Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC) menggagalkan ekspor ilegal emas setara Rp500 miliar yang dibawa dengan pesawat charter dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Setidaknya ada empat orang yang telah ditetapkan tersangka.

Pada konferensi pers, Selasa (28/4/2026), Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama mengatakan bahwa temuan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya pesawat charter yang digunakan untuk mengirim emas tanpa kelengkapan dokumen ekspor, Senin (27/4/2026).

"Atas informasi tersebut petugas melakukan langkah-langkah pemeriksaan sehingga kami bisa menggagalkan upaya penyelundupan emas sebanyak kurang lebih total 190 kilogram. Kalau di-rupiahkan sekitar Rp500 miliar," terang Djaka di Kantor Bea Cukai Pusat, Jakarta, dikutip Rabu (29/4/2026).

Informasi awal yang didapatkan Bea Cukai yaitu pengiriman paket sebanyak enam kodi paket dengan berat total 150 kilogram (kg) berisi perhiasan dan koin emas yang tidak disertai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Barang-barang yang ditemukan meliputi 611 buah gelang emas sebesar 60,3 kg dan setara US$8,9 juta, serta 2.971 koin emas seberat 130,2 kg dan setara US$19,4 juta. Total keseluruhan nilai barang yaitu US$28,3 juta atau setara Rp502,5 juta.

"Barang tersebut diduga tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen ekspor sehingga selanjutnya dilakukan pencegahan dan diterbitkan surat bukti penindakan," terang Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kemenkeu Priyono Triatmojo pada konferensi pers yang sama.

Penegak hukum di Bea Cukai pun menetapkan empat orang sebagai tersangka berinisial HH, AH, HG, dan salah seorang warga negara asing asal India berinisial BB.

Priyono lalu menjelaskan bahwa nilai kepabeanan yakni bea keluar untuk emas tersebut mencapai Rp486 miliar. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang berlaku sejak 17 November 2025.

Untuk emas batangan olahan seperti minted bar, tarif bea keluar ditetapkan sebesar 7,5% sampai 10%. Kemudian, emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bar dikenakan tarif 7,5% hingga 10%.

Selanjutnya, emas dalam bentuk granula atau bentuk lainnya dikenakan tarif 10% sampai dengan 12,5%. Adapun emas dore dikenakan tarif paling tinggi yaitu 12,5% sampai 15%. Dalam hal ini, temuan emas di Bandara Halim ini memiliki kode HS 7108.12.90 sehingga dikenakan tarif bea ekspor 12,5%.

"Sesuai ketentuan yang berlaku potensi kerugian negara dari tidak dipenuhi kewajiban bea diperkirakan mencapai Rp41.193.899.800 [Rp41,1 miliar]," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) telah mengumpulkan bea keluar ekspor emas senilai Rp695 juta pada Januari 2026. Taget penerimaan bea keluar berada di kisaran Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun tahun ini.

"Adapun penerimaan bea keluar dari komoditas emas hingga Januari 2026 tercatat sebesar Rp695 juta," terang Kasubdit Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan DJBC Kemenkeu Budi Prasetyo kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas berlaku mulai 23 Desember 2025, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berdasarkan lampiran PMK tersebut, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Sejatinya pemerintah juga berencana mulai mengenakan bea keluar untuk batu bara. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pernah menyebut setidaknya setoran dari tarif ekspor batu bara senilai Rp20 triliun per tahun.

Masalahnya, sampai dengan saat ini regulasi untuk mulai memungut bea keluar batu bara belum juga rampung oleh lintas kementerian/lembaga. "Sementara terkait bea keluar batu bara pemerintah masih terus berkoordinasi terkait aspek regulasinya," terang Budi.

Adapun sampai dengan Januari 2026, APBN membukukan penerimaan pajak senilai Rp22,6 triliun atau 6,7% terhadap target tahun ini yaitu Rp336 triliun.

