Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) masih menawarkan diskon tiket kapal feri penyeberangan hingga 5 Juli 2026 dengan total target 1,2 juta penumpang.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengatakan masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menikmati tarif penyeberangan yang lebih ekonomis seiring dengan program stimulus diskon tarif penyeberangan.

"ASDP mencatat sebanyak 418.600 pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut atau mencapai 34,69% dari target 1,2 juta penerima manfaat," katanya dalam siaran pers, Jumat (26/6/2026).

Dia menuturkan hingga 25 Juni 2026, realisasi penyerapan subsidi tercatat mencapai sekitar Rp7 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp26 miliar. Artinya, kesempatan untuk memperoleh manfaat program ini masih terbuka lebar karena kuota masih tersedia.

Melalui program ini, lanjutnya, pengguna jasa memperoleh diskon 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang secara rata-rata setara dengan potongan sekitar 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan.

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sedangkan pemesanan tiket telah dibuka sejak 6 Juni 2026.

Heru memerinci stimulus tarif diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Program ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA, sehingga dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa sebagai lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia, Merak–Bakauheni menerapkan program diskon pada layanan Reguler maupun Express.

Pada layanan Reguler, tarif penumpang pejalan kaki menjadi sekitar Rp18.100, kendaraan Golongan II sebesar Rp46.400, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp431.200. Sementara pada layanan Express, tarif penumpang menjadi sekitar Rp44.000, kendaraan Golongan II sebesar Rp83.616, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp550.937.

ASDP Indonesia Ferry KMP Rodhita yang dipersiapkan untuk bantuan penyebrangan di lintasan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat sebanyak 418.600 pengguna jasa telah memanfaatkan program stimulus diskon tarif penyeberangan mencapai 34,69 persen dari target 1,2 juta penerima manfaat.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo mengatakan, periode program masih berlangsung hingga 5 Juli 2026.

Dia bilang, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menikmati tarif penyeberangan yang lebih ekonomis.

DOK. ASDP Pengguna jasa berjalan di area Pelabuhan Merak saat PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat layanan dan memberikan diskon tarif menjelang libur sekolah 2026.

"Hingga 25 Juni 2026, realisasi penyerapan subsidi tercatat mencapai sekitar Rp 7 miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp 26 miliar," kata Heru dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Dia mengatakan, tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa program stimulus yang diberikan pemerintah memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam mendukung mobilitas masyarakat selama libur sekolah, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.

"Memasuki tiga pekan pelaksanaan program, realisasinya telah mencapai 34,69 persen. Artinya, kesempatan untuk memperoleh manfaat program ini masih terbuka lebar karena kuota masih tersedia," kata Heru.

"Kami mengajak masyarakat yang akan melakukan perjalanan antarpulau untuk segera membeli tiket agar memperoleh jadwal keberangkatan yang diinginkan sekaligus menikmati tarif penyeberangan yang lebih terjangkau," lanjut Heru.

Heru menegaskan, melalui program tersebut, pengguna jasa memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan, yang secara rata-rata setara dengan potongan sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

DOK. ASDP PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Pemerintah Aceh menandatangani kerja sama pengoperasian lintasan penyeberangan Jakarta-Malahayati di Jakarta, Sabtu (23/5/2026). Jalur baru ini disiapkan untuk mempercepat distribusi logistik dan memperkuat konektivitas wilayah barat Indonesia.

Program berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026, sedangkan pemesanan tiket telah dibuka sejak 6 Juni 2026.

Stimulus tarif diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

"Program ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA, sehingga dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan antarpulau," tegasnya.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan bahwa sebagai lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia, Merak–Bakauheni menerapkan program diskon pada layanan Reguler maupun Express.

Pada layanan Reguler, tarif penumpang pejalan kaki menjadi sekitar Rp 18.100, kendaraan Golongan II sebesar Rp46.400, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp 431.200.

Sementara pada layanan Express, tarif penumpang menjadi sekitar Rp 44.000, kendaraan Golongan II sebesar Rp 83.616, dan kendaraan Golongan IVA sebesar Rp 550.937.

"Kami mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Ferizy maupun situs resmi trip.ferizy.com. Pemesanan sejak jauh hari membantu pengguna jasa memperoleh jadwal perjalanan sesuai kebutuhan sekaligus mendukung kelancaran operasional pelabuhan melalui sistem layanan yang lebih tertib dan efisien," ujar Windy.

