REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, menilai Indonesia perlu memulai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara bertahap melalui proyek awal 10 gigawatt (GW) sebelum mengejar target ambisius 100 GW PLTS yang dicanangkan pemerintah. Menurut Eko, pendekatan bertahap penting agar Indonesia memiliki model implementasi yang terbukti berhasil sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.

Ia mengatakan pembangunan PLTS 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di tingkat Asia. "Saya senang kalau ada target 100 GW dan baterai 320 GWh (gigawatt hour). Tapi saya mencoba menurunkan itu menjadi 10 GW dulu sebagai fase pembuktian," kata Eko dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).

Ia mengatakan target 10 GW lebih realistis dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM), operasi dan pemeliharaan sistem, hingga pembangunan ekosistem industri energi surya nasional. Dengan kapasitas yang lebih terkendali, pengembangan SDM lokal dan koordinasi antarlembaga juga dinilai lebih mudah dilakukan.

Menurut Eko, pengembangan PLTS nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari sekolah menengah kejuruan, politeknik, perguruan tinggi, PLN, Pertamina, pemerintah daerah, hingga vendor teknologi energi.

"Potensi ekonominya bisa lebih terfokus dan pembangunan SDM lokalnya bisa dikejar," ujarnya.

Ia memperkirakan proyek awal 10 GW dapat menjangkau ribuan desa dengan kapasitas PLTS sekitar 0,8 hingga 1 megawatt per desa. Sementara kapasitas baterai yang dibutuhkan diperkirakan berkisar antara 1 sampai 3 megawatt hour (MWh) per desa.

Dengan pendekatan itu, implementasi proyek disebut lebih realistis dibandingkan mengejar target puluhan gigawatt dalam waktu singkat. Eko mengatakan proyek percontohan tersebut juga dapat menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.

Menurut dia, prioritas pengembangan PLTS desa harus diarahkan pada wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Ia menilai kebutuhan energi tiap desa berbeda sehingga desain sistem tidak bisa diseragamkan.

Eko menjelaskan desa pesisir dan desa perikanan membutuhkan dukungan listrik untuk cold storage, pabrik es, pengolahan ikan, hingga penerangan dermaga. Sementara desa pertanian membutuhkan sistem pompa air, irigasi, serta fasilitas pengering hasil panen.

"Tidak boleh semua desa disamakan. Harus melihat karakteristik ekonominya," katanya.

Untuk pulau kecil dan wilayah terpencil, PLTS dan baterai dapat digunakan menggantikan genset diesel sekaligus mendukung penyediaan air bersih dan listrik rumah tangga. Adapun desa wisata memerlukan listrik untuk mendukung homestay, kuliner, penerangan, stasiun pengisian daya kendaraan listrik, internet, dan fasilitas wisata lainnya.

Sementara bagi desa dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin produksi, pengemasan produk, hingga pendingin penyimpanan hasil usaha. Eko juga menyoroti kondisi desa-desa yang sebenarnya telah tersambung jaringan listrik PLN tetapi memiliki kualitas tegangan rendah dan sering mengalami pemadaman.

Menurutnya, PLTS dan baterai dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan atau backup power untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Ia mengatakan proyek awal 10 GW perlu diperlakukan sebagai fase pembuktian untuk mengetahui dampak nyata pengembangan energi surya terhadap masyarakat desa.

"Nanti akan jelas auditnya. Apakah setelah pemasangan PLTS biaya energi menjadi lebih murah, apakah produksi ekonomi lokal meningkat, apakah pendapatan masyarakat bertambah," katanya.

Selain itu, fase awal tersebut juga penting untuk menentukan ukuran atau sizing sistem PLTS dan baterai yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Eko, banyak proyek microgrid di desa gagal karena sistem yang dipasang terlalu besar atau overspec.