Pada awal tahun, seluruh pos penerimaan kepabeanan cukai terkontraksi. Cukai hanya terkumpul Rp17,5 triliun atau turun 12,4% (yoy) dari tahun lalu, akibat penurunan produksi akhir 2025. Sementara itu, bea keluar terkontraksi paling dalam yakni 41,6% (yoy) atau Rp1,4 triliun. Bea masuk terkumpul Rp3,7 triliun atau turun (4,4%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mematok target kenaikan agresif pada pos-pos penerimaan negara non-tradisional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Dalam rincian anggaran APBN 2026, target penerimaan dari Bea Keluar diproyeksikan terbang hingga 852%, sedangkan pos Pendapatan Pajak Lainnya meroket ribuan persen.

Dalam Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025, pemerintah menargetkan Pendapatan Bea Keluar sebesar Rp42,56 triliun pada 2026. Angka ini melonjak tajam 852% dibandingkan dengan target tahun 2025 yang hanya dipatok senilai Rp4,47 triliun.

Lonjakan pada pos Bea Keluar ini sekaligus menjadi penopang utama Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional yang ditargetkan tumbuh 61,07% menjadi Rp92,46 triliun, mengingat pos Pendapatan Bea Masuk justru diproyeksikan terkontraksi 5,73% dari Rp52,40 triliun (2025) menjadi Rp49,90 triliun (2026).

Lonjakan kenaikan target yang lebih besar juga terjadi pada pos Pendapatan Pajak Lainnya. Dalam APBN 2026, pemerintah mematok target pos ini sebesar Rp126,93 triliun. Jika disandingkan dengan target APBN 2025 yang hanya sebesar Rp7,79 triliun, maka terjadi lonjakan kenaikan mencapai 1.528%.

Secara keseluruhan, pemerintah menetapkan target total penerimaan perpajakan pada 2026 sebesar Rp2.693,71 triliun, tumbuh 8,14% dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.490,91 triliun.

Bea Keluar Batubara & Emas hingga Penegakan Hukum

Adapun pada 2026, terdapat komoditas baru yang menjadi objek bea keluar yaitu batu bara dan emas. Pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas berlaku mulai 23 Desember 2025, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Berdasarkan lampiran PMK tersebut, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Tak hanya itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga menyatakan akan kenakan bea batu bara pada tahun ini meski aturannya belum juga rilis hingga 21 Januari 2026. Dia mengungkap bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut saat ini secara neto justru negatif, sehingga perlu dikenai bea keluar.

Purbaya menjelaskan bahwa meskipun perusahaan batu bara menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh), royalti, dan pungutan lainnya, jumlah uang negara yang keluar untuk membayar klaim pengembalian kelebihan pajak (restitusi) ternyata jauh lebih besar.

Emas hitam ini justru tekor. Pemerintah malah seolah-olah memberikan subsidi kepada korporasi yang menikmati keuntungan besar dari bumi Indonesia itu.

"Kalau saya lihat nett-nya, dia [perusahaan] bayar pajak, bayar PPh, royalti segala macam, tetapi ditarik lagi, direstitusi. Saya dapatnya negatif. Jadi saya memberi subsidi perusahaan batu bara yang sudah pada kaya itu. Menurut Anda wajar tidak?" ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta beberapa waktu lalu (31/12/2025).

Purbaya mengungkapkan bahwa dalam pembahasan di tingkat teknis, usulan tarif bea keluar untuk komoditas batu bara yang mengemuka berada pada kisaran 5% hingga 11%. Besaran pungutan ini akan menyesuaikan dengan level harga acuan batu bara di pasar.

Dia merincikan tarif terendah 5% akan dikenakan jika harga batu bara berada di bawah level tertentu, naik menjadi 8% di level menengah, dan mencapai 11% apabila harga melonjak di atas level tertinggi yang ditetapkan.

Kendati demikian, bendahara negara itu menegaskan bahwa angka-angka tersebut belum final. Pasalnya, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum kebijakan ini masih dalam proses penyusunan dan masih menuai keberatan dari sejumlah pelaku usaha.

"Jadi, saya belum bisa pastikan berapa itu pasnya karena sebagian juga masih ada yang protes. Kita mungkin akan rataskan [rapat terbatas] ke depan," jelasnya.