"Melalui program stimulus ini, ASDP berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang semakin aman, nyaman, lancar, dan terjangkau, sekaligus memperkuat konektivitas nasional dan mendukung pergerakan masyarakat selama momentum libur sekolah," tegas Windy.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan guna menyelamatkan industri dari lonjakan tajam berbagai komponen biaya operasional. Ketua DPC Gapasdap Merak Togar Napitupulu menjelaskan pelaku usaha kian tertekan oleh kenaikan biaya yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Kenaikan tersebut berdampak langsung pada biaya perawatan dan pengadaan komponen impor kapal.

Togar merinci, harga oli kapal saat ini telah melonjak hingga 60 persen. Selain itu, harga suku cadang naik sekitar 30 hingga 40 persen, sedangkan biaya pengedokan dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen.

“Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Padahal, berbagai komponen biaya tersebut merupakan kebutuhan wajib untuk memenuhi standar keselamatan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi pada 2019, tarif angkutan penyeberangan sebenarnya masih berada sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Namun, selisih kekurangan tersebut hingga kini belum direalisasikan pemerintah.

Di tengah tekanan biaya operasional, operator kapal tetap dituntut memenuhi seluruh standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kondisi keuangan perusahaan juga diperberat oleh menurunnya frekuensi pelayaran akibat penambahan armada di lintasan yang sama. Akibatnya, peluang setiap kapal untuk memperoleh pemasukan dari jumlah perjalanan (trip) menjadi semakin terbatas.

Togar mengingatkan, apabila penyesuaian tarif tidak segera diwujudkan dan pada akhirnya memicu penurunan kualitas layanan maupun keselamatan, regulator juga harus ikut bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Selain mendesak pemberlakuan tarif baru yang sesuai dengan HPP, Gapasdap juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus untuk menekan beban operasional.

Beberapa usulan strategis yang diajukan antara lain penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penghapusan pajak BBM, penurunan biaya kepelabuhanan dan klasifikasi, serta penyediaan fasilitas kredit berbunga rendah untuk sektor maritim seperti yang diterapkan di negara-negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan keselamatan transportasi laut menjelang lonjakan mobilitas masyarakat selama libur sekolah 2026 yang akan mulai pada 20 Juni mendatang.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Samsuddin mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kapal yang melayani masyarakat selama periode libur sekolah memenuhi standar keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pemeriksaan mencakup validitas dokumen kapal dan awak kapal, kesiapan peralatan keselamatan, perangkat radio komunikasi dan navigasi, kondisi konstruksi dan mesin kapal, hingga implementasi sistem manajemen keselamatan.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan kapal-kapal yang melayani masyarakat selama masa libur sekolah berada dalam kondisi laik laut dan siap beroperasi secara aman,” ujarnya, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bersama Marine Inspector KSOP Kelas I Banten memeriksa lima kapal Ro-Ro yang beroperasi di lintasan Merak–Bakauheni, yakni KMP Shanaya, KMP Wira Berlian, KMP Caitlyn 7, KMP Royce I, dan KMP Legundi.

Dari hasil pemeriksaan yang berlangsung pada 10 Juni–12 Juni ini, tim menemukan sejumlah temuan minor pada beberapa kapal.

Operator kapal diwajibkan melakukan perbaikan dan pemenuhan sesuai ketentuan dalam Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 4 Tahun 2026 tentang Uji Kelaiklautan Kapal Penumpang Angkutan Libur Sekolah Tahun 2026.

Menurut Samsuddin, periode libur sekolah identik dengan meningkatnya pergerakan masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu menjaga kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran.

Sejalan dengan langkah regulator, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkuat kesiapan layanan penyeberangan di berbagai lintasan strategis, khususnya Merak–Bakauheni.

Perseroan mengoptimalkan armada, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat aspek keselamatan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah penumpang dan kendaraan selama musim liburan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo mengatakan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas utama perusahaan selama periode libur sekolah.

ASDP juga meningkatkan kesiapan personel operasional dan layanan pelanggan, memperkuat penyampaian informasi perjalanan, mempercepat penanganan keluhan, serta mempererat koordinasi dengan berbagai pihak guna menjaga kelancaran arus kendaraan dan penumpang.

Di sisi layanan, perusahaan menyiapkan berbagai fasilitas pendukung di pelabuhan seperti ruang tunggu berpendingin udara, charging station, kursi pijat, fasilitas ibadah, serta tenant makanan dan minuman.

Selain penguatan operasional, ASDP mendukung program stimulus ekonomi pemerintah melalui pemberian diskon tarif jasa pelabuhan sebesar 100% atau setara rata-rata 21,9% dari total tarif tiket penyeberangan.

Program tersebut berlaku bagi penumpang pejalan kaki, kendaraan Golongan II, dan kendaraan Golongan IVA pada tujuh lintasan penyeberangan, termasuk Merak–Bakauheni untuk layanan reguler maupun ekspres.

