Shopee dan TokopediaTikTok Shop menguasai pasar e-commerce Indonesia, menurut laporan Momentum Works 2026. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai hal ini menjadi alasan kuat perlunya regulasi khusus bagi platform digital, yang berperan sebagai gatekeeper.

Dalam policy brief bertajuk Ketika Platform Mengarahkan Pilihan: Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Digital, LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa Shopee menguasai sekitar 54% pangsa pasar e-commerce nasional. Sementara itu, Tokopedia dan TikTok Shop secara bersama-sama menguasai sekitar 38%.

Data itu mengacu pada laporan Momentum Works 2026 yang menunjukkan bahwa 92% pasar e-commerce Indonesia dikuasai oleh dua entitas bisnis, yakni Shopee serta gabungan Tokopedia dan TikTok Shop.

Menurut LPEM FEB UI, konsentrasi pasar yang tinggi menjadi pisau bermata dua bagi ekonomi digital. Di satu sisi, dominasi platform besar mempercepat adopsi layanan digital oleh konsumen. Namun di sisi lain, kondisi tersebut dapat menghambat masuknya platform alternatif yang berpotensi menawarkan inovasi maupun biaya transaksi yang lebih rendah.

LPEM FEB UI menjelaskan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi dari network effects, yakni ketika platform yang memiliki banyak konsumen menjadi semakin menarik bagi pengguna dan pelaku usaha lain. Akibatnya, pemain baru menghadapi hambatan masuk yang semakin tinggi.

Selain itu, efek lock-in atau penguncian ekosistem membuat konsumen semakin sulit berpindah platform. Pengguna harus meninggalkan saldo dompet digital, riwayat transaksi, reputasi akun, hingga layanan lain yang telah terintegrasi dalam satu ekosistem. Kondisi ini dinilai mengurangi pilihan konsumen sekaligus memperkuat dominasi platform besar.

LPEM FEB UI menilai dominasi tersebut bukan sekadar persoalan pangsa pasar. Platform digital kini berperan sebagai arsitek informasi yang menentukan produk apa yang muncul di hadapan konsumen melalui algoritma, rekomendasi, peringkat pencarian, hingga desain antarmuka aplikasi.

Oleh karena itu, LPEM FEB UI mendorong Indonesia memiliki kerangka regulasi khusus bagi platform dominan atau gatekeeper.

Menurut kajian LPEM FEB UI, regulasi yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Persaingan Usaha, belum sepenuhnya mampu menjangkau dominasi berbasis data, efek jaringan, dan ecosystem lock-in yang menjadi sumber kekuatan platform digital modern.

Sebagai rekomendasi, LPEM FEB UI mengusulkan pemberian kewenangan akses data internal platform kepada regulator serta penetapan kewajiban khusus bagi platform yang memenuhi kriteria gatekeeper di antaranya akses terhadap log tampilan, riwayat perubahan harga, parameter algoritma, dan data ulasan, serta audit kepatuhan berkala bagi platform dominan.

Shopee dan TokopediaTikTok Shop menguasai pasar e-commerce Indonesia, menurut laporan Momentum Works 2026. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai hal ini menjadi alasan kuat perlunya regulasi khusus bagi platform digital, yang berperan sebagai gatekeeper.

Dalam policy brief bertajuk Ketika Platform Mengarahkan Pilihan: Mendorong Transparansi dan Keadilan dalam Ekonomi Digital, LPEM FEB UI mengungkapkan bahwa Shopee menguasai sekitar 54% pangsa pasar e-commerce nasional. Sementara itu, Tokopedia dan TikTok Shop secara bersama-sama menguasai sekitar 38%.

Data itu mengacu pada laporan Momentum Works 2026 yang menunjukkan bahwa 92% pasar e-commerce Indonesia dikuasai oleh dua entitas bisnis, yakni Shopee serta gabungan Tokopedia dan TikTok Shop.

Menurut LPEM FEB UI, konsentrasi pasar yang tinggi menjadi pisau bermata dua bagi ekonomi digital. Di satu sisi, dominasi platform besar mempercepat adopsi layanan digital oleh konsumen. Namun di sisi lain, kondisi tersebut dapat menghambat masuknya platform alternatif yang berpotensi menawarkan inovasi maupun biaya transaksi yang lebih rendah.

LPEM FEB UI menjelaskan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi dari network effects, yakni ketika platform yang memiliki banyak konsumen menjadi semakin menarik bagi pengguna dan pelaku usaha lain. Akibatnya, pemain baru menghadapi hambatan masuk yang semakin tinggi.

Selain itu, efek lock-in atau penguncian ekosistem membuat konsumen semakin sulit berpindah platform. Pengguna harus meninggalkan saldo dompet digital, riwayat transaksi, reputasi akun, hingga layanan lain yang telah terintegrasi dalam satu ekosistem. Kondisi ini dinilai mengurangi pilihan konsumen sekaligus memperkuat dominasi platform besar.

LPEM FEB UI menilai dominasi tersebut bukan sekadar persoalan pangsa pasar. Platform digital kini berperan sebagai arsitek informasi yang menentukan produk apa yang muncul di hadapan konsumen melalui algoritma, rekomendasi, peringkat pencarian, hingga desain antarmuka aplikasi.

Oleh karena itu, LPEM FEB UI mendorong Indonesia memiliki kerangka regulasi khusus bagi platform dominan atau gatekeeper.

Menurut kajian LPEM FEB UI, regulasi yang ada saat ini, termasuk Undang-Undang Persaingan Usaha, belum sepenuhnya mampu menjangkau dominasi berbasis data, efek jaringan, dan ecosystem lock-in yang menjadi sumber kekuatan platform digital modern.

