Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh operator kapal terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyampaikan berbagai langkah operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil, dan antrean kendaraan yang berangsur terurai dan layanan penyeberangan semakin terkendali.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa dan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi. Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu.

Menurut Heru, peningkatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor, di antaranya meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

Selain itu, lanjut dia, kondisi cuaca yang berdampak pada pola operasi pelayaran serta adanya penyesuaian distribusi kendaraan logistik dari lintasan lain menuju Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali).

"Seluruh pihak bergerak cepat menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional," kata Heru.

Dia menambahkan, selama periode libur sekolah, masyarakat masih dapat memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan berupa potongan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan pada tujuh lintasan strategis nasional, termasuk Ketapang-Gilimanuk.

"ASDP akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan penyeberangan tetap optimal dan konektivitas Jawa-Bali terjaga dengan baik," tutur Heru.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Banyuwangi, Jatim (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan penyesuaian pola layanan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai respons atas gangguan operasional dua kapal long distance ferry (LDF) milik PT ALP, yang menjadi pemicu antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali.

Sekretaris ASDP Indonesia Ferry Windy Andale menyampaikan untuk mengurai antrean kendaraan yang akan menyeberang dari Ketapang ke Gilimanuk, sebagian kendaraan angkutan barang dialihkan ke layanan feri reguler.

"Namun demikian, ASDP tetap memprioritaskan kelancaran layanan bagi kendaraan pribadi dan bus guna menjaga mobilitas masyarakat yang tengah memanfaatkan momentum liburan," katanya dalam keterangannya di Banyuwangi, Jatim, Sabtu.

Hingga saat ini, lanjut Windy, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan melalui pengoperasian hingga 29 unit kapal guna mempercepat pergerakan kendaraan dan penumpang.

Menurutnya, berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif dan ditandai dengan terurainya kepadatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang.

Selain melakukan optimalisasi operasional, Windy juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program stimulus tarif yang diberikan pemerintah selama periode libur sekolah.

"Program ini berlaku di 14 pelabuhan di tujuh lintasan strategis nasional termasuk lintasan Ketapang-Gilimanuk," katanya.

Pengguna jasa memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara dengan pengurangan sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026.

"Kami mengimbau pengguna jasa untuk merencanakan perjalanan dengan baik, melakukan pembelian tiket lebih awal melalui Ferizy, serta memastikan telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan," katanya.

"Pengguna jasa juga diharapkan datang sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket agar dapat meminimalisir kepadatan di area pelabuhan," kata Windy menambahkan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) masih menawarkan diskon tiket kapal feri penyeberangan hingga 5 Juli 2026 dengan total target 1,2 juta penumpang.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menikmati tarif penyeberangan yang lebih ekonomis seiring dengan program stimulus diskon tarif penyeberangan.

"ASDP mencatat sebanyak 418.600 pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut atau mencapai 34,69% dari target 1,2 juta penerima manfaat," katanya dalam siaran pers, Jumat (26/6/2026).

Dia menuturkan hingga 25 Juni 2026, realisasi penyerapan subsidi tercatat mencapai sekitar Rp7 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar. Artinya, kesempatan untuk memperoleh manfaat program ini masih terbuka lebar karena kuota masih tersedia.

Melalui program ini, lanjutnya, pengguna jasa memperoleh diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang secara rata-rata setara dengan potongan sekitar 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan.

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sedangkan pemesanan tiket telah dibuka sejak 6 Juni 2026.

Heru memerinci stimulus tarif diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Program ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA, sehingga dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa sebagai lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia, Merak–Bakauheni menerapkan program diskon pada layanan Reguler maupun Express.

Pada layanan Reguler, tarif penumpang pejalan kaki menjadi sekitar Rp18.100, kendaraan Golongan II sebesar Rp46.400, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp431.200. Sementara pada layanan Express, tarif penumpang menjadi sekitar Rp44.000, kendaraan Golongan II sebesar Rp83.616, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp550.937.

JAKARTA - Ancaman pemutusan hubungan kerja ( PHK ) kembali membayangi sektor industri nasional di tengah tekanan biaya produksi, pelemahan ekonomi global, dan meningkatnya ketidakpastian usaha. Kondisi tersebut dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat, mempercepat penyusutan kelas menengah, serta menghambat perputaran ekonomi rakyat.

Menanggapi situasi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah atau sering disapa Kang Ferry, menilai ancaman PHK yang mulai muncul di sejumlah sektor harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah.

Menurut dia, tekanan terhadap dunia usaha saat ini tidak hanya berasal dari perlambatan ekonomi global, tetapi juga meningkatnya biaya produksi yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri padat karya.

