JAKARTA - Pemerintah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya ( PLTS ) berkapasitas 100 GW sebagai agenda prioritas nasional untuk mewujudkan swasembada dan kemandirian energi Indonesia. Untuk mewujudkan ambisi ini, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di tingkat lokal menjadi syarat mutlak.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) menegaskan penguatan kapasitas SDM harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur energi terbarukan . Terutama untuk memastikan keberlanjutan operasional PLTS di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) Edi Wibowo menegaskan, transisi energi bukan sekadar membangun infrastruktur. Tetapi juga memastikan kesiapan SDM untuk mengoperasikan dan memelihara sistem energi secara berkelanjutan.

”Dari pengalaman di lapangan, banyak infrastruktur energi yang sudah terbangun namun tidak berjalan optimal karena tidak bisa merawatnya. Ini yang harus kita pecahkan lebih dulu,” katanya dalam forum Bincang Energi bertajuk “Menuju 100 GW: Membangun Ekosistem Listrik Desa melalui Pengembangan Kapasitas Lokal dan Pemeliharaan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama Renewable Energy Skills Development Project (RESD) di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, masyarakat lokal harus dilibatkan sejak awal proyek dimulai, dilatih dan disertifikasi untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, bukan baru dilatih setelah semuanya terpasang. ”Tantangan kita sekarang adalah memastikan ekosistem pelatihan dan sertifikasi bisa bergerak secepat laju pembangunannya,” tegasnya.

Pencapaian target 100 GW tidak hanya berkaitan dengan kapasitas terpasang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana listrik dapat menjangkau desa dan daerah terpencil serta memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selama ini, sejumlah proyek listrik desa beroperasi di bawah kapasitas atau bahkan terbengkalai pasca-instalasi. Tantangan utamanya mencakup minimnya anggaran pemeliharaan jangka panjang, keterbatasan akses suku cadang, serta belum memadainya sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring).

Plt Ketua Umum METI, Norman Ginting mengatakan, pencapaian target 100 GW membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem energi terbarukan yang kuat. METI percaya target 100 GW bisa dicapai jika seluruh ekosistem bergerak bersama.

Menurutnya, tantangan mencapai target 100 GW harus dapat kita atasi bersama. Mulai dari masalah ketersediaan lahan, keterbatasan teknis intermitensi, kesiapan infrastruktur, pembiayaan, kepastian hukum, kebijakan dan peraturan, rantai pasok industri, serta yang tak kalah penting adalah persiapan sumber daya manusia. ”Kapasitas sumber daya manusia adalah syarat mutlak keberhasilan 100 GW, baik kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.

Sebagai bagian dari upaya penguatan SDM energi terbarukan, BPSDM ESDM bersama Pemerintah Swiss melalui State Secretariat for Economic Affairs SECO mengembangkan Renewable Energy Skills Development Project (RESD). Sejak dimulai pada 2020, program ini telah menghasilkan lebih dari 950 sarjana terapan dan teknisi energi terbarukan yang kompeten. Pada Fase 2 (2025–2028), cakupan kemitraan RESD diperluas menjadi 19 politeknik dan lembaga pelatihan vokasi di seluruh Indonesia.

Team Leader RESD, Dian Elvira Rosa, menegaskan keberlanjutan pemanfaatan PLTS di daerah sangat bergantung pada kapasitas masyarakat setempat. Masyarakat setempat tidak cukup hanya menerima infrastruktur PLTS. Mereka harus mampu mengoperasikan dan merawatnya secara mandiri.

“Inilah tujuan kami melalui program spesialisasi energi terbarukan dan pelatihan teknisi PLTS di 19 politeknik dan balai pelatihan vokasi yang didukung oleh Pemerintah Swiss dan Indonesia melalui proyek RESD,” jelasnya.

Beijing (ANTARA) - Di dalam paviliun energi bersih di Pameran Rantai Pasokan Internasional China (China International Supply Chain Expo/CISCE) keempat di Beijing, sebuah pajangan silinder menjulang menawarkan visi masa depan yang mencolok: peralatan ekstraksi minyak lepas pantai yang berdampingan secara harmonis dengan kehidupan laut.

