Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah merebut kembali jutaan hektare lahan sawit serta menutup tambang ilegal untuk menghentikan kebocoran.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo mengatakan pemerintahannya telah merebut kembali dan menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan hutan lindung. Selain itu, perusahaan pengelola jutaan hektare layan sawit itu disebut memalsukan laporan.

Pemerintah pun telah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Bahkan, terdapat tambang ilegal yang sudah beroperasi 8 tahun, namun tanpa izin.

"Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia," ujarnya.

Prabowo mengatakan bahwa setiap bulan ratusan miliar rupiah potensi kekayaan negara lenyap. Kekayaan dari tambang emas, perak, serta logam-logam yang sangat mahal keluar tanpa masuk ke kas negara.

Bahkan, menurutnya sampai hari ini terjadi penyelundupan. Pemerintah telah mengerahkan Angkatan Laut (AL), bea cukai, hingga ribuan prajurit, namun aktifitas ilegal masih saja terjadi.

"Jadi usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar luas dan sangat-sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar, tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Indonesia. Ini tidak ringan," ujarnya.

PARIGI MOUTONG - Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terus berlangsung di sejumlah wilayah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah mengancam program ketahanan pangan nasional. Di tengah upaya pemerintah mencetak sawah baru, maraknya tambang ilegal dikhawatirkan justru merusak kawasan yang diproyeksikan menjadi penopang produksi pangan.

Kekhawatiran itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong Muhammad Irfain dalam Rapat Paripurna tentang Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) atas empat rancangan peraturan daerah hasil harmonisasi yang dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, Senin lalu.

Politisi Partai Perindo itu mendesak kepala daerah menunjukkan ketegasan dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal, khususnya yang menggunakan alat berat. "Dugaan yang berkembang di masyarakat hari ini seolah-olah semua unsur di daerah ikut terlibat karena tidak ada tindakan tegas maupun efek jera," ujar Muhammad Irfain saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga DPRD untuk memastikan penegakan hukum berjalan serius terhadap para pelaku maupun pihak yang diduga menjadi pemodal PETI.

Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong ini menyoroti maraknya aktivitas PETI di Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan. Padahal, wilayah itu telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sebagai lokasi program percetakan sawah baru.

Menurutnya, keberadaan tambang ilegal di kawasan tersebut berpotensi mengganggu keberhasilan program ketahanan pangan yang sedang didorong pemerintah. "Jangan sampai program nasional untuk meningkatkan produksi pangan justru terganggu akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali," tegas Irfain.

Legislator kelahiran 14 Agustus 1984 ini menegaskan, penggunaan ekskavator dalam aktivitas pertambangan ilegal harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mempercepat kerusakan lingkungan. Karena itu, penindakan yang tegas dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah meluasnya dampak kerusakan.

Sebagai bentuk keseriusan penanganan PETI, Irfain juga meminta pemerintah daerah menelusuri kepemilikan seluruh ekskavator yang beroperasi di Parigi Moutong. Pendataan itu dinilai penting untuk mengetahui kemungkinan penggunaan alat berat dalam aktivitas pertambangan ilegal.

"Coba ditelusuri siapa saja pengusaha atau pemilik ekskavator di Parigi Moutong. Data semuanya supaya bisa diketahui alat-alat mana yang digunakan di lokasi PETI," tuturnya.

Meski demikian, Irfain membedakan aktivitas pertambangan tradisional yang dilakukan masyarakat secara manual dengan praktik PETI yang menggunakan alat berat dan mesin. Sebagai wakil rakyat, dia tidak mempersoalkan warga yang mendulang emas secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Aktivitas mendulang secara manual, lanjut Irfain, memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih kecil dibandingkan penggunaan mesin jet, dompeng, maupun ekskavator yang mampu mengubah bentang alam dalam waktu singkat.

"Kalau masyarakat mau badulang secara manual silakan, karena dampak kerusakannya tidak parah. Yang merusak itu penggunaan mesin jet, dompeng dan ekskavator," pungkasnya.

JAKARTA - Dittipideksus Bareskrim Polri menahan dua tersangka baru dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Dua tersangka ditahan yakni DHB, putra pengusaha Siman Bahar dan VC.

