Bisnis.com, JAKARTA - Marketeers kembali menggelar ajang tahunanMarketeers Tech for Business (TFB) 2026yang kini memasuki tahun kelima penyelenggaraannya. Digelar di CGV Grand Indonesia, Jakarta, acara ini menjadi panggung utama untuk mengulas transformasi strategi digital marketing di tengah gelombang besar kecerdasan buatan yang kian mengubah lanskap bisnis.

Mengusung temaDigital Marketing in the Age of AI, TFB 2026 menghadirkan berbagai insight dan perspektif terbaru bagi para pelaku bisnis untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar digital yang semakin didorong oleh teknologi AI.

Iwan Setiawan, COO of MCorp sekaligus salah satu penulis buku Marketing 7.0: A Guide for Thinking Marketeers in The Age of AI(Wiley, 2026), membuka acara dengan menyoroti perubahan fundamental perilaku konsumen. Setelah era Search pada 2000-an dan era Social pada 2010-an, kini Generative AI mulai menjadi pintu masuk utama konsumen dalam mencari informasi dan rekomendasi produk.

"Orang mulai memanfaatkan satu komponen baru dalam mencari informasi, yaitugenerativeAI. Ini adalahconsumer behavioryang trennya semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir," ujarIwan.

Iwan menegaskan bahwa strategi digital marketing perlu berevolusi dari SEO dan SMO menuju GEO (Generative Engine Optimization), agar brand lebih mudah ditemukan dan direkomendasikan oleh AI. Untuk itu, brand masa kini harus menjadi AI-Friendly dengan memenuhi tiga kriteria: Available (mudah ditemukan oleh AI), Authoritative (mudah dipercaya), dan Articulate (mudah dipahami).

Sesi pembuka turut menghadirkan Puput Widha Ardhana, VP Shared Services Human Capital PT Pertamina (Persero), yang menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia di era AI. Puput memaparkan empat tantangan utama yang dihadapi perusahaan: AI literacy gap, change resistance, competency mismatch, dan leadership readiness.

"Tantangan terbesar yang kami hadapi bukan pada teknologinya, melainkan pada manusianya. Itulah mengapa kami membangun SS School, karena pada akhirnya,it's not the plane, it's the pilot," ujarPuput.

Sesi siang menghadirkan tiga breakout track yang berjalan paralel dengan 18 pembicara dari perusahaan lintas industri, membahas sembilan tema mulai dari omnichannel marketing, social media, database marketing, influencer marketing, hingga marketing to Gen Z.

Melengkapi rangkaian TFB 2026, Marketeers turut menggelarMarketeers OMNI Brands of the Yearuntuk kedelapan kalinya, sebagai apresiasi bagi merek yang sukses menerapkan pendekatan omnichannel marketing dan transformasi digital secara konsisten.

Marketeers Tech for Business 2026 dihadiri lebih dari 650 partisipan dari berbagai industri, mulai dari C-Level executives, marketing managers,hingga para profesional teknologi dan transformasi digital.

Mataram (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) Cabang Lembar, Nusa Tenggara Barat, meminta pemerintah pusat segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan karena tingginya biaya operasional yang terus membebani operator kapal.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gapasdap Lembar Firman Dandy di Mataram, Sabtu, mengatakan tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini belum mampu mengimbangi kebutuhan biaya operasional yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Perusahaan membutuhkan struktur pendapatan yang memadai untuk memenuhi seluruh kewajiban pelayanan tersebut," ujarnya.

Menurut dia, operator kapal tetap wajib memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kegagalan memenuhi standar tersebut dapat berujung pada penghentian operasional hingga pencabutan izin kapal.

Ia menjelaskan pendapatan utama perusahaan angkutan penyeberangan berasal dari tarif dan frekuensi perjalanan kapal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir frekuensi pelayaran cenderung menurun karena bertambahnya jumlah kapal yang memperoleh izin operasi sehingga kesempatan berlayar setiap kapal menjadi lebih terbatas.

Firman mengungkapkan pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan sebenarnya telah melakukan perhitungan tarif angkutan penyeberangan sesuai formula yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Perhitungan tersebut melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai regulator, PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola pelabuhan, Gapasdap sebagai perwakilan operator, serta lembaga perlindungan konsumen sebagai representasi masyarakat pengguna jasa.