Ia mengatakan kesalahan tersebut sering muncul karena perencana proyek menggunakan asumsi kebutuhan listrik yang tidak sesuai dengan pola konsumsi masyarakat desa. "Membangun sistem listrik di daerah yang belum pernah mendapat akses listrik jauh lebih sulit dibandingkan membangun di kota," ujarnya.

Menurut Eko, masyarakat di wilayah yang belum pernah menikmati listrik sering kali belum dapat memperkirakan kebutuhan energinya di masa depan. Karena itu, desain sistem kelistrikan desa harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

"Kalau di kota lebih mudah karena pola konsumsi listriknya sudah terlihat. Kalau di desa yang belum ada listrik, masyarakat sendiri sering bingung nanti listrik dipakai untuk apa," katanya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Sidang kasus dugaan penggelapan dalam sengketa bisnis solar Balikpapan mengungkap terdakwa Handy Aliansyah yang memimpin PT Dharma Putra Karsa ternyata pernah menerima pembayaran invoice senilai US$15,5 juta atau sekitar Rp232,5 miliar dari PT Cahaya Energi Mandiri (CEM) pada 2013.

Namun kewajiban pembayaran kepada PT PetroTrans Utama justru masih menyisakan utang sekitar Rp23 miliar.

Ketua Majelis Hakim Indah Novi Susanti Pengadilan Negeri Balikpapan mempertanyakan ke mana larinya dana ratusan miliar rupiah tersebut, mengingat kewajiban kepada PT PetroTrans Utama seharusnya dapat dilunasi dengan dana pembayaran bertahap dari penjualan solar ke sejumlah tambang batu bara di Kalimantan Timur.

Majelis hakim kemudian menilai pembayaran kepada PT PetroTrans Utama semestinya menjadi prioritas utama.

Kendati demikian, Handy Aliansyah berkilah bahwa perusahaan yang dipimpinnya memiliki banyak kewajiban lain selain kepada PT PetroTrans Utama.

Terdakwa mengklaim pihaknya telah menunjukkan itikad baik dengan mencicil pembayaran hingga sekitar Rp20 miliar, meskipun belum menuntaskan seluruh kewajiban.

Lebih lanjut, upaya mediasi antara terdakwa dan pihak PT PetroTrans Utama yang diwakili Komisaris Christofel usai persidangan belum membuahkan hasil.

Pihak pelapor tetap meminta pelunasan kewajiban sebesar Rp20 miliar dari total utang sekitar Rp23 miliar.

"Nilai Rp20 miliar sudah inkrah. Kami sudah membuka peluang itikad baik bila mereka mau melunasi utangnya. Seharusnya kalau sesuai hitungan ditambah bunga bank dan lainnya, dia seharusnya membayar Rp83 miliar," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).

Dalam mediasi tersebut, Christofel mengungkapkan pihak terdakwa hanya menyanggupi pembayaran Rp13 miliar tanpa skema pembayaran yang jelas.

"Saat saya tanya teknisnya seperti apa, mereka tidak bisa menjawab. Padahal saya hanya mengetes komitmen dan keseriusan mereka dalam membayar utang tersebut," ungkapnya.

Christofel mengaku khawatir pihak terdakwa kembali mengulur waktu penyelesaian pembayaran sehingga proses pelunasan utang terus berlarut-larut tanpa kepastian.

"Seluruh keputusan kembali bergantung pada itikad Handy," katanya.

Sidang perkara tersebut dijadwalkan memasuki agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum pada 4 Juni 2026.

Adapun majelis hakim memberikan kesempatan mediasi terakhir untuk mencari kesepakatan terkait besaran ganti rugi berbasis restorative justice sebelum memasuki tahap tuntutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan kecerdasan artifisial (AI) milik Elon Musk, xAI, baru saja membeli gedung ketiga untuk dijadikan fasilitas data center (pusat data).

Musk membeli fasilitas itu untuk meningkatkan kemampuan pelatihan model AI yang lebih canggih agar dapat bersaing langsung dengan rivalnya seperti OpenAI dan Anthropic.

