JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono bangga dengan peran Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) yang kini ikut terlibat dalam mengurus sektor pertanian. Dia menyebut perluasan peran TNI ini bukanlah bentuk kembalinya konsep Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru .

"Tentu menjadi satu kebanggaan bahwa tentara Indonesia ini bukannya kita kembali ke Dwifungsi Orde Baru, akan tetapi justru mengoptimalkan kehadiran TNI untuk benar-benar menjadi tulang punggung bangsa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dave menyatakan bahwa di tengah tantangan global yang semakin kompleks, definisi kedaulatan negara kini telah berkembang luas. Menurutnya, TNI memiliki peran krusial tidak hanya dalam menjaga keamanan fisik, tetapi juga menjaga kedaulatan di sektor-sektor strategis lainnya.

Legislator Partai Golkar ini merinci bahwa kehadiran TNI sangat dibutuhkan untuk memperkuat kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hingga kedaulatan digital. Ia menilai optimalisasi fungsi TNI di sektor-sektor tersebut adalah langkah nyata dalam menegakkan kedaulatan negara secara utuh.

"Karena kan kedaulatan itu kan ada kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan digital, nah di sinilah fungsi-fungsi TNI itu benar-benar dioptimalkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurut Prabowo, kondisi tersebut menjadi salah satu keunikan Indonesia dalam upaya memperkuat ketahanan pangan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang terlibat dalam program pangan nasional. Ia secara khusus menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, para wakil menteri, serta dukungan dari TNI dan Polri.

"Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit," kata Prabowo dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan program pangan tidak terlepas dari kontribusi kementerian dan lembaga lain, termasuk jajaran TNI dan Polri. "Tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh Kepala-Kepala Staf Angkatan."

Prabowo kemudian menyoroti peran aktif aparat TNI Polri dalam sektor pertanian yang menurutnya jarang ditemukan di negara lain. "Hanya di Indonesia Polisi ngurus pertanian. Hanya di mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia Angkatan Laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia Angkatan Udara tanam tebu," ujarnya.

Menurut Prabowo, keterlibatan seluruh elemen negara tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan nasional. "Tapi ini adalah strategis, ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat," pungkasnya.

JAKARTA - Barisan Rakyat Cinta TNI (BRCT) menyebut adanya upaya melemahkan TNI sebagai pilar pertahanan negara. Salah satunya dengan menggiring opini negatif untuk mendiskreditkan institusi militer.

"Kami tidak akan diam! Setiap upaya pelemahan TNI adalah ancaman nyata terhadap kedaulatan negara,” kata Presidium BRCT Muh. Ihsanudin Idi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (22/4/2026).

Menurut Ihsanudin, serangan terhadap TNI tersebut tidak lagi bersifat sporadis, tetapi terstruktur dan sistematis. Tujuannya, melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Lihat video: Pengadilan Militer Terima Berkas Perkara Andrie Yunus, Sidang Perdana Digelar 29 April

"Segala yang mereka sampaikan untuk mendiskreditkan TNI bukan cuma kritik, tetapi pola yang berulang dan terorganisir untuk merusak kepercayaan publik terhadap aparat negara. Kami menolak keras segala bentuk rongrongan itu," tegasnya.

Di sisi lain, BRCT mengingatkan MK agar tidak menjadi pintu masuk bagi kepentingan yang dapat melemahkan institusi negara. “MK harus berdiri di garis konstitusi, bukan menjadi ruang kompromi bagi agenda yang mengancam stabilitas nasional," ucapnya.

Lihat video: TNI Buka Bukti, Bantah Lakukan Penyerangan, Justru KKB Dalang Dibalik Serangan



Ihsanudin juga mengajak seluruh elemen bangsa bersatu menjaga marwah TNI sebagai garda terdepan negara. Menurutnya, menjaga TNI tidak ubahnya menjaga Indonesia dan itu menjadi tanggung jawab semua anak bangsa.

"Jangan biarkan institusi yang menjaga negeri ini justru dilemahkan oleh narasi yang menyesatkan. Ini saatnya kita berdiri dan melawan," katanya.