Berdasarkan hasil kajian pada 2019, tarif angkutan penyeberangan masih berada sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Namun hingga kini, selisih tersebut belum direalisasikan melalui penyesuaian tarif.

"Kondisi ini membuat beban operasional semakin berat karena biaya untuk menjaga standar pelayanan, keselamatan, dan perawatan kapal terus meningkat," kata Firman.

Firman menambahkan tekanan terhadap industri penyeberangan semakin besar akibat kenaikan harga berbagai komponen yang dipengaruhi nilai tukar mata uang asing.

Kenaikan tersebut berdampak langsung terhadap biaya perawatan dan perbaikan kapal yang masih bergantung pada komponen impor. Saat ini harga oli kapal dilaporkan meningkat hingga 60 persen, suku cadang naik sekitar 30 hingga 40 persen, sedangkan biaya dok kapal dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen.

Menurut dia, seluruh komponen tersebut merupakan kebutuhan wajib untuk memastikan kapal memenuhi standar keselamatan pelayaran.

"Semua biaya itu tidak bisa dihindari karena berkaitan langsung dengan keselamatan kapal dan penumpang," ungkapnya.

Gapasdap khawatir apabila kondisi tersebut terus berlanjut tanpa solusi kebijakan, maka kualitas layanan hingga aspek keselamatan pelayaran berpotensi terdampak. Padahal keselamatan transportasi laut merupakan kepentingan publik yang harus menjadi prioritas.

Selain meminta penyesuaian tarif, Gapasdap juga mengusulkan sejumlah insentif untuk membantu keberlangsungan industri angkutan penyeberangan.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengurangan biaya kepelabuhanan, penghapusan pajak bahan bakar minyak (BBM), penurunan biaya klasifikasi kapal, keringanan perpajakan, serta penyediaan kredit perbankan dengan bunga khusus sektor maritim.

Firman menilai berbagai insentif tersebut diperlukan agar industri penyeberangan tetap mampu menjaga kualitas layanan sekaligus memenuhi standar keselamatan yang diwajibkan pemerintah.

"Kami berharap pemerintah segera menyesuaikan tarif sesuai hasil perhitungan yang telah dilakukan dan memberikan dukungan kebijakan agar industri penyeberangan tetap sehat serta mampu melayani masyarakat secara optimal," katanya.

Pewarta: Nur Imansyah, Awaludin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan

Serang (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah segera melakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan guna menyelamatkan industri dari lonjakan tajam berbagai komponen biaya operasional saat ini.

Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu melalui keterangannya di Serang, Banten, Sabtu, menjelaskan bahwa pelaku usaha kian tertekan oleh kenaikan harga yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya perawatan dan pengadaan komponen impor kapal.

Togar merinci, harga oli kapal saat ini telah melonjak hingga 60 persen. Selain itu, harga suku cadang naik di kisaran 30 hingga 40 persen, serta biaya pengedokan dan pembaruan klasifikasi kapal meningkat sekitar 20 persen.

"Tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini sama sekali belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang harus ditanggung perusahaan. Padahal berbagai komponen biaya tersebut adalah kebutuhan wajib untuk memenuhi standar keselamatan," ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi pada 2019, tarif angkutan penyeberangan sebenarnya masih berada sekitar 31,8 persen di bawah Harga Pokok Produksi (HPP). Sayangnya, selisih kekurangan tersebut belum direalisasikan oleh pemerintah hingga saat ini.

Di tengah himpitan biaya operasional, operator kapal tetap dituntut memenuhi seluruh standar pelayanan, keamanan, dan keselamatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kondisi finansial perusahaan juga diperberat oleh menurunnya frekuensi pelayaran imbas penambahan armada di lintasan yang sama, sehingga peluang setiap kapal untuk mendapatkan pemasukan dari jumlah perjalanan (trip) menjadi semakin terbatas.

Togar mengingatkan, jika penyesuaian tarif urung diwujudkan dan memicu penurunan kualitas layanan maupun keselamatan di kemudian hari, maka regulator harus ikut bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Selain mendesak pemberlakuan tarif baru yang sesuai HPP, Gapasdap juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus untuk menekan beban operasional.