Keduanya ditetapkan tersangka setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan mereka dalam rangkaian tindak pidana penampungan, pengolahan, pemurnian, hingga penjualan emas yang diduga berasal dari aktivitas tambang emas ilegal.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa 2 tersangka pada Senin (15/6/2026). “Keduanya ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk 20 hari ke depan mulai 16 Juni 2026 hingga 5 Juli 2026,” ujar Ade, Selasa (16/6/2026).

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan tiga tersangka awal dari PT SPEM atau Toko Mas Semar Nganjuk yakni TW selaku Direktur Utama PT SPEM, DW, dan BSW. Dari hasil pengembangan penyidikan, penyidik menemukan keterlibatan pihak lain yang turut memfasilitasi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik kemudian menetapkan DHB dan VC sebagai tersangka baru. DHB diketahui pernah menjabat Direktur PT SJU pada periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022, sedangkan VC menjabat sebagai Direktur PT SJU sejak 14 September 2022 hingga saat ini.

Menurut Ade, kedua tersangka sempat tidak memenuhi panggilan pertama penyidik yang dijadwalkan pada 10 Juni 2026. Namun, keduanya akhirnya hadir memenuhi panggilan kedua pada 15 Juni 2026 di Gedung Bareskrim Polri.

Dalam pemeriksaan, penyidik mengajukan 33 pertanyaan kepada DHB selama sekitar 7 jam pemeriksaan. Sementara terhadap VC, penyidik mengajukan 23 pertanyaan dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir 7 jam.

“Dari hasil pengembangan penyidikan, ditemukan dua alat bukti mengenai keterlibatan pelaku lain yang secara bersama-sama memfasilitasi kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik kembali menetapkan dua tersangka baru yaitu DHB dan VC,” katanya.

Penyidik akan terus mengembangkan perkara dengan menelusuri aliran dana yang terkait dengan aktivitas tambang emas ilegal. “Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri akan terus mengefektifkan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran aset (asset tracing) secara optimal terhadap seluruh aliran dana dalam rantai kejahatan tambang ilegal (PETI) dan TPPU dalam perkara ini,” ungkap Ade.

Sementara itu, berkas perkara pertama yang melibatkan tiga tersangka awal yakni TW, DW, dan BSW telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) berhasil membongkar praktik pertambangan emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Penyidik PNS Ditjen Gakkum telah menemukan sedikitnya dua alat bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin di kawasan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Gunung Botak.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae mengungkapkan bahwa berdasarkan pengumpulan bahan keterangan dan alat bukti lainnya serta hasil Gelar Perkara yang dilaksanakan pada 22 Mei 2026, diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Atas dasar tersebut, status penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses hukum akan terus dilanjutkan dan tentunya sampai pada tahap penetapan tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Jeffri dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/6/2026).

Hasil proses penyelidikan atas temuan kegiatan tambang ilegal dalam operasi penertiban oleh Pangdam XV Pattimura di Pulau Buru yang dikoordinasikan dengan Ditjen Gakkum ESDM, ditemukan fakta kegiatan penambangan ilegal oleh PT X berupa pembukaan akses jalan tambang, pembangunan kolam perendaman untuk fasilitas pengolahan emas, serta pembangunan mess pegawai. Selain itu, juga ditemukan indikasi penggunaan tenaga kerja warga negara asing (WNA) dalam kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini, Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Gakkum ESDM telah melakukan permintaan keterangan kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Maluku, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon, anggota KODAM XV Pattimura, serta para pengurus koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Pada kesempatan ini, Jeffri kembali menegaskan komitmen Ditjen Gakkum ESDM untuk menindak tegas setiap bentuk kegiatan pertambangan ilegal dalam bentuk apapun. Tindakan tegas ini tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak penambang rakyat yang berizin, menjaga kelestarian lingkungan tambang, serta memastikan pengelolaan sumber daya mineral dilakukan secara tertib, berkeadilan, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kemakmuran rakyat.

Jeffri juga menyampaikan bahwa proses penyelidikan hukum ini dilakukan dalam rangka mendukung program Pemda Provinsi Maluku terkait optimalisasi pengelolaan tambang emas Gunung Botak untuk kemakmuran rakyat Maluku.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, SIJUNJUNG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turun langsung menemui masyarakat dan meninjau aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung, Selasa (19/5).