Stan yang dihadirkan oleh China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) itu menandai pergeseran besar bagi China sebagai produsen energi terbesar di dunia Melalui pajangan tersebut, bahan bakar fosil tradisional tidak lagi identik dengan emisi karbon tinggi dan degradasi lingkungan.

Presiden CNOOC, Huang Yongzhang, menekankan bahwa pembangunan rendah karbon kini menjadi konsensus global, seraya menyoroti komitmen perusahaan itu untuk berkolaborasi dengan mitra internasional di seluruh rantai nilai guna mendorong transformasi ini.

Transisi hijau perusahaan tersebut mencerminkan pergeseran yang lebih luas di sektor energi China menuju pertumbuhan ramah lingkungan yang didorong oleh teknologi.

Selain energi tradisional, paviliun itu menyoroti bagaimana kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) muncul sebagai mesin baru untuk pengurangan biaya dan pengembangan berkualitas tinggi di sektor energi bersih.

Shenglong Electric, sebuah perusahaan swasta yang berkembang pesat dan berspesialisasi dalam jaringan pintar dan manajemen energi cerdas, meluncurkan switchgear tegangan rendah generasi berikutnya yang didukung AI dan sistem manajemen energi cerdas berbasis replika digital (digital twin).

Menurut Hu Jia, seorang insinyur di Shenglong, teknologi AI bertindak sebagai "otak cerdas" di balik peralatan energi bersih. Switchgear baru ini memungkinkan pengguna untuk memantau sistem distribusi daya melalui antarmuka tunggal, memungkinkan prediksi kegagalan, pemeliharaan, dan penghematan energi berbasis AI yang dapat mengurangi biaya operasional hingga 60 persen. Sistem manajemen energi cerdasnya secara signifikan mengurangi konsumsi energi bangunan.

Peralatan perusahaan itu kini banyak digunakan dalam proyek-proyek global, seperti pabrik minyak nabati di Brasil, perguruan tinggi putri di Niger, dan pabrik material baru di Indonesia. Dengan produk dan layanan yang mencakup lebih dari 50 negara dan kawasan, Shenglong menghadirkan solusi energi cerdas China ke dunia, memungkinkan transisi hijau setempat.

Sementara itu, Ming Yang Smart Energy Group, penyedia solusi energi bersih global terkemuka, memamerkan inovasinya di bidang energi angin, surya, dan penyimpanan energi. Dengan memanfaatkan data ladang angin lepas pantai yang ekstensif, perusahaan tersebut, yang mengoperasikan lebih dari 20.000 turbin angin di seluruh dunia, telah mengembangkan teknologi turbin angin terapung terkemuka di dunia.

Seorang perwakilan perusahaan mencatat bahwa turbin perusahaannya telah mendapatkan daya tarik yang kuat di pasar-pasar Amerika Selatan, Jepang, dan Vietnam, sekaligus memperdalam kehadirannya di Eropa dan Timur Tengah, yang ditandai dengan kemitraan terbaru di Arab Saudi.

Secara kolektif, para peserta pameran di paviliun tersebut, termasuk raksasa energi milik negara, produsen peralatan, dan mitra internasional, telah menghadirkan sebuah ekosistem komprehensif industri energi bersih China, yang mencakup pengembangan sumber daya, manufaktur, dan kolaborasi lintas perbatasan.

Menurut Liang Changxin, seorang pejabat senior di Administrasi Energi Nasional (National Energy Administration/NEA) China, China telah membangun sistem energi terbarukan terbesar dan dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Konsumsi energi nonfosil negara itu telah memimpin dunia selama 11 tahun berturut-turut, dengan energi terbarukan menyumbang lebih dari 60 persen kapasitas daya terpasang. Instalasi tenaga angin dan surya telah melampaui tenaga termal, menyumbang lebih dari setengah penambahan baru global.

Bertumpu pada skala domestik yang masif ini, China kini mengubah kekuatan industrinya menjadi kolaborasi global. Saat ini, negara tersebut bekerja sama dalam proyek energi hijau dengan lebih dari 100 negara dan kawasan, menyediakan lebih dari 80 persen komponen fotovoltaik dan 70 persen peralatan tenaga angin untuk dunia. Dampaknya tidak luput dari perhatian para pakar internasional.