Fasilitas baru tersebut diberi nama "MACROHARDRR" oleh Musk melalui platform X miliknya pada 30 Desember lalu.

Gedung ini merupakan gudang besar yang terletak di luar Memphis, dekat Southaven, Mississippi, dan direncanakan mulai dikonversi menjadi pusat data pada 2026.

Fasilitas ini akan mendukung klaster superkomputer Colossus yang telah ada serta situs Colossus 2 yang masih dalam tahap konstruksi.

Rencana ekspansi ini menargetkan skala infrastruktur yang masif dengan proyeksi penampungan setidaknya satu juta unit pemrosesan grafis (GPU). Musk sebelumnya menyatakan bahwa fasilitas Colossus 2 saja diproyeksikan dapat menampung sekitar 550.000 chip Nvidia. Total biaya proyek ambisius ini diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS.

Kapasitas komputasi yang mendekati dua gigawatt tersebut akan menjadikan kompleks Colossus sebagai salah satu fasilitas AI paling intensif energi di dunia.

Musk memperkirakan kapasitas sebesar itu membutuhkan listrik setara dengan konsumsi 1,5 juta rumah tangga di Amerika Serikat. Untuk memenuhi permintaan tersebut, xAI dilaporkan The Information tengah membangun infrastruktur energi mandiri, termasuk pembangkit listrik tenaga gas alam.

Isu Lingkungan Terhadap Pembangunan Data Center AI

Kendati demikian, ekspansi agresif ini menghadapi sorotan tajam terkait isu lingkungan dan keberlanjutan. Investigasi Tennessee Lookout pada Juli 2025 melaporkan bahwa fasilitas Colossus beroperasi dengan 33 turbin gas bertenaga metana, melebihi izin yang saat itu hanya mencakup 15 turbin.

Lokasi fasilitas tersebut juga berada di komunitas Memphis yang dalam sejarahnya memiliki tingkat penyakit terkait polusi yang tinggi.

Perwakilan negara bagian Tennessee Justin J. Pearson mencatat bahwa emisi dari turbin gas metana berpotensi meningkatkan tingkat kabut asap lokal sebesar 30% hingga 60%. Emisi tersebut melepaskan polutan seperti nitrogen oksida dan formaldehida yang dikaitkan dengan risiko penyakit pernapasan.

Kritikus mempertanyakan dampak pengembangan AI multi-gigawatt ini terhadap beban kesehatan masyarakat di wilayah sekitar.

Sebagai upaya mitigasi dampak lingkungan, xAI melanjutkan pembangunan pusat pengolahan air limbah dengan nilai investasi mencapai US$80 juta atau sekitar Rp1,3 triliun.

Fasilitas ini dirancang untuk memungkinkan penggunaan kembali sekitar 13 juta galon air per hari. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan perusahaan pada pasokan air minum lokal untuk keperluan pendinginan sistem superkomputer. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA—Entitas Grup Triputra, PT ATW Sejahtera atau Solar Depot bekerja sama dengan dan PT Huawei Tech Investment atau Huawei Indonesia dalam pengembangan solusi energi baru terbarukan (EBT) berbasis microgrid di area pertambangan dan perkebunan.

Solar Depot merupakan anak perusahaan dari Triputra Visi Energi, yang menjadi penyedia komponen PLTS. Sejak berdiri pada 2017, Solar Depot telah menjadi salah satu pionir dalam ekosistem energi surya nasional, dengan total portofolio distribusi lebih dari 200 MWp di berbagai wilayah Indonesia.

President Director Triputra Visi Energi Juan Davis menjelaskan bahwa kolaborasi ini lahir dari meningkatnya kebutuhan industri tambang dan perkebunan terhadap energi yang efisien, andal, dan berkelanjutan.

Di sektor tambang dan perkebunan, strategi pemenuhan energi kini bergerak menuju kombinasi sumber daya yang mampu memberikan efisiensi jangka panjang tanpa mengorbankan keandalan operasional.