Mahyeldi menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan menyusul rentetan kecelakaan tambang ilegal yang kembali memakan korban jiwa di daerah tersebut. Bahkan dia menyaksikan langsung aktivitas tambang emas yang beroperasi menggunakan ratusan box talang di atas ponton di sepanjang aliran sungai.

“Kalau belum punya izin, segera urus izinnya. Pemerintah sudah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Kamo dorong penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan,” tegas Mahyeldi di hadapan para penambang, Selasa (19/5/2026).

Gubernur menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang justru membahayakan keselamatan diri sendiri dan merusak lingkungan sekitar.

“Kami tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan diri sendiri dan merusak lingkungan,” tegasnya.

Dalam peninjauan itu, Mahyeldi juga mendapati masih banyak aktivitas tambang serupa yang beroperasi di sejumlah titik lain tidak jauh dari kawasan sungai. Kondisi tersebut memperlihatkan praktik tambang ilegal masih berlangsung masif di wilayah Sijunjung.

Usai meninjau lokasi tambang aktif, Mahyeldi bergerak menuju lokasi longsor tambang ilegal di Sintuk, Jorong Koto Guguak, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, yang pada Rabu (13/5/2026) lalu menewaskan sembilan penambang emas.

Peristiwa maut itu terjadi saat para pekerja sedang melakukan aktivitas penambangan di kawasan tanpa izin. Longsor tiba-tiba menimbun para pekerja di lokasi tambang. Pada saat bersamaan, banjir di aliran sungai sekitar lokasi juga menghanyutkan puluhan ponton peralatan tambang milik warga.

Sembilan penambang dilaporkan meninggal dunia dalam musibah tersebut. Mahyeldi kemudian melayat ke rumah duka salah seorang korban, Madi (24), warga Jorong Koto, Nagari Padang Laweh. Di hadapan keluarga korban, gubernur menyampaikan belasungkawa mendalam atas tragedi yang kembali terjadi akibat aktivitas tambang ilegal.

“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah ingin masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi harus dengan cara yang legal dan aman,” tutupnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan laporan dugaan penambangan emas ilegal di Sangihe yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) dari China. Tambang emas ilegal tersebut ditaksir punya nilai Rp200 miliar.

Namun demikian, Kementerian ESDM menekankan bahwa informasi tersebut masih dalam penyelidikan dan belum dapat dipastikan sebagai pelanggaran hukum.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, mengatakan laporan mengenai dugaan kegiatan penambangan ilegal tersebut telah diterima oleh kementerian dan saat ini sedang ditangani.

"Kami telah menerima laporan tersebut. Laporan tersebut sedang dipantau secara ketat," kata Rilke Jeffri Huwae dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Meskipun demikian, Kementerian ESDM belum memberikan kepastian mengenai status kegiatan yang dilaporkan. Rilke menyatakan bahwa informasi yang diterima masih berupa tuduhan dan oleh karena itu memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh direktorat terkait.

"Mengenai kasus Tambang Mas Sangihe, pada tahap ini masih berupa tuduhan. Kami belum dapat memastikan apakah ini benar-benar kegiatan penambangan ilegal atau tidak," kata dia.

Kementerian ESDM menyatakan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan sebelum mengeluarkan pernyataan publik resmi. Menurut pejabat tersebut, kehati-hatian diperlukan untuk menghindari campur tangan dalam proses investigasi.

"Ini adalah bagian dari proses investigasi. Kami tidak dapat mengatakan banyak karena kami khawatir hal itu dapat memengaruhi investigasi," ujar dia.

Direktur Utama PT Tambang Mas Sangihe, Terrence Filbert, menekankan bahwa PT TMS tidak terlibat dalam dugaan kegiatan penambangan ilegal tersebut. Menurutnya, operasi yang sedang berlangsung dilakukan oleh penambang tidak berizin di wilayah konsesi tambang PT TMS.

Dia mengaku Kementerian ESDM telah menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk memulai operasi resmi dan sedang menunggu persetujuan dari Kementerian untuk memulai.

Akan tetapi, memang terdapat penundaan dimulainya aktivitas tambang oleh Kementerian ESDM. Hal inilah yang menurut Filbert menjadi peluang bagi kegiatan penambangan ilegal untuk berkembang di daerah tersebut.