JAKARTA - Direkrorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebut bahwa alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Sasetyaningtyas melanggar hak perlindungan terhadap anak. Hal ini menyusul aksinya yang memamerkan sang anak mendapatkan paspor Inggris. Bahkan, dia berucap cukup dirinya saja yang berkewarganegaraan Indonesia dan jangan anaknya.

Dirjen AHU Kemenkum, Widodo melihat bahwa sang anak belum menginjak usia dewasa. Sementara, jika dilihat garis keturunan, kelahiran maupun orangnya, sang anak masih berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).

"Tapi sama orang tuanya dialihkan menjadi atau diinformasikan seolah-olah menjadi warga negara asing. Nah, ini tentu melanggar hak perlindungan kepada anak gitu," kata Widodo dalam konferensi pers di Gedung AHU Kemenkum, Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa secara hukum peraturan perundang-undangan yang ada, sang anak tetap menjadi warga negara Indonesia sampai dengan dia dewasa nanti. Dan anak tersebut yang berhak menentukan sendiri apabila dia harus memilih untuk kewarganegaraannya di tempat tinggalnya.

"Sekarang dimungkinkan juga ketika dia berturut-turut tinggal dari 5 tahun menjadi permanent resident di suatu tempat, dia mendapatkan potensi untuk menjadi salah satu warga negara lain. Tapi secara aturan peraturan perundang-undangan, otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak-ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia," ujarnya.

Terkait hal ini, Dirjen AHU Kemenkum akan coba berkoordinasi dengan Kedutaan besar (Kedubes) Inggris, dan juga kepada alumni LPDP tersebut untuk memastikan apakah memang benar telah terjadi peralihan status kewarganegaraan.

Dia hanya mengingatkan jika apa yang dilakukan itu tidak elok apalagi anaknya juga belum pada masanya untuk menentukan status kewarganegaraan.

"Jadi ini tentu tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua apalagi undang-undang perlindungan anak tidak boleh memaksakan segala sesuatu kepada hak asasi anaknya ketika orang tua terlalu mengintervensi pada anaknya ini pembelajaran bagi kita semua," tuturnya.

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) Sudarto meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan menyesalkan polemik yang muncul di ruang publik. Ini terkait viralnya alumni beasiswa LPDP yang mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris.

"Kami atas nama LPDP dan seluruh alumni yang mewakili mengucapkan permohonan maaf atas yang seharusnya tidak perlu polemik tersebut, dan kita sangat menyesalkan karena hal yang tidak baik sehingga timbul diskusi diantara kita yang seharusnya bisa kita hindari," katanya dalam acara media briefing di Jakarta, Rabu (24/2/2026).

Meski demikian, Sudarto meyakini bahwa mayoritas alumni LPDP tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengabdi kepada bangsa. Ia menyebut para alumni tersebar di berbagai sektor dan berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

"Tapi saya meyakini bahwa seluruh Alumni LPDP saat ini bekerja dengan sangat giat mengabdi pada negeri dengan penuh dedikasi di seluruh pelosok Tanah Air di seluruh lapisan jenis pekerjaan. Ada yang menjadi guru di pelosok sana, ada yang menjadi dosen di perguruan tinggi, ada yang menjadi pengusaha, PNS tentunya dan banyak sekali yang membawa nama Indonesia di panggung dunia," lanjutnya.

Sudarto juga mengingatkan para alumni agar senantiasa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa beasiswa LPDP bersumber dari dana masyarakat, sehingga setiap penerima memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga amanah tersebut.

"Sekali lagi Anda semuanya bisa berpendidikan tinggi S2, S3, post doctoral ataupun fellowship ya ataupun kegiatan lainnya beasiswa LPDP itu dari uang rakyat. Saya mau ingatkan teman-teman, lu pakai duit pajak, harus ingat itu," ujar Sudarto.

Ia menambahkan bahwa keberlangsungan LPDP sangat bergantung pada kepercayaan publik. Dana abadi pendidikan yang dikelola pemerintah merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas.

