Kenaikan harga bahan bakar minyak, terutama dengan bauran bioetanol (biofuel) oleh pemerintah beberapa waktu lalu seolah membenturkan keras dua realitas kebijakan: nilai keekonomian produk transisi energi dan realitas dampak lingkungan yang menyertainya. Secara telanjang hal ini menunjukan adanya cacat struktural dalam kalkulasi tekno-ekonomi dan keadilan sosial-ekologis.

Terlepas dari fakta kenaikan harga BBM sebagai respons dari berbagai tekanan global dan penyempitan ruang fiskal karena krisis. Penerapan harga biofuel yang terpaut lebih tinggi dari produk dasarnya menunjukkan produk andalan pemerintah bertajuk green biofuel berpotensi gagal. Hal ini karena tidak mampu menyediakan sumber energi murah dan ramah emisi.

Rilis kajian Celios dan TrendAsia (12 Juni 2026) menunjukan varian produk ini terutama Pertamax Green 95 selain lebih mahal dari Pertamax Murni (RON95) juga berpotensi merugikan anggaran pemerintah dan juga telah berdampak pada kerusakan alam yang masif akibat ekspansi komoditas tebu sebagai penghasil bioetanol.

Dilema Efisiensi, Pasokan Komoditas dan Deforestasi

Akar dari tingginya harga jual keekonomian bioetanol di Indonesia bersumber dari inefisiensi konversi bahan baku komoditas di tingkat hulu. Secara teknis, industri hilirisasi bioetanol domestik masih sangat bergantung pada pemanfaatan tetes tebu (molases), yang merupakan produk sampingan dari proses kristalisasi gula konsumsi. Untuk menghasilkan 1 liter bioetanol fullgradedibutuhkan 4 kg molases yang dihasilkan dari penggilingan tebu.

Sementara 1 ton tebu bisa menghasilkan 40-50 kg molases atau 10-12 liter bioetanol. Nilai ini terpaut jauh dari sisi efisiensi pengolahan per-ton tebu segar menjadi bioetanol dibandingkan di Brasil yang bisa menghasilkan 75-85 liter atau India (60-70 liter).

Dengan kapasitas yang ada, untuk memenuhi kebutuhan skema E5 (5% bauran etanol) pada 2025 dengan serapan minimal 900.000 kilo liter (kL) target nasional, industri akan memerlukan pasokan tetes tebu sedikitnya 3,6 juta ton. Hal ini berarti harus mengekstrak dari hasil giling 72 hingga 90 juta ton tebu segar. Kebutuhan ini akan meningkat berlipat pada 2026 jika pemerintah meningkatkan bauran 10% (E10) akan membutuhkan sekitar 120 juta ton tebu segar komersial.

Sementera di sisi yang lain, realisasi giling tebu nasional tahun 2025 hanya berkisar 39,07 juta ton dan diproyeksikan merayap ke level 41–43 juta ton pada 2026 yang mana seluruh kapasitas dari lahan eksisting (luas areal panen ±576.538 hektare) telah terkunci sepenuhnya untuk mengejar swasembada gula konsumsi nasional sebesar 2,8 juta ton. Maka terdapat jurang defisit bahan baku riil sebesar puluhan juta ton jika industri ini dipaksa memasok kebutuhan mandatori kebutuhan bioetanol tanpa membuka lahan baru.

Di sinilah mengerikannya. Jika pemerintah memaksakan diri ekspansi produk bioetanol maka tekanan pada deforestasi hutan akan melambung tajam. Ancaman telah ada di depan mata ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2023 yang menetapkan penambahan lahan komoditas baru seluas 700 ribu hektare untuk fase awal, dan bisa melebar hingga 1 juta hektare untuk mengamankan skema mandatori E10 nasional berskala penuh.

Inilah kenapa hutan Merauke (PSN Food Estate) telah terdeforestasi sebesar 61.370 hektare dan akan terus berlanjut sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025 yang memberikan konsesi 486.939 hektare atas hutan Papua Selatan.

Ketimpangan Penghitungan Emisi

Hal yang tertutupi di balik polesan wajah ramah lingkungan biofuel adalah ketimpangan emisi karbon. Jika dihitung total emisi bensin dengan angka moderat dari rerata konsumsi nasional sebesar 35 juta Kl/tahun dan setiap liter bensin menghasilkan emisi 2,3 Kg CO2, maka total emisinya adalah 80,5 juta ton CO2. Dengan skema E5 dan E10, total pengurangan emisi tahunan hanya berkisar 4,02 juta ton dan 8,05 juta ton CO2 atau hanya 10%-nya saja.