"Ketika saya pertama kali terjun ke bidang ini, tenaga surya fotovoltaik, penyimpanan baterai, dan tenaga angin terlalu mahal untuk dianggap serius," kata Ned Ekins-Daukes, Dekan Fakultas Teknik Fotovoltaik dan Energi Terbarukan di Universitas New South Wales di Australia.

"Namun, saat ini, China telah membangun manufaktur dan rantai pasokan yang sangat efisien sehingga teknologi-teknologi tersebut kini menyediakan listrik dengan biaya paling murah. Teknologi itu telah menjadi fondasi transisi energi global, memungkinkan negara-negara di setiap tahap pembangunan mendapatkan manfaat dari perangkat keras yang terjangkau ini untuk menggerakkan perekonomian mereka," tambahnya. Selesai

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Energi bersih yang andal akan menjadi faktor penting dalam menarik investasi industri....

Dieng, Jawa Tengah (ANTARA) - PT Geo Dipa Energi (Persero) mengungkapkan energi bersih yang andal seperti panas bumi menjadi faktor penting dalam menarik investasi.

"Energi bersih yang andal akan menjadi faktor penting dalam menarik investasi industri, memperkuat kawasan ekonomi serta mendukung pertumbuhan industri yang membutuhkan pasokan energi rendah emisi," ujar Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis, di Dieng, Jawa Tengah, Kamis

Menurut dia, di tengah meningkatnya kebutuhan energi saat ini, tuntutan pembangunan rendah karbon, energi panas bumi memiliki peranan yang semakin strategis.

"Panas bumi memiliki keunggulan sebagai energi bersih yang mampu beroperasi sepanjang waktu, sehingga menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem energi masa depan Indonesia," katanya pula.

Dengan kata lain, pengembangan panas bumi tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya ekonomi hijau, menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di tingkat global.

Sebagai informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pemanfaatan panas bumi tak hanya untuk transisi energi, tetapi sebagai penggerak ekonomi baru untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan SDM dan Kewirausahaan Benny Indra Batubara mengatakan, energi baru terbarukan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia menjelaskan, pemanfaatan langsung panas bumi memiliki peluang besar mendukung sektor pertanian, pengolahan hasil bumi, budi daya perikanan, pariwisata berbasis geothermal, hingga penguatan industri kecil dan menengah.

Sejumlah praktik serupa telah berkembang di berbagai wilayah seperti Ciater dan Kamojang, menunjukkan panas bumi mampu menjadi sumber nilai tambah ekonomi masyarakat.

Sebagai negara dengan sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan energi tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi melihat penguatan pelayanan publik serta percepatan transformasi energi bersih sebagai langkah penting yang dapat semakin memperkuat reputasi Pertamina di tingkat kawasan maupun global.

Pernyataan tersebut ia sampaikan seiring masuknya Pertamina dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026.

“Posisi ini menjadi branding penting bagi Pertamina dalam konteks reputasi internasional. Bagaimana pun, Pertamina adalah perusahaan minyak global, sehingga masuk dalam Fortune Southeast Asia 500 Tahun 2026 memiliki nilai yang sangat strategis,” kata Tulus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Tulus kembali menegaskan pengakuan internasional tersebut jangan membuat Pertamina terlena atas usaha yang sudah dilakukan selama ini. Ia mengingatkan capaian ini sudah seharusnya menjadi pendorong bagi Pertamina untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Status perusahaan kelas dunia itu harus diwujudkan dalam pelayanan yang dirasakan langsung oleh konsumen di dalam negeri,” ujarnya.

Terkait pelayanan selama ini, Tulus menilai secara umum Pertamina telah mampu menjaga keandalan distribusi energi.

Menurut Tulus, peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci agar reputasi Pertamina semakin baik di tengah sorotan publik, termasuk setelah penyesuaian harga BBM yang dilakukan belum lama ini.

Selain memastikan ketersediaan energi, perusahaan juga perlu memperkuat komitmennya terhadap agenda keberlanjutan dan transisi energi.

“Dalam isu transisi energi untuk memitigasi perubahan iklim global, Pertamina perlu memanfaatkan momentum pengakuan internasional ini untuk memperkuat perannya sebagai korporasi energi yang berkomitmen pada pengembangan green energy,” ucap dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit tersebut juga berpotensi memberikan manfaat terhadap devisa negara dan pengurangan emisi.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan, penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry saat dihubungi, Kamis (18/06/2026).

Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu



Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi. Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan, penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

“Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen,” ungkapnya.

Aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengingatkan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri menilai langkah pemerintah menaikkan mandatori dari B40 menjadi B50 sudah tepat dari sisi ekonomi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi beban impor dan subsidi, meski penerapannya tetap membutuhkan pengawasan teknis.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi,” ujar Rishal.

Dari sisi lingkungan, peningkatan kandungan bahan bakar nabati dapat menurunkan emisi hasil pembakaran. Berkurangnya kandungan diesel fosil dalam bahan bakar membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon yang dihasilkan kendaraan juga lebih rendah.

“Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang,” kata Rishal.

Pemerintah resmi menetapkan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus menghentikan impor bahan bakar solar. Adapun, perjalanan panjang transisi energi ini mencakup beberapa tahapan utama:

Tahap Awal B20: Dimulai sejak tahun 2016, pemerintah secara bertahap mewajibkan pencampuran 20% biodiesel pada solar. Peningkatan ke B30: Mandatori ditingkatkan menjadi 30% pada awal 2020 setelah melalui serangkaian uji coba yang sukses.

Peningkatan ke B35: Implementasi campuran 35% mulai berlaku secara menyeluruh pada Februari 2023. Uji coba B50: Uji coba lapangan intensif dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Menteri Bahlil dan Pertamina hingga awal 2026 untuk memastikan kesiapan performa mesin dan infrastruktur penyaluran.

Implementasi Penuh B50: Berdasarkan hasil evaluasi uji coba yang positif, pemerintah memastikan B50 siap diberlakukan serentak per 1 Juli 2026.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun.

Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.

Badung, Bali (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyebut potensi energi bersih di Pulau Dewata mencapai sekitar 2.000 megawatt (MW), jauh di atas kebutuhan listrik Bali saat ini yang berada di kisaran 1.300 MW.

Manager PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (PLN UP2B Bali) Komang Teddy Indra Kusuma di Badung, Kamis menjelaskan potensi tersebut berasal dari berbagai sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya dan tenaga angin yang tersebar di sejumlah wilayah Bali.

“Dari hasil studi yang pernah dilakukan, potensi energi bersih di Bali hampir mencapai 2.000 MW. Angka ini cukup besar dibandingkan kebutuhan listrik Bali saat ini yang sekitar 1.300 MW,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah wilayah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi bersih.

Di antaranya kawasan Kubu, Karangasem, yang telah menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali Timur berkapasitas 25 MW.

Selain itu, wilayah Jembrana dan Negara juga dinilai memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun sehingga cocok untuk pengembangan PLTS.

Sementara itu, potensi energi angin atau bayu terdapat di kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang dinilai memiliki karakteristik angin yang mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.

Ia menjelaskan, pengembangan energi bersih itu telah dimasukkan PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), baik melalui pembangunan PLTS skala besar, PLTS atap maupun pembangkit listrik tenaga bayu.

Meski demikian, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu yang utama adalah sifat energi terbarukan yang tidak stabil atau intermittent karena sangat bergantung pada kondisi alam.

“Kalau matahari tertutup awan, produksi listrik dari PLTS akan menurun. Begitu juga energi angin yang bergantung pada kondisi cuaca. Tantangannya adalah bagaimana energi yang tidak konstan ini bisa menghasilkan pasokan listrik yang stabil,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, PLN menilai pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai menjadi salah satu solusi. Namun, teknologi tersebut masih terkendala biaya investasi yang relatif tinggi.

Selain itu, harga lahan di Bali yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Faktor perizinan dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah juga menjadi aspek yang harus diperhatikan.

PLN berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan energi bersih di Bali sehingga target transisi energi dan kemandirian listrik dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan potensi yang dimiliki, ia menilai Bali memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk ( MDLA ) melalui entitas anak PT Anugrah Argon Medica (AAM) memasuki fase dekarbonisasi operasional dengan meluncurkan armada mobil listrik pertamanya. Langkah ini menandai penguatan pendekatan distribusi dari sekadar efisiensi logistik menuju sistem operasional yang lebih rendah emisi dan berkelanjutan.