"Jadi mari kita jaga kepercayaan tersebut, mari kita buktikan teman-teman alumni dan kita semuanya bahwa memang harapan masyarakat dengan membentuk dana abadi pendidikan ini adalah investasi jangka panjang Indonesia menuju Indonesia Emas memang berdampak," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD , buka suara terkait viralnya alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) yang mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris. Mahfud mengaku ikut marah saat pertama kali mendengar kabar tersebut.

"Pertama saya mendengar itu saya ikut marah, tentu saja ya sebagai warga negara Indonesia dan itu bertentangan dengan prinsip yang sering saya nyatakan di forum ini selalu jangan pernah lelah mencintai negeri ini," katanya, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (25/2/2026).

"Saya marah pada anda menghina republik ini. Tapi saya juga paham bahwa apa yang ada katakan itu karena fakta yang sering mengecewakan di tempat kita ini. Tapi Cintailah Negeri ini," lanjutnya.

Menurut Mahfud, kemarahan publik adalah hal yang wajar. Pasalnya, alumni tersebut memperoleh fasilitas pendidikan dari negara melalui beasiswa LPDP yang bersumber dari uang rakyat. Ia menilai ada tanggung jawab moral untuk tetap menunjukkan komitmen terhadap Indonesia.

"Saya terus terang marah kepada Bu Tias atau Mbak Dwi Tias ini. Iya. Dan banyak rakyat marah saya baca. Iya. Tapi kalau kita lihat ke belakang ya, kita juga harus sadar diri," ujarnya.

Mahfud menegaskan, sikap yang ditunjukkan alumni tersebut memang keliru dan terlalu emosional. Namun, ia juga mengajak publik untuk melihat persoalan secara lebih luas. Ia menyinggung adanya rasa putus asa yang muncul akibat kritik masyarakat yang dinilai tidak mendapat respons memadai dari pemerintah.

"Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita juga harus sadar dirilah. Pemerintah pengelola negara ini kan dia katakan kenapa dia melakukan itu karena perkembangan terakhir nampaknya membuat putus asa," jelasnya.

Ia membandingkan fenomena ini dengan istilah yang sempat viral sebelumnya, yakni “kabur aja dulu”, yang mencerminkan kekecewaan sebagian warga terhadap kondisi dalam negeri. Menurutnya, semangat di balik dua peristiwa itu memiliki kemiripan, yakni rasa tidak terlayani sebagai warga negara.

"Kalau negaranya kayak gini kabur aja dulu kan mirip sebenarnya semangatnya. Kalau di dalam tidak terlayani ya dengan baik sebagai warga negara atau rakyatnya seperti itu ya kabur aja dulu kan begitu," ucapnya.

Mahfud juga menyoroti respons pemerintah terhadap kritik publik. Ia menilai, ada kesan pemerintah terlalu “steril” dari kritik dan tidak cukup responsif terhadap masukan berbasis data yang disampaikan masyarakat.

Ia mengingatkan, rasa cinta dan kesetiaan kepada republik bisa luntur apabila negara tidak mampu mengayomi dan memfasilitasi rakyatnya untuk menikmati hak-hak hidup secara wajar.

"Saya dulu kan pernah mengatakan begini, saudara. Kesetiaan kepada republik ini akan luntur. Rasa cinta kepada bangsa ini akan menjadi hilang secara pelan-pelan kalau negara ini tidak mampu mengayomi rakyatnya, memfasilitasi rakyatnya untuk menikmati hak-hak hidupnya secara wajar sesuai dengan yang tersedia di Indonesia," tegasnya.

JAKARTA - Nama alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas menjadi sorotan publik usai viral bangga anaknya jadi WNA. Di balik polemik yang berkembang, kisahnya turut membuka mata masyarakat tentang peluang besar Beasiswa LPDP yang dapat memberangkatkan putra-putri Indonesia kuliah ke perguruan tinggi ternama dunia.

Dwi diketahui memperoleh Beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi S2 di Delft University of Technology pada periode 2015–2017. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia kembali ke Indonesia untuk menjalankan kewajiban pengabdian sesuai ketentuan beasiswa.

