Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25% di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan memanasnya tensi geopolitik global mulai menambah tekanan terhadap sektor manufaktur nasional.

Tidak dipungkiri, keputusan menaikkan suku bunga acuan alias BI Rate menjadi langkah lanjutan pemerintah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tinggi gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan ini juga menjadi langkah preemptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5%–1% yang ditetapkan pemerintah.

“Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas untuk memperkuat kepentingan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak global,” Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur memahami langkah pemerintah tersebut. Namun di satu sisi, dampak kenaikan suku bunga ini akan langsung dirasakan industri melalui meningkatnya bunga kredit perbankan.

Menurutnya, pembiayaan menjadi aspek krusial bagi industri mebel dan kerajinan karena tidak hanya digunakan untuk ekspansi usaha, tetapi juga menopang kebutuhan operasional harian seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, hingga pembiayaan produksi pesanan ekspor.

Abdul menjelaskan kenaikan bunga kredit secara otomatis meningkatkan biaya produksi dan menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan. Kondisi itu dinilai makin berat bagi industri yang memiliki margin usaha relatif tipis.

“Bagi industri dengan margin yang relatif tipis, tambahan biaya bunga dapat langsung memengaruhi arus kas,” ujarnya ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Akibatnya, lanjut Abdul, pelaku usaha cenderung menahan pengajuan pinjaman baru dan lebih berhati-hati melakukan ekspansi. Dengan demikian, ruang modal kerja menjadi makin terbatas di tengah pasar yang belum sepenuhnya pulih.

Tekanan tersebut juga dirasakan dari sisi permintaan domestik. Industri mebel katanya sangat bergantung pada pergerakan sektor properti seperti perumahan, apartemen, hotel, hingga interior. Dalam situasi suku bunga tinggi, daya beli masyarakat cenderung tertahan dan aktivitas sektor properti ikut melambat.

“Suku bunga tinggi biasanya memengaruhi daya beli masyarakat dan sektor properti,” tutur Abdul.

Sementara itu, untuk pasar ekspor, tekanan muncul melalui kenaikan biaya produksi akibat mahalnya pembiayaan dan pelemahan rupiah yang memicu kenaikan harga bahan baku impor tertentu. Kondisi tersebut dikhawatirkan menggerus daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama di tengah ketatnya persaingan dengan negara produsen seperti Vietnam, China, dan Malaysia.

Di sisi lain, kenaikan biaya pinjaman juga berpotensi menunda investasi industri, mulai dari pembelian mesin, modernisasi fasilitas produksi hingga perluasan kapasitas usaha. Menurut Abdul, mayoritas pelaku usaha saat ini lebih memilih menjaga likuiditas daripada mengambil risiko investasi baru sebelum kondisi pasar dan pembiayaan kembali stabil.

Untuk bertahan di tengah situasi ini, Abdul mengatakan pelaku industri mulai memperkuat efisiensi internal melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan pemborosan bahan baku, percepatan perputaran persediaan, hingga digitalisasi pemasaran. Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan desain produk juga menjadi strategi utama menjaga daya saing.

Akan tetapi, Abdul mengingatkan perlambatan produksi dan investasi dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap tenaga kerja karena industri mebel dan kerajinan merupakan sektor padat karya.

“Yang perlu diantisipasi adalah apabila perlambatan berlangsung cukup lama dan terjadi bersamaan dengan penurunan permintaan pasar,” imbuhnya.

Dalam menjaga keberlangsungan industri di tengah suku bunga tinggi, HIMKI, lanjutnya, berharap pemerintah menghadirkan dukungan pembiayaan yang lebih kompetitif bagi industri produktif, termasuk penguatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), hingga skema pembiayaan modal kerja berbasis purchase order ekspor.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan restrukturisasi kredit yang lebih fleksibel serta insentif investasi mesin dan teknologi.

“Stabilitas ekonomi memang penting, tetapi keberlangsungan industri dan lapangan kerja nasional juga perlu dijaga secara seimbang,” kata Abdul.

Dari sektor baja, Corporate Secretary & Investor Relations Chief Strategy & Business Development Officer PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. (Spindo) Johanes W. Edward menyampaikan bahwa kombinasi geopolitik global, pelemahan rupiah, dan kenaikan suku bunga BI membuat kompleksitas bisnis industri baja meningkat signifikan.

“Kondisi geopolitik, pelemahan rupiah, dan kenaikan suku bunga tentu meningkatkan kompleksitas bisnis. Bagi industri baja, dampaknya terasa pada biaya bahan baku, biaya pembiayaan, modal kerja, serta sentimen permintaan,” katanya.

Untuk menjaga kinerja, Spindo menerapkan strategi kehati-hatian melalui penguatan arus kas, menjaga struktur pembiayaan yang sehat, mengelola persediaan secara disiplin, serta memperhatikan eksposur valuta asing.