Dekarbonisasi ini menjadi bagian dari respons strategis perusahaan terhadap perubahan lanskap industri distribusi yang semakin menuntut efisiensi operasional, menghadapi tekanan biaya energi, serta mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam model bisnis. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi jangka panjang perusahaan dalam membangun sistem distribusi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

“Penggunaan kendaraan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kesiapan kami dalam menghadirkan layanan distribusi yang cepat, tepat, dan aman di tengah dinamika kebutuhan pasar. Ini merupakan bagian dari upaya kami mengintegrasikan inovasi secara menyeluruh dalam operasional,” kata Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Juliwaty, Kamis (4/6/2026).

Transformasi ini dibangun secara bertahap dan terintegrasi. Hingga 2025, AAM telah mengoperasikan 106 unit motor listrik di 15 cabang yang tersebar di 13 kota. Pengembangan ke kendaraan roda empat menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat sistem distribusi berbasis efisiensi energi sekaligus memperluas dampak operasional rendah emisi.

Dalam mendukung sistem tersebut, AAM juga terus memperkuat kesiapan operasional melalui optimalisasi rute distribusi, penguatan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Seluruh inisiatif ini dirancang sebagai satu kesatuan sistem yang mendorong efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan.

Sebagai bagian dari penguatan operasional berkelanjutan, perusahaan juga mengimplementasikan pelatihan Eco-Driving bagi pengemudi dan tim operasional guna meningkatkan keselamatan, efisiensi energi, serta konsistensi dalam penerapan praktek distribusi yang bertanggung jawab.

Peluncuran armada mobil listrik dilakukan di Kantor Cabang AAM Jakarta 2 pada Sabtu, 11 April 2026. Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan simbolis armada oleh HR & Sustainability Director PT Medela Potentia Tbk (MDLA), Nancy Kartika, kepada Kepala Cabang AAM Jakarta 2, Ohio Friendzie, serta disaksikan oleh Direktur PT AAM, Budi Lim, dan jajaran manajemen PT AAM lainnya.

Direktur PT AAM, Budi Lim, menambahkan perusahaan terus mendorong keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Ke depan, kami akan terus mengembangkan inovasi operasional yang tidak hanya mendorong kinerja bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

HR & Sustainability Director MDLA, Nancy Kartika, menyampaikan langkah yang dilakukan AAM sejalan dengan arah strategis perusahaan dalam mendorong integrasi prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis.

Pada 2025, MDLA dan entitas anak tercatat telah menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 20% dari baseline, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Ke depan, PT AAM akan terus memperluas implementasi dekarbonisasi operasional sebagai bagian dari penguatan sistem distribusi yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Sekaligus mempertegas perannya dalam mendorong praktik distribusi yang lebih bertanggung jawab di industri layanan kesehatan. Kinerja 2025, Medela Potentia Catat Pertumbuhan Laba Dua Digit

Salah satu inisiatif yang tengah dipersiapkan adalah pemasangan panel surya di cabang Tangerang dan Medan yang akan dimulai pada Semester II 2026. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam kegiatan operasional.

Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) mencatat telah menggarap proyek pembangkit listrik berbasis energi bersih atau energi baru terbarukan (EBT) dengan total kapasitas sekitar 22,57 gigawatt (GW), sebagai realisasi dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Jadi, dari 52,8 GW, itu 43 persennya itu pembangkit berbasis EBT ini sudah dalam proses eksekusi. Kami diminta untuk laporan setiap dua minggu,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Adapun dalam RUPTL PLN 2025–2034, pemerintah berencana untuk menambah kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Kemudian, sebesar 76 persen dari target penambahan tersebut berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

“Dalam RUPTL itu, 76 persennya berbasis energi baru terbarukan dan juga baterai energy storage system, yaitu 52,8 GW,” ujar Darmawan.

Tercatat hingga Mei 2026, Darmawan memaparkan PLN telah mengeksekusi kurang lebih 22,57 GW atau 43 persen pembangkit berbasis EBT, termasuk 0,78 GW yang telah berhasil beroperasi.

“Sebesar 16,5 GW itu proses pengadaan, konstruksi 5,2 GW, kemudian commissioning, sudah kami deliver 0,78 GW,” ucap Darmawan.