Sebagai rekomendasi, LPEM FEB UI mengusulkan pemberian kewenangan akses data internal platform kepada regulator serta penetapan kewajiban khusus bagi platform yang memenuhi kriteria gatekeeper di antaranya akses terhadap log tampilan, riwayat perubahan harga, parameter algoritma, dan data ulasan, serta audit kepatuhan berkala bagi platform dominan.

Pertumbuhan PDB pada triwulan pertama 2026 diproyeksikan sebesar 5,48 persen (yoy) dengan rentang estimasi 5,46 persen hingga 5,5 persen,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,48 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026.

“Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada triwulan pertama 2026 diproyeksikan sebesar 5,48 persen (yoy) dengan rentang estimasi 5,46 persen hingga 5,5 persen,” kata peneliti LPEM UI Jahen F. Rezki dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q2-2026 di Jakarta, Jumat.

Tekanan harga meningkat secara signifikan pada kuartal pertama 2026 yang tercermin pada inflasi umum melampaui kisaran target Bank Indonesia (BI), dengan level terakhir 3,47 persen (yoy) pada Maret.

Lonjakan itu utamanya didorong oleh efek basis rendah (low-base effect) subsidi tarif listrik.

Namun, aktivitas investasi pada kuartal I-2026 mencapai Rp498,7 triliun, setara 24,4 persen dari target tahunan dan tumbuh 7,2 persen (yoy).

Neraca perdagangan juga tetap melanjutkan tren surplus selama 70 bulan pada Februari 2026.

Di samping itu, faktor pendorong lainnya pada kuartal I-2026 yaitu faktor musiman Ramadhan dan Idul Fitri. LPEM UI menyatakan faktor musiman itu menguntungkan Indonesia di tengah berlanjutnya tekanan eksternal dan internal.

Pencairan tunjangan hari raya (THR) juga diperkirakan mendorong pendapatan bersih masyarakat.

Kombinasi berbagai faktor tersebut serta efek basis rendah dari pertumbuhan PDB di kuartal I-2025 membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 diperkirakan akan tumbuh cukup tinggi.

Namun, secara jangka menengah, prospek perekonomian nasional dinilai membutuhkan kehati-hatian.

Secara tahun penuh, LPEM UI memperkirakan perekonomian nasional akan mencetak pertumbuhan sebesar 5,15 persen (yoy) dengan kisaran estimasi 5,1 persen hingga 5,2 persen.

Akan tetapi, LPEM UI menyoroti kinerja perekonomian nasional masih akan dipengaruhi oleh tekanan konflik Timur Tengah.

Pemerintah direkomendasikan untuk merealokasi belanja ke pos yang lebih produktif dan bisa mendorong iklim usaha dan investasi, mendorong sektor keuangan untuk mempertahankan ekspansi kredit tanpa memberikan tekanan terhadap kualitas aset, serta menjaga daya beli masyarakat secara berkelanjutan di tengah tekanan harga energi.

“Tanpa perbaikan yang berarti pada aspek-aspek tersebut, pertumbuhan berisiko untuk tetap bertahan di batas bawah kisaran 5 persen,” ujar peneliti LPEM UI.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis Economic Experts Survey Semester I 2026, yang memandang kondisi ekonomi Tanah Air belum memiliki peningkatan.

Survei tersebut merupakan putaran ketiga yang diikuti oleh 85 ahli ekonomi setelah survei sebelumnya pada Maret dan Oktober 2025. Dalam ketiga putaran tersebut, para ahli ekonomi menilai belum ada peningkatan terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Dalam survei tersebut, sebanyak 42 persen responden memperkirakan pertumbuhan ekonomi tidak akan berubah dalam tiga bulan ke depan.

"Tingkat keyakinan para ahli berada di 7,47, menunjukkan ketidakpastian masih cukup tinggi. Rata-rata respons tercatat -0,11, sedikit membaik dari survei sebelumnya -0,13," tulis LPEM dalam survei tersebut.

Meski begitu, perubahan rata-rata respons masih sangat kecil sehingga prospek pertumbuhan ekonomi masih terlihat lesu.

Kemudian, sebanyak 67 persen responden menilai saat ini inflasi lebih tinggi dibandingkan tiga bulan lalu.

"Rata-rata penilaian mencapai +0,71, meningkat dari hasil survei sebelumnya +0,47. Kondisi ini perlu diwaspadai, karena kenaikan harga barangan dan jasa dapat menggerus daya beli masyarakat," terangnya.

Lebih lanjut, sebanyak 75 persen responden memperkirakan dalam tiga bulan ke depan tekanan inflasi akan meningkat.

"Rata-rata penilaian mencapai +0,91 dengan tingkat keyakinan 7,60, menunjukkan kekhawatiran yang menguat," jelas LPEM FEB UI.

Adapun sebagian ahli mengaitkan prospek ini dengan ketegangan geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasokan global dan pasar energi sehingga mendorong kenaikan harga domestik.

Sementara itu, dari sisi lingkungan bisnis, sebanyak 45 persen menilai saat ini bisnis memburuk dibandingkan tiga bulan lalu.

"Rata-rata penilaian tercatat -0,67, lebih rendah dari survei sebelumnya -0,45, menandakan perbaikan yang sempat muncul tidak bertahan lama," ungkapnya.

Kemudian, sebanyak 47 persen memperkirakan dalam tiga bulan ke depan kondisi lingkungan bisnis akan tetap dan tidak berubah. Bahkan, 46 persen ahli justru memperkirakan kondisi akan memburuk.