“Pembelian tiket dengan tarif diskon telah dibuka sejak 6 Juni 2026 untuk periode perjalanan 20 Juni hingga 5 Juli 2026,” katanya.

Untuk lintasan Merak–Bakauheni layanan ekspres, tarif penumpang turun dari Rp84.800 menjadi Rp44.000. Tarif kendaraan Golongan II turun dari Rp129.677 menjadi Rp83.616, sedangkan Golongan IVA turun dari Rp749.128 menjadi Rp550.937.

Adapun pada layanan reguler, tarif penumpang turun dari Rp22.700 menjadi Rp18.100. Tarif kendaraan Golongan II turun dari Rp62.100 menjadi Rp46.400, sedangkan Golongan IVA turun dari Rp481.800 menjadi Rp431.200.

Tarif Diskon Lintasan Merak–Bakauheni

Layanan Ekspres

• Penumpang: dari Rp84.800 menjadi Rp44.000

• Golongan II: dari Rp129.677 menjadi Rp83.616

• Golongan IVA: dari Rp749.128 menjadi Rp550.937

Layanan Reguler

• Penumpang: dari Rp22.700 menjadi Rp18.100

• Golongan II: dari Rp62.100 menjadi Rp46.400

• Golongan IVA: dari Rp481.800 menjadi Rp431.200

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS membuat struktur tarif angkutan penyeberangan makin tidak mencerminkan biaya operasional yang ditanggung operator.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebut ketertinggalan tarif kini mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya riil, sehingga mulai mengancam keberlanjutan usaha dan pemenuhan standar keselamatan pelayaran. Pelemahan rupiah membuat tekanan yang selama ini dihadapi operator kapal semakin dalam.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional yang bergantung pada mata uang asing. Pada saat bersamaan, harga minyak dunia juga masih bertahan tinggi di kisaran US$94 per barel.

"Kombinasi antara pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia membuat beban operasional kapal semakin meningkat," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Khoiri, kondisi tersebut terjadi ketika tarif angkutan penyeberangan belum mengalami penyesuaian, sehingga ruang usaha operator semakin tertekan. Kenaikan biaya paling terasa pada sektor perawatan armada yang sebagian besar masih bergantung pada komponen impor.

Dia merinci harga suku cadang kapal saat ini telah meningkat sekitar 30%-40%, biaya pelumas naik hingga 60%, sedangkan biaya pengedokan kapal meningkat sekitar 20% seiring kenaikan biaya galangan kapal.

"Dampak pelemahan rupiah paling terasa pada biaya perawatan kapal. Hampir seluruh komponen biaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan," katanya.

Gapasdap mencatat berdasarkan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) yang disusun bersama Kementerian Perhubungan, YLKI, ASDP, perusahaan asuransi, dan asosiasi pelayaran pada 2019, tarif yang berlaku saat ini sebenarnya sudah tertinggal sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya operasional.

Namun, dengan kurs rupiah yang kini telah melampaui Rp18.000 per dolar AS dan berbagai komponen biaya yang terus meningkat, selisih antara tarif dan biaya operasional semakin melebar.

"Berdasarkan perhitungan Gapasdap, ketertinggalan tarif saat ini bahkan mencapai sekitar 83% dari kebutuhan biaya," ujar Khoiri.

Dia mengingatkan kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan keuangan operator, tetapi juga berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menurutnya, keselamatan pelayaran membutuhkan investasi berkelanjutan untuk pemeliharaan armada, penggantian suku cadang, pengedokan, hingga pemenuhan berbagai standar operasional yang ditetapkan regulator.

"Keselamatan dan kenyamanan membutuhkan biaya yang memadai. Sulit bagi perusahaan untuk memenuhi seluruh standar keselamatan apabila struktur tarif yang berlaku masih tertinggal jauh dari kenaikan biaya operasional," katanya.

Karena itu, Gapasdap meminta pemerintah segera mengevaluasi tarif angkutan penyeberangan agar lebih mencerminkan kondisi biaya aktual di lapangan. Penyesuaian tarif dinilai penting bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan usaha operator, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan keselamatan transportasi penyeberangan nasional tetap terjaga.

Khoiri menegaskan tanpa langkah penyesuaian, tekanan terhadap industri penyeberangan berpotensi semakin besar di tengah ketidakpastian nilai tukar dan tingginya harga energi global.

