Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC) menggagalkan ekspor ilegal emas setara Rp500 miliar yang dibawa dengan pesawat charter dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Setidaknya ada empat orang yang telah ditetapkan tersangka.

Pada konferensi pers, Selasa (28/4/2026), Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa temuan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya pesawat charter yang digunakan untuk mengirim emas tanpa kelengkapan dokumen ekspor, Senin (27/4/2026).

"Atas informasi tersebut petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak kurang lebih total 190 kilogram. Kalau di-rupiahkan sekitar Rp500 miliar," terang Djaka di Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, dikutip Rabu (29/4/2026).

Informasi awal yang didapatkan Bea Cukai yaitu pengiriman paket sebanyak enam kodi paket dengan berat total 150 kilogram (kg) berisi perhiasan dan koin emas yang tidak disertai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Barang-barang yang ditemukan meliputi 611 buah gelang emas sebesar 60,3 kg dan setara US$8,9 juta, serta 2.971 koin emas seberat 130,2 kg dan setara US$19,4 juta. Total keseluruhan nilai barang yaitu US$28,3 juta atau setara Rp502,5 juta.

"Barang tersebut diduga tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen ekspor sehingga selanjutnya dilakukan pencegahan dan diterbitkan surat bukti penindakan," terang Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kemenkeu Priyono Triatmojo pada konferensi pers yang sama.

Penegak hukum di Bea Cukai pun menetapkan empat orang sebagai tersangka berinisial HH, AH, HG, dan salah seorang warga negara asing asal India berinisial BB.

Priyono lalu menjelaskan bahwa nilai kepabeanan yakni bea keluar untuk emas tersebut mencapai Rp486 miliar. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang berlaku sejak 17 November 2025.

Untuk emas batangan olahan seperti minted bar, tarif bea keluar ditetapkan sebesar 7,5% sampai 10%. Kemudian, emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5% hingga 10%.

Selanjutnya, emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10% sampai dengan 12,5%. Adapun emas dore dikenakan tarif paling tinggi yaitu 12,5% sampai 15%. Dalam hal ini, temuan emas di Bandara Halim ini memiliki kode HS 7108.12.90 sehingga dikenakan tarif bea ekspor 12,5%.

"Sesuai ketentuan yang berlaku potensi kerugian negara dari tidak dipenuhi kewajiban bea diperkirakan mencapai Rp41.193.899.800 [Rp41,1 miliar]," lanjutnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menilai kebijakan bea keluar emas mulai menunjukkan dampak positif terhadap ketahanan pasokan dalam negeri meski penerimaan negara masih minim. Di saat yang sama, ancaman ekspor ilegal justru muncul dan menjadi tantangan baru dalam pengawasan komoditas strategis tersebut.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat pelaku usaha kini cenderung menahan ekspor dan mengalihkan penjualan ke pasar domestik, termasuk ke PT Aneka Tambang Tbk. Kondisi ini berdampak langsung pada turunnya volume ekspor emas secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Sepanjang Januari hingga Maret 2026, volume ekspor emas hanya mencapai 44,5 kilogram, jauh merosot dibandingkan total ekspor sepanjang 2025 yang mencapai 15,3 ton. Penurunan ini terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 terkait bea keluar emas.

Kebijakan tersebut menetapkan tarif bea keluar berkisar antara 7,5 persen hingga 15 persen tergantung bentuk emas yang diekspor. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto menyebut kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan komoditas di dalam negeri.

“Fungsi bea keluar itu salah satunya adalah untuk menjamin ketersediaan komoditas tersebut di dalam negeri,” ujar Nirwala dikutip dari ANTARA.

Namun, di balik keberhasilan itu, muncul upaya menghindari tarif melalui jalur ilegal.

DJBC mengungkapkan telah menggagalkan penyelundupan emas seberat 190,56 kilogram ke luar negeri dengan nilai mencapai sekitar Rp502,55 miliar. Aksi ilegal tersebut berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp41,19 miliar dari sisi penerimaan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengakui bahwa penerimaan negara dari bea keluar emas hingga kuartal I 2026 masih sangat minim.