Ketika disinggung mengenai potensi keterlambatan implementasi kebijakan yang seharusnya efektif per 1 Januari 2026, Purbaya tidak menampik kemungkinan regulasi tersebut terbit melewati pergantian tahun. Hanya saja, dia memberikan sinyal bahwa kebijakan fiskal ini tetap dapat diberlakukan terhitung sejak awal tahun.

"[Aturan] kan bisa berlaku surut juga," pungkasnya.

Dengan adanya tambahan komoditas yang menjadi objek bea keluar pada tahun ini, setorannya pun diproyeksikan meningkat. Selain itu, Purbaya juga menyatakan akan melakukan penindakan hukum ke para pengemplang pajak. Terbaru, dia menyatakan akan incar perusahaan baja dan bangunan asal China yang diduga menghindari pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN).

“Perusahaan-perusahaan China yang ilegal diam-diam bermain di sini dan menguasai pasar domestik, sehingga perusahaan domestik, baja yang bayar pajak sesuai ini aturan, terancam. Bahkan banyak yang tutup. Masa itu mau kami biarkan? Jadi ini ancaman serius ya,” terangnya, Selasa (20/1/2026).

Pada akhir tahun lalu, dia juga menyatakan kejar 200 penunggak pajak besar dengan total tagihan sekitar Rp60 triliun. Per November 2025, tagihan yang sudah dilunasi baru mencapai Rp11,4 triliun.

Adapun, denda pajak biasanya masuk ke pos Pajak Lainnya. Dengan demikian, penegakan hukum dan penagihan kasus perpajakan pada tahun ini akan mempengaruhi setoran Pajak Lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan berupa pengenaan bea keluar ekspor untuk komoditas emas, atau bea keluar emas, mulai hari ini, Selasa (23/12/2025).

Adapun aturan bea keluar emas tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 ini diundangkan sejak 9 Desember 2025.

Sebenarnya PMK ini telah diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pada 17 November 2025 namun berlaku setelah 14 hari setelah diundangkan

Dalam aturan bea keluar ekspor emas ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral berupa emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas.

Lantas, apa saja isi aturan bea keluar emas ini?

Pasal 3 PMK Bea Keluar Emas

Melansir pasal 3 dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan bahwa tarif bea keluar atas barang ekspor berupa emas ditentukan tergantung harga referensi dan jenis emas yang akan diekspor.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan tarif bea keluar emas di antara rentang 7,5 hingga 15 persen hal ini tergantung pada jenis emas dan harga referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dari sisi harga referensi Purbaya menerapkan mulai dari 2,800 dollar Amerika Serikat per troy ounce sampai dengan 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Sedangkan untuk harga referensi mulai dari 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Pasal 5 PMK Bea Keluar Emas

Dalam pasal 5 PMK 80/2025 disebutkan juga bahwa perhitungan Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

Untuk diketahui dalam menentukan besaran biaya keluar, semakin tinggi harga referensi semakin tinggi pula presentase pembayaran bea keluar yang diterapkan oleh Purbaya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menata ekspor emas dan memastikan penerimaan negara tetap optimal di tengah fluktuasi harga emas global.

Berikut ini rincian tarif bea keluar per komoditas emas:

1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5 persen dan 15 persen.

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 10 persen dan 12,5 persen.

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

4. Minted bars tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan berupa pengenaan bea keluar ekspor untuk komoditas emas, atau bea keluar emas, mulai hari ini, Selasa (23/12/2025).

Adapun aturan bea keluar emas tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 ini diundangkan sejak 9 Desember 2025.

Sebenarnya PMK ini telah diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pada 17 November 2025 namun berlaku setelah 14 hari setelah diundangkan

Dalam aturan bea keluar ekspor emas ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral berupa emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor emas.

Lantas, apa saja isi aturan bea keluar emas ini?

Pasal 3 PMK Bea Keluar Emas

Melansir pasal 3 dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan bahwa tarif bea keluar atas barang ekspor berupa emas ditentukan tergantung harga referensi dan jenis emas yang akan diekspor.

Dalam PMK tersebut, Purbaya menetapkan tarif bea keluar emas di antara rentang 7,5 hingga 15 persen hal ini tergantung pada jenis emas dan harga referensi yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Dari sisi harga referensi Purbaya menerapkan mulai dari 2,800 dollar Amerika Serikat per troy ounce sampai dengan 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Sedangkan untuk harga referensi mulai dari 3,200 dollar Amerika Serikat per troy ounce.