"Pada akhirnya, kemampuan perusahaan dalam menjaga standar keselamatan, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan kepada masyarakat akan semakin tertekan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri penyeberangan nasional turut menghadapi tekanan biaya operasional yang makin berat akibat lonjakan harga energi dan pelemahan rupiah, sementara tarif angkutan hingga kini belum mengalami penyesuaian.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menyampaikan, selayaknya industri aviasi, pelaku usaha penyeberangan pun meminta pemerintah segera menaikkan tarif minimal 20% untuk menjaga keberlangsungan layanan transportasi antarpulau.

Khoiri menuturkan bahwa tekanan biaya tidak hanya berasal dari bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga dari berbagai komponen operasional kapal lain yang sebagian besar berbasis dolar AS.

“Kami pakai subsidi, tetapi kalau untuk perawatan dan docking wajib nonsubsidi, kemudian biaya-biaya lain juga mulai naik cukup besar,” ujar Khoiri kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Gapasdap mencatat tarif angkutan penyeberangan saat ini masih tertinggal sekitar 31,81% dibandingkan harga pokok produksi (HPP) yang dihitung tim tarif bentukan Kementerian Perhubungan pada 2019.

Menurut Khoiri, jika kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, setidaknya operator berharap pemerintah dapat memberikan penyesuaian tarif sebesar 20% dalam waktu dekat.

“Tarif kami masih tertinggal 31,81% dari HPP yang dihitung tim tarif bentukan Kemenhub tahun 2019, kalau mau dibuat bertahap setidaknya sekarang kami diberikan 20%,” katanya.

Khoiri menyampaikan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan layanan transportasi penyeberangan nasional apabila tidak segera mendapatkan solusi bersama dari pemerintah.

Tekanan industri semakin besar setelah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menembus level Rp17.000 per dolar AS. Nilai tukar rupiah kembali melemah ke level Rp17.409 pada penutupan perdagangan Selasa (5/5/2026).

Di sisi lain, harga minyak dunia juga masih berada di atas US$107 per barel. Kondisi itu dinilai sangat membebani biaya operasional kapal yang bergantung pada harga energi dan kurs valuta asing.

Khoiri mengatakan, hampir seluruh komponen penting operasional kapal mengalami kenaikan biaya, mulai dari suku cadang, docking kapal, perlengkapan keselamatan, alat navigasi, logistik, hingga kebutuhan teknis lain yang mayoritas berbasis impor.

Padahal, operator penyeberangan tetap diwajibkan memenuhi seluruh standar keselamatan, keamanan, dan pelayanan sesuai ketentuan pemerintah, yang biaya sangat besar.

“Operator penyeberangan tetap berkomitmen menjaga standar keselamatan dan pelayanan masyarakat, namun kondisi usaha yang terus tertekan tentu memerlukan perhatian dan dukungan bersama agar keberlangsungan layanan tetap terjaga,” ujar Khoiri.

Lebih lanjut, tekanan biaya yang terjadi saat ini membuat selisih antara tarif existing dan kebutuhan riil operasional semakin melebar dibandingkan hasil perhitungan HPP 2019.

Sementara berbagai komponen biaya seperti bahan bakar, spare parts, jasa perawatan kapal, logistik, hingga bunga perbankan disebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pihaknya pun telah menyampaikan surat kepada Kementerian Perhubungan pada 20 April 2026, guna meminta percepatan proses penyesuaian tarif angkutan penyeberangan sesuai usulan yang telah disampaikan sebelumnya.

Selain penyesuaian tarif, pelaku usaha juga meminta dukungan sementara dari pemerintah dalam bentuk stimulus dan insentif bagi industri penyeberangan nasional.

Usulan tersebut antara lain mencakup pengurangan biaya kepelabuhanan, penyesuaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP), keringanan perpajakan, hingga dukungan terhadap beban bunga perbankan.

Gapasdap juga menegaskan bahwa penyesuaian tarif diperlukan bukan semata-mata untuk menjaga bisnis operator, melainkan untuk memastikan layanan transportasi penyeberangan tetap berjalan di tengah tingginya biaya operasional.

Industri penyeberangan dinilai memiliki peran strategis dalam konektivitas antarpulau, distribusi logistik nasional, dan pelayanan masyarakat di wilayah kepulauan Indonesia.

“Kami berharap pemerintah dapat melihat persoalan ini secara menyeluruh dan bersama-sama menjaga agar industri penyeberangan nasional tetap mampu beroperasi secara sehat, selamat, dan berkelanjutan demi kepentingan masyarakat luas dan keutuhan konektivitas Nusantara,” tutup Khoiri.

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja angkutan penumpang moda angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP), tercatat mengalami kenaikan tertinggi dari moda lainnya hingga 100,99% month-to-month (mtm) dan 72,73% year-on-year (yoy) dengan jumlah penumpang mencapai 7,06 juta orang pada kuartal I/2026.