“Sampai saat ini, nilai yang bisa kami ambil dari bea keluar (ekspor) emas masih sangat minim,” kata Djaka.

Meski demikian, pemerintah menilai kondisi ini sebagai bagian dari proses penyesuaian kebijakan untuk mendorong hilirisasi dan stabilitas pasar dalam negeri. Ke depan, penguatan pengawasan menjadi kunci agar kebijakan ini tidak dimanfaatkan oleh oknum melalui praktik ekspor ilegal.

Atas informasi tersebut, petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak total 190 kilogram,

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menggagalkan upaya ekspor ilegal 190,56 kilogram emas sehingga mencegah potensi kerugian negara senilai Rp41,19 miliar.

Penindakan tersebut berawal dari informasi adanya rencana pengiriman enam koli paket berisi gold jewelleries dan gold coins yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), yang rencananya diangkut menggunakan pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR.

“Atas informasi tersebut, petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak total 190 kilogram,” kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Selasa.

Pemeriksaan dilakukan terhadap pesawat carter dengan nomor registrasi N117LR yang dijadwalkan tinggal landas pada pukul 14.30 WIB di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan enam koli perhiasan emas berbentuk gelang sebanyak 611 buah dengan berat 60,3 kilogram senilai 8,97 juta dolar AS serta 2.971 buah koin emas seberat 130,26 kilogram senilai 19,41 juta dolar AS.

Total nilai seluruh barang yaitu 28,35 juta dolar AS atau setara Rp502,55 miliar.

Pembawaan barang ekspor yang tidak diberitahukan tersebut selanjutnya dilakukan penegahan dan diterbitkan Surat Bukti Penindakan (SBP) Nomor SBP-27/Mandiri/KBC.0801/2026 tanggal 27 April 2026.

Empat pihak yang terkait dalam perkara ini yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara asing asal India berinisial PP.

Berdasarkan perhitungan sementara, nilai pabean atas komoditas tersebut mencapai Rp486,07 miliar.

Khusus untuk komoditas koin emas dengan HS Code 7108.12.90 yang dikenakan tarif bea keluar sebesar 12,5 persen sesuai ketentuan yang berlaku, potensi kerugian negara dari tidak dipenuhinya kewajiban bea keluar diperkirakan mencapai Rp41,19 miliar.

“Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara dapat terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga. Penerimaan negara dari sektor ini pada akhirnya kembali untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Djaka.

Pemerintah sebelumnya telah mengatur pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 yang berlaku sejak 17 November 2025.

Untuk emas batangan olahan seperti minted bar, tarif bea keluar ditetapkan sebesar 7,5 persen hingga 10 persen. Emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5 persen hingga 10 persen.

Sementara itu, emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10 persen hingga 12,5 persen, dan emas dore dikenakan tarif lebih tinggi, yakni 12,5 persen hingga 15 persen.

Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan emas di dalam negeri, menjaga stabilitas harga, serta mendorong terciptanya nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri dan pendalaman sektor keuangan nasional.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tujuan utama dalam rencana pengenaan bea keluar atau tarif ekspor batu bara bukanlah penerimaan, melainkan untuk memberantas underinvoicing hingga ekspor ilegal yang dinilai marak.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian ESDM saat ini tengah menghitung formulasi bea keluar batu bara. Rencana ini diharapkan bisa menambah setoran ke penerimaan negara di tengah potensi windfall harga komoditas.

Namun, Purbaya mengungkap bahwa motif asli dari pengenaan bea keluar ini yaitu agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu di pelabuhan bisa memeriksa kapal-kapal eksportir batu bara.

"Jadi saya mau hantam under invoicing sama ekspor ilegal. Sebelumnya Bea Cukai enggak bisa masuk. Barangnya sudah berangkat baru dikasih surat pemberitahuan, barangnya sudah jauh. Kenapa bisa begitu? Karena itu bukan barang kena [pajak]. Jadi kami enggak bisa masuk katanya," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya tak mempermasalahkan apabila nantinya bea keluar batu bara yang diputuskan pemerintah bertarif kecil. Dia pun mengaku Kemenkeu telah mengusulkan besaran tarif ke Kementerian ESDM.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi ini bahkan mengaku tak mempermasalahkan apabila tarif yang diusulkan otoritas fiskal lebih kecil lagi. Tujuan dari pihaknya adalah memastikan Bea Cukai bisa masuk ke kapal eksportir batu bara dan memastikan kepatuhan perpajakannya.

