REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan melalui Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.Dikutip dari siaran pers BPK, hal krusial pertama menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, diperlukan penguatan pengembangan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," papar Ketua BPK, Isma Yatun, dalam pidato penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/6/2026).

LKPP Tahun 2025unauditeddiserahkan pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

Hampir seluruh kementerian/lembaga memperoleh opini WTP. Hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang semakin baik.

Pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK. Pemeriksaan ini merupakan wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui APBN digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski kembali memeroleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor negara masih menyoroti transformasi BUMN pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 dan program pemerintah yang belum tepat sasaran.

LKPP 2025 diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V, Selasa (30/6/2026).

Proses audit tahunan ini diawali dengan penyerahan LKPP 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK 31 Maret 2026. Selang sekitar dua bulan, hasil pemeriksaanya telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara," terang Isma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memeroleh opini Wajar dengan Pengecualian. Meski demikian, opini yang berbeda dengan keseluruhan laporan keuangan kementerian/lembaga serta Bendahara Umum Negara (BUN) tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara keseluruhan.

Isma lalu menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPP ini menyoroti sejumlah area yang dinilai masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal krusial yang pertama adalah menyangkut transformasi kelembagaan BUMN seiring dengan UU No.1/2025 dan UU No.16/2025.

"Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Kedua, terkait dengan peningkatan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. BPK menilai masih diperlukan penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," terangnya.

Terakhir, Isma berpesan bahwa pemerintah dituntut untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi seiring dengan naiknya kebutuhan belanja. Sebab, hal ini memicu ruang fiskal negara semakin terbatas.

"Sebab keberhasilan pembangunan bangsa ini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu kita serap, melainkan dari seberapa berkualitas tata kelolanya dan seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Adapun pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap defisit APBN akhir 2025 versi LKPP mengecil dari estimasi 2,93% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Berdasarkan laporan yang sudah diaudit, defisit APBN ternyata berada di level 2,81% terhadap PDB.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan hasil penggeledahan di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilakukan penyidik pada Selasa (23/6/2026). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi.

Di antaranya termasuk perubahan hasil audit dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membeberkan, barang bukti yang diamankan meliputi dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan temuan audit dari WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, hingga dokumen terkait upaya perubahan kembali setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan-perubahan dari temuan WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK, serta petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut," kata Budi melalui pesan singkatnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Budi, seluruh dokumen yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.

"Penyidik tentunya akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan ini," ujar Budi.

KPK belum memerinci lebih jauh mengenai hasil analisis awal terhadap dokumen-dokumen tersebut. Namun, temuan itu akan menjadi bagian dari proses pembuktian untuk mengusut dugaan adanya intervensi dalam penyusunan hasil audit BPK terkait opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terdiri dari Bupati Muara Enim, Edison (EDS);Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Edison dan Cory merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim yang menjadi rangkaian perkara ini.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat(1).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen yang diduga menjadi barang bukti terkait perubahan opini hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim. Dokumen tersebut ditemukan saat penggeledahan di Kantor BPK Sumatera Selatan pada Selasa (23/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut dokumen itu berisi perubahan penilaian dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, ditemukan pula dokumen yang diduga berkaitan dengan upaya perubahan kembali setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim nonaktif Edison.

"Dokumen perubahan-perubahan dari temuan WDP menjadi WTP khususnya untuk Pemkab Muara Enim, dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK," ujar Budi kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

KPK juga mengungkap adanya indikasi dugaan intervensi dari BPK Pusat dalam proses perubahan hasil penilaian tersebut. Seluruh temuan masih akan didalami lebih lanjut.

"Serta (ditemukan) petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut," lanjut Budi.

Dalam perkara ini, Bupati Muara Enim nonaktif Edison sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026 Abi Nurwardani, Adi Triyadi selaku keponakan bupati, dan Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi.

Beberapa hari kemudian, KPK mengembangkan penyidikan dan menemukan dugaan suap baru yang berkaitan dengan pengondisian audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Dalam pengembangan kasus tersebut, Edison dan Cory kembali ditetapkan sebagai tersangka bersama Augusz Dewanggara (Angga) dari pihak swasta, Titin Rita Lestari selaku ASN/Pengendali Teknis, serta Direktur PT Millenium Solusi Abadi, Fika.