Program yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ini menyediakan bantuan pendidikan jenjang magister (S2) dan doktor (S3), baik di dalam maupun luar negeri. Sejak 2013 hingga 2024, LPDP telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada 54.149 mahasiswa.

Adapun lima negara tujuan terbanyak penerima Beasiswa LPDP adalah Indonesia (25.473 penerima), Inggris Raya (6.966), Australia (4.737), Amerika Serikat (2.624), dan Belanda (2.479).

Lantas, bagaimana cara mendapatkan Beasiswa LPDP 2026?

Cara Mendapatkan Beasiswa LPDP 2026

Pendaftaran Beasiswa LPDP dilakukan secara online melalui laman resmi:

beasiswalpdp-terintegrasi.kemenkeu.go.id

Untuk tahun 2026, pendaftaran biasanya dibuka dalam dua tahap. Tahap pertama telah berlangsung sejak 22 Januari hingga 23 Februari 2026.

Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1. Membuat akun dan melengkapi data diri di situs resmi LPDP.

2. Memilih program studi dan perguruan tinggi tujuan.

3. Mengunggah seluruh dokumen persyaratan.

4. Mengikuti seleksi administrasi, tes bakat skolastik, dan seleksi substansi.

5. Menandatangani Surat Pernyataan jika dinyatakan lulus sebagai Calon Penerima Beasiswa.

Syarat Beasiswa LPDP 2026

Berikut beberapa persyaratan utama:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Lulusan D4/S1 untuk jenjang magister (S2).

3. Lulusan S2/dokter spesialis untuk jenjang doktor (S3).

4. Tidak diperbolehkan mendaftar pada jenjang yang sudah pernah diselesaikan.

4. Melampirkan surat rekomendasi (online atau unggahan).

5. Lulusan luar negeri wajib melakukan penyetaraan ijazah dan konversi IPK.

6. CPNS/PNS wajib menyertakan surat usulan dari pejabat berwenang.

7. Pendaftar on going wajib memenuhi ketentuan khusus, termasuk pengunduran diri jika lolos seleksi substansi.

Untuk jenjang doktor, pelamar diutamakan melampirkan surat pernyataan promotor atau surat keterangan kesesuaian riset dengan kebutuhan instansi.

Tips n Trik Lolos Beasiswa LPDP 2026

Dikutip dari laman Unair, I Gusti Ayu Ayung Istri Risna Prajna Devi, peraih beasiswa LPDP S2 Psikologi Unair ini mengungkapkan ada empat aspek penting untuk lolos seleksi administrasi beasiswa LPDP.

4 aspek tersebut adalah kelengkapan dokumen sesuai panduan terbaru, konsistensi identitas di seluruh berkas, keterbacaan hasil pindai agar tidak buram atau terpotong, serta keabsahan dokumen sesuai ketentuan.

Sementara awardee LPDP 2024 Asroful Hulam Zamroni membocorkan tips lolos seleksi tes bakat skolastik (TBS). “Tes berlangsung selama 135 menit, terdiri atas 90 menit TBS dan 45 menit tes kepribadian. Persiapkan diri teman-teman sedini mungkin. Rutin berlatih dan ikut try out agar terbiasa dengan pola-pola soal,” ungkap Asroful.

Ia juga mengingatkan peserta untuk memetakan kekuatan diri. “Tidak semua materi harus dikuasai sempurna. Fokus pada yang paling bisa mendongkrak nilai kita sebetulnya,” ucapnya. Selain kesiapan akademik, ia juga menekankan pentingnya menjaga fokus, tetap rileks saat mengerjakan soal, serta memohon doa dan restu orang tua.

Sedangkan untuk tahapan substansi Gilang Setiawan menjelaskan pendaftar LPDP harus berorientasi pada impact driven untuk melihat dampak yang terukur.