Pasal 5 PMK Bea Keluar Emas

Dalam pasal 5 PMK 80/2025 disebutkan juga bahwa perhitungan Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (advalorem) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

Untuk diketahui dalam menentukan besaran biaya keluar, semakin tinggi harga referensi semakin tinggi pula presentase pembayaran bea keluar yang diterapkan oleh Purbaya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berupaya menata ekspor emas dan memastikan penerimaan negara tetap optimal di tengah fluktuasi harga emas global.

Berikut ini rincian tarif bea keluar per komoditas emas:

1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5 persen dan 15 persen.

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 10 persen dan 12,5 persen.

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

4. Minted bars tarifnya 7,5 persen dan 10 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara untuk berlaku mulai 1 Januari 2026.

Dengan demikian, pemerintah mengupayakan agar pengenaan bea keluar untuk komoditas batu bara sekaligus emas mulai berlaku awal tahun depan.

"Kami sedang siapkan. Sesuai dengan DPR juga kan kemarin arahannya demikian," terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Namun demikian, Febrio masih belum membeberkan berapa besaran tarif yang akan berlaku untuk bea keluar emas hitam itu.

Hal ini berbeda dengan bea keluar komoditas emas yang sudah ditetapkan besaran tarifnya sebesar 7,5% sampai dengan 15% untuk dors, granules, casted bars dan minted bars.

Aturan terkait dengan kisaran tarif ekspor empat jenis produk emas itu sudah tertuang di PMK No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025.

Saat dimintai konfirmasi, Febrio menyebut pihaknya mengupayakan agar PMK untuk bea keluar batu bara diterbitkan sebelum akhir tahun ini. "Sedang kami siapkan [PMK]. Nanti kami umumkan ya. Iya [sebelum akhir tahun]," terang Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya menargetkan tarif bea keluar batu bara mulai Januari tahun depan yakni sekitar 1% sampai dengan 5% dari nilai yang diekspor.

Khusus batu bara, pemerintah menargetkan setoran penerimaan senilai Rp20 triliun.

Sementara untuk emas, pemerintah mematok tarif bea keluar 7,5% sampai dengan 15% untuk produk dore, granules, casted bars dan minted bars. Target penerimaan dari bea keluar emas yakni Rp3 triliun.

Purbaya menyampaikan bahwa pengenaan bea keluar untuk batu bara ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara. Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut bea keluar untuk ekspor batu bara akan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas yakni pada 1 Januari 2026.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan agar ekspor batu bara dan emas mulai dikenai tarif atau bea keluar dengan target keseluruhan penerimaan untuk APBN senilai Rp23 triliun.

"Saya target sama [dengan bea keluar emas] 1 Januari," ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Purbaya juga menyebut pihaknya menargetkan tarif bea keluar batu bara mulai Januari tahun depan yakni sekitar 1% sampai dengan 5% dari nilai yang diekspor. Khusus batu bara, pemerintah menargetkan setoran penerimaan senilai Rp20 triliun.

Sementara untuk emas, pemerintah mematok tarif bea keluar 7,5% sampai dengan 15% untuk produk dore, granules, casted bars dan minted bars. Target penerimaan dari bea keluar emas yakni Rp3 triliun.

Purbaya menyampaikan bahwa pengenaan bea keluar untuk batu bara ditujukan agar tidak memberikan subsidi kepada industri batu bara. Sebagaimana diketahui, batu bara selama ini seakan 'disubsidi' oleh pemerintah karena mayoritas produknya diekspor dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN).

"Jadi kami balik ke status yang awal tadi. Jangan sampai kami memang subsidi industri batu bara," tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar emas yang ditetapkan itu tergantung dari harga masing-masing produk dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu.

Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenai tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi.

Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya.

Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eksportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif.

"Yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudah dalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars," papar Febrio di DPR November 2025 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merilis aturan ekspor emas, di mana ditetapkan tarif bea keluar mencapai 15 persen.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Beleid tersebut diteken Purbaya pada 17 November 2025 lalu.