JAKARTA - Bupati Muara Enim Edison melakukan suap dengan tujuan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, BPK menemukan nilai melebihi batas materialitas di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim dalam pengadaan smart TV.

Temuan tersebut dinilai dapat mengganggu opini WTP yang sebelumnya diperoleh Pemkab Muara Enim pada 2025. "Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (11/6/2026).

Akan hal itu, Edison kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menemui pihak-pihak yang bisa mengondisikan hal tersebut. Salah satunya Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta yang kemudian dia meminta fee Rp1,6 miliar untuk pengondisian tersebut.

"AGG kemudian menyampaikan kebutuhan fee untuk mengubah hasil audit sekitar Rp1,6 miliar atau diambil dari 1 persen pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2 persen pagu anggaran pengadaan dari Pemkab Muara Enim," ujarnya.

Diketahui, KPK secara resmi mengumumkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini terkait operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BPK pada Rabu (10/6/2026).

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, salah satu tersangka merupakan Bupati Muara Enim, Edison (EDS). Tersangka lainnya yaitu Augusz Dewanggara atau Angga (ANG) selaku pihak swasta; Titin Rita Lestari (TTN) selaku ASN atau Pengendali Teknis; Fika (FK) selaku Direktur PT Millenium Solusi Abadi; dan Cory Erin Hardi (CRH) selaku marketing PT Millenium Solusi Abadi.

Atas perbuatannya, AGG dan TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, EDS, CRH, dan FK atas perannya melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar Pasal 605 huruf a dan/atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 606 ayat (1).

BOGOR - Di bawah kepemimpinan Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Jaro Ade, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Bogor Rudy Susmanto pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Rabu (10/6).

Capaian ini menjadi opini WTP kedua yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada era kepemimpinan Rudy Susmanto. Setelah sebelumnya berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024, kini Pemkab Bogor kembali mampu mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut yang diraih pada tahun kedua masa kepemimpinannya. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Meski demikian, Rudy menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai masih banyak hal yang harus dibenahi agar pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor," ujar Rudy.

Rudy menambahkan, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor harus terus bergerak maju dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus sejalan dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah dituntut untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah.

"Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik," tegas Rudy.

Apresiasi juga disampaikannya kepada seluruh aparatur Pemkab Bogor yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan.

Raihan opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025 semakin memperkuat komitmen Pemkab Bogor di bawah kepemimpinan Rudy Susmanto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Prestasi tersebut sekaligus menjadi indikator bahwa reformasi tata kelola keuangan daerah terus berjalan dan memberikan hasil positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bogor.

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP dua tahun berturut-turut pada era kepemimpinan Rudy Susmanto, Pemkab Bogor semakin optimistis dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju Kabupaten Bogor yang istimewa dan gemilang.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kelemahan dan permasalahan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2025.

Meski demikian, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Hidayat, tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2025 kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Capaian ini menjadi WTP ke-11 berturut-turut bagi Jawa Timur sejak 2015.

Widhi menjelaskan, hasil pemeriksaan LKPD Jawa Timur 2025 masih menemukan kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan secara material.

“Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara untuk memastikan bahwa prosesnya akurat dan hasilnya bisa dipercaya, dengan didasarkan empat hal utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas penerapan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan,” ujar Widhi, Rabu (10/6/2026).

Ia memaparkan beberapa temuan, di antaranya pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal yang terlambat dan belum dikenakan denda sehingga menyebabkan potensi kekurangan penerimaan daerah.

Kedua, pengelolaan belanja bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur kepada desa yang belum memadai sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan.

Ketiga, pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM yang belum memadai sehingga berpotensi menimbulkan ketidakterukuran dan risiko penyalahgunaan jaminan reklamasi serta pascatambang.

Atas temuan tersebut, BPK meminta Pemprov Jawa Timur menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima.