Gilang lantas memberi tips agar peserta perlu menyiapkan narasi hidup yang utuh, roadmap kontribusi yang realistis, serta jawaban berbasis data dan isu nasional. “Jangan terlalu fokus terlihat hebat. Yang dicari bukan masa lalu terbaik kita, tetapi masa depan Indonesia lewat kita,” pungkas Gilang.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Arya Iwantoro, suami Dwi Sasetyaningtyas , wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa LPDP yang telah diterimanya berikut bunga setelah dinyatakan mangkir dari tugas pengabdian.

“Suaminya kan sudah selesai. Tapi ada bunga,” ujar Purbaya usai konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (23/2/2026).

Menurut Purbaya, hingga saat ini pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ( LPDP ) masih menghitung total nilai pengembalian yang harus dibayarkan Arya. Komponen yang diperhitungkan mencakup biaya kuliah (tuition fee), biaya hidup (living allowance), tunjangan buku, dana penelitian, berbagai tunjangan lain, serta bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

Estimasi Dana LPDP untuk S2 hingga S3

Di tengah polemik tersebut, selebgram Bima Yudho melalui akun Instagram pribadinya @awbimax mencoba menghitung estimasi kasar dana yang dikeluarkan LPDP untuk membiayai studi Arya Iwantoro.

Bima menjelaskan, Arya menempuh studi Master (S2) pada 2014–2016 dan melanjutkan PhD (S3) pada 2017–2022 di Utrecht University.

Adapun rincian estimasi dana (hanya untuk Arya, belum termasuk tunjangan keluarga) sebagai berikut:

S2 tuition fee (2 tahun): €14.780 per tahun (kurs 2015), total €29.560

S3 tuition fee (5 tahun): rata-rata €2.500 per tahun, total €12.500

Living allowance S2 (24 bulan): €34.200

Living allowance S3: €85.500

Health insurance: €8.400

Settlement allowance: €1.425

Research/book allowance: €5.000

International airfare: €6.000

Total estimasi pokok (principal) mencapai €182.585.

Jika dikonversikan ke rupiah, jumlah tersebut setara dengan sekitar Rp3,65 miliar, belum termasuk bunga yang kini masih dalam perhitungan resmi LPDP .

Perlu dicatat, angka tersebut merupakan estimasi kasar yang dihitung secara independen dan belum mencakup living allowance untuk istri dan anak-anak Arya selama masa studi di luar negeri. Besaran final kewajiban pengembalian masih menunggu hasil penghitungan resmi dari LPDP .

JAKARTA - Suami Dwi Sasetyaningtyas yang juga alumni penerima beasiswa LPDP diminta mengembalikan dana beasiswa berikut bunganya. Ia mangkir dari tugas pengabdian di Indonesia sehingga terkena sanksi tersebut.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Arya Iwantoro, suami DS harus mengembalikan dana beasiswa yang diterimanya, berikut dengan bunga dendanya.

Berdasarkan aturan 2N+1, ia wajib pulang dan menjalankan pengabdian di Indonesia namun Arya ternyata berdomisili dan bekerja sebagai peneliti di Inggris.

Tak hanya sanksi pengembalian dana, Purbaya juga mengatakan suami istri alumni LPDP itu masuk dalam daftar hitam permanen sehingga tidak bisa bekerja di instansi pemerintah.

44 Awardee Mangkir dari Kewajiban

Namun ternyata tak hanya Arya Iwantoro yang mangkir dari kewajiban berkontribusi di Indonesia, Plt Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut 44 awardee belum balik dan mengabdi di Indonesia.

"Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," jelasnya usai konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Sudarto menjelaskan, audit mendalam terhadap ratusan alumni LPDP ini adalah untuk memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut.

Pelacakan alumni ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga dari aduan masyarakat. Ia menekankan, kasus diteliti secara komprehensif karena adanya perbedaan status perlintasan masing-masing individu.

Dari hasil verifikasi, ditemukan bahwa beberapa alumni yang dilaporkan ternyata masih dalam koridor aturan, seperti sedang menjalani masa magang yang sah atau sedang mengemban tugas khusus dari instansi asalnya.

"Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya," tambah Sudarto.