"Rata-rata respons tercatat -0,49, lebih tinggi dari survei sebelumnya -0,28. Hal ini menunjukkan kekhawatiran para ahli terus menumpuk," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ahli ekonomi menilai kebijakan yang berlaku saat ini tidak memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja.

Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) melaporkan, sebanyak 15 responden yang merupakan ekonom menilai kebijakan tersebut sangat tidak efektif dan 28 responden menilai tidak efektif.

Sementara itu, kelompok terbesar responden, yaitu 36 orang, berpendapat kebijakan yang ada tidak memberikan pengaruh terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

Penilaian yang lebih positif relatif sedikit, dengan 5 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 1 responden yang menilai sangat efektif.

"Rata-rata skor keseluruhan tercatat sebesar -0,45, yang mencerminkan penilaian yang sedikit negatif terhadap efektivitas kebijakan," tulis hasil Survei LPEM Ahli Ekonomi Semester I-2026.

Nilai ini menunjukkan pandangan yang lebih berhati-hati dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,20.

Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi terhadap dampak kebijakan terhadap kondisi pasar tenaga kerja cenderung melemah dari waktu ke waktu.

Meskipun demikian, responden tetap menunjukkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,66.

Kebijakan fiskal dinilai belum dukung stabilitas ekonomi

Dalam survei yang sama, para ahli ekonomi meragukan efektivitas kebijakan fiskal saat ini dalam mendukung stabilitas ekonomi.

Hasil rvei menunjukkan, sebanyak 18 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif dan 34 responden menilai tidak efektif.

"Sehingga total 52 dari 85 responden memberikan penilaian negatif," tulis laporan yang sama.

Sebagai perbandingan, sebanyak 18 responden menilai kebijakan fiskal tidak memberikan dampak yang berarti.

Sementara itu, sebanyak 13 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 2 responden yang menilai sangat efektif.

"Rata-rata skor sebesar -0,62 menunjukkan bahwa persepsi secara keseluruhan masih berada pada sisi yang kurang efektif dalam skala penilaian," tambah laporan tersebur.

Namun demikian, angka ini mencerminkan sedikit perbaikan dibandingkan dengan survei sebelumnya yang mencatat rata-rata skor -1,05.

Dengan kata lain, temuan ini mengindikasikan meskipun penilaian para ahli masih cenderung berhati-hati, persepsi terhadap efektivitas kebijakan fiskal menunjukkan kecenderungan yang sedikit lebih positif dibandingkan sebelumnya.

Para responden juga melaporkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,84 dari 10.

Kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan kurs cenderung negatif

Survei yang sama menunjukkan, para ekonom berpandangan efektivitas kebijakan moneter saat ini menunjukkan pola yang lebih beragam dibandingkan dengan bidang kebijakan lainnya.

Sebanyak 35 responden menilai kebijakan moneter tidak memberikan dampak yang berarti dalam mengendalikan inflasi maupun mengelola nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, 26 responden ekonom menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan 4 responden menilai sangat tidak efektif.

Penilaian yang lebih positif juga muncul, dengan 18 responden menilai kebijakan moneter efektif dan 2 responden menilai sangat efektif.

"Rata-rata skor tercatat sebesar -0,14, yang berada cukup dekat dengan titik netral pada skala penilaian. Nilai ini menunjukkan perbaikan yang cukup jelas dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,66," terang dia.

Perubahan tersebut mengindikasikan, persepsi terhadap kinerja kebijakan moneter menjadi lebih positif dari waktu ke waktu.

Para responden juga melaporkan tingkat keyakinan yang cukup kuat terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,46.

Kebijakan sektor keuangan belum cukup dukung stabilitas

Survei LPEM UI mengatakan, penilaian terhadap kebijakan sektor keuangan saat ini cenderung berada pada sisi yang kurang efektif dalam skala penilaian.

Sebanyak 11 responden menilai kebijakan tersebut sangat tidak efektif dan 32 responden menilai tidak efektif.

"Yang berarti sekitar setengah dari total responden memberikan pandangan yang jelas tidak menguntungkan," ungkap laporan yang sama.

Selain itu, 27 responden berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penilaian yang lebih positif masih terbatas, dengan 14 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 1 responden yang menilai sangat efektif.

Rata-rata skor keseluruhan tercatat sebesar -0,60, yang menunjukkan evaluasi yang relatif lemah terhadap kerangka kebijakan yang ada.

Nilai ini mencerminkan penurunan yang cukup nyata dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,22.

Perubahan tersebut mengindikasikan persepsi para ahli terhadap efektivitas kebijakan sektor keuangan menjadi lebih pesimistis.

Meskipun demikian, tingkat keyakinan responden terhadap penilaian yang mereka berikan tetap relatif kuat, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,78.

Butuh stimulus kebijakan, sektor ketenagakerjaan masih terbatas

Secara keseluruhan, penilaian tahun ini menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi terhadap kebijakan moneter.

Para ahli ekonomi kini menilai kebijakan moneter memainkan peran yang lebih kuat dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan periode sebelumnya.

Meskipun penilaiannya masih sedikit berada di bawah titik netral, perubahan ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan moneter.

Sebaliknya, persepsi terhadap kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan pasar tenaga kerja menjadi sedikit lebih negatif.

"Perubahan ini relatif kecil dan tidak menunjukkan pergeseran pandangan yang besar, tetapi mengindikasikan para pakar masih bersikap berhati-hati dalam menilai efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja," tutup laporan tersebut.