Sementara itu, proyek pembangkit dengan kapasitas sebesar 30,24 GW masih dalam proses penyelesaian kajian kelayakan proyek.

“Dengan total (kapasitas pembangkit listrik berbasis energi bersih) 52,81 GW. Jadi, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, apresiasi luar biasa dengan adanya penugasan dari pemerintah kepada PLN,” kata Darmawan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan realisasi bauran energi pembangkit tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 17,89 persen per April 2026, melampaui target yang ditetapkan sebesar 16,46 persen.

Secara keseluruhan, produksi listrik nasional sampai dengan April 2027 mencapai 165,51 terawatt hour (TWh). Komposisi bauran energi dari produksi listrik nasional tersebut yakni 64,87 persen dari batu bara; sebesar 13,86 persen dari gas; kemudian 3,38 persen dari bahan bakar minyak (BBM); dan 17,89 persen dari EBT.

“Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan,” kata Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan proyek supergrid energi baru terbarukan memerlukan studi kelayakan sebagai langkah awal mewujudkan pusat pengembangan setrum bersih yang menghubungkan Kepulauan Sunda Kecil.

Kepala Dinas ESDM NTB Samsudin mengatakan kajian studi kelayakan disiapkan usai rencana besar NTB membangun jaringan transmisi area luas terkendala nilai keekonomian.

"Hasil konsultasi kami dengan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM bahwa untuk menjadi sebuah supergrid tidak mudah, salah satunya harus ada jaringan bawah laut," ujar dia di Mataram, Minggu.

Samsudin menjelaskan pembangunan jaringan transmisi area luas membutuhkan infrastruktur besar terutama jaringan kabel listrik bawah laut di Selat Lombok yang menghubungkan NTB dengan Bali.

Pemerintah pusat menilai jaringan kabel listrik bawah laut yang menyuplai energi bersih tersebut baru bisa layak bangun sekitar tahun 2031 sampai 2033.

"Kementerian ESDM melihat perkembangan penduduk dan sebagainya, sehingga kelayakan sekitar tahun 2031-2033 untuk menyambungkan jaringan kabel laut di Selat Lombok," kata Samsudin.

Ia menuturkan studi kelayakan sangat diperlukan untuk menguji apakah pembangunan jaringan interkoneksi listrik bawah laut bisa direalisasikan lebih cepat dari proyeksi pemerintah pusat.

Kajian itu juga menghitung secara detail potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat sebagai syarat utama menjadi supergrid energi bersih di kawasan tengah Indonesia.

"NTB punya tujuh sumber energi baru terbarukan. Berapa kemampuan NTB dan bagaimana jika dibandingkan dengan NTT NTB sebagai supergrid harus mampu mengidentifikasi potensi itu," papar Samsudin.

Potensi energi bersih yang cukup besar di Nusa Tenggara Barat bersumber dari air, matahari, angin, arus laut, sampah, biomassa, hingga panas bumi.

Dinas ESDM NTB mencatat kontribusi energi baru terbarukan saat ini mencapai 25 persen. Angka itu terbilang tinggi ketimbang bauran energi bersih skala nasional yang hanya berjumlah 15,75 persen dengan kapasitas terpasang energi bersih sebesar 15.630 megawatt.

Kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan di NTB meliputi tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid sebanyak 21,6 megawatt, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt, dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebesar 18,5 megawatt.

Pemerintah NTB aktif menawarkan peluang investasi setrum bersih kepada sejumlah kedutaan besar, sektor privat, hingga organisasi nirlaba guna mencari sumber pendanaan bagi pengembangan proyek jaringan transmisi area luas tersebut.

"Dukungan anggaran kami terbatas. Gubernur telah meminta dukungan melalui mitra strategis, seperti kedutaan besar," pungkas Samsudin.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, gagasan NTB sebagai supergrid energi baru terbarukan telah dideklarasikan dalam forum kerja sama Bali-NTB-NTT (KRBN). Proyek itu sebagai langkah strategis untuk membantu Indonesia mewujudkan target emisi nol bersih.

Saat ini Bali masih masuk ke dalam jaringan transmisi area luas Pulau Jawa, sehingga ke depan listrik Bali dipasok dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Distribusi Jakarta Raya meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ( SPKLU ) ke-5.000 di Indonesia, Rabu (20/5/2026). Fasilitas tersebut berlokasi di PLN UP3 Tanjung Priok, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat mobilitas warga, logistik, dan aktivitas ekonomi Jakarta Utara.