Filbert mengaku perusahaan telah berulang kali melaporkan kegiatan ilegal tersebut kepada berbagai pihak berwenang selama beberapa bulan, termasuk Kantor Kepresidenan, Kejaksaan Agung, Kementerian ESDM, KPK, dan kepolisian lokal maupun nasional.

"Kami memperkirakan masih ada 20 hingga 30 hari sebelum emas siap diproses. Itu berarti pihak berwenang masih punya waktu untuk menghentikan kegiatan ini, tetapi saya ragu mereka akan melakukannya karena mereka belum pernah melakukannya sebelumnya," katanya.

Dia menambahkan bahwa operasi penambangan ilegal di Sangihe sekarang dilakukan secara terbuka, melibatkan penggunaan lebih dari 20 unit alat berat. Menurutnya, kondisi seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa sepengetahuan pihak berwenang.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka baru kasus tambang emas ilegal. Mereka berinisial DHB dan VC.

Penetapan ini merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat tiga tersangka lain, yakni TW, DW, dan BSW, yang lebih dahulu ditetapkan pada 27 Februari 2026. Dari hasil pendalaman, penyidik menemukan keterlibatan pihak lain dalam rangkaian aktivitas ilegal tersebut.

“Berdasarkan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan dua tersangka baru yang diduga kuat turut serta dalam kegiatan pertambangan tanpa izin dan tindak pidana pencucian uang,” kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Rabu (13/5/2026).

DHB diketahui merupakan putra dari SB alias A, yang sebelumnya diduga memiliki peran penting dalam jaringan tersebut. DHB menjabat sebagai Direktur PT Simba Jaya Utama (PT SJU) pada periode 13 Agustus 2021 hingga 14 September 2022. Sementara VC menjabat sebagai Direktur PT SJU sejak 14 September 2022 hingga saat ini.

Adapun SB alias A sendiri telah meninggal dunia pada April 2026, sehingga secara hukum tidak dapat lagi dituntut. Kendati demikian, penyidik tetap melanjutkan pengusutan perkara terhadap pihak-pihak lain yang terlibat.

Dalam konstruksi perkara, kedua tersangka diduga bersama-sama melakukan serangkaian aktivitas ilegal, mulai dari menampung, memanfaatkan, hingga mengolah dan memurnikan emas yang berasal dari pertambangan tanpa izin. Selain itu, mereka juga diduga terlibat dalam pengangkutan dan penjualan emas ilegal tersebut.

Tak hanya itu, penyidik juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan hasil kejahatan tersebut. Pendekatan follow the money digunakan untuk mengungkap aliran dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya lima alat bukti sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, barang bukti fisik, serta bukti elektronik. Kedua tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk kepentingan penyidikan, Bareskrim Polri juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi guna mencegah kedua tersangka bepergian ke luar negeri.

Ade menegaskan, negara tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak lingkungan.

“Penegakan hukum ini tidak hanya menyasar tindak pidana asal, tetapi juga pencucian uangnya, agar memberikan efek jera maksimal,” ujar Ade.

Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik turut bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi lintas lembaga ini dinilai penting untuk mengurai jaringan kejahatan secara menyeluruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bea Cukai Jakarta menggagalkan upaya ekspor ilegal ratusan kilogram emas melalui Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (27/4/2026), dengan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp 41,19 miliar.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan, dalam penindakan itu, petugas mengamankan 60,3 kilogram perhiasan emas dan 130,262 kilogram koin emas, dengan total berat lebih dari 190 kilogram dan nilai mencapai sekitar Rp 502,5 miliar.

Kasus ini bermula dari informasi adanya rencana pengiriman enam koli berisi perhiasan dan koin emas yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

“Ekspor emas harus dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan agar hak negara dapat terpenuhi dan stabilitas pasokan dalam negeri tetap terjaga,” ujar Djaka di Kantor Dirjen Bea Cukai pada Selasa (28/4/2026).

Djaka menjelaskan bahwa, muatan tersebut rencananya diangkut menggunakan pesawat carter melalui Bandara Halim Perdanakusuma.