Sebagai informasi, survei ini secara khusus mengumpulkan persepsi para ahli mengenai kondisi ekonomi dan sosial, serta perkembangan kebijakan, dengan membandingkannya dengan periode sebelumnya dan mengevaluasi ekspektasi masa depan.

Survei Independen oleh LPEM FEB UI ini bertujuan untuk memperoleh wawasan para ahli ekonomi pada lanskap ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen terhadap diskusi kebijakan yang berwawasan dan perkembangan masa depan negara.

Survei ini dilakukan dari 24 Februari hingga 9 Maret 2026 melalui platform survei online.

Sampel terdiri dari 85 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, dari akademisi, lembaga penelitian, think tanks, sektor swasta, dan organisasi atau institusi multinasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para ahli ekonomi meragukan efektivitas kebijakan fiskal saat ini dalam mendukung stabilitas ekonomi.

Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) melaporkan, sebanyak 18 responden menilai kebijakan fiskal sangat tidak efektif dan 34 responden menilai tidak efektif.

"Sehingga total 52 dari 85 responden memberikan penilaian negatif," tulis hasil Survei LPEM Ahli Ekonomi Semester I-2026.

Sebagai perbandingan, sebanyak 18 responden menilai kebijakan fiskal tidak memberikan dampak yang berarti.

Sementara itu, sebanyak 13 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 2 responden yang menilai sangat efektif.

"Rata-rata skor sebesar -0,62 menunjukkan bahwa persepsi secara keseluruhan masih berada pada sisi yang kurang efektif dalam skala penilaian," tambah laporan tersebur.

Namun demikian, angka ini mencerminkan sedikit perbaikan dibandingkan dengan survei sebelumnya yang mencatat rata-rata skor -1,05.

Dengan kata lain, temuan ini mengindikasikan meskipun penilaian para ahli masih cenderung berhati-hati, persepsi terhadap efektivitas kebijakan fiskal menunjukkan kecenderungan yang sedikit lebih positif dibandingkan sebelumnya.

Para responden juga melaporkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,84 dari 10.

Kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dan kurs cenderung negatif

Survei yang sama menunjukkan, para ekonom berpandangan efektivitas kebijakan moneter saat ini menunjukkan pola yang lebih beragam dibandingkan dengan bidang kebijakan lainnya.

Sebanyak 35 responden menilai kebijakan moneter tidak memberikan dampak yang berarti dalam mengendalikan inflasi maupun mengelola nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, 26 responden ekonom menilai kebijakan tersebut tidak efektif dan 4 responden menilai sangat tidak efektif.

Penilaian yang lebih positif juga muncul, dengan 18 responden menilai kebijakan moneter efektif dan 2 responden menilai sangat efektif.

"Rata-rata skor tercatat sebesar -0,14, yang berada cukup dekat dengan titik netral pada skala penilaian. Nilai ini menunjukkan perbaikan yang cukup jelas dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,66," terang dia.

Perubahan tersebut mengindikasikan, persepsi terhadap kinerja kebijakan moneter menjadi lebih positif dari waktu ke waktu.

Para responden juga melaporkan tingkat keyakinan yang cukup kuat terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,46.

Kebijakan sektor keuangan belum cukup dukung stabilitas

Survei LPEM UI mengatakan, penilaian terhadap kebijakan sektor keuangan saat ini cenderung berada pada sisi yang kurang efektif dalam skala penilaian.

Sebanyak 11 responden menilai kebijakan tersebut sangat tidak efektif dan 32 responden menilai tidak efektif.

"Yang berarti sekitar setengah dari total responden memberikan pandangan yang jelas tidak menguntungkan," ungkap laporan yang sama.

Selain itu, 27 responden berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penilaian yang lebih positif masih terbatas, dengan 14 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 1 responden yang menilai sangat efektif.

Rata-rata skor keseluruhan tercatat sebesar -0,60, yang menunjukkan evaluasi yang relatif lemah terhadap kerangka kebijakan yang ada.

Nilai ini mencerminkan penurunan yang cukup nyata dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,22.

Perubahan tersebut mengindikasikan persepsi para ahli terhadap efektivitas kebijakan sektor keuangan menjadi lebih pesimistis.

Meskipun demikian, tingkat keyakinan responden terhadap penilaian yang mereka berikan tetap relatif kuat, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,78.

Butuh stimulus kebijakan, sektor ketenagakerjaan masih terbatas

Para ahli menilai kebijakan yang berlaku saat ini hanya memiliki efektivitas yang terbatas dalam memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja.

Sebanyak 15 responden menilai kebijakan tersebut sangat tidak efektif dan 28 responden menilai tidak efektif.

Sementara itu, kelompok terbesar responden, yaitu 36 orang, berpendapat kebijakan yang ada tidak memberikan pengaruh terhadap kondisi pasar tenaga kerja.

Penilaian yang lebih positif relatif sedikit, dengan 5 responden menilai kebijakan tersebut efektif dan hanya 1 responden yang menilai sangat efektif.

Rata-rata skor keseluruhan tercatat sebesar -0,45, yang mencerminkan penilaian yang sedikit negatif terhadap efektivitas kebijakan.

Nilai ini menunjukkan pandangan yang lebih berhati-hati dibandingkan dengan survei sebelumnya, ketika rata-rata skor berada pada -0,20.

Perubahan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi terhadap dampak kebijakan terhadap kondisi pasar tenaga kerja cenderung melemah dari waktu ke waktu.