Peresmian ini dihadiri Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto, General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch Andy Adchaminoerdin, serta Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan. Kehadiran mereka menandai bahwa pembangunan infrastruktur kendaraan listrik tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan teknis penyediaan daya, tetapi juga bagian dari perubahan cara masyarakat bergerak, bekerja, dan beradaptasi dengan energi yang lebih bersih. Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?

Di tengah meningkatnya penggunaan kendaraan listrik , kehadiran SPKLU menjadi salah satu faktor penting yang menentukan rasa aman pengguna. Semakin mudah akses pengisian daya, semakin kecil pula keraguan masyarakat untuk beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto mengatakan, peresmian SPKLU ke-5.000 menjadi tonggak penting bagi PLN dalam memperluas ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Menurut dia, pengembangan SPKLU dilakukan sejalan dengan pertumbuhan kendaraan listrik yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

”SPKLU ke-5.000 ini dibangun sesuai dengan pertumbuhan kendaraan listrik yang semakin lama semakin banyak. SPKLU sudah tersedia di mana-mana di seluruh Indonesia, semoga masyarakat semakin nyaman dan tidak ragu menggunakan kendaraan listrik. PLN sangat mendukung dan berupaya menunjang perkembangan kendaraan listrik sesuai dengan program pemerintah mencapai net zero emissions,” kata Adi.

SPKLU Center Tanjung Priok dilengkapi dua unit Ultra Fast Charging 200 kilowatt, enam unit Ultra Fast Charging 120 kilowatt, serta satu unit Medium Charging 22 kilowatt. Seluruh unit tersedia dengan konektor CCS2 dan AC sehingga dapat digunakan oleh berbagai jenis kendaraan listrik.

Selain itu, sejumlah pemberitaan juga mencatat bahwa fasilitas ini dilengkapi dua unit SPKLU roda dua dan dua unit Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Kehadiran fasilitas untuk kendaraan roda dua memperluas cakupan layanan, mengingat mobilitas masyarakat perkotaan tidak hanya bertumpu pada mobil listrik, tetapi juga sepeda motor listrik.

Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, SPKLU Center Tanjung Priok juga dilengkapi fasilitas penunjang, seperti lounge, fasilitas pengisian angin ban, kamar kecil, serta vending machine. Dengan fasilitas tersebut, proses pengisian daya tidak lagi diposisikan sebagai waktu tunggu yang pasif, tetapi sebagai bagian dari pengalaman mobilitas yang lebih nyaman.

Adi menegaskan, PLN akan terus menyesuaikan pengembangan infrastruktur dengan kebutuhan pengguna kendaraan listrik yang terus bertambah. Menurut dia, semakin luas titik pengisian daya, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap kendaraan listrik. “PLN akan terus menambah infrastruktur pengisian agar layanan semakin mudah dijangkau di berbagai wilayah,” ujarnya.

General Manager PLN UID Jakarta Raya Moch. Andy Adchaminoerdin mengatakan, konsep SPKLU Center di Tanjung Priok dihadirkan agar masyarakat memiliki pilihan pengisian daya yang lebih lengkap dalam satu lokasi. “Kami menghadirkan SPKLU Center di Tanjung Priok agar masyarakat memiliki opsi pengisian daya dalam satu lokasi yang lengkap. Pengguna bisa menyesuaikan dengan kebutuhan waktunya, sehingga aktivitas sehari-hari tetap berjalan lancar,” katanya. Daftar SPKLU di Tol Trans Jawa, Lengkap dan Terbaru 2025

Dalam konteks Jakarta, fleksibilitas waktu menjadi hal penting. Pengguna kendaraan listrik tidak selalu memiliki kebutuhan yang sama. Ada pengguna yang membutuhkan pengisian cepat sebelum kembali bekerja, ada pula yang mengisi daya sambil menunggu atau beristirahat. Dengan beberapa kapasitas charger dalam satu area, SPKLU Center memberi ruang pilihan bagi berbagai pola mobilitas tersebut.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengapresiasi langkah PLN dalam memperluas infrastruktur kendaraan listrik di wilayah Jakarta Utara. Menurut dia, kehadiran SPKLU Center merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong transformasi Jakarta menjadi kota yang modern, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyebut lebih dari 100 investor telah mendaftar dalam pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) tahap kedua di berbagai daerah.