"Ancaman PHK yang muncul hari ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Kita melihat tekanan biaya produksi akibat pelemahan rupiah, kenaikan biaya energi, tingginya biaya pembiayaan, serta ketidakpastian ekonomi global mulai menekan sektor padat karya. Jika tidak diantisipasi, dampaknya akan menjalar ke UMKM, perdagangan rakyat, hingga konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Kang Ferry saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Kekhawatiran tersebut mengemuka setelah muncul proyeksi sekitar 55.000 buruh berpotensi terdampak PHK akibat persoalan harga gas industri. Ancaman serupa juga datang dari rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif dari Jawa Timur ke Vietnam yang berpotensi berdampak terhadap ribuan tenaga kerja.

Situasi tersebut terjadi ketika berbagai sektor industri masih menghadapi tekanan akibat tingginya biaya operasional dan lemahnya permintaan pasar.

Perindo Ingatkan Pentingnya Menjaga Lapangan Kerja Formal

Kang Ferry menegaskan bahwa menjaga lapangan kerja yang sudah ada sama pentingnya dengan menciptakan pekerjaan baru. Dia mengingatkan, gelombang PHK berpotensi memunculkan efek berantai yang lebih luas terhadap perekonomian nasional apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.

"Ketika satu pekerja kehilangan pekerjaan, dampaknya tidak berhenti pada individu tersebut. Warung makan kehilangan pelanggan, pedagang pasar kehilangan pembeli, usaha mikro kehilangan perputaran uang, dan ekonomi daerah ikut melambat. Karena itu, perlindungan terhadap lapangan kerja formal merupakan bagian penting dari agenda ekonomi kerakyatan yang harus dijaga bersama," tegas mantan Komisioner KPU RI periode 2012-2017 ini.

Menurut Kang Ferry, ancaman terhadap sektor padat karya juga perlu menjadi perhatian karena kemampuan penciptaan lapangan kerja baru masih belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun. Kondisi tersebut membuat kebijakan pencegahan PHK menjadi semakin mendesak untuk dijalankan.

Dia menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan yang diterbitkan tidak menambah tekanan baru bagi dunia usaha. Pada saat yang sama, dukungan terhadap industri yang menyerap banyak tenaga kerja harus diperkuat melalui insentif yang terukur, kemudahan akses pembiayaan, serta kepastian iklim usaha.

Sejalan dengan Risalah Kebijakan Perindo

Kang Ferry mengatakan ancaman PHK yang mulai menguat saat ini mempertegas urgensi risalah kebijakan (policy brief) yang sebelumnya disampaikan Partai Perindo kepada pemerintah dan Bank Indonesia sebagai respons terhadap gejolak ekonomi nasional.

Dalam dokumen tersebut, Perindo telah mendorong integrasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi sektor riil.

"Perindo sejak awal mengingatkan bahwa stabilitas makroekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan sektor riil. Karena itu kami mengusulkan langkah konkret berupa stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan jaring pengaman ekonomi masyarakat, serta insentif sementara bagi industri padat karya yang menghadapi tekanan biaya produksi agar aktivitas usaha tetap berjalan dan tidak berujung pada PHK massal," kata dia.

Menurut Kang Ferry, pendekatan tersebut sejalan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Sebab, keberlangsungan industri, perlindungan pekerja, dan daya tahan UMKM merupakan satu ekosistem yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.

Dia menegaskan pemerintah perlu segera menerjemahkan komitmen pencegahan PHK ke dalam langkah yang terukur, mulai dari perlindungan industri padat karya, stabilisasi biaya produksi, hingga percepatan penciptaan lapangan kerja baru. Menurut dia, keberhasilan menjaga pekerjaan formal akan menjadi faktor penting dalam mempertahankan daya beli masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan operasional pelabuhan dan armada kapal feri untuk memperkuat penanganan kepadatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang terpantau mencapai sekitar lima kilometer, dan ASDP Cabang Ketapang telah mengambil langkah percepatan layanan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna memperlancar arus penyeberangan serta memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar.

Dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat kepadatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

"Kami memahami tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, sekaligus ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kepadatan di Pelabuhan Ketapang, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi yang terjadi," tuturnya.

Menurut Heru, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mempercepat normalisasi layanan dan memastikan arus penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berjalan optimal.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, lanjutnya, ASDP mengoptimalkan operasional seluruh fasilitas pelabuhan dan armada yang tersedia.

Ia memaparkan operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 armada kapal feri, sedangkan layanan di Dermaga Bulusan (Ketapang) tetap berjalan normal dengan dukungan tambahan KMP Portlink VII guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.