“Kerja sama ini lahir dari kebutuhan pasar akan solusi energi yang lebih mandiri dan ekonomis. Lewat teknologi microgrid berbasis PLTS dan BESS, kami ingin mempercepat adopsi energi bersih di sektor industri,” ujar Juan dalam keterangan resmi, Rabu (17/12/2025).

Kerja sama ini mencakup pengembangan dan penyediaan solusi microgrid terintegrasi, mulai dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), sistem penyimpanan energi baterai (BESS), manajemen energi berbasis digital, hingga dukungan teknologi dan implementasi end-to-end.

Sejumlah proyek percontohan telah disiapkan di area tambang dan perkebunan dengan kebutuhan energi besar namun memiliki keterbatasan akses jaringan listrik.

Juan menambahkan, Huawei adalah mitra teknologi yang memiliki tujuan energi berkelanjutan yang sama dengan Solar Depot. Huawei memiliki teknologi, inovasi, jaminan produk, dan layanan berskala global.

“Huawei memiliki inovasi dan keandalan produk yang sudah terbukti secara global. Kolaborasi ini memungkinkan kami menghadirkan teknologi kelas dunia yang sesuai kebutuhan operasional industri di Indonesia,” jelasnya.

CEO Huawei Digital Power Indonesia Jin Song mengatakan Solar Depot adalah mitra strategis yang ideal karena memahami kebutuhan sektor intensif energi dan memiliki ekosistem bisnis yang kuat melalui dukungan Triputra Group.

“Kami akan menyediakan solusi microgrid terintegrasi berbasis PLTS dan baterai industri dengan sistem kontrol dan monitoring real time untuk memastikan stabilitas serta efisiensi operasi,” ujar Jin.

Ia menegaskan, kerja sama ini sejalan dengan komitmen Huawei mendukung percepatan target Net Zero Emission Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital yang cerdas dan berkelanjutan.

Kerja sama ini diharapkan menjadi pendorong percepatan pemanfaatan microgrid dan PLTS sebagai solusi suplai energi masa depan, terutama di wilayah tanpa jaringan listrik PLN.

“Transisi energi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Jin.

Juan juga optimistis prospek industri PLTS akan semakin meningkat seiring meningkatnya komitmen keberlanjutan dan tuntutan efisiensi biaya operasional. Dalam lima tahun ke depan, PLTS diproyeksikan menjadi tulang punggung energi sektor industri didukung penyimpanan energi dan manajemen cerdas.

Menurutnya, pelanggan skala industri hingga utilitas akan mendapat manfaat besar, mulai dari efisiensi biaya operasional, keandalan suplai listrik untuk operasi kritikal, pengurangan emisi karbon, hingga dukungan teknis berstandar internasional.

Kedua perusahaan berharap kemitraan ini menjadi fondasi jangka panjang dalam memperkuat ekosistem energi terbarukan sekaligus mendorong terciptanya ketahanan energi nasional.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di dapur-dapur rakyat Indonesia, persoalan energi bukan hanya soal teknis atau pasokan, tetapi soal martabat hidup. Selama dua dekade terakhir, dapur rakyat kita ditopang bahan bakar yang hampir seluruhnya berasal dari luar negeri.

Program konversi minyak tanah ke LPG dulu dipuji sebagai modernisasi. Namun hari ini, ketergantungan pada LPG impor justru menjadi simpul kerentanan bangsa. Setiap kenaikan harga internasional membuat dapur rakyat bergetar, APBN mengencang, dan negara kehilangan ruang gerak.

Namun sesungguhnya, Indonesia bukan bangsa yang kekurangan energi, kita hanya belum memaksimalkan apa yang ada di tanah sendiri. Kota-kota besar kita dikelilingi gunungan sampah yang dapat diubah menjadi uap panas melalui teknologi waste-to-steam.

Daerah-daerah penghasil batubara memiliki sumber daya melimpah yang dapat digasifikasi menjadi syngas, kemudian disintesis menjadi DME, bahan bakar bersih yang secara teknis compatible menjadi pengganti LPG.