Bagi alumni yang terbukti secara sah melanggar kontrak pengabdian, pemerintah menegakkan aturan yang ketat sebagaimana tertuang dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh setiap penerima beasiswa sebelum keberangkatan studi.

"Ada pun sanksi ya, ini semua awardee di LPDP pasti paham. Karena dia pegang buku pedoman dan dia tanda tangan perjanjian di sana. Mengembalikan dana yang disampaikan oleh pak menteri termasuk bunga tadi, dan juga pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya," tegas Sudarto.

sesuai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak, dan akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari AS

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menegaskan kesepakatan perdagangan energi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tidak mengubah arah kebijakan nasional dalam mewujudkan kemandirian energi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kesepakatan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam perjanjian merupakan bagian dari proses penyeimbangan hubungan tarif bilateral kedua negara dan berdiri terpisah dari agenda kebijakan energi dalam negeri.

“Ini sesuai kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS dalam menyeimbangkan tarif perdagangan kedua belah pihak, dan akhirnya memang kita harus bersepakat untuk membeli BBM dari AS. Tapi tidak melepaskan bahwa kita tetap harus mengedepankan kemandirian energi kita,” kata Anggia di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan dokumen Agreement between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade, RI menyepakati kerja sama impor energi dari AS dengan nilai total sekitar 15 miliar dolar AS.

Nilai tersebut mencakup pembelian liquefied petroleum gas (LPG) sebesar 3,5 miliar dolar AS , minyak mentah (crude oil) sebesar 4,5 miliar dolar AS, serta bensin hasil kilang (refined gasoline) sebesar 7 miliar dolar AS.

Ia menegaskan komitmen Menteri ESDM untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) tertentu, termasuk menyetop impor solar, tetap menjadi agenda pemerintah.

Dokumen perjanjian tersebut juga tidak mencantumkan kewajiban impor solar atau diesel, sehingga kebijakan pemerintah untuk menekan impor solar tetap berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

Menurut Anggia, kesepakatan tersebut bersifat komersial dalam kerangka perdagangan internasional dan tidak serta-merta mengubah kebijakan nasional terkait bauran energi, subsidi, maupun strategi jangka panjang sektor energi.

“Ini dua hal yang berbeda antara kesepakatan perdagangan dan kebijakan kemandirian energi,” ujar dia.

Selain sektor migas, perjanjian tersebut juga memuat kerja sama mineral kritis yang diarahkan pada penguatan investasi dan integrasi rantai pasok antara kedua negara, khususnya pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian (processing and refining) tanpa mencantumkan kewajiban ekspor bahan mentah maupun nilai transaksi secara spesifik.

“Itu lebih ke kerja sama investasi. Untuk detailnya masih akan dibahas lebih lanjut,” ucapnya.

Adapun terkait komoditas energi baru dan terbarukan, termasuk bioetanol, Kementerian ESDM menegaskan belum ada keputusan final mengenai skema perdagangan maupun kewajiban penjualan ke AS karena seluruh pembahasan masih dalam tahap negosiasi.

“Semua masih berproses dan masih dalam tahap negosiasi. Kita tunggu hasilnya nanti setelah delegasi kembali,” tutur Anggia.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat pembahasan lanjutan terkait Freeport Indonesia maupun promosi proyek kilang minyak baru dalam rangkaian perundingan perdagangan tersebut.

Pemerintah memastikan seluruh hasil akhir kesepakatan dan tindak lanjut perjanjian perdagangan kedua negara akan disampaikan kepada publik setelah proses negosiasi dan koordinasi lintas kementerian selesai.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyoroti keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung sebagai tentara asing.

Yusril menyatakan bakal mengoordinasikan Kementerian Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kedubes RI serta berbagai kementerian guna memastikan benar tidaknya ada WNI yang memasuki dinas militer di luar negeri.

Diketahui, baru-baru ini mencuat kabar WNI bernama Kezia Syifa bergabung dengan militer Amerika Serikat. Sebelumnya juga ada eks prajurit TNI dan personel Brimob yang bergabung dengan tentara Rusia.