Selain itu, kata Heru, ASDP juga mengoperasikan satu unit kapal feri di Dermaga Landing Craft Machine (LCM) dengan skema riba-bongkar-berangkat untuk mempercepat pergerakan kendaraan angkutan barang.

"KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah," katanya.

Informasi yang dihimpun, kepadatan kendaraan di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai terjadi sejak Minggu (21/6) yang dipengaruhi kombinasi sejumlah faktor, selain meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, operasional penyeberangan juga menghadapi tantangan kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang memerlukan peningkatan kewaspadaan.

Peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang, terutama pada malam hari, mengharuskan dilakukan penyesuaian proses bongkar muat kapal untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga.

Sementara volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan, data ASDP Cabang Ketapang menyebutkan pada Minggu (21/6) jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit atau meningkat 23 persen dibandingkan realisasi hari sebelumnya sebanyak 7.769 unit.

Lonjakan tertinggi berasal dari kendaraan pribadi roda empat yang meningkat 30 persen, dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit.

Kondisi ini juga dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal feri reguler.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) angkat bicara terkait antrean di Pelabuhan Ketapang yang mencapai 5 kilometer.

ASDP mencatat kepadatan kendaraan mulai terjadi sejak Minggu (21/6/2026) yang dipengaruhi kombinasi sejumlah faktor. Selain meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, operasional penyeberangan juga menghadapi tantangan kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang memerlukan peningkatan kewaspadaan.

Kemudian peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang, terutama pada malam hari, mengharuskan dilakukan penyesuaian proses bongkar muat kapal untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga.

Di sisi lain, volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan. Pada Minggu (21/6), jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit atau meningkat 23% dibandingkan realisasi hari sebelumnya sebanyak 7.769 unit. Lonjakan tertinggi berasal dari kendaraan pribadi roda empat yang meningkat 30%, dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit.

Kondisi tersebut turut dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal ferry reguler.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat kepadatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

Heru mengatakan pihaknya memahami tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah sekaligus ketidaknyamanan yang timbul akibat kepadatan di Pelabuhan Ketapang. Karena itu, ASDP menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi tersebut.

"ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mempercepat normalisasi layanan dan memastikan arus penyeberangan tetap berjalan optimal," jelas Heru, dikutip dari siaran pers, Kamis (25/6/2026).

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, ASDP mengoptimalkan operasional seluruh fasilitas pelabuhan dan armada yang tersedia. Operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 kapal. Sementara itu, layanan di Dermaga Bulusan tetap berjalan normal dengan dukungan tambahan KMP Portlink VII guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.

ASDP juga mengoperasikan satu unit kapal pada dermaga Landing Craft Machine (LCM) dengan skema full TBB (Tiba–Bongkar–Berangkat) guna mempercepat pergerakan kendaraan angkutan barang. Selain itu, KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah.

Penyesuaian pola layanan turut dilakukan sebagai respons atas gangguan operasional dua kapal LDF milik PT ALP. Dalam kondisi tersebut, sebagian kendaraan angkutan barang dialihkan ke layanan ferry reguler. Meski demikian, ASDP tetap memprioritaskan kelancaran layanan bagi kendaraan pribadi dan bus guna menjaga mobilitas masyarakat yang tengah memanfaatkan momentum liburan.

Hingga saat ini, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus mengoptimalkan layanan penyeberangan melalui pengoperasian hingga 29 armada kapal guna mempercepat pergerakan kendaraan dan penumpang.

Berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan menunjukkan hasil positif, ditandai dengan berangsur terurainya kepadatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang. Hingga Kamis (25/6) siang, panjang antrean tercatat menurun menjadi sekitar 2,5 kilometer, jauh lebih terkendali dibandingkan kondisi sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp23,49 triliun hingga 2030 untuk membangun 46 kapal baru dan mengembangkan puluhan pelabuhan.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan, kebutuhan investasi tersebut muncul seiring tingginya tantangan yang dihadapi perusahaan, terutama kondisi armada yang sudah menua dan kapasitas pelabuhan yang mulai terbatas.

“Untuk mendukung rencana ekspansi explore dan exploit selama 5 tahun ke depan, kami hitung sampai tahun 2030 ASDP membutuhkan total investasi sebesar Rp23,49 triliun," kata Heru dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Dia menjelaskan investasi tersebut mencakup pembangunan 46 kapal baru, terdiri atas 18 kapal untuk mendukung strategi long distance ferry (LDF), 15 kapal untuk memperkuat 14 lintasan existing, serta 13 kapal sebagai bagian dari program peremajaan armada lama.