"Jadi underinvoicing udah enggak bisa terjadi lagi atau penyelundupan, segala macam. Udah semakin kecil peluangnya. Sebelumnya kan tidak terkendali," terangnya.

Adapun menurut Purbaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan kementeriannya tidak hanya mempertimbangkan bea keluar untuk batu bara. Ada beberapa komoditas ekspor lain yang rencananya akan dikenai bea keluar.

Untuk diketahui, batu bara sebelumnya memang dikategorikan bukan sebagai barang kena pajak (BKP). Industrinya juga bukan merupakan perusahaan kena pajak (PKP). Namun, usai penerapan UU Cipta Kerja, batu bara dikategorikan sebagai BKP.

Sebelum UU Cipta Kerja berlaku, yang merevisi UU PPN, batu bara adalah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN berdasarkan pasal 4A UU PPN.

Konsekuensinya, setelah berlakunya omnibus law itu pada 2020, hasil pertambangan batu bara yang diekspor dikenakan PPN 0% sesuai pasal 7 ayat (2) UU PPN serta pajak masukannya terkait dengan ekspor bisa dikreditkan. Apabila pajak masukannya lebih besar dari pajak keluaran, maka WP bisa mengajukan restitusi atas kelebihan pajak masukan itu.

JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan ekspor ilegal sisik hewan trenggiling (Manis javanica) sebanyak 3.053 kg di Pelabuhan Tanjung Priok yang akan diekspor ke Kamboja. Penindakan ini dilakukan atas pemeriksaan fisik terhadap barang ekspor yang terkena Nota Hasil Intelijen.

Pemeriksaan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta sebagai pihak yang berwenang di bidang konservasi kasus perburuan dan perdagangan satwa ilegal. Atas 3.053 kg sisik trenggiling tersebut memiliki nilai jual sekitar Rp60 juta per kilogram dengan total perkiraan mencapai Rp183 miliar. 5 Fakta Menarik tentang Trenggiling, Hewan dengan Lidah Terpanjang di Dunia

Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi mengatakan, penindakan ini merupakan wujud penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan. Sekaligus bagian dari upaya berkelanjutan dalam pelestarian satwa yang dilindungi serta penegakan hukum dalam kasus perburuan dan perdagangan satwa ilegal.

Ia menambahkan, tindakan tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program Astacita untuk memperkuat penegakan hukum. Juga tindak lanjut atas atensi Menteri Keuangan kepada jajaran Bea Cukai agar menindak tegas praktik penyelundupan yang merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya alam.

"Sinergi Bea Cukai dengan BKSDA dalam penindakan ekspor ini merupakan bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor mampu mencegah dan menggagalkan upaya penyelundupan satwa dilindungi ke luar negeri. Kami berkomitmen memperketat pengawasan ekspor serta menindak tegas setiap pelanggaran yang mengancam kelestarian satwa dan merugikan negara," ujarnya.

Penindakan berawal dari hasil analisis pemindaian peti kemas ditemukan adanya anomali dari jenis barang yang diberitahukan. Pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT TSR diberitahukan 2 (dua) jenis barang yaitu Sea Cucumber dan Instant Noodle. Namun ditemukan adanya tiga bagian ruang sehingga diduga terdapat barang yang tidak diberitahukan dalam ekspor tersebut.