“Kami sangat berharap rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara tuntas demi pembangunan negara yang lebih baik,” tegas Widhi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut temuan BPK tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini adalah temuan yang paling sedikit sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya. Pertama, tentang pengadaan barang dan jasa yang masih ada kelebihan bayar dibandingkan volume pekerjaan, beberapa kegiatan proyek fisik, serta terkait BK Desa yang tata kelolanya masih belum memadai sehingga masih terjadi kelebihan pembayaran,” jelasnya.

Terkait temuan pengelolaan jaminan pertambangan di Dinas ESDM, ia menyebut pemerintah daerah telah melakukan perbaikan tata kelola perizinan tambang.

Ia juga menyinggung kasus yang menjerat pejabat Dinas ESDM Jawa Timur terkait dugaan pungutan liar dalam proses perizinan tambang melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang kini sedang ditangani aparat penegak hukum.

Menurutnya, Pemprov Jatim telah melakukan evaluasi dan perbaikan, terutama pada aspek jaminan reklamasi tambang yang melibatkan penyesuaian data antara bank dan pemerintah daerah.

“Insyaallah kita akan selesaikan dengan Bank Jatim dan kami tindak lanjuti itu. Hanya itu saja sebenarnya yang paling krusial,” pungkasnya.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto membawa Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Rudy dalam keterangannya di Bogor, Rabu, mengatakan, capaian tersebut menjadi opini WTP kedua yang diraih Pemerintah Kabupaten Bogor pada masa kepemimpinan Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade), setelah sebelumnya berhasil mengembalikan predikat WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024 usai empat tahun berturut-turut memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Opini WTP tersebut diterima Rudy Susmanto saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Rabu siang.

Rudy mengatakan raihan opini WTP merupakan hasil kerja seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

"Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bogor kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Namun capaian ini harus menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan melakukan perbaikan di berbagai sektor," kata Rudy.

Menurut dia, opini WTP bukan tujuan akhir dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menegaskan seluruh perangkat daerah harus terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Bogor harus terus melangkah maju menjadi lebih baik. Yang terpenting, seluruh jajaran pemerintah harus semakin sayang dan cinta kepada masyarakat Kabupaten Bogor dengan menghadirkan pelayanan yang terbaik," ujarnya.

Rudy juga meminta seluruh aparatur pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah agar kepercayaan publik terhadap pemerintah terus meningkat.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Capaian itu menjadi WTP ke-15 yang diraih Pemprov Jateng secara berturut-turut.

Opini tersebut disampaikan dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, di Gedung Berlian Semarang pada Senin, (8/6 2026).

Rapat paripurna itu dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno, termasuk pimpinan DPRD Jateng. Hadir pula Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Widhi Widayat dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah.

Tak hanya mempertahankan WTP, Pemprov Jateng juga mencatat capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 96,48 persen. Angka itu menjadi yang tertinggi secara nasional, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 75 persen.

Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Widhi Widayat mengatakan, opini WTP merupakan bagian dari akuntabilitas. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan juga menjadi ukuran penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Widhi menyebut capaian TLRHP Jateng menjadi salah satu hal menonjol dari hasil pemeriksaan tersebut.

“Ada hal menarik, bahwa tingkat penyelesaian TLRHP, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu tertinggi di Indonesia,” ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Menurutnya, WTP ke-15 menjadi tantangan bagi Pemprov Jateng untuk terus menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

“Ini merupakan suatu tantangan bagi kita untuk selalu menciptakan kinerja yang good and clean government,” ujarnya.

Luthfi menilai, capaian TLRHP yang hampir menyentuh 96 persen menunjukkan keseriusan Pemprov Jateng dalam merespons temuan dan rekomendasi BPK. Ia menegaskan, tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan organisasi pemerintahan.

Luthfi meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait tidak menunda penyelesaian rekomendasi BPK. Meski ketentuan tindak lanjut diberikan waktu hingga 60 hari, ia meminta penyelesaian dilakukan secepat mungkin.

Berdasar hasil pemeriksaan BPK, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan kinerja positif. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp23,761 triliun atau 96,38 persen dari target Rp24,654 triliun.