Terkait status kewarganegaraan mereka, Yusril menyatakan, kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis, meskipun norma hukumnya telah diatur dalam undang-undang.

“Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden. Namun kehilangan itu tidak bersifat otomatis,” kata Yusril, Senin (26/1/2026).

Lihat video: Kritik Kesejahteraan TNI/Polri: Alasan di Balik Larinya Prajurit jadi Tentara Bayaran



Yusril menyebutkan, ketentuan dalam undang-undang tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif yang jelas dan formal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU 12/2006, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 dan PP Nomor 21 Tahun 2022.

“Hukum itu adalah norma yang mengatur, bukan keputusan konkret terkait dengan nasib seseorang. Sebagai contoh, tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP dengan ancaman pidana tertentu, tetapi seseorang yang kedapatan mencuri tidak otomatis dijatuhi hukuman sesuai bunyi KUHP.

Untuk menghukumnya, norma undang-undang harus dituangkan dalam putusan pengadilan ke dalam kasus yang konkret. Demikian pula dalam hal kehilangan kewarganegaraan, walaupun dikatakan undang-undang bahwa seorang WNI kehilangan status WNI-nya jika menjadi anggota militer negara lain, norma undang-undang itu harus dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Hukum yang menyatakan mencabut status WNI yang menjadi anggota militer negara asing tersebut," tegas Yusril.

"Bayi yang lahir dari orang tua WNI menjadi WNI yang dicantumkan dalam akta kelahirannya. Orang asing yang jadi WNI dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum. Karena itu, jika WNI dinyatakan hilang kewarganegaraan RI-nya, maka keputusan kehilangan status WNI itu juga harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum," tegas Menko Yusril.

Pencabutan tersebut, lanjut Yusril, harus diumumkan dalam Berita Negara, baru mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan PP 21 Tahun 2022, kehilangan kewarganegaraan terjadi setelah adanya permohonan dari yang bersangkutan atau laporan dari pihak lain, yang harus diteliti kebenarannya oleh Menteri Hukum.

“Apabila dari hasil penelitian terbukti bahwa seorang WNI benar masuk dinas militer asing tanpa izin Presiden, Menteri Hukum akan menerbitkan Keputusan Menteri tentang kehilangan kewarganegaraan, dan keputusan tersebut wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sejak saat itulah akibat hukumnya berlaku,” jelasnya.

Yusril menegaskan, selama belum ada Keputusan Menteri dan belum diumumkan dalam Berita Negara, maka yang bersangkutan secara hukum masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.

Terkait Kezia Syifa, dan beberapa nama lain yang diberitakan memasuki dinas militer Federasi Rusia, pemerintah kata Yusril, tidak akan berspekulasi, namun juga tidak akan bersikap pasif.

“Pemerintah, sesuai amanat undang-undang berkewajiban untuk bersikap proaktif menelusuri dan memverifikasi status kewarganegaraan yang bersangkutan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua harus ditempatkan dalam kerangka hukum, bukan asumsi atau kesimpulan publik,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan kelistrikan di daerah terdampak bencana Sumatera, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh hampir pulih.

“Tadi habis rapat terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera. Secara keseluruhan, terutama untuk infrastruktur energi, kelistrikan, bisa dibilang hampir pulih,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa.

Anggia menjelaskan bahwa kelistrikan di Aceh memang belum pulih 100 persen. Namun kegiatan pemulihan terus dilakukan.

Berdasarkan data PLN, sebanyak 6.432 desa atau sekitar 98,9 persen desa di Aceh telah kembali menikmati aliran listrik per 18 Januari 2026. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa pemulihan kelistrikan Aceh dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mengedepankan kecepatan, ketepatan, serta keselamatan masyarakat.

Meski demikian, PLN mencatat masih terdapat 68 desa atau sekitar 1,04 persen yang belum teraliri listrik. Desa-desa tersebut tersebar di delapan kabupaten, meliputi Kabupaten Aceh Utara, Aceh Barat, Bireuen, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

PLN memastikan proses pemulihan di wilayah-wilayah tersebut terus berjalan hingga seluruh desa kembali teraliri listrik secara normal.