Peningkatan jumlah penumpang terjadi di seluruh pelabuhan utama yang diamati, yaitu di Pelabuhan Bakauheni sebesar 138,59% MtM, Merak sebesar 107,95%, Gilimanuk sebesar 100,86%, Pototano sebesar 74,47%, dan Ketapang sebesar 72,20%.

Bisnis.com, DENPASAR – Sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah, ASDP juga menerapkan stimulus diskon 100% tarif jasa pelabuhan, yang setara dengan sekitar 21,9% dari total tarif penyeberangan, pada 7 lintasan dan 14 pelabuhan bagi pejalan kaki serta kendaraan golongan II dan IVA reguler, serta pejalan kaki dan golongan II express.

Selain itu, kebijakan single tarif diberlakukan di Merak pada 13 Maret pukul 12.00 WIB hingga 20 Maret pukul 15.00 WIB, serta di Bakauheni pada 23 Maret pukul 00.00 WIB hingga 29 Maret pukul 24.00 WIB bagi kendaraan golongan I hingga VIA guna memastikan distribusi layanan penyeberangan lebih tertata.

Direktur Keuangan ASDP, Bunga H. Oktaviyanti menjelaskan bahwa kebijakan stimulus tarif tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan transportasi publik selama periode mudik Lebaran.

"Stimulus ini ditujukan untuk membantu masyarakat agar perjalanan mudik menjadi lebih terjangkau sekaligus mendukung kelancaran mobilitas selama periode Lebaran. Bagi ASDP, yang terpenting adalah memastikan kesiapan operasional, keselamatan pelayaran, serta kualitas pelayanan tetap terjaga," jelas Bunga dikutip dari siaran pers, Jumat (13/3/2026).

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, mengimbau masyarakat untuk membeli tiket lebih awal melalui kanal resmi Ferizy.

"Kami mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket melalui Ferizy karena tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Hindari calo agar tidak merugikan, serta pastikan pengisian data diri sesuai identitas guna menciptakan perjalanan yang lebih tertib dan lancar," jelas Windy.

Di tengah tingginya mobilitas mudik, ASDP juga menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih humanis dan inklusif, khususnya bagi keluarga yang membawa anak-anak. Melalui program mudik ramah anak bertajuk “Semarak Liburan 2026”, hasil kolaborasi dengan Dongeng Academy, ASDP menghadirkan kids corner di Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang berlangsung mulai H-7 hingga H+7 Lebaran.

Ruang ramah keluarga ini dilengkapi berbagai aktivitas kreatif dan edukatif seperti mini playground, board games, ruang membaca dan kreativitas, hingga pembagian goodie bag, camilan ramah anak, serta activity book interaktif, sehingga anak-anak dapat tetap merasa nyaman selama masa tunggu perjalanan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi merilis program diskon tarif tiket penyeberangan untuk periode Angkutan Lebaran 2026.

Langkah ini ditempuh guna mendistribusikan arus kendaraan agar tidak menumpuk pada puncak arus mudik, sekaligus memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lebih awal.

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor PR.301/1/2/DRJD/2026 tertanggal 12 Februari 2026, stimulus tarif tersebut berlaku untuk periode keberangkatan 12 Maret hingga 31 Maret 2026.

"Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan diskon tarif ini dengan merencanakan perjalanan lebih awal. Selain lebih hemat, hal ini juga akan meningkatkan kenyamanan pengguna jasa di pelabuhan," tulis manajemen dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/2/2026).

Program diskon ini mencakup sejumlah lintasan strategis yang menghubungkan pulau-pulau besar di Indonesia. Berikut rincian penyesuaian tarif pada beberapa rute utama:

Lintasan Merak–Bakauheni (PP)

• Dewasa (Express): tarif normal Rp84.800 menjadi Rp44.000

• Dewasa (Reguler): tarif normal Rp22.700 menjadi Rp18.100

• Kendaraan Golongan IVA: tarif normal Rp481.800 menjadi Rp431.200

Lintasan Ketapang–Gilimanuk (PP)

• Dewasa: tarif normal Rp10.600 menjadi Rp6.400

• Golongan II: tarif normal Rp31.600 menjadi Rp18.900

Lintasan Lembar–Padangbai (PP)

• Dewasa: tarif normal Rp65.300 menjadi Rp59.800

Selain rute tersebut, penyesuaian tarif juga berlaku pada lintasan Kayangan–Pototano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, hingga Sape–Labuan Bajo.