Beberapa usulan strategis yang diajukan antara lain penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penghapusan pajak BBM, penurunan biaya kepelabuhanan dan klasifikasi, serta penyediaan fasilitas kredit berbunga rendah untuk sektor maritim seperti yang diterapkan di negara tetangga.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) mengeluhkan tingginya biaya operasional kapal. Belum adanya respons kebijakan penyesuaian tarif dari pemerintah membuat angkutan pelayaran terancam merugi.

Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto mengatakan, dalam operasionalnya perusahaan angkutan penyeberangan wajib memberikan pelayanan baik layanan keselamatan, keamanan dan kenyamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan UU Nomor 17 Tahun 2008. Jika melanggar, maka kapal tidak diperbolehkan beroperasi, bahkan bisa dicabut izinnya.

Menurut Rakhmatika, untuk memenuhi seluruh standar tersebut, perusahaan membutuhkan struktur pendapatan yang memadai. "Pendapatan utama operator angkutan penyeberangan berasal dari tarif dan frekuensi trip kapal. Namun saat ini, frekuensi trip cenderung menurun akibat banyaknya izin operasi kapal, sehingga kesempatan masing-masing kapal untuk beroperasi menjadi semakin terbatas," ungkapnya, Senin (15/6/2026).

Rakhmatika Ardianto menyebut, tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan biaya operasional yang sesungguhnya. Padahal, perhitungan tarif telah dilakukan berdasarkan formulasi tarif angkutan penyeberangan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2008.

“Perhitungan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator, ASDP sebagai fasilitator pelabuhan, Gapasdap sebagai perwakilan operator, serta YLKI atau Badan Perlindungan Konsumen sebagai wakil masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan pada 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sebesar 31,8% dari Harga Pokok Produksi atau HPP.

Lihat video: Antre Panjang Pemudik di Kapal Penyeberangan, Ciwandan



"Hingga saat ini, kekurangan tersebut belum direalisasikan pemenuhannya. Kondisi ini membuat beban operasional angkutan penyeberangan semakin berat, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan, keselamatan, dan perawatan kapal sangat tinggi," ucapnya.

Tekanan terhadap operator juga disebut semakin besar dengan adanya kenaikan berbagai komponen biaya akibat penguatan mata uang asing, termasuk Dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berdampak langsung terhadap biaya perawatan dan perbaikan kapal, terutama untuk komponen yang bergantung pada barang impor.

Rakhmatika menjelaskan, saat ini harga oli mengalami kenaikan hingga 60%, suku cadang kapal naik sekitar 30% hingga 40%, sementara biaya perawatan rutin seperti pengedokan dan pembaruan kelas kapal juga meningkat sekitar 20%.

“Seluruh biaya tersebut merupakan komponen penting dalam pemenuhan standar keselamatan sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, namun berada di luar kendali operator maupun pemerintah. Sehingga hal ini semakin menambah besarnya himpitan beban operasional kami," ujarnya.

Apabila hal tersebut tidak ditanggulangi, maka Gapasdap khawatir yang akan dikorbankan adalah standar kenyamanan, bahkan standar keselamatan. Padahal, keselamatan pelayaran menyangkut kepentingan publik dan tidak boleh dikompromikan.

"Perlu ditegaskan, bahwa perhitungan tarif yang dilakukan sudah sesuai dengan UU, oleh karena itu jika hasil perhitungan tidak direalisasikan apabila terjadi kegagalan transportasi mulai dari kenyamanan hingga keselamatan, hal ini berarti menjadi tanggung jawab regulator (pemerintah)," tegasnya.

Sebagai operator, Rakhmatika mewakili Gapasdap memastikan perusahaan angkutan penyeberangan tetap berkomitmen memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku, meskipun saat ini menghadapi tekanan biaya yang semakin berat. "Sehubungan dengan hal di atas, kami berharap bahwa pemerintah segera menyesuaikan tarif angkutan penyeberangan sesuai dengan perhitungan berdasar UU," tandasnya.

Sebelum hal tersebut dapat dilakukan, Gapasdap juga berharap agar pemerintah dapat mengendalikan komponen biaya yang berhubungan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan mata uang asing, dan berikutnya juga memberikan insentif kepada industri angkutan penyeberangan berupa penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga pengurangan biaya kepelabuhanan seperti yang dilakukan pada angkutan udara.