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan fisik barang terhadap satu peti kemas pada 18 Februari 2025 dan diperoleh hasil yaitu jumlah serta jenis barang yang diperiksa tidak sesuai dengan dokumen PEB. Hasil dari pemeriksaan fisik petugas ditemukan sebanyak 99 karton (CT) sisik hewan dalam keadaan kering berbagai macam ukuran dengan berat total 3.053 kilogram, teripang sebanyak 51 bag (BG) dengan berat total 1.530 kilogram, mie instan sebanyak 300 karton (CT) dengan berat total 1.200 kilogram, serta 1 piece (PCE) barang yang menyerupai potongan kayu. Bea Cukai Jakarta Segel Toko Perhiasan Mewah di Pluit

Mengingat penting dan mendesaknya kebutuhan identifikasi barang berupa sisik hewan, KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok bersinergi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengamatan kasat mata oleh petugas BKSDA bahwa sisik hewan tersebut merupakan bagian dari satwa trenggiling. Atas dugaan pelanggaran tersebut, saat ini tengah dilakukan proses pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menggagalkan upaya ekspor sisik trenggiling yang awalnya akan dikirim ke Kamboja, senilai kurang lebih Rp183 miliar.

Petugas bea cukai mengamankan total 3.053 kilogram (kg) atau 3 ton sisik trenggiling yang disimpan dalam kontainer pada Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Eksportir yakni PT TSR diduga tidak melampirkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan benar.

"3.053 kilogram sisik trenggiling ini memiliki nilai jual kurang lebih 60 juta per kg. Perkiraan total Rp183 miliar," terang Kepala KPu Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Adhang Noegroho Adhi pada konferensi pers di kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Rabu (4/3/2026).

Temuan ekspor barang yang melanggar hukum itu dikoordinasikan juga oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jakarta.

Upaya penindakan berawal dari hasil pemindaian petikemas yang berujung pada penemuan anomali dari jenis barang yang diberitahukan eksportir melalui PEB. Sebab, melalui PEB dimaksud PT TSR hanya mencantumkan isi petikemasnya yakni berupa sea cucumber atau teripang, serta mie instant merek Indomie.

Pada kontainer yang juga diperlihatkan kepada awak media, terlihat barang-barang yang disimpan dalam petikemas itu bercampur antara mie instan, teripang, dan di antaranya juga sisik trenggiling. Seluruh barang tersebut dibalut oleh karung berwarna putih.

Petugas bea cukai melihat adanya kejanggalan karena PEB hanya mencantumkan dua jenis barang, sedangkan terdapat tiga ruang dalam kontainer tersebut. Dari itu, otoritas menduga ada barang yang tidak ikut dilaporkan dalam PEB.

Kemudian, petugas bea cukai menerbitkan nota hasil intelijen (NHI) lantaran adanya dugaan indikasi jenis dan pos tarif barang yang tidak diberitahukan eksportir.

Usai pemeriksaan, petugas akhirnya menemukan dalam kontainer dimaksud sebanyak 99 karton sisik hewan berukuran kering. Kemudian, ada juga 51 bag berisi teripang seberat 1.530 kg atau 1,5 ton, 300 karton mie instan dengan berat total 1.200 kilogram atau 1,2 ton, serta satu barang menyerupai potongan kayu.

Sisik trenggiling merupakan satwa liar yang dilindungi Undang-Undang (UU) yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) No.106/2017 nomor 84.

"Dari tindak lanjut ini kemudian dilakukan koordinasi dan telah dilakukan penindakan terhadap ekspor milik PT TSR. Tindak lanjut sedang kami lakukan pendalaman, penelitian dan pemeriksaan lebih mendalam," pungkas Adhang.

LANGSA - Tim gabungan Bea Cukai Langsa, Polres Aceh Timur, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera, dan BKSDA Aceh berhasil menggagalkan upaya pengiriman ilegal ratusan satwa liar dilindungi ke luar negeri. Penindakan dilakukan di kawasan Pante Bayam, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Jumat (30/1/2026) malam sekitar pukul 19.24 WIB.

Kepala Kantor Bea Cukai Langsa, Dwi Harmawanto, mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar-lembaga dalam menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia serta memberantas perdagangan ilegal satwa dilindungi. ”Sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan hewan maupun produk hewan yang dilindungi,” katanya, Senin (2/2/2026). Bawa 30 Kg Sisik Trenggiling, Warga Bagan Hulu Diciduk Polda Riau

Kronologis kejadian, tim gabungan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya rencana kegiatan ekspor ilegal ke Thailand melalui Kabupaten Aceh Timur sejak Kamis (29/1/2026). Berdasarkan informasi awal, tim gabungan melakukan pengembangan serta kegiatan surveilance untuk memetakan dermaga-dermaga rakyat di Kabupaten Aceh Timur yang berpotensi digunakan sebagai jalur ekspor ilegal.