Menindaklanjuti informasi itu, petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap muatan pesawat di area apron dan menemukan 611 buah gelang emas seberat 60,3 kilogram senilai 8,94 juta dollar AS, serta 2.971 koin emas seberat 130,262 kilogram senilai 19,4 juta dollar AS.

Barang-barang itu kemudian ditegah dan diterbitkan Surat Bukti Penindakan untuk proses pemeriksaan lanjutan.

Empat pihak terkait turut diamankan dalam perkara ini, yakni HH, AH, HG, serta seorang warga negara India berinisial PP.

Djaka mengatakan penindakan ini berkaitan dengan pengawasan terhadap ekspor komoditas bernilai tinggi atau high value goods (HVG), termasuk emas.

Berdasarkan perhitungan sementara, nilai pabean komoditas tersebut mencapai Rp 486,07 miliar.

Sementara khusus koin emas dengan HS Code 7108.12.90, komoditas ini dikenakan tarif bea keluar 12,5 persen sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2025.

Dari kewajiban bea keluar yang diduga dihindari itu, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 41,19 miliar.

Kasus ini sekaligus menyoroti implementasi aturan baru pemerintah terkait bea keluar emas yang berlaku sejak November 2025.

Kebijakan tersebut dirancang tidak hanya untuk mengamankan penerimaan negara, tetapi juga menjaga pasokan emas domestik, stabilitas harga, serta mendorong hilirisasi dan pendalaman sektor keuangan nasional.

Djaka menegaskan pengawasan terhadap ekspor emas akan terus diperketat, terutama untuk mencegah praktik penghindaran kewajiban negara dalam perdagangan komoditas strategis.

Penindakan ini menjadi salah satu pengungkapan besar di sektor ekspor komoditas bernilai tinggi, sekaligus menunjukkan pengawasan terhadap lalu lintas barang strategis melalui jalur udara semakin diperketat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menyita total 51,3 kilogram emas batangan serta uang tunai senilai miliaran rupiah usai melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk pada 19-20 Februari 2026.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan penggeledahan terhadap sejumlah titik di Surabaya dan Nganjuk beberapa waktu silam adalah upaya lanjutan kepolisian dalam mengusut tuntas dugaan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ade menerangkan upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara pertambangan emas tanpa izin (PETl), yang didasarkan oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI).

Berdasar pada fakta penyidikan sementara, dia membeberkan bahwa nilai akumulasi transaksi jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, sebesar Rp25,9 triliun.

"Untuk membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidik telah melakukan penggeledahan awal di lima lokasi, terdiri dari dua lokasi di Kabupaten Nganjuk, salah satunya adalah toko emas Semar, dan tiga lokasi lainnya di Surabaya, di mana salah satu penggeladahannya adalah di satu rumah kediaman, dan dua lokasi lainnya adalah kantor dari perusahaan pemurnian emas di Surabaya, yaitu PT. IGS dan SJL," beber Ade di kawasan Berbek Industri Sidoarjo, Kamis (12/3/2026).

Usai melakukan penggeledahan tahap pertama di sejumlah lokasi di atas, Ade menerangkan jajaran penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terjadi. Di antaranya sejumlah dokumen ataupun surat-surat serta emas yang diolah dalam berbagai jenis perhiasan.

"Di antaranya dokumen, invoice surat pemesanan, surat jalan, transaksi jual-beli, dan bukti elektronik. Kemudian, yang kedua adalah turut disita juga emas dalam berbagai bentuk perhiasan, dengan berat total 8,16 kilogram," paparnya.

Tak hanya itu, Ade menerangkan bahwa pihaknya juga berhasil mengamankan emas batangan dengan total bobot sekitar 51,3 kilogram dari berbagai lokasi penggeledahan serta uang tunai dalam pecahan Rupiah serta valas asing Dolar Amerika Serikat (US$) dari sebuah rumah yang diperiksa di Jalan Tampomas, Surabaya.

"Juga dilakukan penyitaan terhadap emas dalam bentuk batangan dengan berat total sekitar 51,3 kilogram, yang diperkirakan bernilai kurang lebih Rp150 miliar dengan fluktuasi harga emas saat ini. Kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap uang tunai sebesar Rp7,13 miliar dari hasil penggeledahan di rumah Jalan Tampomas Surabaya, yang terdiri dari mata uang Rp6.177.000.000 dan mata uang asing US$60 ribu dengan nilai tukar sekitar Rp960 juta," bebernya lagi.