“Gapasdap juga meminta biaya pajak BBM di nol kan, menurunkan biaya klasifikasi, perpajakan dikurangi, serta pemberian bunga kredit perbankan yang lebih rendah dari kredit komersial biasa, seperti yang diberikan di Malaysia dan Vietnam khusus untuk sektor maritime,” ucapnya.

seandainya ada alat yang rusak menjadi tanggung jawab kelompok

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyerahkan bantuan hibah berupa beberapa alat mesin pertanian (alsintan) kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bantul untuk mendorong produktivitas sektor pertanian lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul Joko Waluyo mengatakan bantuan alsintan yang diberikan berupa hand sprayer sebanyak empat buah, rice transplanter atau mesin tanam padi satu buah, power thresher atau mesin panen padi sejumlah sepuluh buah dan enam sarana pasca panen tembakau.

"Setiap kelompok penerima wajib menjaga dan merawat alat yang telah dihibahkan," kata Joko, di Yogyakarta, Senin.

Pemkab Bantul memberikan syarat kepada para penerima hibah agar memelihara alat yang diterima, salah satunya melarang untuk menjual atau memperuntukkan untuk pihak ketiga.

Alat pertanian tersebut, lanjut Joko, bisa dioperasikan di luar kelompok namun dengan syarat yang bertanggung jawab dan yang menjalankan dari Gapoktan itu sendiri.

"Para ketua Gapoktan sudah tanda tangan perjanjian di atas materai," katanya.

Menurutnya, Gapoktan diwajibkan untuk menyampaikan laporan penggunaan alat secara berkala setiap bulan, termasuk kondisi alat dan perolehan manfaatnya sebagai bentuk pertanggungjawaban perawatan alat.

"Setiap bulan juga harus ada pelaporan penggunaan alat itu, seandainya ada alat yang rusak menjadi tanggung jawab kelompok," kata dia.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan bantuan tersebut tidak dipungut biaya sepeser pun guna meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan, dan mendukung kesejahteraan petani sehingga bisa mendorong sektor pertanian agar semakin maju dan berperan besar dalam pembangunan bangsa.

"Bantuan hibah alat mesin pertanian ini untuk mendorong sektor pertanian kembali jaya dan memakmurkan bangsa, karena negara yang tangguh adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air," kata Halim.

Menurutnya, tiga komoditas yakni pangan, energi, dan air harus dikuasai, salah satunya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan pada akhirnya menjadi negara pengekspor komoditas pangan.

"Kita ingin ketahanan pangan kita ini semakin kuat, yang asalnya impor, kita menjadi ekspor," tegasnya.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hari ini Kementerian Pertanian merespons keluhan dari petani sawit yang pembelian tandan buah segar sawitnya, harganya turun

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan petani dan pelaku usaha sawit tetap terlindungi dengan merespons cepat penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di sejumlah daerah.

"Hari ini Kementerian Pertanian merespons keluhan dari petani sawit yang pembelian tandan buah segar sawitnya, harganya turun. Nah, kemudian kami melaksanakan rapat koordinasi," kata Sudaryono usai rapat kordinasi bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), asosiasi petani sawit dan Satgas Pangan Polri mengenai harga TBS kelapa sawit di Jakarta, Selasa.

Kementerian Pertanian menginisiasi langkah koordinasi bersama petani, pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk memastikan gejolak pasar tidak berdampak terhadap petani maupun keberlangsungan usaha sawit nasional.

Sudaryono menyampaikan pertemuan tersebut digelar menyusul munculnya kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan pasar terhadap implementasi kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang berdampak pada turunnya harga pembelian TBS di tingkat petani.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah bersama pelaku usaha, asosiasi petani sawit dan pemangku kepentingan menyepakati sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga TBS serta memastikan implementasi kebijakan ekspor berjalan baik. Setidaknya terdapat lima poin utama yang menjadi perhatian bersama.

Pertama, pemerintah menilai gejolak harga TBS yang terjadi saat ini lebih dipicu oleh efek psikologis berupa kekhawatiran, ketidakpastian dan belum meratanya pemahaman terhadap kebijakan baru ekspor satu pintu yang dikelola PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

“Bottleneck yang terjadi saat ini lebih karena adanya kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan terhadap mekanisme kebijakan baru ekspor satu pintu,” ujar Wamentan.