Meskipun demikian, responden tetap menunjukkan tingkat keyakinan yang relatif tinggi terhadap penilaian mereka, dengan rata-rata tingkat kepercayaan sebesar 7,66.

Secara keseluruhan, penilaian tahun ini menunjukkan adanya perbaikan dalam persepsi terhadap kebijakan moneter.

Para ahli ekonomi kini menilai kebijakan moneter memainkan peran yang lebih kuat dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan periode sebelumnya.

Meskipun penilaiannya masih sedikit berada di bawah titik netral, perubahan ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan terhadap efektivitas kebijakan moneter.

Sebaliknya, persepsi terhadap kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan pasar tenaga kerja menjadi sedikit lebih negatif.

"Perubahan ini relatif kecil dan tidak menunjukkan pergeseran pandangan yang besar, tetapi mengindikasikan para pakar masih bersikap berhati-hati dalam menilai efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja," tutup laporan tersebut.

Sebagai informasi, survei ini secara khusus mengumpulkan persepsi para ahli mengenai kondisi ekonomi dan sosial, serta perkembangan kebijakan, dengan membandingkannya dengan periode sebelumnya dan mengevaluasi ekspektasi masa depan.

Survei Independen oleh LPEM FEB UI ini bertujuan untuk memperoleh wawasan para ahli ekonomi pada lanskap ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen terhadap diskusi kebijakan yang berwawasan dan perkembangan masa depan negara.

Survei ini dilakukan dari 24 Februari hingga 9 Maret 2026 melalui platform survei online.

Sampel terdiri dari 85 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, dari akademisi, lembaga penelitian, think tanks, sektor swasta, dan organisasi atau institusi multinasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan defisit APBN 2026 bisa tembus melebihi 3,5% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran.

Potensi melebarnya defisit hingga melewati batas 3% terhadap PDB itu bisa terjadi apabila dampak perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran berkepanjangan sehingga membuat harga minyak naik melewati asumsi makro APBN.

Melalui analisis terbaru bertajuk 'Dampak Perang Iran-AS Terhadap Perekonomian Indonesia', LPEM UI menerangkan bahwa kenaikan harga minyak dunia ini paling terpengaruh akibat penutupan Selat Hormuz. Sebesar 25% perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut.

Sejak konflik memanas pada 18 Februari 2026, harga minyak sempat menyentuh level US$100 dolar per barel atau melewati asumsi APBN yakni US$70 dolar per barel. Di sisi lain, LPEM UI turut mencatat arus modal keluar dari pasar obligasi sebesar US$0,41 miliar hingga 6 Maret 2026 sehingga menekan nilai tukar rupiah sempat ke level Rp17.000 per dolar AS.

"Jika harga minyak bertahan tinggi, defisit APBN berpotensi melebar melampaui 3% PDB tanpa penyesuaian kebijakan/revisi anggaran," dikutip dari situs resmi LPEM UI, Minggu (15/3/2026).

Secara terperinci, lembaga think thank ekonomi UI itu menyajikan sejumlah skenario defisit APBN mengikuti tren kenaikan harga minyak maupun depresiasi rupiah.

Dari sisi harga minyak, setiap kenaikan US$1 harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan memicu tambahan belanja Rp10,3 triliun dan penerimaan ke APBN Rp3,5 triliun.

Sementara itu, setiap kenaikan nilai tukar AS terhadap rupiah yakni Rp100 per dolar AS bisa memicu penambahan belanja Rp6,1 triliun dan penerimaan Rp5,3 triliun.

Dengan demikian, setiap kenaikan US$1 harga minyak bisa memperlebar defisit sebesar Rp6,8 triliun, sedangkan depresiasi rupiah yakni Rp800 miliar. Adapun APBN 2026 menargetkan defisit akhir tahun mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

LPEM UI menilai, worst case scenario atau skenario terburuk dampak perang ini bisa memicu pelebaran defisit hingga 3,52% terhadap PDB apabila tidak adanya revisi anggaran. Risiko terburuk ini berdasarkan pada kondisi harga minyak atau ICP bertahan pada level US$120 per barel selama tiga bulan dan nilai tukar menyentuh Rp17.250 per dolar AS.

Peluang defisit tembus 3,52% terhadap PDB juga bisa terjadi dengan level nilai tukar rupiah yang sama, serta harga minyak bertahan di US$100 per barel selama lima bulan dan US$90 per barel selama tiga bulan.

"Tanpa revisi anggaran, defisit APBN berpotensi mengalami pelebaran melebihi 3% PDB apabila konflik Iran-AS memicu kenaikan harga minyak yang berkepanjangan," bunyi kajian tersebut.

Anggaran MBG hingga Harga BBM

Kajian tersebut lalu merekomendasikan agar pemerintah menyesuaikan sejumlah pos anggaran belanja di tengah ruang fiskal yang sempit. Contohnya, anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pagunya Rp335 triliun tahun ini.

MBG dinilai mengambil porsi 10,7% dari total belanja pemerintah pusat yakni Rp3.149,7 triliun. Anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu menuai sorotan karena dinilai tidak memiliki bukti empiris yang memadai akan dampaknya ke perekonomian.

"Kurang memadainya bukti empiris terkait dampak program terhadap perekonomian memperkuat dorongan penyelarasan program untuk menciptakan bantalan fiskal di tengah kondisi yang mendesak," bunyi kajian tersebut.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Tujuannya agar meringankan beban fiskal untuk belanja subsidi BBM.

Kebijakan ini pernah diambil pemerintah kala perang Rusia dan Ukraina meletus pada 2022. Harga Pertalite pada September 2022 dikerek dari Rp7.650 ke Rp10.000.