Selain itu, ASDP juga merencanakan pembangunan 55 proyek di 35 pelabuhan, baik berupa revitalisasi, pembangunan baru, maupun kerja sama dengan mitra.

Heru menegaskan angka Rp23,49 triliun merupakan nilai proyek secara keseluruhan, bukan kebutuhan belanja tunai perusahaan.

“Sebagai catatan bahwa nilai yang kami sampaikan ini merupakan nilai proyek, bukan kebutuhan cash out perusahaan secara langsung, mengingat sebagian akan didanai melalui skema kerja sama atau charter ketika nanti kami membutuhkan kapal baru," ujarnya.

Armada Tua Jadi Ancaman

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan sebagian besar armada ASDP telah berusia tua sehingga membutuhkan program peremajaan secara bertahap.

Menurutnya, sekitar 55% armada ASDP Group diproyeksikan telah berusia lebih dari 30 tahun pada 2030, sedangkan 72% kapal masih memiliki kapasitas di bawah 1.000 gross ton (GT).

Dia juga mengungkapkan perusahaan mengidentifikasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu kinerja 5 tahun ke depan.

“Saat ini terdapat sekitar 116 kapal yang menghadapi risiko penurunan aspek keselamatan, kemudian 79 kapal menggunakan mesin yang suku cadangnya sudah tidak diproduksi. Kemudian, di sisi lain kita juga menghadapi biaya perawatan armada yang semakin meningkat hingga 31% selama 5 tahun terakhir,” tuturnya.

Terlebih Heru menilai prospek pasar transportasi dan logistik nasional masih sangat besar dengan potensi mencapai lebih dari Rp5,7 triliun pada 2030, didukung proyeksi jumlah penduduk Indonesia sebanyak 297 juta jiwa. Untuk menangkap peluang tersebut, ASDP akan mempercepat transformasi armada, meningkatkan kapasitas pelabuhan, dan memperkuat kualitas layanan guna menjaga pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

“Jumlah penduduk akan meningkat sekitar 297 juta. Namun demikian, yang menjadi tantangan kami adalah armada kami usianya sebagian besar di atas 30 tahun,” ucapnya.

Ketapang—Gilimanuk Terancam Makin Macet

Selain armada, Heru menyoroti persoalan kronis di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang hampir selalu mengalami kemacetan saat musim libur.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memburuk apabila Jalan Tol Probolinggo—Banyuwangi telah tersambung penuh hingga Banyuwangi.

“Tol belum nyambung saja sudah macetnya luar biasa Pak, apalagi nanti kalau sudah tersambung sampai Banyuwangi. Nah, ini tentu menjadi problem bagi kami, sebetulnya bukan ASDP saja tetapi ini menjadi problem bagi kita semuanya,” tuturnya.

Persoalan tersebut diperparah dengan keterbatasan area parkir, kapasitas pelabuhan, serta rencana pelarangan operasional kapal landing craft tank (LCT) sebagai angkutan penumpang.

Heru mengatakan, apabila kapal LCT tidak lagi diizinkan beroperasi, kepadatan di lintasan Ketapang—Gilimanuk diperkirakan semakin tinggi karena sebagian besar kapal yang beroperasi memiliki kapasitas kecil. Untuk itu, ASDP meminta dukungan pemerintah dan DPR agar pengembangan Pelabuhan Ketapang—Gilimanuk dapat masuk dalam daftar PSN maupun memperoleh PMN.

“Kami berharap nanti bisa membantu, bisa mendorong untuk dukungannya menjadi PSN maupun PMN, Pak. Karena ini investasi yang sangat besar sekali Pak,” imbuhnya.

Kapal Perintis PSO

Dalam kesempatan yang sama, Heru juga mengusulkan perubahan mekanisme subsidi layanan kapal perintis menjadi skema public service obligation (PSO) yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan.

Dia mengungkapkan layanan perintis ASDP terus mengalami kerugian selama 4 tahun terakhir karena sejumlah komponen biaya, seperti docking dan perawatan kapal, tidak masuk dalam komponen subsidi dari Kementerian Perhubungan.

Kerugian layanan perintis tercatat mencapai Rp11,8 miliar pada 2022, meningkat menjadi Rp33,2 miliar pada 2023, kemudian Rp80,81 miliar pada 2024, dan Rp50,62 miliar pada 2025.

"Kami berharap implementasi skema PSO yang tadi kami sampaikan, ini untuk segera terealisasi mudah-mudahan bisa di tahun 2027, Pak sehingga kami ke depannya dalam pengelolaan penugasan ini tidak terus merugi,” ucapnya.