Selain itu, perusahaan juga fokus pada produk dengan margin lebih baik dan terus meningkatkan efisiensi operasional agar tetap kompetitif di tengah pasar yang dinamis.

Spindo katanya berharap pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri, perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga dukungan terhadap biaya energi, logistik, dan pembiayaan.

Khusus untuk produk baja konstruksi, Spindo juga meminta penegakan Standar Nasional Indonesia (SNI) dilakukan lebih konsisten. “Ini penting bukan hanya untuk melindungi industri, tetapi juga untuk menjaga keselamatan publik dan kualitas pembangunan nasional,” katanya.

Rupiah Lemah Tekan Industri TPT

Tekanan serupa juga dirasakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai, kepastian harga dan stabilitas nilai tukar kini menjadi kebutuhan utama industri manufaktur.

“Kepastian harga saat ini jadi prioritas. Pemerintah wajib melakukan intervensi atas melemahnya nilai tukar rupiah saat ini,” tegasnya.

Dia menilai salah satu faktor pelemahan rupiah berasal dari derasnya arus barang impor ke pasar domestik di tengah penurunan ekspor manufaktur, termasuk tekstil. Karena itu, APSyFI mengusulkan pengaturan pembayaran valuta asing untuk menjaga keseimbangan permintaan devisa.

Saat ini, kata Aqil, industri hulu tekstil lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri di tengah ketidakpastian global. Meski demikian, industri tetap membutuhkan stabilitas harga bahan baku agar aktivitas produksi tetap berjalan.

Tekanan kurs juga dirasakan oleh industri kecil dan menengah (IKM) konveksi yang masih bergantung pada bahan baku impor. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan pelemahan rupiah hingga menembus level Rp17.000 per dolar AS berdampak langsung terhadap lonjakan harga benang dan penurunan permintaan pasar.

“Di sentra konveksi Bandung, Solo, dan Tegal, itu berarti harga benang naik 15%–20%, pesanan sepi, dan pekerja terancam dirumahkan,” jelasnya.

Nandi berpandangan struktur industri TPT nasional yang masih tergantung pada bahan baku impor membuat pelemahan rupiah langsung memukul biaya produksi. Di sisi lain, pasar domestik juga dibanjiri produk impor murah ilegal melalui perdagangan digital. “Dua tekanan ini membuat IKM terjepit dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa ancaman tak hanya datang dari kenaikan harga produk pakaian di hilir. Tekanan yang berlanjut dia sebut berisiko memicu aksi penutupan pabrik kecil dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Untuk itu, IPKB meminta pemerintah memperkuat industri hulu tekstil domestik agar IKM tidak terus bergantung pada impor bahan baku. Selain itu, pemerintah dinilai perlu mempercepat insentif bagi produsen benang dan kain lokal, mempermudah akses ekspor IKM, hingga memberikan relaksasi biaya operasional.

Nandi juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap barang impor ilegal, praktik mislabeling, dan under invoicing yang dinilai makin membebani industri dalam negeri. “Tanpa pasar domestik yang sehat, IKM tidak punya ruang untuk tumbuh meskipun kurs mendukung,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Danantara Indonesia menunda aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) entitas BUMN pada 2026 dinilai akan mengubah peta persaingan likuiditas di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Absennya perusahaan pelat merah dalam daftar antrean IPO skala jumbo atau lighthouse dipandang bukan sebagai sinyal negatif bagi kredibilitas bursa.

Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi momentum bagi kemandirian sektor swasta untuk memimpin pasar dan menyerap minat beli investor yang selama ini kerap terbagi oleh kehadiran emiten pelat merah.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menjelaskan meski keterlibatan BUMN mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar, ketiadaan mereka pada tahun ini justru menggeser narasi pasar ke arah yang lebih sehat.

Dia juga menilai ketiadaan perusahaan milik negara dalam bursa IPO tahun ini sebaiknya dipandang sebagai periode konsolidasi yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki efisiensi internal BUMN.

Hal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan manajemen BUMN untuk fokus memperbaiki efisiensi internal, serta menata kembali struktur keuangan sebelum benar-benar siap melantai di bursa pada masa mendatang.

“Sementara kredibilitas IPO besar tetap terjaga melalui penguatan regulasi perlindungan investor oleh OJK dan kehadiran emiten swasta yang memiliki fundamental kuat dan transparansi tinggi,” kata Abida baru-baru ini.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target IPO pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Empat perusahaan outsourcing teknologi terbesar di india, yaitu HCL, Infoysys, TCS, dan Wipro mengalami perlambatan perekrutan karyawan bahkan berhenti. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam operasional perusahaan.