Sementara itu, realisasi belanja daerah dan belanja transfer mencapai Rp23,871 triliun atau 94,61 persen dari anggaran Rp25,231 triliun. Adapun pembiayaan netto Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp577,049 miliar, yang berasal dari penggunaan SiLPA dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

Bisnis.com, BANDUNG – Di tengah berbagai kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang 2025 hingga 2026, muncul pertanyaan dari sebagian kalangan mengenai arah pengelolaan keuangan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.

Namun, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 menjadi jawaban objektif bahwa tata kelola anggaran Pemprov Jabar tetap berada di jalur yang benar.

Opini WTP ke-15 ini diberikan dalam rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2025, Rabu (3/6/2026).

Anggota V BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pemeriksaan LKPD 2025 Pemprov Jabar dilakukan secara profesional, independen dan berkualitas sesuai standar pemeriksaan keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, BPK memberikan opini WTP pada Pemprov Jabar.

"Atas keberhasilan mempertahankan opini WTP 15 kali berturut-turut," katanya.

Opini WTP yang diraih Jawa Barat tahun ini bukanlah capaian biasa. Ini merupakan opini WTP ke-15 yang diraih secara berturut-turut. Lebih penting lagi, capaian tersebut diperoleh pada masa transisi kepemimpinan dan di tengah upaya penataan ulang prioritas pembangunan yang cukup agresif.

"Setiap rupiah yang dialokasikan mencerminkan kepercayaan publik dan harapan masyarakat," kata Bobby.

Dalam setahun pertama kepemimpinannya, Dedi Mulyadi dikenal berani melakukan reposisi anggaran. Sejumlah belanja yang dianggap kurang produktif dipangkas, sedangkan anggaran diarahkan lebih besar kepada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebijakan semacam ini tentu mengundang pro dan kontra. Namun, opini WTP menunjukkan bahwa perubahan prioritas tersebut tetap dilakukan dalam koridor tata kelola yang baik.

Perlu dipahami bahwa WTP bukan sekadar penghargaan administratif. Di balik opini tersebut terdapat indikator penting berupa kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan keuangan, serta tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya.

Artinya, keberhasilan mempertahankan WTP mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi Jawa Barat yang memiliki APBD terbesar kedua di Indonesia, tantangan pengelolaan keuangan tentu jauh lebih kompleks dibanding daerah lain. Besarnya volume program, luas wilayah, dan jumlah penduduk membuat risiko pengelolaan anggaran menjadi semakin tinggi.

Masalah muncul ketika transfer keuangan daerah (TKD) ke Jawa Barat dari pemerintah pusat turun hingga lebih dari Rp3 triliun.

Dedi Mulyadi mengatakan anggaran pemprov yang seharusnya dipertajam untuk kepentingan publik masih terganggu dengan adanya hutang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sementara Pusat belum membayarkan dana bagi hasil selama dua tahun.

Strategi mempercepat proyek infrastruktur pada 2025 lalu dinilai menguntungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini karena situasi ekonomi penuh tekanan akibat gejolak geopolitik.

Tahun lalu dirinya mengambil keputusan untuk melakukan percepatan proyek infrastruktur di tengah efisiensi anggaran yang sangat tajam. Hasilnya, pada akhir tahun proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar tuntas dikerjakan, meski memakai skema tunda bayar.

"Kalau itu dianggarkan di 2026, belum tentu tercapai realisasi pembayarannya dan kualitas pembangunannya. Karena apa? 2025 BBM, harga aspal belum mahal, harga semen belum mahal karena waktu itu belum terjadi krisis global. Di 2026, semuanya mengalami lonjakan dan fluktuasi di setiap waktu," katanya.

Tentu, WTP bukan berarti tidak ada pekerjaan rumah. Masih banyak tantangan yang harus dibenahi, mulai dari kualitas belanja publik, pemerataan pembangunan antarwilayah, hingga peningkatan efektivitas program-program pemerintah.

Namun, setidaknya dari sisi tata kelola keuangan, capaian ini menjadi sinyal positif bahwa arah kebijakan yang ditempuh saat ini tidak keluar dari prinsip akuntabilitas.