Menurutnya, perubahan skema tersebut akan membuat seluruh biaya operasional penugasan perintis dapat ditanggung pemerintah sehingga perusahaan tetap mampu menjaga keselamatan armada tanpa mengorbankan kondisi keuangan.

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat gerbang maritim Kepulauan Riau (Kepri) melalui pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban guna meningkatkan konektivitas antarpulau, kapasitas layanan penyeberangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Komitmen ASDP memperkuat konektivitas antarpulau kembali diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur Pelabuhan Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Melalui groundbreaking pembangunan Dermaga 2 dan peningkatan kapasitas Dermaga 1, ASDP menegaskan perannya sebagai penggerak konektivitas sekaligus katalis pertumbuhan ekonomi kawasan kepulauan.

Heru mengatakan pengembangan Pelabuhan Tanjung Uban merupakan langkah strategis untuk menjawab pertumbuhan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik yang terus meningkat di wilayah kepulauan.

Dia menegaskan setiap dermaga yang dibangun perusahaan BUMN sektor penyeberangan itu bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penghubung berbagai peluang ekonomi, pengembangan sektor pariwisata, dan peningkatan daya saing daerah.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen ASDP dalam mewujudkan visi We Bridge the Nation, menghubungkan wilayah sekaligus membuka akses terhadap pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar Heru.

Dalam proyek tersebut, ASDP membangun Dermaga 2 sepanjang 119,48 meter yang dirancang melayani kapal hingga 1.000 Gross Tonnage (GRT). Dermaga itu akan dilengkapi movable bridge berkapasitas 80 ton guna memperlancar proses bongkar muat kendaraan dan penumpang.

Secara bersamaan, kapasitas Dermaga 1 juga ditingkatkan melalui penguatan infrastruktur dan fasilitas sandar sehingga mampu melayani kapal hingga 2.000 GRT dengan panjang sandar mencapai 200,90 meter.

Heru memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

"Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Riau,” imbuh Heru.

General Manager ASDP Cabang Batam Reno Yulianto menjelaskan, selain pengembangan di Tanjung Uban, ASDP juga melaksanakan rehabilitasi Dermaga I Pelabuhan Telaga Punggur untuk meningkatkan aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi layanan transportasi penyeberangan di wilayah Kepulauan Riau.

“Seluruh pekerjaan ini kami targetkan dapat selesai dan beroperasi optimal pada akhir tahun 2026," kata Reno.

Melalui peningkatan kapasitas dermaga dan modernisasi fasilitas pendukung, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin prima guna mendukung mobilitas masyarakat, kelancaran rantai pasok, dan aktivitas ekonomi daerah.

Saat ini Pelabuhan Tanjung Uban melayani tiga lintasan penyeberangan, dengan lintasan Tanjung Uban–Telaga Punggur sebagai salah satu rute tersibuk. Pada lintasan tersebut, ASDP mengoperasikan KMP Tanjung Burang dan KMP Baru untuk melayani pergerakan penumpang dan kendaraan antarwilayah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, Pelabuhan Tanjung Uban telah melayani 301.221 penumpang dan 131.684 kendaraan. Tingginya trafik tersebut menjadi dasar penting pengembangan kapasitas pelabuhan agar layanan semakin lancar, aman, nyaman, dan efisien.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali meminta trip kapal ferry ke Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung ditambah agar pengiriman bahan pangan dan kebutuhan lainnya bisa meningkat.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan penambahan trip penyeberangan kapal besar bertujuan untuk mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga komoditas di Nusa Penida. Koster meminta kepada Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk melakukan uji coba trip dari 2 kali menjadi 3 kali per hari.

Menurut Koster dengan pola layanan perintis, pengiriman barang terutama bahan kebutuhan pokok ke Nusa penida harusnya bisa dilakukan 3 - 4 kali sehari.

"Jika penambahan trip ini berhasil dilakukan, maka ke depan perbedaan harga antara Klungkung daratan dengan Nusa Penida tidak akan terjadi lagi, karena pasokan lancar dan stoknya juga menjadi aman, sekalipun akan terjadi penambahan subsidi dari dua kali sebesar Rp1,4 miliar menjadi tiga kali sebesar Rp2,1 miliar,'' jelas Koster dikutip Rabu (17/6/2026).

Selain dengan jalur perintis, usulan penambahan trip dengan opsi komersialisasi jalur penyeberangan juga mengemuka. Akan tetapi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta menjelaskan hasil kajian oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali dengan berdasarkan data load factor dan tarif yang berlaku menunjukkan layanan operasional kapal di lintasan Padangbai - Nusa Penida pada saat ini belum layak dikomersilkan secara langsung.