Jika hutan Papua yang menurut data LHK dan IPCC menyimpan karbon sebesar 200 – 254 ton per hektare (tc/ha), maka dikali factor 3,67 karena di-land clearing, total pelepasan karbon per hektar rata-rata sebesar 800 ton. Maka untuk deforestasi 61.370 hektare di Papua Selatan telah melepas 49,09 juta ton emisi CO2. Jika digunakan skenario mitigasi pengurangan emisi biofuel E5 yang mengurangi 4 juta ton CO2, maka dibutuhkan sekitar 12 tahun untuk dapat melunasi utang karbon akibat deforestasi yang ditimbulkannya sekarang ini di hutan Papua.

Belum lagi, jika dihitung melalui skema premium dengan memperhitungkan kerusakan ekosistem, keanekaragaman hayati satwa endemik dan hilangnya ruang hidup, wilayah buruan, dan sumber pangan subsisten masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Angka utang karbonnya akan lebih besar.

Jika dihitung potensi kerugian fiskalnya, di mana menurut Celios dan TrendAsia, ongkos investasi untuk mendanai mega-proyek lahan perkebunan komoditas bioetanol ini menembus angka US$11 miliar atau setara Rp176 triliun dalam rentang waktu satu dekade.

Selain menyempitkan ruang fiskal, skema insentif biofuel ini juga dikhawatirkan justru tidak mengalir dalam bentuk bahan bakar murah dan ramah buat rakyat. Namun, menumpuk pada para pemodal dan penikmat di baliknya seperti halnya kegagalan struktural skema subsidi kelapa sawit melalui BPDPKS.

Memaksakan target mandatori bioetanol bensin dengan metode ekspansi lahan monokultur tebu berskala raksasa merupakan kebijakan transisi energi yang semu. Kerugian ekologis akibat deforestasi hutan primer dan beban finansial yang menekan APBN jauh melampaui nilai efisiensi energi yang dihasilkan.

Pemerintah Indonesia perlu merombak arah kebijakan transisi dengan menghentikan pembukaan lahan baru berbasis pembabatan hutan primer apalagi dilakukan di wilayah rawan sosial-ekologis seperti Papua.

Prioritas substitusi energi sektor transportasi harus digeser secara fundamental ke arah pembangunan infrastruktur transportasi publik berbasis listrik massal interkoneksi, yang secara empiris dan terbukti secara sains jauh lebih efektif mereduksi emisi karbon jangka panjang tanpa harus mengorbankan hak ruang hidup masyarakat adat serta benteng hijau hutan tropis yang tersisa di Nusantara.

Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan peningkatan daya listrik aliran atas (LAA) atau elektrifikasi Green Line Tanah Abang-Rangkasbitung ditargetkan rampung pada 2027, guna meningkatkan kapasitas, keandalan, dan pelayanan kereta rel listrik (KRL) bagi masyarakat.

"Saya sih berharap itu bisa cepat dan bisa selesai di tahun 2027, mudah-mudahan harapannya itu bisa selesai," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dudy mengatakan pemerintah memprioritaskan elektrifikasi jalur Green Line (Jalur Hijau) dari Tanah Abang menuju Rangkasbitung sebagai proyek perkeretaapian yang paling dekat direalisasikan.

Menurut Dudy, elektrifikasi jalur tersebut diprioritaskan karena waktu tunggu antarkereta masih relatif panjang sementara jumlah penumpang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Ia menjelaskan peningkatan jumlah pengguna KRL pada jalur Green Line menjadi pertimbangan utama pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia dalam mempercepat peningkatan kapasitas layanan.

Selain elektrifikasi, pemerintah juga menyiapkan peningkatan kapasitas angkut melalui penambahan rangkaian kereta agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal dan nyaman.

Dudy mengatakan rangkaian kereta yang digunakan nantinya dapat mengadopsi spesifikasi lebih besar seperti armada yang telah beroperasi melayani jalur menuju Bekasi.

Melalui peningkatan tersebut, kapasitas angkut kereta di jalur Rangkasbitung ditargetkan bertambah hingga mencapai 12 gerbong, sehingga mampu mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang.

Pemerintah juga membuka peluang penggunaan kereta berkapasitas lebih besar, agar daya angkut meningkat sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna transportasi massal.

