerjaan Indonesia berpijak pada tagline Menteri Ketenagakerjaan “Maju industrinya, sejahtera pekerjanya” yang tidak boleh dipahami secara terpisah. “Kemajuan industri harus selalu diiringi dengan kesejahteraan para pekerjanya,” ucapnya.

Tugas Kementerian Ketenagakerjaan tidaklah mudah. Dengan jumlah pekerja sekitar 146 juta orang, beban yang dihadapi sangat kompleks, mulai dari persoalan administratif hingga isu-isu substantif.

Salah satu pekerjaan rumah besar adalah persolan kompetensi atau link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Harus ada penataan kompetensi dan relasi dunia pendidikan dan dunia industri agar lulusan pendidikan mampu menjawab kebutuhan pasar kerja.

Indra juga menyoroti regulasi ketenagakerjaan seperti UU Cipta Kerja yang tidak memberikan rasa keadilan untuk pekerja/buruh. Undang-undang ketenagakerjaan yang baru adalah sebuah kebutuhan tentunya UU yang berkeadilan untuk semua. Adil untuk buruhnya dan adil untuk dunia industri.

Dalam 1 tahun kepemimpinan Yassierli di Kementerian Ketenagakerjaan, Indra menegaskan bahwa sudah banyak legacy baik yang dihadirkan dan perubahan parigma yang mewarnai berbagai kebijakan ketenagakerjaan.

Kebijakan pengupahan yang lebih baik, pembinaan hubungan industrial yang harmonis dan transformatif, penguatan law enforcement, upaya masif dan sistemik dalam pembudayaan K3, program pemagangan nasional bagi fresh graduate dengan uang saku setara upah minimum, berbagi program skilling, up skilling, dan re skilling, serta reformasi birokrasi dalam rangka menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional.

Dengan semangat meaningful participation, Yassierli memposisikan kantor Kementerian Ketenagakerjaan sebagai rumah bersama bagi buruh, pengusaha, dan rakyat secara umum.

Berbagai upaya dan komitmen kuat dari Menaker Yassierli untuk menata dan menghadirkan Kementerian Ketenagakerjaan yang baik. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini, Kementerian Ketenagakerjaan berhasil meraih lebih dari 46 penghargaan. Ini adalah konfirmasi nyata dari berbagai pihak atas kinerja baik Kementerian Ketenagakerjaan.

Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sedikitnya 1.093 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja selama bulan September 2025. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menduduki posisi teratas sebagai provinsi dengan PHK terbanyak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil adanya pihak yang selama ini menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di kisaran 5% saja.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan pernyataannya terkait Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati yang disebut berada "in the middle of nowhere".

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Kamis, 30/10/2025) berikut ini.