"Terhadap barang ekspor berupa emas dapat dikenakan bea keluar," tulis Pasal 2 beleid tersebut.

"Besaran tarif bea keluar atas barang ekspor berupa emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini," sambung Pasal 3 PMK Nomor 80 Tahun 2025.

Purbaya membagi dua tarif bea keluar tersebut berdasarkan harga referensi, yakni yang dirinci dalam Kolom 1 dan Kolom 2 pada bagian Lampiran.

Harga referensi adalah harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif bea keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian/ kepala badan teknis terkait.

Pertama, harga referensi dari US$2,800 per troy ounce sampai dengan kurang dari US$3,200 per troy ounce bakal dikenakan tarif 7,5 persen-12,5 persen atau Kolom 1. Kedua, untuk harga referensi mulai dari US$3,200 per troy ounce dipungut tarif bea keluar 10 persen hingga 15 persen, sesuai dengan Kolom 2.

"Perhitungan bea keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari harga ekspor (ad valorem) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor per Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang," jelas Pasal 5 soal bea keluar emas.

1. Dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya

-Tarif Kolom 1: 12,5 persen-Tarif Kolom 2: 15 persen

2. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore

-Tarif Kolom 1: 10 persen-Tarif Kolom 2: 12,5 persen

3. Emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore

-Tarif Kolom 1: 7,5 persen-Tarif Kolom 2: 10 persen

4. Minted bars

-Tarif Kolom 1: 7,5 persen-Tarif Kolom 2: 10 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas. Pemerintah menetapkan skema tarif progresif dua lapis yang bergantung pada harga referensi global, dengan tarif tertinggi mencapai 15%.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Beleid ini diteken oleh Purbaya pada 17 November 2025 dan telah diundangkan pada 9 Desember 2025.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral emas di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini diambil demi menjamin terpenuhinya kebutuhan domestik serta menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Pemerintah menetapkan dua lapisan tarif berdasarkan Harga Referensi emas per troy ounce, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 yakni lapir pertama, apabila harga referensi berada di kisaran US$2.800 per troy ounce sampai dengan kurang dari US$3.200 per troy ounce. Selanjutnya lapis kedua apabila harga referensi telah menyentuh level US$3.200 per troy ounce atau lebih.

Berdasarkan lampiran PMK 80/2025, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Kewenangan Penetapan Harga

Terkait acuan harga, Pasal 4 mengamanatkan bahwa harga referensi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan berpedoman pada harga mineral acuan emas.

Selanjutnya, perhitungan besaran bea keluar menggunakan skema ad valorem (persentase). Rumus perhitungannya dijabarkan secara rinci dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: Tarif Bea Keluar × Jumlah Satuan Barang × Harga Ekspor × Nilai Tukar.

Adapun besaran Harga Ekspor untuk perhitungan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Harga Patokan Ekspor (HPE), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2).

Pelaku usaha emas perlu segera melakukan penyesuaian, mengingat masa transisi aturan ini cukup singkat. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal 7 beleid tersebut.

Mengingat aturan ini diundangkan pada 9 Desember 2025, artinya ketentuan tarif baru ini akan efektif berlaku mulai 23 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi menerbitkan aturan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas. Pemerintah menetapkan skema tarif progresif dua lapis yang bergantung pada harga referensi global, dengan tarif tertinggi mencapai 15%.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Beleid ini diteken oleh Purbaya pada 17 November 2025 dan telah diundangkan pada 9 Desember 2025.

Dalam pertimbangannya, pemerintah menegaskan bahwa aturan ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi produk mineral emas di dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini diambil demi menjamin terpenuhinya kebutuhan domestik serta menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.

Pemerintah menetapkan dua lapisan tarif berdasarkan Harga Referensi emas per troy ounce, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 3 yakni lapir pertama, apabila harga referensi berada di kisaran US$2.800 per troy ounce sampai dengan kurang dari US$3.200 per troy ounce. Selanjutnya lapis kedua apabila harga referensi telah menyentuh level US$3.200 per troy ounce atau lebih.