Tepatnya pada Jumat (30/1/2026) di kawasan Pante Bayam, tim gabungan berhasil mengidentifikasi dan menemukan sarana pengangkut yang dicurigai bermuatan satwa dilindungi yang akan diekspor secara ilegal ke Thailand. Kemudian dilakukan pengejaran, penghentian, dan pemeriksaan awal.

Dari hasil pemeriksaan awal, tim gabungan mengamankan satu unit truk Isuzu Traga bernomor polisi BL 8224 DO yang dikemudikan oleh AS (41 tahun) dengan muatan kendaraan berisi berbagai jenis satwa dilindungi, di antaranya orang utan, belangkas (beku) dan tengkorak kepala hewan bertaring. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, sarana pengangkut beserta muatan dan satu orang sopir dibawa ke Kantor Bea Cukai Langsa.

Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut dan pencacahan muatan di Kantor Bea Cukai Langsa pada Jumat (30/1/2026) pukul 22.20 WIB, tim gabungan mendapati muatan sebanyak 53 koli terdiri. Terdiri dari 3 ekor simpai surili (lutung Sumatera), 1 ekor orang utan betina, 4 ekor burung nuri bayan, dan 17 ekor burung parkit.

Kemudian, 3 ekor burung paruh panjang dengan kepala biru metalik, 2 ekor burung parkit mini, 5 ekor burung rangkong papan, dan 3 ekor burung beo berwarna hitam. Selanjutnya 3 ekor burung cendrawasih, 1 ekor burung jalak belong, 10 ekor parkit mini, 1 ekor parkit jumbo, 2 ekor burung cendrawasih, dan 2 ekor burung rangkong (horn bills).

Kemudian, 2 ekor burung rangkong (horn bills), 1 ekor burung cendrawasih botak, 4 ekor burung cendrawasih, 4 ekor kelelawar albino, 4 ekor burung kakatua (Moluccan), dan 4 ekor burung kakatua (2 Moluccan dan 2 jambul kuning). Selanjutnya 5 buah kerangka tengkorak hewan bertaring, 2 kotak kecil berisi ular, 4 ekor burung berwarna hitam berparuh panjang, 2 ekor Melanesia megapode, 2 ekor burung kakatua (Moluccan), 2 ekor burung kakatua jambul kuning, 3 ekor burung kakatua (Moluccan), serta 30 koli belangkas dalam kondisi beku.

Sebagian besar satwa yang diamankan merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 32/2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5/1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yakni melarang setiap orang menangkap, mengangkut, memperniagakan, serta mengeluarkan satwa dilindungi dari wilayah NKRI tanpa izin instansi berwenang. Selain itu, jenis-jenis satwa tersebut juga termasuk dalam kategori yang pengeluarannya diatur secara ketat melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Bea Cukai Soekarno-Hatta Layani Deklarasi dan Pembayaran Bea Keluar Ekspor Emas Penumpang

Berdasarkan keterangan AS, mobil pengangkut berangkat dari gudang di Lhokseumawe, kemudian memuat barang di daerah Alue Bili Aceh Utara. Selanjutnya muatan dibawa ke Alur Madat Aceh Timur yang diduga untuk dimuat ke speedboat tujuan Thailand.

Saat ini, seluruh barang hasil penindakan, sarana pengangkut, dan terduga pelaku telah diserahterimakan kepada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya pengiriman ilegal ratusan satwa liar yang dilindungi berhasil digagalkan oleh gabungan pihak berwajib di Aceh pada Jumat malam (31/1/2026).

Aksi penindakan tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari Bea Cukai Langsa, Polres Aceh Timur, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh di kawasan Pante Bayam, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur.

Penindakan ini diawali setelah tim gabungan menerima informasi dari masyarakat terkait adanya rencana kegiatan ekspor ilegal ke Thailand melalui wilayah Aceh Timur sejak Kamis (29/01/2026). Kemudian, tim gabungan mengatakan pihaknya melakukan pengembangan serta kegiatan pengawasan untuk memetakan dermaga-dermaga rakyat di Aceh Timur yang berpotensi digunakan sebagai jalur ekspor ilegal.