Kedua, pemerintah menegaskan PT DSI bertugas sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor sumber daya alam secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Skema tersebut dipastikan tidak memungut biaya tambahan maupun mengambil keuntungan dari transaksi ekspor yang berjalan.

“PT DSI tidak mengambil keuntungan transaksi dan tidak memungut biaya tambahan. Jadi petani maupun eksportir tidak perlu khawatir karena kegiatan usaha tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Ketiga, pemerintah menetapkan masa transisi pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, aktivitas ekspor tetap berjalan normal sambil dilakukan evaluasi dan penyesuaian bertahap. Implementasi penuh direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

“Mulai 1 September, perusahaan yang sudah siap bisa langsung bertransisi. Implementasi penuh direncanakan mulai 1 Januari 2027,” bebernya.

Keempat, pemerintah memastikan selama masa transisi berlangsung, pelaku usaha di sektor hilir industri sawit, baik refinery, ekspor, maupun kegiatan usaha lainnya tetap dapat menjalankan aktivitas secara normal hingga seluruh tahapan transisi diterapkan.

Kelima, pemerintah berharap setelah adanya penjelasan tersebut, pelaku usaha dapat kembali melakukan penyesuaian harga pembelian TBS sesuai harga acuan CPO di masing-masing wilayah sehingga stabilitas harga di tingkat petani dapat segera pulih.

Sudaryono menambahkan Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) di berbagai wilayah Indonesia yang menurunkan harga pembelian TBS.

Karena itu, pemerintah meminta pelaku usaha segera melakukan penyesuaian harga sesuai harga acuan crude palm oil (CPO) di masing-masing daerah.

“Kami berharap setelah penjelasan ini, kekhawatiran pelaku usaha hilang dan harga pembelian TBS kembali normal sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung berharap harga TBS kelapa sawit dapat segera pulih setelah berlangsungnya pertemuan antara Kementerian Pertanian dan pelaku usaha sektor sawit.

Menurut dia, koordinasi yang dilakukan pemerintah bersama perusahaan pengolah sawit menjadi langkah penting untuk mencari solusi atas penurunan harga TBS yang belakangan dirasakan petani di berbagai daerah sentra produksi.

Apkasindo juga berharap perusahaan yang menerima TBS petani dapat melihat petani sawit sebagai bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian nasional serta mendukung upaya pemerintah mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo demi kepentingan Indonesia.

"Tentu harapan kami peristiwa ambruknya harga TBS kami bisa segera pulih sembuh setelah ada pertemuan ini," kata Gulat.

Gulat mengungkapkan harga TBS petani swadaya sempat anjlok drastis dari Rp3.600 per kg menjadi Rp1.800 per kg. Kondisi ini membuat petani merugi karena harga pokok produksi (HPP) mencapai Rp2.000 per kg.

Bahkan penurunan harga juga terjadi pada petani plasma, meski dampaknya lebih besar dirasakan petani swadaya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Pusat, Eddy Martono menyampaikan apresiasi kepada Wakil Menteri Pertanian yang telah mempertemukan pemerintah, asosiasi petani, dan pemangku kepentingan sektor sawit untuk membahas dinamika harga TBS yang terjadi.

Menurut Eddy, pertemuan tersebut memberikan kejelasan atas berbagai ketidakpastian yang sebelumnya muncul di lapangan. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga perusahaan pembeli yang membutuhkan kepastian terkait mekanisme perdagangan dan kebijakan yang berlaku.

Melalui dialog bersama pemerintah, berbagai informasi yang sebelumnya belum dipahami secara utuh kini mulai mendapatkan penjelasan sehingga dapat menjadi dasar bagi seluruh pihak dalam mengambil langkah ke depan.

Meski begitu, pelaku usaha menilai masih diperlukan pembahasan lanjutan menuju implementasi kebijakan pada 2027, termasuk mengenai mekanisme pembelian hasil sawit dan peran masing-masing pihak dalam rantai perdagangan.