Berdasarkan lampiran PMK 80/2025, tarif bea keluar dibedakan berdasarkan tingkat pengolahan produk. Untuk produk dore (bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan lainnya), pemerintah mematok tarif sebesar 12,5% untuk layer harga pertama (US$2.800—US$3.200), dan naik menjadi 15% apabila harga emas menembus US$3.200 per troy ounce (layer kedua).

Sementara itu, untuk produk yang lebih hilir seperti minted bars (emas batangan tercetak) dan emas dalam bentuk bongkah/ingot/cast bars (tidak termasuk dore), tarif yang dikenakan lebih rendah yaitu 7,5% pada layer harga pertama, dan naik 10% pada layer harga kedua.

Kewenangan Penetapan Harga

Terkait acuan harga, Pasal 4 mengamanatkan bahwa harga referensi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan berpedoman pada harga mineral acuan emas.

Selanjutnya, perhitungan besaran bea keluar menggunakan skema ad valorem (persentase). Rumus perhitungannya dijabarkan secara rinci dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu: Tarif Bea Keluar × Jumlah Satuan Barang × Harga Ekspor × Nilai Tukar.

Adapun besaran Harga Ekspor untuk perhitungan tersebut ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan Harga Patokan Ekspor (HPE), sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2).

Pelaku usaha emas perlu segera melakukan penyesuaian, mengingat masa transisi aturan ini cukup singkat. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan," bunyi Pasal 7 beleid tersebut.

Mengingat aturan ini diundangkan pada 9 Desember 2025, artinya ketentuan tarif baru ini akan efektif berlaku mulai 23 Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengirim sinyal kembali melakukan efisiensi anggaran dalam APBN 2026 sejalan dengan semakin besarnya kebutuhan untuk rehabilitas maupun rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025). Sinyal efisiensi itu disampaikan Purbaya dalam menanggapi kebutuhan anggaran untuk perbaikan di Sumatra setelah bencana banjir dan longsor, dengan nilai perkiraan sementara Rp51,8 triliun.

Menurut Purbaya, APBN setiap tahunnya menyisihkan anggaran untuk tanggap darurat bencana senilai Rp5 triliun. Dia juga menyebut anggaran penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) masih ada, dan terbuka untuk ditambah sesuai dengan permintaan.

Adapun untuk kebutuhan lainnya ke depan, Bendahara Negara mengaku sudah melakukan penyisiran anggaran untuk 2026 sebelum terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Sebelum ini kejadian sudah kami sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat enggak jelas segala macem. Jadi kami bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kami lihat itu ada sekitar Rp60 triliun lah dapet," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (9/12/2025).

Purbaya menekankan bahwa pengetatan belanja yang direncanakan olehnya tahun depan bukan memotong, namun mengurangi sejumlah kegiatan operasional kementerian/lembaga. Prinsipnya hampir serupa dengan yang dilakukan tahun ini sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.

Namun demikian, Purbaya memastikan penerapan efisiensi pada APBN 2026 tidak akan dilakukan saat tahun anggaran berjalan. Dia menyebut rencana penyisiran anggaran sudah dilakukan.

"Jadi begitu APBN-nya selesai [2025], kami sisir semuanya. Kami enggak mau mengulangi seperti tahun lalu di mana kami asal aja potong. Untung dari situ masih ada cadangan, jadi enggak usah khawatir," paparnya.

Di sisi lain, saat berlangsungnya rapat kemarin, Purbaya menargetkan setoran dari bea keluar ekspor emas dan batu bara bisa menyumbang Rp23 triliun ke penerimaan APBN. Hal ini di tengah batalnya potensi penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp7 triliun.

Namun demikian, baru bea keluar emas yang asumsi penerimaannya sudah masuk ke dalam APBN 2026 yakni senilai Rp3 triliun. Adapun untuk batu bara belum masuk lantaran masih dibahas lebih lanjut untuk kepastian tarifnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkap, setelah ditanya lebih lanjut oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie, bahwa nantinya total Rp23 triliun asumsi penerimaan itu digunakan dalam menutup defisit APBN.

"Untuk langkah pertama [setoran bea keluar emas dan batu bara] untuk menutup defisit dulu, mengurangi defisit kami," pungkas Purbaya.