Pada hari selanjutnya, di kawasan Pante Bayam, tim gabungan berhasil mengidentifikasi dan menemukan sarana pengangkut yang dicurigai bermuatan satwa dilindungi yang akan diekspor secara ilegal ke Thailand. Tim lalu melakukan pengejaran, penghentian, dan pemeriksaan awal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tim gabungan mengamankan satu unit truk Isuzu Traga bernomor polisi BL 8224 DO yang dikemudikan oleh AS (41 tahun). Truk itu berisi berbagai jenis satwa dilindungi, seperti orang utan, belangkas (beku) dan tengkorak kepala hewan bertaring.

Sarana pengangkut beserta muatan dan sopir tersebut kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Langsa untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut dan pencacahan muatan, masih pada Jumat (30/01/2026), tim gabungan mendapati muatan sebanyak 53 koli atau paket.

Berikut daftar satwa liar yang ditemukan dalam muatan tersebut:

• 3 ekor simpai surili (lutung Sumatera)
• 1 ekor orang utan betina
• 4 ekor burung nuri bayan
• 17 ekor burung parkit
• 3 ekor burung paruh panjang dengan kepala biru metalik
• 2 ekor burung parkit mini
• 5 ekor burung rangkong papan
• 3 ekor burung beo berwarna hitam
• 3 ekor burung cendrawasih
• 1 ekor burung jalak belong
• 10 ekor parkit mini
• 1 ekor parkit jumbo
• 2 ekor burung cendrawasih
• 2 ekor burung rangkong (horn bills)
• 2 ekor burung rangkong (horn bills)
• 1 ekor burung cendrawasih botak
• 4 ekor burung cendrawasih
• 4 ekor kelelawar albino
• 4 ekor burung kakatua (Moluccan)
• 4 ekor burung kakatua (2 Moluccan dan 2 jambul kuning)
• 5 buah kerangka tengkorak hewan bertaring
• 2 kotak kecil berisi ular
• 4 ekor burung berwarna hitam berparuh panjang
• 2 ekor Melanesia megapode
• 2 ekor burung kakatua (Moluccan)
• 2 ekor burung kakatua jambul kuning
• 3 ekor burung kakatua (Moluccan)
• 30 koli belangkas dalam kondisi beku.

Sebagian besar satwa yang diamankan merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 32/2024 tentang Perubahan atas UU 5/1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU tersebut melarang setiap orang menangkap, mengangkut, memperniagakan, serta mengeluarkan satwa dilindungi dari wilayah Indonesia tanpa izin instansi berwenang.

Jenis-jenis satwa tersebut juga termasuk dalam kategori yang pengeluarannya diatur secara ketat melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

AS, sang sopir, mengatakan bahwa mobil pengangkut berangkat dari gudang di Lhokseumawe. Kemudian dia menyebut bahwa dirinya memuat barang di daerah Alue Bili, Aceh Utara dan selanjutnya muatan dibawa ke Alur Madat, Aceh Timur dengan dugaan untuk dimuat ke perahu cepat (speedboat) dengan tujuan Thailand.

Saat ini, seluruh barang hasil penindakan, sarana pengangkut, dan terduga pelaku telah diserahterimakan kepada Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kepala Kantor Bea Cukai Langsa Dwi Harmawanto menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan kerja sama dan koordinasi antarlembaga dalam menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia. Dia juga menegaskan komitmen tindakan pemberantasan perdagangan ilegal satwa dilindungi

“Sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan hewan maupun produk hewan yang dilindungi,” ujar Dwi. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melakukan penindakan terhadap total 30.451 barang ilegal sepanjang 2025.

Jumlah barang ilegal senilai total Rp8,8 triliun itu merupakan hasil penindakan Bea Cukai sampai dengan 29 Desember 2025. Penindakan itu dilakukan di seluruh lini yang masuk ke lingkup otoritas lembaga tersebut.

"Mulai dari impor, ekspor, penertiban penyalahgunaan fasilitas kepabeanan, hingga penindakan di bidang cukai," terang Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto melalui keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (1/1/2026).