Menurut Dudy, pelaksanaan proyek memerlukan penggantian gardu listrik di sepanjang lintasan menuju Rangkasbitung, sehingga proses pembangunan membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup panjang.

Dudy mengakui pembangunan infrastruktur perkeretaapian memerlukan proses bertahap, sehingga masyarakat diharapkan bersabar karena setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai tahapan teknis yang berlaku.

Pemerintah berkomitmen mempercepat peningkatan elektrifikasi tidak hanya pada jalur Rangkasbitung, tetapi juga jalur lain, termasuk Cikampek, guna memperluas layanan transportasi berbasis rel.

"Kami memahami dan kita juga mengerti harapan dan tuntutan masyarakat dan kita akan berupaya secepat mungkin, sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan dari masyarakat," kata Menhub.

Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengatakan permintaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line lintas Tanah Abang-Rangkasbitung terus meningkat, sehingga pihaknya bersama Kemenhub berupaya meningkatkan kapasitas sarana dan infrastruktur yang saat ini tersedia di lintas tersebut.

"Peningkatan kapasitas agar perjalanan pelanggan menjadi lebih nyaman dan tersedia lebih banyak pilihan perjalanan,” kata Bobby dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (6/6).

Langkah pertama yang akan dilakukan meliputi penguatan sistem Listrik Aliran Atas (LAA) pada lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Saat ini daya listrik pada lintas tersebut berada pada level 3.000 volt, sementara lintas Bogor dan Bekasi telah didukung daya sebesar 4.000 volt.

Perbedaan kapasitas tersebut menyebabkan rangkaian dengan stamformasi 12 kereta belum dapat dioperasikan, sehingga kapasitas angkut masih bertumpu pada rangkaian 8 dan 10 kereta.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan, KAI akan menambah 11 gardu traksi di lintas Tanah Abang-Rangkasbitung. Penguatan pasokan daya itu menjadi fondasi penting untuk mendukung operasional rangkaian 12 kereta.

KAI mencatat volume pengguna KRL pada lintas Rangkasbitung terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, jumlah pelanggan mencapai 43.317.716 orang.

Angka tersebut meningkat menjadi 62.085.471 pelanggan pada 2023, kemudian mencapai 69.999.362 pelanggan pada 2024, dan kembali naik menjadi 77.552.716 pelanggan pada 2025. Memasuki periode Januari hingga Mei 2026, jumlah pelanggan telah mencapai 33.397.420 orang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga minyak dunia pada perdagangan Kamis (25/6/2026) mengalami penurunan seiring dibukanya Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Merosotnya harga minyak dunia diprediksi akan mendorong penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi setelah sebelumnya sempat melonjak akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Transportasi minyak mentah dunia melalui Selat Hormuz sebesar 20 persen saat ini sudah kembali normal. Sehingga bersamaan dengan dibukanya Selat Hormuz, transportasi berjalan lancar dan membuat harga minyak mentah mengalami penurunan yang cukup signifikan," kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

Terpantau, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Adapun harga minyak mentah Brent yang menjadi acuan global turun 4 persen ke level sekitar 73 dolar AS per barel.

Harga minyak mentah dunia sebelumnya melambung tinggi di tengah konflik Timur Tengah hingga menembus 120 dolar AS per barel. Seiring langkah gencatan senjata antara AS dan Iran serta dibukanya Selat Hormuz, harga minyak pun mulai mereda.

"Apalagi kita melihat bahwa saat ini terjadi oversupply. Bahkan di pasaran harga minyak mentah dunia ada yang dijual 10 dolar AS per barel. Artinya, oversupply cukup besar. Produksi yang sebelumnya 103,1 juta barel per hari saat ini menjadi 103,3 juta barel per hari. Sedangkan permintaan yang tadinya 100 juta barel per hari turun menjadi di bawah 100 juta barel per hari," terangnya.

Ibrahim memprediksi seiring kondisi tersebut harga minyak mentah akan terus mengalami penurunan. Bahkan, pada pekan depan harganya berpotensi menyentuh level 65 dolar AS per barel. Ia kemudian menyoroti perlunya pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian sejalan dengan turunnya harga minyak dunia. Menurut dia, harga BBM non-subsidi yang belakangan naik tajam sudah dapat diturunkan.