Sebagai bagian dari komitmen pelayanan, ASDP juga menyiapkan skema kompensasi bagi pengguna jasa yang telah membeli tiket dengan tarif normal untuk periode keberangkatan yang masuk masa diskon.

Pengguna jasa berhak mengajukan pengembalian dana sebagian (partial refund) dengan menghubungi Contact Center 191 atau melalui layanan pesan WhatsApp resmi ASDP. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan konsumen seiring transformasi digital yang terus dilakukan perseroan.

Pemerintah memprediksi pergerakan masyarakat pada Mudik Lebaran 2026 akan meningkat signifikan. Oleh karena itu, manajemen trafik melalui skema diskon tarif dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memitigasi potensi kepadatan di pelabuhan penyeberangan utama.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) umumkan kebijakan stimulus diskon tarif hingga penerapan single tarif untuk memastikan perjalanan penyeberangan berlangsung terjangkau, tertib, dan nyaman selama musim Angkutan Lebaran 2026/1447 H.

Kebijakan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama lintas kementerian dan lembaga terkait pengaturan lalu lintas dan layanan penyeberangan selama masa Angkutan Lebaran 2026, serta Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai penerapan tiket satu harga (dynamic pricing) pada lintas Merak-Bakauheni.

Program stimulus berlaku selama 20 hari, mulai 12 Maret hingga 31 Maret 2026. Adapun stimulus diberikan kepada 14 pelabuhan dan berdampak pada 7 lintasan reguler maupun ekspres.

Total anggaran stimulus yang dikucurkan mencapai Rp35,55 miliar, dengan estimasi penerima manfaat langsung sebanyak 403.487 penumpang dan 945.501 kendaraan. Jumlah tersebut setara 2.403.928 orang, berdasarkan asumsi konversi jumlah penumpang dalam kendaraan.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional pengelolaan trafik dan pelayanan publik.

"Melalui stimulus dan single tarif, kami ingin memastikan mudik Lebaran 2026 berlangsung lebih tertib, terjangkau, dan lancar. Ini adalah bentuk kolaborasi pemerintah dan BUMN untuk menghadirkan perjalanan penyeberangan yang aman sekaligus meringankan beban masyarakat," kata Heru mengutip laman perusahaan, Minggu (22/2).

Stimulus diberikan dalam bentuk diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan, yang secara rata-rata setara 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Pemberian diskon tarif penyeberangan berlaku pada lintasan Merak-Bakauheni (Reguler PP), Merak-Bakauheni (Eksekutif PP), Ketapang-Gilimanuk (PP), Lembar-Padangbai (PP), Kayangan-Pototano (PP), Tanjung Uban-Telaga Punggur (PP), Ajibata-Ambarita (PP), serta Sape-Labuan Bajo (PP).

Diskon tarif transportasi ini berlaku terbatas bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang. Untuk layanan reguler, stimulus berlaku bagi pejalan kaki, kendaraan Gol II dan Gol IVA, sedangkan pada layanan eksekutif berlaku bagi pejalan kaki dan kendaraan Gol II.

Selain stimulus diskon, lintas penyeberangan Merak-Bakauheni juga menerapkan kebijakan singletarif.

Skema ini berlaku pada 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 15.00 WIB untuk keberangkatan dari Pelabuhan Merak, serta 23 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB untuk keberangkatan dari Pelabuhan Bakauheni.

Dalam periode tersebut, tidak terdapat perbedaan tarif bagi layanan reguler dan ekspres. Skema singletarif dilakukan dengan menyamakan tarif layanan eksekutif dengan tarif layanan reguler pada golongan pejalan kaki dan kendaraan penumpang.

Sejalan dengan pengaturan tersebut, pola layanan operasional di dermaga akan disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan pengaturan trafik.

Pengguna jasa akan dilayani sesuai penempatan kapal dan dermaga yang telah diatur, sehingga pada periode ini tidak terdapat pemilihan layanan reguler maupun ekspres berdasarkan preferensi waktu, melainkan mengikuti pengaturan operasional yang ditetapkan guna menjaga kelancaran arus penyeberangan.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menyampaikan bahwa pihaknya juga memastikan kesiapan sistem penjualan tiket, sosialisasi kepada pengguna jasa, monitoring penyerapan penerima manfaat, serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mendukung kelancaran arus penyeberangan, masyarakat diimbau memesan tiket lebih awal melalui Ferizy yang dapat diakses sejak H-60. Tiket akan dikirim melalui WhatsApp maupun email dengan dukungan pembayaran digital, sehingga jadwal perjalanan dapat direncanakan lebih pasti sekaligus menghindari antrean panjang saat periode puncak.