Seiring dengan langkah tersebut, kinerja keuangan keempat perusahaan ini masih menunjukkan pertumbuhan. HCL mencatat pendapatan sebesar US$3,8 miliar, meningkat 7,4 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Infosys membukukan pendapatan US$5,1 miliar dengan pertumbuhan 1,7%. TCS, sebagai pemain terbesar, meraih pendapatan US$7,5 miliar atau naik sekitar 3%. Sementara itu, Wipro mencatat pendapatan sebesar US$2,6 miliar, tumbuh 5,5% secara tahunan.

Dalam kondisi normal, perusahaan-perusahaan ini mampu merekrut lebih dari 10.000 karyawan setiap kuartal. Namun, situasi saat ini sangat berbeda. Pada kuartal terakhir, Wipro hanya menambah sekitar 6.500 karyawan dan Infosys merekrut sekitar 5.000 orang.

Sebaliknya, TCS dan HCL justru mengurangi jumlah tenaga kerja masing-masing sekitar 11.000 dan 261 orang. melansir dari The Verge Selasa (20/1/2026), secara keseluruhan, sepanjang satu tahun terakhir, keempat perusahaan tersebut hanya menambah sekitar 3.910 karyawan, angka yang tergolong sangat rendah untuk industri outsourcing India.

Perlambatan perekrutan ini beriringan dengan meningkatnya penggunaan AI. Keempat perusahaan secara terbuka menyampaikan kepada investor bahwa AI kini menjadi bagian penting dalam penyediaan layanan kepada klien. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi internal sekaligus menjadi produk dan solusi baru bagi pelanggan.

Infosys, mengembangkan alat berbasis AI untuk membangun Pusat Kapabilitas Global yang membantu klien meningkatkan operasional mereka. TCS memanfaatkan AI untuk mempercepat pengembangan perangkat lunak, sementara Wipro mencatat tingginya adopsi platform AI internal mereka, seperti WINGS dan WEGA.

Meskipun jumlah karyawan tidak bertambah signifikan, permintaan terhadap tenaga kerja dengan keahlian AI justru meningkat. Perusahaan kini lebih selektif dalam perekrutan dan fokus melatih karyawan senior agar mampu menguasai teknologi baru tersebut.

Strategi ini menjadi tantangan tersendiri, karena model bisnis outsourcing selama ini bergantung pada tenaga kerja junior dengan biaya lebih rendah.

Menariknya, kondisi ini tidak menimbulkan kepanikan di pasar. Harga saham keempat perusahaan relatif stabil, bahkan saham Infosys tercatat mengalami kenaikan sekitar 5%. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba industri perusahaan pembiayaan atau multifinance per September 2025 mencapai Rp16,14 triliun. Nilai ini tumbuh 10,54% secara bulanan atau month-to-month (MtM).

Menanggapi hal tersebut, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody menegaskan pertumbuhan laba industri pembiayaan tak serta-merta menjadi indikator pemulihan konsumsi. Hal ini karena keuntungan tersebut berasal dari booking tahun lalu dan beberapa bulan awal tahun ini.

“Yang terjadi adalah bahwa industri pembiayaan lebih hati-hati mengucurkan kredit, terlihat dari tren down payment yang meningkat serta persyaratan kredit yang lebih ketat,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, perbaikan kualitas kredit itu sudah dilakukan sejak pemburukan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) pada kuartal III/2025 tahun lalu.

Selain itu, lanjutnya, dia melihat saat ini banyak multifinance yang bergeser (shifting) ke pemberian dana tunai dan modal kerja. Menurut dia, ini dilakukan lantaran sektor otomotif yang saat ini masih dirasa cukup berat.

“Maka demikian, tentu dengan jawaban di atas, faktor kenaikan laba industri lebih dominan karena perbaikan kualitas kredit dan efisiensi internal,” tegasnya.

Lebih jauh, Jodjana menilai bahwa daya beli konsumen saat ini masih tertekan. Baginya, hal ini terlihat dari beberapa indikator industri lain seperti otomotif dan properti yang juga terdampak.

Dia berharap kebijakan Menteri keuangan dalam mendorong penyaluran kredit dan menurunkan suku bunga dapat memperbaiki kinerja ekonomi dalam beberapa bulan ke depan.

Sebab demikian pula, dia memprediksi bahwa laba industri pembiayaan masih bisa tumbuh lantaran saat ini perusahaan lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

“Kemudian juga diversifikasi financing portofolio, melakukan efisiensi dan juga upaya menurunkan cost of fund seiring dengan penurunan BI rate. Yang perlu diwaspadai adalah kualitas kredit dan masih perlu memantau lebih panjang karena lemahnya daya beli,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut pertumbuhan laba multifinance itu didukung oleh peningkatan pendapatan pembiayaan.

“Jadi [pertumbuhannya] tetap double digit. Pertumbuhan laba tersebut antara lain didukung oleh peningkatan pendapatan pembiayaan,” katanya dalam RDK OJK September 2025, Jumat (7/11/2025).