"Tinggal nanti mungkin dalam menuju 2027 ini tetap masih harus ada tahap-tahapnya, contoh ini misalnya pembelian siapa yang nanti melakukan pembelian, apakah DSI atau si eksportir langsung. Nah ini nanti pasti akan dalam perjalanan menuju 2027 ini semuanya akan didetailkan," katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Persaingan di industri minyak ini luar biasa

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Riset & Pengembangan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Dwi Asmono menegaskan bahwa inovasi dan transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis bagi industri sawit nasional.

“Kalau kita bicara teknologi, research innovation ada idiom yang mengatakan innovate or die, inovasi atau mati. Persaingan di industri minyak ini luar biasa,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, prioritas utama Gapki di sektor hulu saat ini adalah peningkatan produktivitas. Karena itu, pihaknya mendorong pembentukan berbagai konsorsium lintas perusahaan sebagai wadah kolaborasi industri.

Mulai dari konsorsium sumber daya genetik, konsorsium ganoderma, hingga konsorsium mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi (MDO) dimana kali ini dilakukan di kebun Binasawit Abadipratama di Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Melalui forum tersebut, menurut Dwi Asmono, anggota Gapki tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi membangun ekosistem pembelajaran bersama untuk mempercepat adopsi teknologi di perkebunan sawit Indonesia.

“Industri membutuhkan shared learning, benchmarking, pilot project bersama, dan keberanian mencoba teknologi baru. Gapki hadir sebagai platform kolaborasi industri,” katanya menambahkan.

Ia juga menjelaskan bahwa industri sawit saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari keterbatasan tenaga kerja, tekanan efisiensi, tuntutan sustainability dan traceability, perubahan iklim, hingga kebutuhan regenerasi sumber daya manusia industri.

Karena itu, transformasi menuju mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi menjadi langkah yang tidak bisa ditunda.

“Masa depan sawit Indonesia tidak hanya ditanam di tanah, tetapi juga dibangun melalui inovasi dan kolaborasi,” kata Dwi Asmono.

CEO Binasawit Abadipratama, Benny Yusuf Setiawan menjelaskan bahwa mekanisasi, digitalisasi, dan otomasi membantu mempermudah berbagai pekerjaan lapangan yang sebelumnya dilakukan secara manual.

Salah satu inovasi yang diterapkan perusahaan adalah metode replanting rorak yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan.

“Jika target sebelumnya pada usia 31–42 bulan setelah tanam sekitar 10 ton, sekarang kita bisa meningkat menjadi 15 bahkan sampai 20 ton per hektar untuk yield panen perdana,” ungkap Benny.

Sementara itu, Ketua Gapki Cabang Kalimantan Tengah, Rizki Djaya menegaskan bahwa kegiatan benchmarking dan sharing teknologi yang dilaksanakan secara bergilir di kebun-kebun anggota, merupakan bentuk nyata kekompakan anggota dalam menjaga keberlanjutan industri sawit nasional.

“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas kelapa sawit dengan berbagai strategi, mekanisasi, serta percepatan produksi agar sawit berkelanjutan ini bisa kita pertahankan,” ujarnya.

Rizki juga menekankan bahwa Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia dengan kontribusi sekitar 40 persen terhadap kebutuhan sawit global. Karena itu, penguatan daya saing industri menjadi tanggung jawab bersama seluruh pelaku industri.

Forum ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi industri sawit Indonesia hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, keterbukaan antaranggota, dan semangat untuk tumbuh bersama.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Hery Gunardi mengungkapkan bagaimana perbankan melakukan transformasi usai era Covid-19.

Menurutnya, perbankan terus berubah seperti yang pernah diungkapkan penulis terkemuka Brett King yang banyak menulis soal perbankan.

Hery menuturkan di antaranya adalah layanan internet banking hingga teknologi finansial terkini.

"Nah yang keempat ini adalah financial technology, fintech dan juga digitalisasi. Nah digital ini adalah memang sudah mengubah behavior, perilaku, daripada nasabah-nasabah yang ada di Indonesia terutama dan juga yang ada di luar negeri misalnya," kata Hery.

Hery bilang kalau digitalisasi di sektor perbankan sangat cepat. Momen pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu turut mempercepat proses tersebut.