Adapun Kemenkeu mencatat bahwa penerimaan bea keluar berdasarkan outlook 2025 senilai Rp30,2 triliun. Hal itu mencakup Rp7 triliun dari bea keluar komoditas mineral, sedangkan Rp23,2 triliun untuk bea keluar komoditas nonmineral. Paling besar disumbang CPO.

Outlook 2025 itu merupakan yang tertinggi sejak realisasi 2022 yang mencapai Rp39,8 triliun, meliputi Rp7,3 dari komoditas mineral dan Rp32,6 triliun komoditas nonmineral.

Geser-geser Anggaran

Pengajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa Menkeu Purbaya memiliki kewenangan untuk menerapkan flexible budget dalam hal mengatur ulang belanja dan penerimaan negara.

Pada sisi penerimaan, Prianto menyebut Bendahara Negara bisa menerapkan maupun membebaskan pungutan dari kegiatan ekonomi appaun selama target di APBN bisa tercapai. Hal ini sebagaimana yang dilakukan dengan pengenaan bea keluar batu bara dan emas untuk menutup hilangnya asumsi penerimaan dari cukai minuman manis.

"Saya melihat selama trade off-nya dapet, terserah nanti satu sisi ada yang turun, sisi yang lain surplus, dihatapkan total penerimaan seusai dengan target," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Adapun pada sisi belanja, Prianto memandang bahwa Purbaya bisa menggeser pos-pos anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya. Contohnya, dalam konteks penanggulangan bencana di Sumatra, upaya pemindahan anggaran bisa dilakukan Purbaya sesuai dengan perhitungannya selaku Bendahara Negara.

Dalam hal efisiensi, Prianto pun menilai pengetatan belanja di 2026 sudah dilakukan sejak transfer ke daerah (TKD) dianggarkan hanya Rp692 triliun lebih. Anggaran ke daerah itu turun 24,7% dari APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Menurut pria yang juga menjabat Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) itu, pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto juga bisa merealokasi anggaran program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, program MBG dianggarkan senilai Rp335 triliun tahun depan. "Ini kan masalah political will. Program MBG adalah program Presiden terpilih sesuai dengan kampanye Pilpres dan masuk RPJMN. Nanti dalam pelaksanaannya, kan sementara masih bersikukuh tetap jalan, meski banyak dikritik. Ke depan bisa dilihat urgensinnya," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan dilakukan hanya ketika ekonomi nasional mampu tumbuh di kisaran 6 persen. Langkah itu untuk memastikan kebijakan tidak membebani masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas pertanyaan anggota Komisi XI DPR yang menyoroti belum dijelaskannya skema cukai MBDK dalam pembahasan APBN 2026. Purbaya menegaskan pemerintah belum berencana menerapkan kebijakan tersebut dalam waktu dekat.

“Kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang, saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” ujarnya dalam Raker Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (9/12/2025).

Purbaya membenarkan bahwa APBN 2026 sudah mencantumkan target penerimaan cukai MBDK sebesar Rp7 triliun. Namun pelaksanaannya, kata dia, akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi pada 2026 mendatang.

Meski begitu, ia memastikan penerimaan negara tetap dapat dioptimalkan dari sektor lain, terutama Bea Keluar emas dan batu bara, apabila cukai MBDK belum diberlakukan. Dengan demikian, ruang fiskal tetap terjaga dan tidak terjadi kekosongan penerimaan.

Ke depan, kata Purbaya, Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan fiskal baru. Ia menambahkan, saat dirinya mulai menjabat sebagai Menkeu, rancangan APBN 2026 telah disusun berdasarkan kondisi ekonomi yang saat itu dinilai cukup baik.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyoroti belum jelasnya pemaparan mengenai model, roadmap, maupun kategori produk yang akan dikenai cukai MBDK. Ia menilai penjelasan rinci sangat penting agar implementasi tidak menimbulkan kebingungan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan potensi defisit anggaran apabila target penerimaan Rp7 triliun dari cukai MBDK tidak tercapai, sementara belanja negara sudah dialokasikan. Ia meminta agar asumsi penerimaan Kemenkeu dibuat lebih realistis.