Tak hanya itu, Ade menjelaskan tim penyidik juga telah memperoleh keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, maupun petunjuk lainnya. Selain itu, kepolisian juga telah melakukan gelar perkara atas perkara yang telah berstatus a quo itu guna mengungkap tersangka dari kasus tersebut.

Berdasarkan sejumlah fakta penyidikan yang didasarkan pada minimal lima alat bukti yang sah, Ade menyatakan bahwa penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan sebanyak tiga orang tersangka dalam perkara tersebut, yang di antaranya berinisial TW, DW, dan BSW.

"Penyidik juga menggunakan pendekatan pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan konsep semi stand alone money laundry yaitu konsep pendekatan penegakan hukum terhadap TPPU yang memungkinkan seseorang diproses pidana karena pencucian uang meskipun tindak pidana asal atau dalam hal ini adalah predikat premnya belum atau tidak dibuktikan terlebih dahulu di di pengadilan," bebernya.

Selain itu, Ade menegaskan bahwa pihaknya masih akan secara terus-menerus melakukan penyidikan untuk membongkar sosok-sosok di balik dugaan tindak pidana minerba dan TPPU tersebut. Dirinya juga menegaskan tidak menutup kemungkinan terhadap munculnya tersangka lainnya atas perkara tersebut.

"Guna menguatkan pembuktian serta dalam rangka pengembangan perkara yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan keterlibatan pihak-pihak lainnya yang sedang kita dalami," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di sejumlah titik di Jawa Timur guna mengusut dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dirdittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan bahwa jajarannya saat ini tengah melakukan upaya penggeladahan secara paksa terhadap sejumlah perusahaan pemurnian maupun jual-beli emas yang berlokasi di Kota Surabaya maupun Kabupaten Sidoarjo.

Ia menjelaskan jajaran penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tersebut melakukan penggeledahan secara paksa di tiga lokasi yang berbeda di Surabaya dan Sidoarjo, yakni PT. Simba Jaya Utama (SJU) yang terletak di kawasan Berbek Industri Sidoarjo, PT. Indah Golden Signature (IGS) di Embong Gayam Surabaya, dan PT. Suka Jadi Logam (SJL) di Benowo Surabaya.

"Tiga tempat saat ini yang sedang dilakukan penggeledahan, yang pertama di lokasi ini, yaitu PT SJU, kemudian di lokasi lain yang juga sedang dilakukan upaya paksa penggeledahan oleh penyidik, yaitu PT IGS, kemudian PT SJL, yang juga saat ini berlangsung upaya penggeledahan paksa guna mencari dan mengumpulkan alat bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi," ungkap Ade di lokasi, Kamis (12/3/2026).

Ade mengungkapkan tindakan tersebut dilakukan oleh jajarannya sebagai bentuk tindak lanjut atas operasi penggeledahan sebelumnya yang dilakukan di Kota Surabaya dan Kabupaten Nganjuk pada 19 hingga 20 Februari 2026 silam.

"Bahwa saat ini, tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana minerba, dalam hal ini adalah kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan maupun penjualan emas dari PETI atau pertambangan ilegal, dan tindak pidana pencucian uang," paparnya.

Ade menerangkan upaya pengusutan kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara pertambangan emas tanpa izin (PETl), yang didasarkan oleh Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK terkait tata niaga emas di dalam negeri yang dilakukan oleh toko emas dan kegiatan perdagangan oleh perusahaan pemurnian emas ke luar negeri dengan menggunakan emas yang diduga berasal dari pertambangan tanpa izin (PETI)

Ade juga menerangkan berdasarkan fakta penyidikan sementara, diketahui bahwa nilai akumulasi transaksi jual beli emas yang diduga berasal dari PETI yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Papua Barat, dan lokasi lainnya selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal fantastis, yakni sebesar Rp25,9 triliun.

"Terdiri atas transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal maupun penjualan sebagian atau sepenuhnya kepada beberapa perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir," pungkasnya.

JAKARTA - Bareskrim Polri melakukan pengujian terhadap emas batangan yang disita dari hasil penggeledahan toko emas terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipidesus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan pengujian itu dilakukan untuk menentukan kualitas dan total jumlah emas yang ditemukan oleh penyidik.