Opsi terakhir yang bisa dilakukan pemerintah yakni implementasi subsidi yang tepat sasaran. Subsidi bisa dialokasikan kepada masyarakat miskin dan rentan guna membantu daya beli mereka.

Sebelumnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa belum akan mengubah APBN 2026 di tengah gejolak akibat perang.

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini realisasi harga minyak masih berada di level US$68 dolar per barel sehingga masih berada di bawah asumsi makro APBN 2026 yakni US$70 per barel.

"Berdasarkan estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terangnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Oleh sebab itu, Purbaya menyebut saat ini masih ada ruang fiskal untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya memastikan juga pemerintah bakal memastikan target lifting migas turut tercapai. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," paparnya.

Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) terhadap 85 ekonom dan ahli dari dalam maupun luar negeri menunjukkan mayoritas (48%) responden menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal ini antara lain dipengaruhi tekanan inflasi yang meningkat dan pengetatan di pasar tenaga kerja.

Sebanyak 38% responden tidak melihat adanya perbaikan maupun penurunan pada kondisi ekonomi saat ini. Sedangkan 14% responden menilai kondisi ekonomi saat ini lebih baik ketimbang tiga bulan yang lalu.

Tim survei LPEM UI menyebut respons dari para ekonom, ahli, dan akademisi yang disurvei mengarah pada persepsi mereka bahwa kondisi ekonomi Indonesia memburuk atau stagnan. Skor responden yang paling optimistis di angka 7,37 dari skala 1-10.

"Hasil survei ini masih konsisten dengan survei sebelumnya pada Oktober dan Maret 2025. Tiga survei berturut-turut dalam kurun Waktu 18 bulan menunjukkan para ahli masih menilai perekonomian Indonesia tidak lebih baik," kata LPEM UI dalam laporan LPEM Economic Experts Survey untuk Semester I 2026, pada Jumat (13/3).

Sebagian besar ekonom yang disurvei menilai tekanan inflasi meningkat dibandingkan kuartal yang lalu. Sebanyak 57 responden atau 67% menyatakan inflasi telah naik sedangkan 23 responden (27%) menyebut inflasi stagnan. Hanya 5 responden atau 6% responden yang menyatakan inflasi melandai.

Rata-rata repons ekonom yang disurvei menunjukkan kecenderungan tekanan inflasi meningkat pada periode survei, yakni 24 Februari hingga 9 Maret 2026.

"Ini merupakan sinyal yang mengkhawatirkan, tekanan inflasi ditranslasikan sebagai peningkatan Harga barang dan jasa, secara bertahap menggerus daya beli masyarakat Indonesia sehari-hari," kata LPEM UI.

Hasil survei ini juga menunjukkan peningkatan signifikan inflasi dari +0,47 pada periode survei sebelumnya menjadi +0,71. Skor keyakinan responden mencapai 7,6 dari skala 1-10.

Pasar Tenaga Kerja

Ketika mengevaluasi pasar tenaga kerja, sebanyak 30 responden (35%) menilai kondisinya tidak berbeda dengan tiga bulan yang lalu. Namun sebanyak 44 responden atau 56% menyebut pasar tenaga kerja tertekan. Hal ini cukup untuk menempatkan asesmen terhadap pasar tenaga kerja di teritori negative. Hanya 11 responden atau 13% yang menyebut pasar tenaga kerja membaik.

LPEM UI menilai pelemahan pasar tenaga kerja mengindikasikan lonjakan pengangguran dan melambatnya kenaikan gaji, sehingga pendapatan rumah tangga tertekan.

"Jika memburuknya kondisi ekonomi dan inflasi yang tinggi dikombinasikan, stagflasi akan menjadi ancaman yang riil bagi perekonomian Indonesia," kata LPEM dalam laporan tersebut.

Survei independen LPEM FEB UI ini diselenggarakan pada 24 Februari-9 Maret 2026 melalui platform survei online. Responden berjumlah 85 orang yang terdiri atas para ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, Lembaga riset, think tank, sector swasta, dan organisasi multinasional.

Responden domestic berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten, Gorontalo, dan Bali. Kemudian, Malutu Utara, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Timur, dan Jambi. Adapun responden dari luar negeri antara lain dari Australia, Inggris, Belanda, Selandia Baru, Singapura, Korea Selatan, Cina, dan berbagai institusi multinasional.

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan BI Rate seiring tantangan berat di awal tahun. Bank sentral dihadapkan pada tantangan ekspektasi inflasi hingga arus modal asing yang keluar (capital outflow) sehingga menekan nilai tukar rupiah.

Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky menilai, BI akan mengambil langkah konservatif dengan menahan BI Rate di level 4,75 persen. Langkah ini dinilai sebagai jalan tengah untuk menjaga kepercayaan pasar yang tengah goyah.

“Dalam kondisi tekanan inflasi dan keluarnya modal asing, menahan suku bunga adalah langkah paling rasional. Pemangkasan suku bunga berisiko memperparah arus modal keluar, sementara kenaikan suku bunga bisa menekan permintaan domestik,” ujar Riefky dalam risetnya, dikutip Kamis (19/2/2026).

Kondisi ekonomi Januari 2026 menunjukkan sinyal waspada dengan inflasi tahunan yang melesat ke angka 3,55 persen (yoy). Angka ini naik signifikan dari posisi Desember 2025 (2,92 persen) dan telah melampaui batas atas sasaran inflasi BI.