Pengguna jasa diwajibkan telah bertiket sebelum tiba di pelabuhan, melakukan perjalanan sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket, serta memastikan pengisian data dan identitas penumpang dilakukan secara lengkap dan benar guna mendukung kelancaran layanan selama periode Angkutan Lebaran.

Dengan kebijakan ini, perjalanan mudik bukan sekadar perpindahan antarpulau, melainkan perjalanan penyeberangan yang dikelola dengan kepastian, kolaborasi, dan kepedulian-agar setiap masyarakat dapat tiba di kampung halaman dengan selamat dan penuh kebahagiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan arus mudik Lebaran 2026/1447 Hijriyah berlangsung lebih tertib dan terjangkau melalui kebijakan diskon tarif serta penerapan skema single tariff di sejumlah lintasan penyeberangan utama.

"ASDP memastikan perjalanan penyeberangan berlangsung lebih terjangkau, tertib, dan nyaman melalui kebijakan stimulus diskon tarif serta penerapan skema single tariff," ujar Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (22/2/2026).

Heru mengatakan kebijakan ini dijalankan berdasarkan Surat Keputusan Bersama lintas kementerian dan lembaga terkait pengaturan lalu lintas dan layanan penyeberangan selama masa Angkutan Lebaran 2026, serta Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai penerapan tiket satu harga (dynamic pricing) pada lintas Merak–Bakauheni. Heru menjelaskan program stimulus berlaku selama 20 hari, mulai 12 hingga 31 Maret 2026, mencakup 14 pelabuhan dan berdampak pada tujuh lintasan reguler maupun ekspres.

"Total kebutuhan anggaran stimulus mencapai Rp 35,55 miliar dengan estimasi penerima manfaat langsung sebanyak 403.487 penumpang dan 945.501 kendaraan, atau setara ±2.403.928 orang berdasarkan asumsi konversi jumlah penumpang dalam kendaraan," ungkap Heru.

Heru mengatakan stimulus diberikan dalam bentuk diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan. Heru menyampaikan pemberian diskon berlaku pada lintasan Merak–Bakauheni (Reguler PP), Merak–Bakauheni (Eksekutif PP), Ketapang–Gilimanuk (PP), Lembar–Padangbai (PP), Kayangan–Pototano (PP), Tanjung Uban–Telaga Punggur (PP), Ajibata–Ambarita (PP), serta Sape–Labuan Bajo (PP).

"Diskon tarif transportasi ini berlaku terbatas bagi penumpang pejalan kaki dan kendaraan penumpang," ucap Heru.

Untuk layanan reguler, lanjut Heru, stimulus berlaku bagi pejalan kaki, kendaraan Gol II, dan Gol IVA, sedangkan pada layanan eksekutif berlaku bagi pejalan kaki dan kendaraan Gol II.

Selain stimulus diskon, sambung Heru, lintas penyeberangan Merak–Bakauheni juga menerapkan kebijakan single tariff. Skema ini berlaku pada 13 Maret 2026 pukul 12.00 WIB hingga 20 Maret 2026 pukul 15.00 WIB untuk keberangkatan dari Pelabuhan Merak, serta 23 Maret 2026 pukul 00.00 WIB hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 WIB untuk keberangkatan dari Pelabuhan Bakauheni.

"Dalam periode tersebut, tidak terdapat perbedaan tarif bagi layanan reguler dan ekspres," lanjut Heru.

Heru menyampaikan skema single tariff dilakukan dengan menyamakan tarif layanan eksekutif dengan tarif layanan reguler pada golongan pejalan kaki dan kendaraan penumpang. Sejalan dengan pengaturan tersebut, lanjut Heru, pola layanan operasional di dermaga akan disesuaikan dengan jadwal dan kebutuhan pengaturan trafik.

"Pengguna jasa akan dilayani sesuai penempatan kapal dan dermaga yang telah diatur sehingga pada periode ini tidak terdapat pemilihan layanan reguler maupun ekspres berdasarkan preferensi waktu, melainkan mengikuti pengaturan operasional yang ditetapkan guna menjaga kelancaran arus penyeberangan," sambung Heru.

Heru menegaskan kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional pengelolaan trafik dan pelayanan publik. Melalui stimulus dan single tariff, pihaknya ingin memastikan mudik Lebaran 2026 berlangsung lebih tertib, terjangkau, dan lancar.

"Ini adalah bentuk kolaborasi pemerintah dan BUMN untuk menghadirkan perjalanan penyeberangan yang aman sekaligus meringankan beban masyarakat," kata Heru.