Teknologi ini bukan eksperimen. China, Korea Selatan, dan India telah melangkah lebih dulu, memproduksi DME dalam skala besar dan menjadi lebih tahan terhadap tekanan geopolitik energi global.

Jika Indonesia membangun 15 kota Waste-to-DME, kita tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah kota, tetapi juga menekan impor LPG hingga 35%-40%. Setiap ton DME yang diproduksi adalah ton LPG impor yang tak perlu kita beli. Setiap ton sampah yang diolah menjadi steam adalah beban TPA yang lenyap.

Dan setiap kota yang berdiri di atas sistem energi mandiri adalah kota yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Langkah ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan perubahan paradigma: bahwa energi rakyat dapat lahir dari bumi sendiri, dari tangan sendiri, dan dari kemampuan teknologi bangsa sendiri.

Dengan TKDN minimal 50%, program Waste-to-DME bukan hanya proyek energi, tetapi mesin industrialisasi nasional, menciptakan pekerjaan, meningkatkan kapasitas manufaktur, dan menanamkan kebanggaan bahwa Indonesia mampu membuat bahan bakar sendiri.

Kedaulatan energi bukan terletak pada berapa besar cadangan yang kita miliki, tetapi pada berapa besar keberanian kita memproduksinya sendiri. Api kemandirian itu harus kita nyalakan, bukan dari pusat kekuasaan saja, tetapi dari dapur-dapur rakyat di seluruh Nusantara.

Dan di sanalah inti dari misi ini: memulihkan kendali bangsa atas sumber kehidupannya sendiri. Kompor rakyat tidak boleh mati hanya karena pasar global bergerak.

Energi rumah tangga tidak boleh ditentukan kapal tanker dari negara lain. Indonesia harus kembali berdaulat, berdiri di atas energi lokal, teknologi lokal, dan kehendak nasional untuk mandiri.

REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL — PT PLN (Persero) menyalakan harapan baru bagi lebih dari delapan ribu keluarga prasejahtera di Indonesia. Melalui program Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan, PLN membantu masyarakat yang belum memiliki akses listrik agar dapat menikmati energi secara mandiri.

Sebagai simbol dimulainya program tersebut, PLN menyalakan listrik di 11 rumah warga prasejahtera di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-80 yang jatuh pada 27 Oktober 2025.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan peringatan HLN tahun ini menjadi momentum bagi seluruh insan PLN untuk berbagi kepada masyarakat yang masih hidup dalam gelap. “Menyongsong Hari Listrik Nasional, kami di PLN tidak ingin merayakannya dengan acara besar-besaran. Kami bersama pegawai di seluruh Indonesia bergotong royong membantu masyarakat prasejahtera agar memiliki sambungan listrik sendiri,” ujar Darmawan, dikutip Senin (20/10/2025).

Program Berbagi Cahaya, Menumbuhkan Harapan diinisiasi sebagai gerakan kolektif pegawai PLN dari berbagai daerah. Melalui kegiatan ini, PLN menegaskan perannya sebagai perusahaan yang tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga membawa nilai sosial bagi masyarakat.

Darmawan menuturkan, setiap sambungan listrik yang terpasang merepresentasikan semangat gotong royong dan kepedulian. Ia menegaskan PLN akan terus hadir hingga seluruh masyarakat Indonesia merasakan manfaat penerangan.

“Gerakan ini bukan hanya soal menyalakan listrik, tapi menyalakan harapan. Selama masih ada satu rumah masyarakat Indonesia yang hidup dalam kegelapan, pekerjaan kami di PLN belum selesai,” tegasnya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengapresiasi langkah PLN yang menjadikan peringatan HLN sebagai kegiatan sosial yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, listrik kini menjadi kebutuhan dasar yang berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan warga.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PLN. Listrik sangat penting, tidak hanya bagi rumah tangga, juga untuk menunjang kegiatan pertanian dan ekonomi masyarakat,” ujar Abdul.