Selain itu, sembari upaya proses perbaikan jaringan listrik terus berjalan, 68 desa tersebut akan tetap mendapatkan pasokan energi listrik melalui dukungan Program 1.000 Genset dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Meskipun jaringan distribusi belum pulih total akibat kendala akses, kehadiran genset darurat di desa-desa tersebut menjadi solusi agar aktivitas masyarakat tidak terhenti.

“Kalau masih ada permintaan (genset), pasti akan kami upayakan,” ujar Anggia.

Di sisi lain, terkait dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, Anggia menyampaikan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara sudah pulih 100 persen.

“Untuk Aceh, berangsur-angsur (pulih),” kata Anggia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

PT Pertamina EP (PEP) Zona 4 mencetak rekor pengeboran onshore terdalam menggunakan teknik Casing while Drilling (CwD).

Tim Drilling and Well Intervention (DWI) PEP Zona 4 berhasil melakukan pengeboran dengan kedalaman 769,38 meter di wilayah kerja PEP Adera Field.

Pencapaian ini menjadi pengeboran dengan teknik CwD terdalam di Indonesia. Sebelumnya, rekor pengeboran CwD terdalam dipegang PT Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) di wilayah kerja PHSS Semberah dengan kedalaman 766 meter.

Casing While Drilling (CwD) memungkinkan proses pengeboran dan pemasangan pipa pelindung (casing) dilakukan secara bersamaan. Metode ini menggantikan cara konvensional yang selama ini dilakukan secara terpisah.

Teknik CwD tak hanya menghasilkan pengeboran yang lebih dalam, tetapi juga memangkas waktu pengeboran hingga 30-40 persen, menekan potensi kehilangan sirkulasi lumpur (lost circulation), serta meningkatkan stabilitas lubang bor.

Penerapan teknologi CwD ini menjadi bukti nyata dukungan Pertamina terhadap agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, terutama dalam transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan industri hijau.

Teknologi CwD menekan penggunaan energi dan material bor, mendukung operasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, efisiensi waktu pengeboran berkontribusi langsung pada peningkatan produksi migas domestik, mempercepat pasokan energi nasional, serta mengurangi ketergantungan impor.

"Metode ini memberi nilai tambah signifikan bagi perusahaan dan negara. Kami dapat bekerja lebih cepat, lebih aman, dan dengan biaya lebih efisien tanpa mengorbankan integritas dan keselamatan," kata General Manager PEP Zona 4 Djudjuwanto.

Terobosan teknologi pengeboran ini menjadi simbol kemajuan efisiensi, keselamatan, dan inovasi sektor hulu migas nasional.

Melalui keberhasilan operasi CwD terdalam di Indonesia ini, PEP Zona 4 menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menjaga kemandirian energi nasional.

Langkah ini menandai babak baru dalam transformasi teknologi hulu migas Pertamina yang efisien, aman, dan berkelanjutan-sejalan dengan semangat Energi untuk Negeri.Bagi PEP Zona 4, penerapan CwD bukan sekadar uji coba teknologi, melainkan strategi efisiensi operasional dan keselamatan kerja jangka panjang.

Seluruh tahapan operasi CwD dilaksanakan dengan standar HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) yang ketat. Hasilnya, operasi ini berhasil mencapai zero accident, sebuah pencapaian penting di tengah kondisi geologi yang kompleks dan tekanan waktu proyek yang tinggi.

"Di Pertamina, keselamatan bukan sekadar prosedur, tapi budaya. Setiap inovasi teknologi seperti CwD selalu kami desain dengan prinsip safety first," ungkap Adam Syukron Nasution, Manager PEP Adera Field.

Ia menambahkan, keberhasilan ini tidak terlepas dari pelatihan intensif, kesiapan personel di lapangan, serta koordinasi lintas fungsi antara tim.*

Tentang PHR Regional Sumatra Zona 4PHR Regional Sumatra Zona 4, Subholding Upstream Pertamina, mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan ilir, dan Ogan Komering Ulu.

PHR Regional Sumatra Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).