"Nanti kita update (total yang disita) saat ini masih dalam proses pengujian dan penimbangan," kata Ade dikutip, Senin (23/2/2026).

Diketahui, Bareskrim Polri menyita total empat boks berisi emas batangan dari hasil penggeledahan di tiga lokasi pada Kamis (19/2/2026) kemarin.

Ade Safri menjelaskan kasus ini merupakan hasil pengembangan perkara tambang emas ilegal di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) pada periode 2019-2022 yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak.

"Berdasarkan fakta hasil penyidikan tindak pidana asal dan fakta persidangan, diketahui adanya alur pengiriman emas ilegal dan aliran dana hasil tindak pidana PETI yang mengalir ke beberapa pihak," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini penyidik telah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana dalam perkara tersebut. Terlebih, kata dia, berdasarkan data dari PPATK total nilai transaksi jual beli emas dari pertambangan ilegal selama periode 2019-2025 mencapai Rp25,8 Triliun.

Berdasarkan modusnya, Ade Safri menyebut transaksi pembelian emas yang berasal dari tambang ilegal dilakukan secara sebagian atau seluruhnya kepada perusahaan pemurnian emas dan perusahaan eksportir.

"Penanganan perkara ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kejahatan pertambangan ilegal, sebagai salah satu upaya melindungi kelestarian lingkungan, mencegah kebocoran keuangan negara," tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) BareskrimPolri dikabarkan menggeledah sebuah pabrik peleburan emas yang terletak di Jalan Raya Tengger Kandangan, Benowo, Surabaya.

Penggeledahan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB tersebut baru rampung pada sekitar pukul 16.30 WIB, di mana kegiatan itu disinyalir berkaitan dengan pengusutan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus awal pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Provinsi Kalimantan Barat sejak 2019-2025.

Pantauan awak media di lokasi, jajaran penyidik tampak membawa satu boks dan tas berwarna merah yang diduga berisi barang bukti. Namun, mereka enggan untuk memberikan komentar apapun terkait penggeledahan tersebut dan langsung bergerak cepat memasukkan sejumlah barang bukti ke dalam mobil Toyota Innova lalu bergegas meninggalkan lokasi penggeledahan.

Sumardi Ketua RT 04 RW 06 Wisma Tengger mengaku dirinya diminta kesediaannya oleh jajaran penyidik sebagai saksi atas giat penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 7 jam lamanya.

Namun, dirinya enggan berkomentar saat disinggung mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan para penyidik di pabrik peleburan emas yang diduga berkaitan dengan PT Suka Jadi Logam. Dirinya bahkan mengaku sudah diwanti-wanti untuk tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan yang berlangsung.

"Saya dan Pak RW tadi cuma diminta untuk menyaksikan saja penggeledahan itu. Saya gak boleh ngomong-ngomong," beber Sumardi.

Diberitakan sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah yang terletak di Jalan Tampomas, Sawahan, Surabaya, berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari pengelolaan tambang emas ilegal, Kamis (19/2/2026).

Usai melakukan penggeledahan kurang lebih selama 10 jam lamanya, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diamankan di dalam empat boks kontainer, antara lain berupa surat, dokumen, alat elektronik, uang tunai, hingga emas batangan.

Berdasar pada fakta penyidikan sementara diketahui akumulasi transaksi terkait jual-beli emas yang diduga berasal dari PETI di Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2019-2025 mencapai nominal yang fantastis, yakni sebesar Rp25,8 triliun.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak membeberkan jajarannya telah memeriksa sebanyak 37 orang saksi untuk mendalami lebih lanjut mengenai aliran dana serta peran pihak-pihak yang terlibat.

"Sampai saat ini 37 [saksi] dan proses penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu atau alat bukti itu membuat terang tidak yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ucapnya.

Ade Safri menegaskan pihaknya akan mengusut tuntas perkara tersebut secara profesional hingga menemukan tersangka utama di balik praktik pencucian uang berkedok pertambangan emas ilegal itu.

"Kami jamin penyidikan atas perkara a quo akan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel. Profesional artinya prosedural dan tuntas. Ya kami jamin tuntas," pungkas Ade Safri.