Tantangan berikutnya adalah memastikan tata kelola yang baik tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sebab, tujuan akhir dari anggaran yang sehat bukan sekadar laporan keuangan yang baik, melainkan manfaat nyata yang dirasakan warga Jawa Barat.

"Semoga WTP yang diberikan merupakan sebuah kinerja efektif pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap kinerja pembangunannya. Semoga kita tidak hanya puas di WTP, tetapi kepuasan publik atas kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat," ungkap Dedi.

KALTIM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut sejak 2012.

Penyerahan opini WTP dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 25 Mei 2026. Mewakili Gubernur Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah atas kerja keras dan komitmen dalam menyajikan laporan keuangan secara akurat dan transparan selama proses pemeriksaan BPK RI.

“Ini merupakan pencapaian monumental, di mana Kalimantan Timur berhasil mempertahankan Opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya, Rabu (27/5/2026).

Sri menegaskan, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Sri juga memastikan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap penggunaan APBD memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI I Nyoman Wara mengapresiasi keberhasilan Pemprov Kaltim mempertahankan opini WTP dan mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata

Depok (ANTARA) - Guru Besar Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)Prof. Dyah Setyaningrummenekankan akuntabilitas keuangan negara tidak cukup diukur hanya melalui kepatuhan administratif, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana kebijakan publik mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Audit pemerintahan perlu bertransformasi menuju pendekatan berbasis dampak (impact-based audit) agar mampu memperkuat tata kelola publik di Indonesia," kataDyah Setyaningrum di Kampus UI Depok, Senin.

Ia menjelaskan bahwa capaian nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan perkembanganyang signifikan, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mencapai sekitar 97 persen pada kementerian/lembaga dan 91 persen pada pemerintah daerah.

Namun demikian, tingginya capaian kepatuhan administratif tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik maupun kepercayaan masyarakat.

“Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata,” ujar Dyah.

Lebih lanjut, Dyah mengatakan ada tiga persoalan utama dalam transformasi audit pemerintahan, yakni bagaimana menjembatani kesenjangan antara kepatuhan dan dampak, bagaimana memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi auditor, serta sejauh mana praktik audit nasional telah selaras dengan standar global.

Menurutnya, audit kinerja saat ini telah berkembang dari sekadar instrumen pengawasan menjadi alat strategis untuk menilai hasil dan dampak kebijakan publik. Berbasis kerangka Agency–Accountability–Theory of Change–Public Value, audit kinerja diarahkan untuk menelusuri keterkaitan antara input, proses, dan outcome sehingga kebijakan dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.

Dyah juga menyoroti pentingnya pendekatan audit yang lebih terbuka dan kolaboratif. Keterlibatan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai dapat memperkayaanalisis serta memperkuat tindak lanjut rekomendasi audit.

Dalam konteks tersebut, kemampuan komunikasi auditor menjadi aspek penting agar hasil audit tidak berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi mampu mendorong perubahan kebijakan secara nyata.

Meskipun Indonesia telah memiliki fondasi yang kuat melalui Standar Pemeriksaan KeuanganNegara (SPKN), Dyah menilai orientasi audit kinerja masih perlu diperluas menuju
pengukuran dampak.

Ia mencontohkan praktik internasional seperti impact audit dan follow-up audit di Kanada dan Inggris yang memungkinkan rekomendasi audit dapat dipastikan menghasilkan perubahan kebijakan dan manfaat publik yang terukur.

Selain itu, integrasi aspek keberlanjutan dan risiko iklim atau environmental, social, and governance (ESG) juga dinilai menjadi agenda penting dalam pengembangan audit pemerintahan ke depan.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Dyah merekomendasikan sejumlah langkahstrategis, antara lain memperkuat posisi audit kinerja sebagai pilar utama akuntabilitas nasional, mengembangkan metodologi audit berbasis dampak, melembagakan keterlibatan pemangku kepentingan secara terarah, mengadopsi praktik terbaik global, serta memastikan tindak lanjut audit berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar pemenuhan administratif.

“Akuntabilitas publik harus melampaui kepatuhan menuju penciptaan nilai publik. Audit kinerja adalah jembatan dari audit of compliance menuju audit to impact,” kata Prof. Dyah.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026