"Itu nasabah kan nggak bisa datang ke cabang. Jadi yang tadinya gaptek (gagap teknologi), enggak bisa menggunakan mobile banking, itu terpaksa menggunakan mobile banking, karena nggak bisa datang ke ATM, nggak bisa datang ke cabang, nggak bisa transaksi di teller dan seterusnya," ujar Hery.

Mengutip data Bank Indonesia, dia mengungkapkan, selama pandemi Covid-19, ada sekitar 50 juta hingga 60 juta pengguna baru untuk internet banking dan mobile banking.

"Nah pertanyaan sekarang, bagaimana bank ini bertransformasi dengan berubahnya teknologi, lingkungan bisnis dan juga nasabah yang makin kompleks ya," kata Hery.

Menurutnya, bank harus mengubah cara kerja hingga pelayanan kepada nasabah sehingga bisa tetap update dan tetap relevan dengan nasabah.

"Nah apa yang dilakukan adalah tentunya bank juga seperti tadi saya kembali lagi, Brett King bilang, bank itu menurut Brett King itu, bank is a technology company with bank license. Sebenarnya bank itu technology company," ujar Hery.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan Jumat (22/5) pagi ini, bahkan sempat turun hingga menyentuh level 5.000 pada awal perdagangan.

Melansir RTI Business per pukul 09.17 WIB, indeks terpantau turun 20,30 poin atau 0,33 persen ke 6.074. Sebanyak 221 saham menguat, sementara 362 saham melemah, dan 145 saham bergerak stagnan.

Hari ini, IHSG dibuka turun ke 6.065 dan sempat bergerak ke posisi tertinggi harian di 6.079, sementara level terendah di 5.966.

Nilai kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.533 triliun. Sementara volume perdagangan mencapai 6,20 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp2,87 triliun dan frekuensi perdagangan sebanyak 314.930 kali transaksi.

Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih akan berada dalam tekanan pada Jumat ini setelah terkoreksi tajam dan menutup area gap yang sebelumnya terbentuk.

"Kami memperkirakan IHSG masih berpotensi melanjutkan pelemahan dengan area koreksi berikutnya di kisaran 5.899-5.999," ujar Herditya dalam riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 5.996, 5.899 dan resistance 6.318, 6.459 hari ini. 

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan indeks saham masih berada dalam tekanan setelah menutup penuh gap di area 6.092-6.148 disertai sinyal bearish pada perdagangan sebelumnya.

"Jika IHSG turun di bawah 5.911, pelemahan berpotensi berlanjut menuju 5.700. Namun peluang rebound jangka pendek masih terbuka selama indeks bertahan di atas 5.967," ujar Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support 5.911, 5.673, dan 5.439 dan resistance 6.459, 6.755, dan 7.001 hari ini

JAKARTA - Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun 2027 diapresiasi pelaku industri. Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia ( GAPPRI ) menilai keputusan mempertahankan tarif CHT merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih suram.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau yang menyerap sekitar 6 juta orang. Kebijakan ini membantu mempertahankan mata pencaharian mereka,” kata Ketua umum GAPPRI Henry Najoan di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Wacana Tambah Layer Cukai Rokok Dinilai Tanpa Kajian, Awas Jadi Bumerang



Henry Najoan juga mendukung fokus Kementerian Keuangan yang kini lebih mengarah pada pemberantasan rokok ilegal sebagai terobosan rasional. Sebab, tingginya tarif cukai justru kerap menjadi pemicu meluasnya peredaran rokok ilegal yang merusak industri legal dan merugikan negara.

"Momentum ini sangat penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah," tambahnya.

Di lain sisi, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang membebani iklim usaha industri hasil tembakau nasional. Di antaranya, regulasi seperti standardisasi kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"GAPPRI meminta pemerintah berhati-hati merumuskan kebijakan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," kata Henry Najoan.

Layer Cukai Rokok Bakal Ditambah, Gappri Usulkan 2 Hal Ini ke Menteri Purbaya



GAPPRI juga mengingatkan pemerintah yang berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja, jangan sampai terganggu oleh agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP No. 28 Tahun 2024 dan aturan turunannya.

"Pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang. Jadi tercipta kebijakan yang adil bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri agar selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Henry Najoan.

Pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2027.

Ketua umum GAPPRI Henry Najoan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menilai keputusan untuk mempertahankan tarif CHT tetap konstan merupakan langkah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih suram.