Dari sisi cakupan komoditas, penindakan paling dominan menyasar hasil tembakau atau sekitar 63,9% dari total barang ilegal. Kemudian, komoditas yang paling banyak ditindak selanjutnya adalah minuman keras (miras) sekitar 6,75%, serta komoditas lain seperti tekstil, mesin, dan besi baja.

Khusus untuk rokok ilegal, Nirwala menyebut penindakan sepanjang 2025 juga menjadi yang tertinggi dalam sejarah Bea Cukai. Dia menilai hal itu menunjukkan intensifikasi pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di lapangan.

Sebelumnya, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut Bea Cukai bersama dengan instansi lain telah menangkap dan memusnahkan sebanyak 1 miliar batang rokok ilegal.

Jumlah rokok yang ditangkap ini berasal dari 17.641 operasi anti rokok ilegal sepanjang tahun berjalan.

"Apa yang telah dilakukan oleh seluruh aparat Bea Cukai dari awal tahun sampai dengan saat ini sudah 1 miliar batang. Berarti betapa banyaknya jumlah rokok ilegal yang beredar di luar sana baik yang dari dalam negeri maupun dari impor," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Jumlah rokok ilegal yang ditindak mayoritas berjenis sigaret kretek mesin (SKM) yakni 74,2% dari total batang rokok, dan sigaret putih mesin atau SPM sebesar 20,5%.

"Satu miliar ini angka yang cukup besar, tetapi kalau kami lihat berapa jumlah sesungguhnya di luar sana jauh lebih besar dari satu miliar batang. Masih banyak rokok ilegal yang beredar di luar dan kemudian nanti memengaruhi kehidupan masyarakat," terangnya.

Berdasarkan data Kemenkeu, sejauh ini sudah 285 miliar batang rokok atau CHT diproduksi sampai dengan akhir November 2025. Dari produksi itu, cukai secara keseluruhan mencapai Rp198,2 triliun atau 81,2% dari target APBN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap negara tujuan ekspor ilegal turunan sawit yang ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah China. Sebanyak 87 kontainer milik PT MMS diduga berisi produk turunan crude palm oil (CPO) yang disamarkan sebagai fatty matter agar lolos dari pungutan dan bea keluar.

“Negara tujuannya China. Kami melakukan pendalaman karena menemukan pola baru penghindaran pajak. Sebelumnya modus memakai POME diawasi, lalu bergeser ke fatty matter,” ujar Dirjen Bea dan Cukai Letjen (Purn) Djaka Budi Utama di New Port Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).

Barang senilai Rp28,7 miliar itu semula dilaporkan sebagai fatty matter, komoditas yang tidak termasuk dalam larangan atau pembatasan ekspor (Lartas) dan bebas bea keluar. Namun, hasil pemeriksaan laboratorium Bea Cukai dan IPB menunjukkan kandungan produk turunan sawit wajib dikenai pungutan ekspor.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pola ekspor ilegal ini bukan kasus tunggal. “Dari satu komoditas saja, nilai transaksi mencapai sekitar Rp2,8 triliun. Kami sedang mendalami perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan pola serupa,” kata Sigit.

Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgasus OPN) Polri menemukan praktik manipulasi klasifikasi dan nilai transaksi ekspor untuk menghindari kewajiban pajak. Dari hasil kajian, ekspor fatty matter ke China melonjak signifikan setelah ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) dibatasi pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, sepanjang 2025 terdapat 25 wajib pajak yang melaporkan ekspor fatty matter dengan nilai PEB Rp2,08 triliun. Pola ini menimbulkan selisih mencolok antara data ekspor Indonesia dan data impor China, atau dikenal sebagai mirror gap.

Kementerian Keuangan dan Polri menilai anomali ini sebagai bentuk shadow economy yang menggerus penerimaan negara. Pemerintah berkomitmen memperkuat pengawasan ekspor sawit dengan integrasi data lintas instansi dan sistem pengawasan berbasis risiko agar kebocoran fiskal dapat ditekan.