Selain itu juga terdapat penegasan Direktur Sarana Prasarana ASDP Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, tidak diperbolehkan adanya dua jenis layanan (perintis dan komersil) dalam 1 lintasan pelayaran.

Selanjutnya, pengoperasian layanan komersial pada lintasan pelayaran Padangbai Nusa Penida tidak dapat dilakukan tanpa mencabut subsidi layanan existing KMP Nusa Jaya Abadi.

Komersialisasi secara langsung memiliki potensi risiko, seperti layanan kapal swasta dihentikan karena tidak menguntungkan dan lonjakan harga barang, serta proses komersialisasi disarankan melalui proses transisi melalui mekanisme kenaikan tarif secara bertahap guna menurunkan subsidi kapal KMP. Nusa Jaya Abadi tanpa menimbulkan gejolak masyarakat akibat kenaikan harga barang yang signifikan serta memberi waktu Pemerintah Kabupaten Klungkung mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan.

Untuk itu sebagai langkah tindak lanjut, perlu dilakukan penyesuaian tarif, di manaPemerintah Kabupaten Klungkung melakukan review terhadap tarif existing dan mengusulkan tarif baru dengan mempertimbangkan masukan masyarakat pengguna. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali melakukan revisi terhadap Pergub tentang tarif.

Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi layanan dimana pemerintah provinsi Bali dan pemerintah kabupaten Klungkung melakukan monitoring dan evaluasi kinerja layanan setelah pemberlakuan tarif baru selama 6 bulan, serta apabila load factor konsisten di atas 60% dan pendapatan melebihi biaya (laba positif) akan dilakukan proses komersialisasi.

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan konektivitas penyeberangan di Aceh tetap terjaga optimal melalui penyesuaian armada dan pola operasi guna mendukung mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi logistik antarpulau.

"Kami memastikan layanan penyeberangan di Aceh tetap berjalan dengan baik melalui optimalisasi armada operasional," kata Corporate Secretary PT ASDP Windy Andale dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

ASDP memastikan layanan penyeberangan di Aceh tetap berjalan optimal melalui penyesuaian armada dan pola operasi, konektivitas antarpulau yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat tetap terlayani dengan baik, aman, dan nyaman.

Layanan penyeberangan tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penghubung penting bagi aktivitas ekonomi, distribusi logistik, pariwisata, hingga kehidupan sosial.

Karena itu, lanjut Windy, menjaga keberlangsungan layanan menjadi prioritas utama ASDP dalam setiap kondisi operasional.

Saat ini, layanan penyeberangan lintasan Ulee Lheue–Balohan dilayani oleh KMP BRR, sementara KMP Papuyu melayani lintasan Ulee Lheue–Lamteung dan Ulee Lheue–Serapung.

Penyesuaian operasional dilakukan sebagai langkah strategis untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sekaligus menjaga aspek keselamatan sebagai prioritas utama.

Dia menegaskan ASDP terus berupaya menjaga kualitas layanan melalui optimalisasi armada yang tersedia.

"Penyesuaian jadwal yang dilakukan merupakan langkah untuk menjaga kesinambungan pelayanan tanpa mengurangi komitmen kami terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa,” beber Windy.

Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyeberangan tercermin dari capaian operasional yang terus menunjukkan peran vital lintasan tersebut.

Berdasarkan data operasional, sepanjang Januari hingga 15 Juni 2026, lintasan Ulee Lheue–Balohan telah melayani 1.258 trip dengan total 184.512 penumpang dan 87.777 unit kendaraan dari berbagai golongan.

Sementara pada periode 1–15 Juni 2026, tercatat sebanyak 94 trip telah melayani 16.475 penumpang dan 9.347 unit kendaraan.

Dalam skema operasional yang berlaku saat ini, KMP BRR melayani lintasan Ulee Lheue–Balohan dengan jadwal keberangkatan dari Pelabuhan Ulee Lheue pada pukul 11.00 WIB dan 17.00 WIB. Adapun keberangkatan dari Pelabuhan Balohan dijadwalkan pada pukul 08.00 WIB dan 14.00 WIB.

ASDP juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memperhatikan jadwal keberangkatan terbaru, serta datang lebih awal ke pelabuhan guna mengantisipasi potensi kepadatan.

Dukungan dan pengertian masyarakat selama proses penyesuaian operasional turut menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran layanan.

Ke depan, ASDP akan terus melakukan evaluasi terhadap pola operasi yang diterapkan guna memastikan kebutuhan layanan masyarakat tetap terpenuhi secara optimal.