“Tahap kedua akan kita buka sebentar lagi. Sudah 100 lebih kok yang mendaftar,” kata Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembangan proyek PSEL tidak sepenuhnya dibiayai Danantara, namun dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dari pemenang tender.

“Enggak (semua dibiayai Danantara), kan ada partner-nya juga, ada investor lain yang masuk,” ujarnya.

Pandu mengatakan mitra yang terlibat akan dipilih berdasarkan teknologi terbaik untuk pengolahan sampah.

Ia menjelaskan total nilai pengembangan proyek PSEL yang tengah disiapkan pemerintah mencapai sekitar 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp87 triliun.

Menurut dia, nilai tersebut mencakup total sekitar 33 proyek PSEL di berbagai daerah.

“Total proyek itu 5 miliar dolar AS untuk semuanya,” ucap Pandu.

Ia mengatakan setiap proyek diperkirakan memiliki nilai investasi sekitar 150 juta dolar AS atau sekitar Rp2,7 triliun.

Pandu menambahkan PT Danantara Investment Management bersama anak perusahaan, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), akan ikut berpartisipasi dalam seluruh proyek PSEL tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah bersama Danantara dan sejumlah pemerintah daerah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam kesepakatan percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi.

Enam lokasi tersebut meliputi Lampung Raya, Serang Raya, Medan Raya, Semarang Raya, Bogor Raya 2, dan Kabupaten Bekasi.

Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat atau timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.

Program tersebut dijalankan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan (MoU) dengan pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik (PSEL) di enam lokasi.

“Baru saja telah ditandatangani MoU antara Danantara dengan pemda untuk percepatan pembangunan PSEL di enam lokasi, yaitu Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan penandatanganan tersebut menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara untuk mempercepat penyelesaian persoalan sampah perkotaan.

Menurut dia, pembangunan PSEL diarahkan untuk menangani daerah dengan kondisi sampah darurat, khususnya wilayah dengan timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.

Zulhas menjelaskan pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota dengan kondisi sampah darurat.

“Ditargetkan hampir 25 lokasi dengan 62 kabupaten/kota yang di atas 1.000 ton. Nanti di bawah 1.000 kita selesaikan bergantian, tapi target yang darurat dulu,” ujarnya.

Ia mengatakan penanganan sampah mendesak dilakukan karena timbunan sampah telah menimbulkan pencemaran tanah, air, udara, serta mengancam kesehatan masyarakat.

Zulhas menyebut sebagian timbunan sampah di daerah bahkan telah mencapai ketinggian sekitar 14–15 lantai sehingga perlu segera ditangani.

Menurut dia, pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya pemerintah mengubah sampah menjadi energi bersih berupa listrik.

“Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” ucapnya.

Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian PSEL darurat dilakukan secara bertahap dalam tiga tahun ke depan.

Ia menyebut separuh proyek ditargetkan selesai pada 2027, sedangkan sisanya ditargetkan rampung pada Mei 2028.

“Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” ujar Zulhas.

Sementara itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian puluhan proyek PSEL hingga 2028.

“Ini merupakan proyek pengolahan sampah yang akan secara fundraising mencapai 5 miliar dolar AS (sekitar Rp87 triliun), jadi ini bukan nilai yang kecil,” ungkap Pandu.

Ia mengatakan percepatan pembangunan PSEL membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, mengingat persoalan sampah telah menjadi krisis di berbagai daerah.

Menurut dia, Danantara terus memantau perkembangan proyek PSEL bersama pemerintah guna mengejar target penyelesaian sesuai arahan pemerintah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” ujar Pandu.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan penanganan sampah melalui pembangunan PSEL.

Danantara telah mengawali proses lelang proyek PSEL pada November 2025 dan menetapkan pemenang untuk tiga lokasi, yakni PSEL Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya pada awal Maret 2026.

Dokumen perjanjian kerja sama untuk tiga wilayah tersebut telah ditandatangani pada 21 April 2026, kemudian disusul penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Danantara pada 4 Mei 2026.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026