Selain penyambungan listrik bagi warga prasejahtera, PLN juga menyalurkan bantuan sembako serta renovasi rumah ibadah di wilayah Bantul. Langkah ini menjadi bentuk kepedulian PLN terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Melalui program tersebut, PLN berkomitmen terus menghadirkan terang hingga ke pelosok negeri.

Bisnis.com, JAKARTA – Xurya, pengembang proyek tenaga surya akan memperkuat penetrasi bisnis ke segmen PLTS off-grid untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses listrik.

Eka Himawan, Managing Director Xurya, mengatakan Xurya bercita-cita untuk masuk ke sektor IPP dan off-grid sebagai bentuk dukungan yang tertinggi kepada kedaulatan energi nasional. Hal ini seiring dengan misi mendorong sistem pembangkit listrik yang dapat berfungsi di lokasi terpencil manapun tanpa bahan bakar.

Sistem ini memungkinkan pasokan energi mandiri berbasis tenaga surya, dan sudah mulai diterapkan di sektor pariwisata dan perkebunan di daerah terpencil.

“Dengan posisi keuangan yang solid, kini kami dapat merambah ke sektor-sektor tersebut dengan risiko yang minimal bahkan di tengah ketidakpastian global,” ujar Eka, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

Untuk menunjang strategi tersebut, Xurya telah terus berinvestasi dalam pengembangan teknologi guna meningkatkan efisiensi, reliabilitas, serta transparansi performa sistem PLTS.

Teknologi ini memungkinkan pemantauan kinerja PLTS secara real-time dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, dan dengan demikian akan menjadi kunci dalam menjaga efisiensi operasional perusahaan di tengah ekspansi ke daerah-daerah terpencil.

Mengacu prospek kinerja hingga akhir 2025, lanjut Eka, Xurya menetapkan 2026 sebagai tahun strategis, dengan fokus memperkuat portofolio off-grid dan rencana IPP, menjangkau lebih banyak wilayah di Indonesia, serta memperkuat efisiensi operasional melalui inovasi teknologi.

Eka menambahkan optimistis bahwa transisi energi bukan hanya tentang seberapa banyak pembangunan proyek, namun juga membangun fondasi ekonomi hijau yang tangguh.

“Dengan dukungan internal, klien, investor, mitra-mitra EPC, dan stakeholders lainnya, kami yakin Xurya akan terus menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju masa depan yang makmur berkelanjutan,” katanya.

Kinerja Melesat

Harapan Xurya masuk ke bisnis IPP off grid, dibekali kinerja keuangan yang moncer pada tahun lalu. Selama tiga tahun terakhir, Xurya melakukan transformasi bisnis - dari sekadar pengembang proyek menjadi perusahaan energi terbarukan yang juga memiliki dan mengelola aset PLTS.

Adhi Laksmanaputra, VP Commercial Xurya, memaparkan perusahaan mencatatkan kenaikan keuntungan kotor dari US$1,01 juta pada 2023 menjadi US$2,31 juta pada, dengan gross profit margin meningkat signifikan dari 15% menjadi 44%.

“Tren ini menunjukkan transformasi strategi bisnis Xurya telah sukses dan memberikan kami pondasi keuangan yang kokoh untuk maju dengan langkah-langkah strategis berikutnya,” katanya.

Hingga saat ini, Xurya fokus bergerak dalam pengembangan proyek PLTS untuk bangunan komersial dan industrial di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan 2025, Xurya telah memiliki lebih dari 300 proyek dengan kapasitas hampir 200 MW, bekerja sama dengan lebih dari 170 mitra EPC lokal di berbagai wilayah di Indonesia.

Proyek-proyek ini menghasilkan lebih dari 193 juta kWh energi hijau, atau setara dengan pengurangan emisi karbon sekitar 172.000 ton CO₂ per tahun, dan mendukung terciptanya lebih dari 2.600 lapangan kerja hijau.