“Penegakan hukum dan koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar tidak ada lagi celah bagi pelaku usaha memanipulasi dokumen ekspor,” tegas Djaka.

pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pesan tegas kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah tidak berkompromi terhadap segala bentuk kecurangan dalam aktivitas ekspor.

Ultimatum keras itu diberikan agar para pengusaha menjalankan kegiatan ekspor secara akuntabel dan sesuai aturan.

"Saya ingin memberikan pesan khususnya kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor," kata Agus dalam konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Menperin setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Tugas Khusus Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgasus OPN) Polri menyita 87 kontainer berisi produk turunan kelapa sawit yang diduga melanggar ketentuan ekspor.

Dugaan pelanggaran dilakukan oleh PT MMS dengan potensi kerugian negara mencapai Rp28,7 miliar.

Hasil pemeriksaan menunjukkan barang yang diberitahukan sebagai fatty matter ternyata mengandung produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Padahal, dokumen ekspor awal menyebut komoditas tersebut bebas dari ketentuan bea keluar dan larangan pembatasan ekspor (Lartas).

Agus menegaskan praktik ekspor ilegal seperti itu tak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menghambat program hilirisasi industri kelapa sawit yang sedang digencarkan pemerintah.

Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya memperkuat tata kelola industri dan memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran ekspor, kata Agus, menjadi bagian dari langkah konkret untuk memperbaiki efisiensi investasi sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

"Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang konkret dalam rangka kita memperbaiki ICOR. Dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional," jelasnya.

Agus berharap operasi gabungan ini bisa memberikan efek jera kepada perusahaan yang melakukan ekspor ilegal.

Sebagai langkah penguatan pengawasan, Kemenperin telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit.

Aturan tersebut menjadi acuan teknis bagi kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan kebijakan fiskal serta pengawasan ekspor komoditas olahan kelapa sawit.

"Aturan ini seharusnya dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan fiskal dan pengawasan ekspor atas komoditas pengolahan kelapa sawit, kementerian dan lembaga terkait," lanjutnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyita 87 kontainer berisi produk turunan crude palm oil (CPO) yang merugikan negara Rp28,7 miliar.

Informasi awal dugaan pelanggaran disampaikan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri pada 20 Oktober 2025 hingga 25 Oktober 2025. Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama lalu mengamankan barang bukti berupa fatty matter.

"Kita telah berhasil melakukan penegahan terhadap 87 kontainer milik PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok. Barang tersebut diberitahukan sebagai fatty matter dengan berat bersih kurang lebih sekitar 1.802 ton atau senilai Rp28,7 miliar," ucap Djaka dalam konferensi pers di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (6/11).

Djaka menjelaskan fatty matter tidak dikenakan bea keluar dan tak termasuk larangan pembatasan (lartas) ekspor. Akan tetapi, pemeriksaan di tiga laboratorium berbeda mendapati hasil lain terkait produk tersebut.

Barang yang disebut sebagai fatty matter itu ternyata produk campuran nabati yang mengandung turunan CPO, di mana seharusnya dikenakan bea keluar dan kewajiban ekspor. Djaka menegaskan hal tersebut terungkap dari uji laboratorium yang turut disaksikan Satgassus Polri.

"Tersangka awal adalah PT MMS dan tentunya ada tiga perusahaan yang terafiliasi, terkait, dengan kegiatan ini. Untuk siapa-siapa yang menjadi inisiatornya tentu akan dilakukan pendalaman lebih lanjut," tegas Djaka.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan kasus dengan komoditas fatty matter mempunyai nilai transaksi Rp2,08 triliun sepanjang 2025. Ia menyebut pihaknya akan terus mengembangkan kasus tersebut.

Listyo menegaskan Polri bakal melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap perusahaan-perusahaan lain yang diduga melakukan modus serupa. Ia tak segan melakukan proses penegakan hukum, jika memang ada potensi kerugian negara yang mesti dipulihkan.

"Harapan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) agar pemasukan negara betul-betul optimal, mengurangi potensi kebocoran negara," tegas Listyo.

Sedangkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan pihaknya akan memeriksa sekitar 282 wajib pajak yang melakukan ekspor serupa. Ia mengklaim sudah melaporkan rencana ini kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.