Lonjakan ini dipicu oleh dua faktor utama seperti low-base effect dari berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik 50 persen di awal tahun sebelumnya dan kenaikan harga emas dunia yang mengerek inflasi inti hingga mencapai 2,45 persen (yoy)

Riefky mengingatkan bahwa tantangan belum berakhir karena siklus musiman akan segera tiba. “Ke depan tekanan masih akan berlanjut menjelang Ramadan dan Idulfitri karena faktor musiman,” kata Riefky.

Tekanan tidak hanya datang dari sektor riil, tapi juga pasar keuangan. Perubahan outlook Moody’s menjadi negatif serta isu kelayakan investasi dari MSCI memicu kepanikan investor. Tercatat, arus modal keluar dari bursa saham mencapai USD1 miliar, sedangkan imbal hasil (yield) surat utang negara tenor 10 tahun merangkak naik ke level 6,40 persen.

“Isu kredibilitas kebijakan dan kapasitas institusi menjadi sorotan. Pasar merespons sangat cepat terhadap persepsi risiko,” kata Riefky.

Meski rupiah relatif terjaga berkat intervensi aktif bank sentral, cadangan devisa Januari 2026 tercatat menyusut menjadi USD154,6 miliar. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, BI diharapkan tetap fokus pada mandat stabilitas nilai tukar daripada ambisi ekspansi ekonomi. Menjaga BI Rate di angka 4,75 persen dianggap sebagai komitmen nyata dalam menjaga stabilitas fiskal dan moneter.

“Yang juga tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu terus menunjukkan bahwa independensinya tetap terjaga untuk memulihkan kepercayaan investor,” ujar Riefky.

(Rahmat Fiansyah)

Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB Universitas Indonesia memperkirakan banjir yang terjadi sepanjang tahun lalu di Indonesia memengaruhi hingga 6,93% total angkatan kerja nasional. Potensi nilai ekonomi yang hilang bahkan diperkirakan mencapai Rp 332 triliun.

“Angka ini merepresentasikan guncangan yang signifikan terhadap kondisi ketenagakerjaan nasional,” demikian tertulis dalam laporan LPEM UI bertajuk Indonesia Economic Outlook Q1-2026, dikutip pada Jumat (6/2).

Secara ekonomi makro, gangguan tersebut setara dengan sekitar 1,5% dari produk domestik bruto (PDB) nasional tahunan atau sekitar Rp332 triliun, dengan kisaran dampak antara 0,4% hingga 2,62% PDB.

“Potensi kehilangan aktivitas ekonomi diperkirakan berada di sekitar titik tengah kisaran, yaitu sekitar 1,5% dari PDB nasional tahunan, atau setara dengan sekitar Rp332 triliun,” tulisnya.

Kajian LPEM menunjukkan dampak pasar tenaga kerja tidak merata antarwilayah. Aceh menjadi provinsi dengan tingkat keterpaparan tertinggi secara relatif. Sekitar 29,9% hingga 73,15% tenaga kerjanya terdampak banjir.

Kondisi lebih berat dialami pekerja informal. Proporsi pekerja informal yang terdampak di Aceh mencapai 31,12% hingga 74,21%, mencerminkan tingginya risiko kehilangan pendapatan akibat minimnya perlindungan sosial.

“Mengingat keterbatasan cakupan perlindungan sosial dan jaminan pendapatan bagi pekerja informal, angka-angka ini mengindikasikan risiko yang signifikan terhadap kehilangan pendapatan jangka pendek, meningkatnya kerentanan, serta proses pemulihan rumah tangga yang berkepanjangan,” kata LPEM.

Sementara itu, Sumatera Utara menanggung beban terbesar secara absolut. Jumlah pekerja terdampak di provinsi ini diperkirakan mencapai hampir satu juta hingga lebih dari 4,4 juta orang.

Besarnya populasi membuat dampak proporsional yang lebih kecil tetap berujung pada gangguan ekonomi berskala masif.

Sumatera Barat juga mencatat dampak signifikan, sedangkan Kalimantan Selatan dan Bali relatif lebih ringan. Bali menjadi pengecualian karena pekerja informalnya terdampak lebih kecil dibanding total pekerja, diduga dipengaruhi faktor sektoral dan spasial.

Menurut LPEM, kerugian ekonomi akibat banjir tidak hanya berasal dari kerusakan fisik, tetapi juga disrupsi pasar tenaga kerja yang berkelanjutan.

“Besaran ini menegaskan luasnya biaya ekonomi dari bencana terkait iklim, tidak hanya melalui kerusakan fisik secara langsung, tetapi juga melalui disrupsi pasar tenaga kerja yang berkelanjutan, yang berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, melemahkan pembentukan pendapatan, serta membebani keuangan publik selama fase pemulihan dan rekonstruksi,” kata laporan tersebut.

LPEM FEB Universitas Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 belum mencerminkan kualitas yang kuat dan berkelanjutan. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu mencapai 5,11%, di bawah target dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%.

Lembaga ini menjelaskan, kinerja ekonomi tahun lalu memang sempat terdorong oleh paket stimulus pemerintah dan faktor musiman, khususnya pada akhir tahun. Namun, secara fundamental, struktur pertumbuhan dinilai masih rapuh.

“Di tengah angka pertumbuhan PDB yang mengejutkan selama 2025, kami berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi masih belum berkualitas dan berpotensi hanya tumbuh sedikit di atas 5% untuk 2027,” demikian penjelasan dalam laporan Indonesia Economic Outlook Q1-2026 LPEM UI dikutip, Jumat (6/2).