Dengan komitmen tersebut, konektivitas masyarakat Aceh melalui layanan penyeberangan akan terus terjaga, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat keterhubungan antarpulau secara berkelanjutan.

“ASDP berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang andal, aman, dan prima bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan di Aceh,” imbuh Windy.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Banda Aceh, Andri Setiawan menjelaskan kondisi layanan di lapangan tetap terkendali meskipun terdapat penyesuaian frekuensi pelayaran

“Secara umum, layanan penyeberangan masih berjalan normal," kata Andri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan keselamatan transportasi laut menjelang lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah 2026 yang akan mulai pada 20 Juni mendatang.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Samsuddin mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kapal yang melayani masyarakat selama periode libur sekolah memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pemeriksaan mencakup validitas dokumen kapal dan awak kapal, kesiapan peralatan keselamatan, perangkat radio komunikasi dan navigasi, kondisi konstruksi dan mesin kapal, hingga implementasi sistem manajemen keselamatan.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal yang melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laik laut dan siap beroperasi secara aman,” ujarnya, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Marine Inspector KSOP Kelas I Banten memeriksa lima kapal Ro-Ro yang beroperasi di lintasan Merak–Bakauheni, yakni KMP Shanaya, KMP Wira Berlian, KMP Caitlyn 7, KMP Royce I, dan KMP Legundi.

Dari hasil pemeriksaan yang berlangsung pada 10 Juni–12 Juni ini, tim menemukan sejumlah temuan minor pada beberapa kapal.

Operator kapal diwajibkan melakukan perbaikan dan pemenuhan sesuai ketentuan dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Libur Sekolah Tahun 2026.

Menurut Samsuddin, periode libur sekolah identik dengan meningkatnya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran.

Sejalan dengan langkah regulator, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat kesiapan layanan penyeberangan di berbagai lintasan strategis, khususnya Merak–Bakauheni.

Perseroan mengoptimalkan armada, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat aspek keselamatan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang dan kendaraan selama musim liburan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama perusahaan selama periode libur sekolah.

ASDP juga meningkatkan kesiapan personel operasional dan layanan pelanggan, memperkuat penyampaian informasi perjalanan, mempercepat penanganan keluhan, serta mempererat koordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga kelancaran arus kendaraan dan penumpang.

Di sisi layanan, perusahaan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di pelabuhan seperti ruang tunggu berpendingin udara, charging station, kursi pijat, fasilitas ibadah, serta tenant makanan dan minuman.

Selain penguatan operasional, ASDP mendukung program stimulus ekonomi pemerintah melalui pemberian diskon tarif jasa pelabuhan sebesar 100% atau setara rata-rata 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan.

Program tersebut berlaku bagi penumpang pejalan kaki, kendaraan Golongan II, dan kendaraan Golongan IVA pada tujuh lintasan penyeberangan, termasuk Merak–Bakauheni untuk layanan reguler maupun ekspres.

“Pembelian tiket dengan tarif diskon telah dibuka sejak 6 Juni 2026 untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026,” katanya.

Untuk lintasan Merak–Bakauheni layanan ekspres, tarif penumpang turun dari Rp84.800 menjadi Rp44.000. Tarif kendaraan Golongan II turun dari Rp129.677 menjadi Rp83.616, sedangkan Golongan IVA turun dari Rp749.128 menjadi Rp550.937.

Adapun pada layanan reguler, tarif penumpang turun dari Rp22.700 menjadi Rp18.100. Tarif kendaraan Golongan II turun dari Rp62.100 menjadi Rp46.400, sedangkan Golongan IVA turun dari Rp481.800 menjadi Rp431.200.

Tarif Diskon Lintasan Merak–Bakauheni

Layanan Ekspres

• Penumpang: dari Rp84.800 menjadi Rp44.000

• Golongan II: dari Rp129.677 menjadi Rp83.616

• Golongan IVA: dari Rp749.128 menjadi Rp550.937

Layanan Reguler

• Penumpang: dari Rp22.700 menjadi Rp18.100

• Golongan II: dari Rp62.100 menjadi Rp46.400

• Golongan IVA: dari Rp481.800 menjadi Rp431.200

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat kesiapan layanan penyeberangan di berbagai lintasan strategis, khususnya Merak–Bakauheni. ASDP memberikan diskon tarif jasa pelabuhan sebesar 100% atau setara rata-rata 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Hal ini untuk menyambut periode libur sekolah yang diperkirakan akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat.