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah telah merilis stimulus diskon perjalanan untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Diskon itu diberikan untuk perjalanan menggunakan kereta api, angkutan laut dan penyeberangan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk periode libur Nataru 2025/2026.

"Kami mengajak masyarakat untuk menggunakan dan mengoptimalkan stimulus ini dalam bepergian pada masa Nataru," ujarnya akhir pekan lalu seperti dilansir laman resmi Kemenhub.

Adapun, Stimulus diskon tarif Nataru 2025/2026 telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri/Kepala Badan, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

SKB Nomor PJ-MHB 9 Tahun 2025, Nomor 303.2 Tahun 2025, Nomor 20 Tahun 2025, dan Nomor SKB.10/DI-BP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025 tersebut mengatur penugasan kepada BUMN sektor transportasi untuk memberikan diskon tarif pada angkutan laut, penyeberangan, dan kereta api.

Stimulus diskon tarif ini diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01. Untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Sementara untuk angkutan laut, masa pemberlakuan dimulai lebih awal, yakni pada perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran.

Kebijakan ini melanjutkan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13–14% yang mulai berlaku sejak akhir Oktober, sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2025 tentang PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk jasa angkutan udara. Targetnya 3,59 juta penumpang dapat menikmati diskon tarif angkutan udara.

Pada moda kereta api, pemerintah menetapkan diskon 30% untuk tiket kereta ekonomi komersial, mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target 1.509.080 penumpang. Kebijakan ini diharapkan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan moda berbasis rel yang aman, teratur, dan efisien, sekaligus mengoptimalkan kapasitas jaringan kereta api bagi perjalanan jarak menengah dan jauh.

Untuk angkutan laut, pemerintah memberikan diskon 20% dari tarif dasar, setara potongan 16–18% dari total harga tiket. Stimulus ini menyasar 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau, terutama yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat pesisir dan kawasan 3T. Selain meringankan biaya perjalanan, kebijakan ini mendukung penyedia layanan transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara.

Pada moda penyeberangan, pemerintah memberikan diskon berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang setara dengan potongan rata-rata 19% dari tarif terpadu. Kebijakan ini mencakup 8 lintasan di 16 pelabuhan, dengan target 227.560 penumpang, 491.776 kendaraan. Stimulus penyeberangan menjadi salah satu yang paling strategis mengingat tingginya mobilitas masyarakat lintas pulau selama periode Nataru.

Menhub Dudy menyampaikan pentingnya peran sektor transportasi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas pelayanan publik selama periode libur akhir tahun. Kemenhub berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau, selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

"Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya yang lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” ujar Menhub.

IDXChannel - Ketua Umum Indonesian National Ferry Owner Association (INFA), JA Barata, meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi untuk segera melakukan penyesuaian tarif angkutan kapal penyeberangan nasional.

Menurutnya, tarif yang berlaku saat ini tidak pernah mengalami perubahan sejak 2019. Dengan begitu, tarif yang ada sudah tidak relevan dengan kondisi biaya operasional terkini.

Barata mengungkapkan, sempat ada rencana pemerintah untuk menaikkan tarif sebesar 5 persen menjelang peralihan pemerintahan dari Kabinet Presiden Joko Widodo ke Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming. Namun, keputusan tersebut dibatalkan pada saat terakhir.

"Sebelum Pak Budi menjadi Pak Dudi, itu sebetulnya Pak Budi sudah menandatangani surat kenaikan tarif sebesar 5 persem. Hari berlakunya tarif itu mau dinaikkan, hari itu juga ada pembatalan," ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Senin (10/11/2025).

Menurut Barata, pembatalan tersebut waktu itu didasarkan pada pertimbangan daya beli masyarakat yang dinilai belum pulih sepenuhnya pascapandemi dan tekanan inflasi. Namun, ia menilai saat ini sudah waktunya pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif agar operator kapal tidak terus menanggung beban biaya yang meningkat.

"Sekarang tentu harus sudah ada peninjauan kembali berkaitan dengan itu. INFA bersama Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional) pada prinsipnya berjuang menghadapi tantangan yang sama," lanjutnya.

Barata menjelaskan, biaya operasional kapal penyeberangan meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), suku cadang, serta biaya docking dan perawatan kapal. Sementara itu, tarif penyeberangan yang ditetapkan pemerintah belum menyesuaikan perubahan tersebut.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penyesuaian tarif yang terukur dan berbasis kajian keekonomian, agar tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha operator, tetapi juga tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

INFA berharap Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tarif angkutan penyeberangan dan membuka ruang dialog bersama para pemangku kepentingan, termasuk operator, pemerintah daerah, dan asosiasi pengguna jasa.

(Febrina Ratna Iskana)