LPEM UI sebelumnya memproyeksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 5,18% secara tahunan pada kuartal keempat 2025 dan mencapai 5,05% sepanjang tahun lalu. Proyeksi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan data realisasi BPS yang mencapai 5,39% pada kuartal keempat dan 5,11% untuk sepanjang 2025.

Meski ekonomi tumbuh kencang pada tiga bulan terakhir tahun lalu, LPEM melihat akselerasi ekonomi pada akhir tahun lalu lebih banyak ditopang stimulus dan faktor musiman, bukan perbaikan struktural.

Prospek Ekonomi Tahun Ini Cenderung Stagnan

Lembaga ini pun memperkirakan, prospek ekonomi tahun ini tak secerah proyeksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menargetkan pertumbuhan 6%. Mereka pesimistis transformasi struktural dapat segera terealisasi dalam waktu dekat sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan stagnan.

LPEM UI meramalkan pertumbuhan PDB Indonesia di sekitar 4,9% hingga 5,3% pada tahun 2026. Reformasi struktural menjadi kunci utama untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas. Salah satu aspek yang mendesak diperbaiki adalah iklim usaha dan investasi, yang dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja berkualitas dalam skala besar.

Selain itu, kualitas institusi juga perlu diperkuat. Indonesia dinilai telah menanggung konsekuensi dari memburuknya independensi bank sentral, alokasi belanja fiskal yang tidak produktif, hingga pengurangan transfer ke daerah yang menekan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan layanan publik.

“Apabila tidak dilakukan secara benar, tidak hanya Indonesia akan kesulitan untuk menjaga tingkat pertumbuhan di 5%, tetapi juga akan memicu penurunan kesejahteraan secara signifikan dan memperlebar ketimpangan yang saat ini sudah memburuk,” demikian penjelasan dalam laporan LPEM UI.

Tekanan fiskal dan daya beli melemah

Tantangan ekonomi juga datang dari sisi fiskal. LPEM mencatat defisit anggaran 2025 mencapai 2,92% dari PDB, dipicu oleh berbagai program prioritas berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Program-program tersebut dinilai menyedot ruang fiskal dari belanja yang lebih produktif, sehingga mempersempit fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Di sisi lain, penerimaan negara belum menunjukkan perbaikan berarti. Hal ini tercermin dari kinerja pajak yang justru melemah.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) tercatat tumbuh negatif sebesar 13,13% yoy, sementara pajak pertambahan nilai (PPN) terkontraksi 4,52% yoy sepanjang 2025. Kondisi ini dinilai mengindikasikan turunnya produktivitas dan daya beli masyarakat secara umum.

Jadi 2026 relatif terhadap bisnis as usual-nya, itu akan ada tambahan PDB Rp4 triliun, sampai Rp21 triliun di 2030,

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyatakan pemberian insentif berbasis lokalisasi komponen untuk industri otomotif memacu pertumbuhan PDB maupun penciptaan lapangan kerja.

Ekonom LPEM FEB UI, Riyanto di Bandung, Jumat menjelaskan bahwa skenario insentif lokalisasi menunjukkan hasil yang lebih kuat dibandingkan skenario baseline yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025.

‎“Jadi 2026 relatif terhadap bisnis as usual-nya, itu akan ada tambahan PDB Rp4 triliun, sampai Rp21 triliun di 2030,” ujar Riyanto.

Dalam simulasi tersebut, penjualan kendaraan secara nasional diproyeksikan kembali meningkat setelah sempat menurun pada 2025, dengan perkiraan total penjualan mobil mencapai sekitar 1,32 juta unit pada 2030.

Meski kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) masih mendominasi, pangsa pasarnya diproyeksikan turun signifikan dari 98 persen pada 2022 menjadi sekitar 75 persen pada 2030. Sebaliknya, kendaraan elektrifikasi (xEV) menunjukkan pertumbuhan pesat.

Pada skenario baseline, kontribusi gabungan HEV, PHEV, dan BEV diperkirakan mencapai 25 persen dari total pasar pada 2030. Sementara pada skenario insentif lokalisasi atau yang berbasis Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pangsa pasar xEV meningkat lebih tinggi hingga sekitar 27,4 persen, dengan HEV menjadi kontributor terbesar.

Dia menjelaskan, insentif berbasis lokalisasi menurunkan harga kendaraan hybrid (HEV) hingga sekitar 4–6 persen, sehingga mendorong pergeseran preferensi konsumen dari ICEV ke HEV.

Penurunan harga HEV karena insentif menurutnya, memicu substitusi dari kendaraan konvensional, sekaligus mempercepat elektrifikasi dengan biaya ekonomi yang relatif lebih efisien.

Dari sisi industri, peningkatan penjualan HEV dan bertambahnya penggunaan komponen lokal, termasuk baterai berbasis nikel, turut mendorong output manufaktur otomotif.

‎Output industri otomotif diperkirakan meningkat sekitar 2,1 persen pada 2026 dan hingga 7,4 persen pada 2030 dibandingkan skenario tanpa insentif.

Lebih lanjut, LPEM FEB UI memproyeksikan tambahan lapangan kerja mencapai sekitar 9.200 orang pada 2026 dan meningkat menjadi lebih dari 34.000 orang pada 2030, seiring dengan ekspansi produksi dan pendalaman rantai pasok domestik.

Sementara dari sisi lingkungan, insentif lokalisasi juga dinilai memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan konsumsi bahan bakar. HEV dinilai tetap menjadi opsi paling efisien secara ekonomi dalam upaya transisi menuju kendaraan rendah emisi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026