"Kemungkinan besar ini masih akan terus berlanjut pada Juli. Dan pemerintah wajib menurunkan harga BBM non-subsidi, terutama Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan lain-lain. Karena harga minyak dunia sudah berada di bawah asumsi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yakni 70 dolar AS per barel," jelasnya.

Menurut prediksinya, pemerintah akan menurunkan harga BBM non-subsidi dalam waktu sekitar lima hari ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan perguruan tinggi sebagai harapan pertama dan terakhir untuk ikut mengawal pembangunan nasional.

“Perguruan tinggi harapan pertama dan terakhir bagi pengawalan pembangunan nasional. Sekali perguruan tinggi gagal, maka gagallah pembangunan kita. Perguruan tinggi adalah tempatnya creme de la creme (yang terbaik dari yang terbaik), orang yang terpintar di Republik Indonesia. Bukan hanya orang yang terpintar, mudah-mudahan orang yang terbijak di Indonesia,” ujar dia dalam agenda SDGs Center Conference 2026 di Jakarta, Kamis.

Dia juga menekankan bahwa kampus itu harus menjadi kompas, sehingga dapat mengawal berbagai pembangunan nasional. Untuk itu, rektor yang secara internal memiliki pemikiran bebas dianggap berperan penting untuk mendorong perguruan tinggi di Indonesia dapat masuk top 50 besar dunia.

Kepala Bappenas turut mengarahkan seluruh pemangku kepentingan di kampus, mulai dari pimpinan, dosen, hingga mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan segala kekayaan sumber daya alam di Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Secara khusus, Rachmat Pambudy menggarisbawahi urgensi melakukan transisi energi tanpa menimbulkaninflasi yang ditimbulkan karena transisi energi yang terlalu cepat dan terlalu mahal (green inflation).

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menceritakan tentang upaya Indonesia yang sedang mempelajari pengembangan biomedis berbasis herbal di China agar dapat dijadikan sebagai bagian dari pengendalian penyakit.

“Kami baru mengutus delegasi kita berkunjung ke RRC (Republik Rakyat China) untuk mendalami biomedis berbasis herbal, biomedis berbasis keunggulan lokal, berbasis dengan kemampuan yang didasari oleh kemampuan-kemampuan hayati tropis kita. Kalau saja ini bisa menjadi bagian daripada upaya pengendalian penyakit, upaya kesehatan kita, maka lagi-lagi kita akan unggul,” kata Menteri PPN.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui “Outlook Ketenagakerjaan 2026” memproyeksikan potensi jumlah pekerjaan hijau (green jobs) di Indonesia dapat mencapai 3,88 juta orang pada 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan peluang ini hadir menyusul kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) terus berkembang, lalu perkembangan energi baru terbarukan (EBT) terus berjalan, juga adanya kesadaran dan implementasi ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, hingga modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujar Anwar dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perubahan lanskap ketenagakerjaan pada abad ke-21 pun turut dipengaruhi berbagai faktor global, mulai dari perkembangan kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Anwar.

Agar dapat memanfaatkan peluang dalam sektor ekonomi hijau tersebut, ia mengatakan Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri.

Di sisi lain, ia mengatakan “Outlook Ketenagakerjaan 2026” diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun langkah-langkah strategis.

Hal ini, lanjut dia, sebagai upaya untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dan menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.

“‘Outlook Ketenagakerjaan 2026’ memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Keberhasilan Norwegia dalam mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle - EV) kerap dijadikan rujukan banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat fondasi kebijakan yang konsisten, sistem transportasi publik yang kuat, serta komitmen jangka panjang terhadap agenda iklim.

Communications Manager organisasi lingkungan Satya Bumi, Restu Diantina Putri, menilai Indonesia tidak bisa serta merta meniru kebijakan Norwegia secara mentah. Menurut dia, kedua negara memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan dorongan politik yang berbeda.

“Norwegia itu banyak privilege-nya dan faktor pendukungnya juga banyak. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang permasalahannya sangat kompleks,” kata Restu dalam podcast GreenTalks, Sabtu (13/6).

Ia menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan Norwegia yakni kepastian arah kebijakan. Pemerintah dan partai politik di negara tersebut memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya agenda iklim sehingga roadmap transisi energi dan kendaraan listrik tetap berjalan kendati terjadi pergantian pemerintahan.

“Siapapun yang berkuasa, roadmap-nya tetap dipakai. Itu menciptakan kepastian investasi dan publik juga percaya bahwa arahnya memang ke sana,” imbuhnya.