Penguatan dilakukan melalui optimalisasi armada, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan aspek keselamatan guna memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Sebagai tulang punggung konektivitas antarwilayah dan antar pulau, ASDP terus memastikan seluruh aspek operasional berada dalam kondisi siap melayani kebutuhan masyarakat selama musim liburan. Libur Sekolah 2026, Tarif Angkutan Penyeberangan Diskon Sekitar 21,9%

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan layanan penyeberangan yang andal di tengah meningkatnya volume kendaraan dan penumpang. ”Keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama perusahaan dalam menghadapi periode libur sekolah,” kata Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, ASDP telah melakukan berbagai persiapan secara menyeluruh untuk memastikan layanan penyeberangan selama periode libur sekolah berjalan aman, lancar, dan nyaman. ”Kami memastikan seluruh armada, fasilitas, dan personel berada dalam kondisi siap melayani masyarakat secara optimal," ujarnya.

Untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, ASDP mengoptimalkan kesiapan armada dan pelabuhan, memperkuat kesiapan personel operasional dan layanan pelanggan, dan meningkatkan kualitas informasi perjalanan. Kemudian mempercepat penanganan keluhan, serta mempererat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kelancaran arus kendaraan dan penumpang.

Di sisi layanan, ASDP juga terus menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman melalui berbagai fasilitas pendukung di pelabuhan. Mulai dari ruang tunggu berpendingin udara, charging station, kursi pijat, fasilitas ibadah, hingga beragam tenant makanan dan minuman yang dapat dinikmati pengguna jasa selama menunggu keberangkatan.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan selain memastikan kesiapan operasional, ASDP memberikan diskon tarif jasa pelabuhan sebesar 100% atau setara rata-rata 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan. Program tersebut berlaku bagi penumpang pejalan kaki, kendaraan Golongan II, dan kendaraan Golongan IVA pada tujuh lintasan penyeberangan, termasuk Merak–Bakauheni untuk layanan reguler maupun ekspres.

"Pembelian tiket dengan tarif diskon telah dibuka sejak 6 Juni 2026 untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui kanal resmi ASDP, termasuk akun Instagram @asdp191," jelasnya.

Komitmen terhadap keselamatan juga diwujudkan melalui dukungan penuh ASDP terhadap pelaksanaan uji petik kelaiklautan kapal yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub bersama Marine Inspector KSOP Kelas I Banten di Pelabuhan Merak pada 10–12 Juni 2026. KMP Legundi menjadi salah satu armada yang menjalani pemeriksaan guna memastikan kesiapan layanan selama periode Angkutan Libur Sekolah 2026.

"Kami mendukung penuh pelaksanaan uji petik kelaiklautan kapal. Keselamatan merupakan fondasi utama penyelenggaraan layanan penyeberangan dan seluruh rekomendasi yang diberikan akan kami tindak lanjuti secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Untuk mendukung kelancaran perjalanan, ASDP juga mengoptimalkan pemanfaatan platform digital Ferizy sebagai kanal resmi pemesanan tiket penyeberangan. Masyarakat diimbau merencanakan perjalanan sejak dini, melakukan pembelian tiket lebih awal, serta memastikan kesesuaian data identitas dan dokumen kendaraan saat melakukan pemesanan guna mempercepat proses verifikasi di pelabuhan.

"Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal agar memperoleh jadwal keberangkatan yang sesuai kebutuhan. Pastikan seluruh data yang diinput saat pemesanan tiket telah sesuai dengan identitas diri dan dokumen kendaraan yang berlaku sehingga proses perjalanan dapat berlangsung lebih lancar," tambahnya.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Samsuddin menegaskan, uji petik merupakan langkah preventif yang rutin dilakukan untuk memastikan seluruh armada kapal penumpang memenuhi standar keselamatan dan kelaiklautan. Terutama menjelang periode peningkatan mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

Melalui penguatan aspek keselamatan, peningkatan kualitas layanan, serta dukungan terhadap program pemerintah, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang andal dan berkesan. Dengan kesiapan yang terus diperkuat, ASDP berharap perjalanan masyarakat selama libur sekolah dapat berlangsung aman, lancar, nyaman, dan menyenangkan dari awal hingga tujuan.

Tarif Diskon Lintasan Merak–Bakauheni

Layanan Ekspres

1. Penumpang: dari Rp84.800 menjadi Rp44.000

2. Golongan II: dari Rp129.677 menjadi Rp83.616

3. Golongan IVA: dari Rp749.128 menjadi Rp550.937

Layanan Reguler

1. Penumpang: dari Rp22.700 menjadi Rp18.100

2. Golongan II: dari Rp62.100 menjadi Rp46.400

3. Golongan IVA: dari Rp481.800 menjadi Rp431.200