"Kebijakan ini menjadi bukti, pemerintah mendengar suara masyarakat yang khawatir akibat situasi internasional yang berimbas pada sektor industri hasil tembakau yang menyerap sekitar 6 juta orang Kebijakan ini membantu mempertahankan mata pencaharian mereka,” katanya.

Henry menyatakan mendukung fokus Kemenkeu yang kini lebih mengarah pada pemberantasan rokok ilegal sebagai terobosan rasional, sebab tingginya tarif cukai justru kerap menjadi pemicu meluasnya peredaran rokok ilegal yang merusak industri legal dan merugikan negara.

"Momentum ini sangat penting untuk mendorong pemerintah mengambil langkah strategis dan 'extra ordinary' agar mata rantai peredaran rokok ilegal dapat diputus dengan pendekatan kebijakan yang lebih terukur, komprehensif, dan berbasis data ilmiah," katanya.

Di lain sisi, menurut dia pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk meninjau ulang beberapa regulasi yang membebani iklim usaha industri hasil tembakau nasional diantaranya seperti standardisasi kemasan, pembatasan kadar nikotin dan tar, serta larangan bahan tambahan yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"Kami meminta pemerintah perlu berhati-hati dalam merumuskan kebijakan, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi industri dan perekonomian nasional yang tidak sedang baik-baik saja," katanya.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk menyerap jutaan tenaga kerja jangan sampai terganggu oleh agenda Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang menginfiltrasi melalui produk hukum, salah satunya PP 28/2024 dan aturan turunannya.

"Pentingnya pemerintah membuka ruang dialog yang inklusif dan transparan guna menciptakan regulasi yang adil dan berimbang," katanya.

Hal itu, lanjutnya agar tercipta kebijakan yang selama ini dominan hanya berorientasi kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya mengorbankan sektor lain, tetapi harus adil juga bagi kepentingan pembangunan ekonomi, sosial dan industri agar selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Tanzania untuk Indonesia, Macocha Moshe Tembele menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam pengembangan industri kelapa sawit, salah satunya melalui pelepasan sumber daya genetik (SDG) kelapa sawit.

Tembele menyebutkan pelepasan SDG tidak hanya menjadi kegiatan ilmiah, tetapi juga simbol kemitraan antara Indonesia dan Tanzania. Menurutnya kedua negara yang dipisahkan oleh Samudra Hindia tersebut memiliki tujuan bersama dalam memajukan sektor pertanian.

“Kita tidak hanya melepas sumber daya genetik, tetapi juga merayakan ilmu pengetahuan dan kemitraan. Ini adalah kisah kolaborasi dua negara sahabat yang dipisahkan oleh Samudera Hindia, namun disatukan oleh tujuan bersama,” ujarnya dalam keterangan dikutip di Jakarta, Rabu.

Tembele juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas negara sebagai solusi nyata dalam menghadapi tantangan global. Ia menegaskan bahwa inovasi akan berkembang melalui pertukaran ide, sumber daya, dan keahlian antarnegara.

“Kerja sama bukan sekadar slogan diplomatik, tetapi alat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya saat menghadiri Pelepasan SDG kelapa sawit asal Tanzania di Kebun Tanah Besih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (5/5).

Lebih lanjut, ia mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, termasuk Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Kementerian Pertanian, lembaga penelitian, pelaku usaha, serta Tanzania Agricultural Research Institute (TARI) dalam menyukseskan pelepasan SDG kelapa sawit.

Menurutnya, pengalaman yang diperoleh peneliti Tanzania selama berada di Indonesia akan menjadi bekal penting dalam pengembangan industri kelapa sawit di negaranya.

Menutup sambutannya, Tembele menegaskan bahwa pelepasan SDG ini bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan simbol kemitraan, pengetahuan, dan peluang masa depan.

Ia berharap pelepasan SDG kelapa sawit ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan produktivitas serta menjadi bukti kekuatan kolaborasi global.

Pelepasan SDG kelapa sawit ini turut dihadiri oleh jajaran Gapki, Badan Pengelola Dana Perkebunan, Badan Karantina Indonesia, Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sumut, serta 14 perusahaan mitra konsorsium plasma nutfah kelapa sawit Indonesia tersebut,

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026