Selain konsistensi regulasi, Norwegia juga mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi. Pemerintah lebih dahulu memastikan transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan fasilitas pesepeda nyaman digunakan sebelum mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik pribadi.

“Yang didorong duluan adalah penggunaan transportasi publik, sepeda, dan jalan kaki. Tapi ketika tetap memilih kendaraan pribadi, ya harus kendaraan listrik,” tandas Restu.

Restu menggarisbawahi, pendekatan tersebut berbeda dengan Indonesia yang masih berfokus pada insentif pembelian kendaraan listrik tanpa diimbangi pembangunan sistem transportasi publik yang memadai.

Tantangan Hulu Hilir

Lebih jauh Restu mengatakan, diskusi mengenai kendaraan listrik selama ini masih didominasi isu hilir seperti penjualan, teknologi, dan daur ulang baterai. Padahal, Indonesia menghadapi persoalan di sisi hulu karena menjadi salah satu produsen utama nikel, bahan baku baterai kendaraan listrik.

Ia pun mengungkapkan, eksploitasi nikel di sejumlah wilayah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, termasuk terhadap masyarakat adat.

Oleh karena itu, sambungnya, Satya Bumi mendorong konsep kendaraan listrik yang benar-benar berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Organisasi tersebut bahkan diundang dalam Nordic EV Summit di Oslo, Norwegia, untuk membahas dampak produksi bahan baku baterai terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.

“Kita berharap konsumen di Eropa dan global juga punya pertimbangan sampai ke situ ketika membicarakan EV. Jadi benar-benar bersih dari hulu sampai hilir dan adil,” jelas Restu.

Indonesia Dinilai Memiliki Potensi Besar

Kendati menghadapi berbagai tantangan, Restu menilai perkembangan kendaraan listrik di Indonesia cukup menjanjikan. Penjualan EV meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan saat pasar masih berada pada tahap awal pada 2021.

Namun, ia menilai faktor keterjangkauan harga dan akses masih menjadi kendala utama. Karena itu, insentif pemerintah dinilai tetap diperlukan agar kendaraan listrik tidak hanya dinikmati kelompok menengah atas.

“Demokratisasi EV itu penting. Jangan sampai kendaraan listrik hanya menjadi simbol status sosial,” katanya.

Saat ini, automakers di pasar global hanya berfokus pada negara-negara Global North dalam penjualan kendaraan bersihnya, sementara untuk negara-negara Global South mereka tetap menjual kendaraan berbahan fosil. Dalam konteks transisi energi, ini tentu melanggar prinsip keadilan.

“Negara-negara produsen bahan baku seperti Indonesia sudah menjadi korban dari proses di hulu, melalui eksploitasi tambang nikelnya. Tapi kita tidak pernah mendapat dampak positif dari transisi energi tersebut," lanjut Restu.

Maka dari itu, selain insentif untuk kendaraan listrik, penerapan pajak tinggi untuk kendaraan kotor yang berbahan bakar fosil sama krusialnya.

"Tapi apakah pemerintah Indonesia berani? Sementara mereka masih tersandera kepentingan automakers ICE yang ingin mempertahankan status quo-nya?” tegas Restu.

Pemerintah juga perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan agar elektrifikasi transportasi benar-benar menghasilkan pengurangan emisi. Saat ini, bauran energi terbarukan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan Norwegia yang hampir seluruh pasokan listriknya berasal dari sumber energi bersih.

Restu menegaskan, keberhasilan transisi kendaraan listrik tidak hanya diukur dari peningkatan penjualan kendaraan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun ekosistem yang mendukung, mulai dari regulasi yang konsisten, infrastruktur pengisian daya, hingga transportasi publik yang terintegrasi.

“Pasar Indonesia sebenarnya sudah siap. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kendaraan listrik itu terjangkau, mudah diakses, dan benar-benar bersih dari hulu ke hilir,” pungkasnya.

JAKARTA, iNews.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat peran keuangan syariah sebagai solusi atas berbagai tantangan sosial dan lingkungan melalui implementasi Green Zakat. Mengusung konsep ekonomi sirkular, BSI menghadirkan program Waste Management yang memberdayakan mustahik sekaligus mengajak masyarakat mengubah sampah anorganik menjadi aset bernilai melalui tabungan BSI Emas.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI memandang zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejak merger hingga 2025, BSI bersama BAZNAS RI telah menyalurkan dana zakat sekitar Rp1 triliun untuk mendukung berbagai program di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat. Nilai kemanfaatan tersebut diyakini akan terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kinerja perseroan.

Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta, mengatakan bahwa inovasi dalam pengelolaan zakat menjadi kunci untuk memperluas dampak sosial sekaligus menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

"Zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan ekonomi, serta menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. BSI meyakini pengelolaan zakat yang inovatif dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan," ujarnya.

Melalui Program BSI Waste Management, dana zakat dimanfaatkan untuk memberdayakan mustahik di sektor pengelolaan sampah. Sampah yang dikumpulkan dipilah dan diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti goodie bag, plakat, kursi, dan meja hasil daur ulang yang memiliki nilai jual. Model pemberdayaan ini membuka peluang usaha baru, menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan, serta mendorong kemandirian ekonomi para mustahik.

Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam membangun budaya ekonomi sirkular. Melalui kios daur ulang yang disediakan BSI, masyarakat dapat menyetorkan sampah anorganik yang kemudian dikonversi menjadi saldo tabungan BSI Emas.

Setelah nilai sampah yang terkumpul mencapai minimal Rp55 ribu, masyarakat akan menerima saldo dalam bentuk rekening emas, sehingga sampah yang sebelumnya tidak bernilai dapat bertransformasi menjadi instrumen investasi masa depan.

"Kami ingin mengubah paradigma bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah, melainkan sumber daya yang dapat menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Green Zakat menjadi jembatan yang menghubungkan pemberdayaan mustahik, pelestarian lingkungan, serta peningkatan literasi investasi masyarakat," tambah Bob.

Program ini hadir sebagai respons atas tantangan pengelolaan sampah nasional yang semakin kompleks. Dengan produksi sampah Indonesia yang mencapai sekitar 30 juta ton per tahun, BSI melihat peluang untuk menghadirkan solusi berbasis keuangan sosial syariah yang mampu memberikan dampak nyata, mulai dari pengurangan timbunan sampah hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahap awal implementasi, program ini menyasar lebih dari 20 kepala keluarga atau 73 penerima manfaat di kawasan Bantar Gebang dan Tangerang Selatan, dengan target mengelola lebih dari 27 ton sampah daur ulang serta memperkuat ekosistem ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

Untuk memperluas jangkauan manfaat, BSI akan mengoperasikan lima kios Waste Management secara bertahap mulai bulan juni hingga agustus 2026 di 5 titik lokasi Pondok Pesantren Hafidz Indonesia Center Bekasi, Perumahan Malibu Village Tangerang, Pasar Paramount Serpong, Perumahan Villa Dago Pamulang, dan Perumahan Kampung Utan Pertamina Ciputat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program, BSI mengalokasikan bantuan senilai Rp1 miliar untuk pelatihan pengelolaan sampah, pengembangan keterampilan produksi barang daur ulang, serta pembangunan fasilitas kios Waste Management yang menjadi pusat aktivitas ekonomi para mustahik.

Program Green Zakat BSI juga selaras dengan agenda pembangunan nasional melalui Asta Cita, khususnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan aksi terhadap perubahan iklim.

Ke depannya, BSI akan terus mengembangkan inovasi pendayagunaan Green Zakat sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan keuangan sosial syariah, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan, BSI optimistis zakat dapat menjadi katalis transformasi yang mampu mengubah sampah menjadi berkah, memperkuat kemandirian mustahik, serta menciptakan masa depan Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan sejahtera.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga Pertamax Green 95 memunculkan pertanyaan baru mengenai keekonomian bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Di tengah dorongan pemerintah memperluas penggunaan bioetanol untuk mendukung ketahanan energi, harga bahan bakar campuran etanol justru naik lebih tinggi dibandingkan bensin non-bioetanol.

Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax dan 5% bioetanol naik 31,7% dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut melampaui kenaikan harga Pertamax yang meningkat dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kondisi itu menunjukkan peningkatan campuran bioetanol tidak otomatis membuat harga bahan bakar lebih murah bagi konsumen.

“Jadi makin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan smakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp10.000 triliun,” kata Bhima bersama Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui proyek food estate tebu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, laporan Celios bertajuk "Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi" memperkirakan pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol membutuhkan investasi lebih dari US$11 miliar atau sekitar Rp176 triliun dalam periode 10 tahun.

Menurut Bhima, kebutuhan dana tersebut setara sekitar 89% dari total anggaran subsidi energi pada 2026.

Dia menilai tingginya biaya pengembangan bioetanol tidak hanya berasal dari produksi bahan baku, tetapi juga dari pembukaan lahan skala besar untuk food estate dan energy estate, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Bhima mengatakan biaya investasi dan logistik yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan produsen dalam harga jual produk ke Pertamina. Di sisi lain, Pertamina juga menghadapi tekanan karena harus menanggung selisih antara harga riil dan harga keekonomian bahan bakar.

Dia juga mengatakan masyarakat di lokasi food estate juga tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang makin mahal. Pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan pangan juga dia nilai harus dihitung sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol.

Sementara itu, Amalya menyoroti kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong pembukaan lahan untuk pengembangan tebu, tetapi di sisi lain menyetujui impor etanol hingga 1 juta ton per tahun dari Amerika Serikat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan kebijakan pengembangan bioetanol nasional.

Selain itu, dia menilai permintaan pasar terhadap bahan bakar nabati masih terbatas karena masyarakat maupun industri otomotif belum menunjukkan minat besar untuk melakukan modifikasi kendaraan agar dapat menggunakan bahan bakar berbasis bioetanol.

Amalya juga menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan perkebunan tebu untuk mendukung program bioetanol.

Berdasarkan kajian Trend Asia, pelepasan kawasan hutan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan berpotensi menyebabkan deforestasi seluas 61.370 hektar.

“Artinya Indonesia bisa kehilangan karbon dari hutan begitu besar untuk proyek strategis nasional energi, namun kenyataannya produk nabati yang sampai di pasar harganya mahal dan sepi peminat,” katanya.

Dia menambahkan Papua Selatan telah kehilangan kawasan hutan seluas 486.939 hektar akibat perubahan fungsi kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025.

Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkap alasan di balik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Simon menjelaskan penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan situasi geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.

"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujar Simon dalam unggahan akun Instagram @pertamina, Kamis (11/6).

Di tengah kenaikan Pertamax dan Pertamax Green, Simon menegaskan harga BBM subsidi tidak berubah.

Ia memastikan harga Pertalite tetap dipatok Rp10 ribu per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sebagaimana ketentuan pemerintah.

"Menanggapi perkembangan saat ini terkait harga BBM, perlu kami sampaikan bahwa harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan," ujar Simon.

Perseroan, sambung Simon, memahami setiap penyesuaian harga BBM tentu akan menjadi perhatian masyarakat.

Menurut Simon, penyesuaian harga tidak hanya dilakukan oleh SPBU Pertamina, tetapi juga oleh sejumlah SPBU milik badan usaha swasta.

[Gambas:Instagram]

"Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU badan usaha swasta," ujar Simon.

Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Simon menjamin Pertamina, dengan dukungan penuh dari Pemerintah, terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Simon juga berterimakasih kepada masyarakat atas dukungan yang diberikan selama ini dan mengajak masyarakat menggunakan energi secara bijak.

"Kami berterima kasih atas dukungan masyarakat selama ini dan mari kita bersama-sama bijak menggunakan energi," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu global termasuk konflik di Thailand, Afganistan, hingga Pakistan.

"Membicarakan perdamaian apa yang terjadi di negara-negara kayak tadi di Thailand dan di Afghanistan dengan Paskistan Itu yang kita bicarakan tadi juga seperti itu," ungkap JK usai bertemu dengan Prabowo.

JK yang ditemani putranya Solihin Kalla yang merupakan CEO Kalla Group itu, juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dibahas mengenai swasembada energi.

"Untuk meningkatkan energi, kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita sudah membangun 1.500 megawatt PLTA, ini kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG," ujar JK.

JK mengatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi negara 5-6% sampai 8% membutuhkan energi besar. "Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu."

"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8%, yang sekarang 5-6%. Karena itu butuh energi yang kuat seperti itu," paparnya.

Sebelumnya, menurut informasi pertemuan itu dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Setibanya di teras Istana Merdeka, JK yang mengenakan batik abu dengan motif cokelat itu keluar pintu mobil langsung disambut oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. JK juga didampingi oleh putranya yakni Solihin Kalla, yang juga merupakan CEO Kalla Group.

Setelahnya, Prabowo langsung menyambut JK dan putranya dengan jabat tangan erat. Kemudian, ketiganya duduk di meja bundar berwarna cokelat.

PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di DIY usai penyesuaian harga pada BBM non-subsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green, mulai Rabu (10/6).

Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara harga Pertamax Green 95 (RON 95) meningkat dari Rp12.900 menjadi Rp17 ribu per liter.

Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Taufiq Kurniawan memaparkan data ketersediaan BBM di DIY untuk menjawab kemungkinan peralihan sebagian pengguna Pertamax ke Pertalite setelah penyesuaian harga diterapkan.

Menurut Taufiq, cadangan Pertalite yang tersedia saat ini setara dengan 12 kali konsumsi harian normal. Sementara itu, stok Solar berada pada level 20 kali kebutuhan harian, kemudianstok  Pertamax dan Pertamina Dex masing-masing mencapai sekitar 18 kali lipat dari konsumsi normal.

Terkait kemungkinan meningkatnya antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Pertamina akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pola konsumsi masyarakat.

"Kita evaluasi berkala pasca perubahan harga," kata Taufiq, Rabu (10/6).

Taufiq juga memastikan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ketersediaan BBM di DIY. Menurutnya, stok baik di fasilitas penyimpanan maupun jaringan SPBU berada dalam kondisi aman.

"Stok aman sekali di (Fuel Terminal) Rewulu dan di SPBU," bebernya.

Berdasarkan data konsumsi BBM hingga Juni 2026 di wilayah Jawa Bagian Tengah, penggunaan BBM masih didominasi oleh produk subsidi dan penugasan yang tidak mengalami perubahan harga.

Pada segmen gasoline, Pertalite menyumbang 73,3 persen dari total konsumsi, sedangkan Pertamax sebesar 25,9 persen. Adapun gabungan konsumsi Pertamax Turbo dan Pertamax Green hanya sekitar 0,9 persen.

Sementara pada segmen gasoil, Biosolar mendominasi dengan pangsa 96,6 persen. Konsumsi Dexlite dan Pertamina Dex secara kumulatif tercatat sekitar 3,4 persen.

Data tersebut menunjukkan mayoritas masyarakat masih mengandalkan BBM yang tidak terdampak kebijakan penyesuaian harga.

Adapun Pertamax Turbo dan Pertamax Green secara total hanya sekitar 0,9 persen. Sedangkan pada segmen gasoil, konsumsi Biosolar mencapai 96,6 persen, sementara Dexlite dan Pertamina Dex secara total hanya sekitar 3,4 persen.

Dengan komposisi tersebut, lebih dari 98 persen konsumsi BBM masyarakat berasal dari produk yang harganya tetap, sehingga dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap masyarakat secara umum diperkirakan tidak terlalu signifikan.

"Pertamina sebagai operator menjalankan penyesuaian harga BBM non-subsidi sesuai ketentuan pemerintah dan mekanisme yang berlaku, dengan tetap memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bagi seluruh masyarakat," tutup Taufiq.

Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni dilakukan setelah proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah.

Roberth juga menyampaikan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ujar Roberth.

Pertamina juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

[Gambas:Youtube]

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan kenaikan harga Pertamax sebesar Rp3.950 per liter dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter adalah hal yang lumrah. Sebab, harganya memang mengikuti perkembangan harga minyak dunia.

Menurut Dony, harga minyak dunia naik cukup tinggi setelah perang di Timur Tengah pecah pada Februari lalu. Namun, pemerintah sebelumnya berusaha menahan, tetapi setelah melalui pembahasan, akhirnya harga BBM memang perlu dinaikkan.

"Itu memang mandatnya kalau Pertamax itu harus mengikuti harga pasar kan. Kalau tidak (naik), nanti masa ditanggung terus-terusan," ujar Dony ditemui usai Rapat Komisi VI DPR RI, Rabu (10/6).

Dony menekankan keputusan menaikkan harga Pertamax sudah dibahas oleh lintas kementerian terkait. Kendati demikian, untuk BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tak akan ada perubahan harga hingga akhir tahun.

Selain itu, Dony menyebutkan harga Pertamax saat ini masih jauh di bawah harga keekonomiannya meski sudah dinaikkan. Namun, ia tidak merinci harga sebenarnya di kisaran berapa.

"Itu pun (setelah naik) sebetulnya kita hanya 50 persen dari harga real-nya," imbuhnya.

Dony juga memastikan kenaikan harga Pertamax tidak akan berdampak besar ke inflasi. Sebab, penggunanya adalah kelompok kelas menengah ke atas.

"Tidak akan berdampak (besar ke inflasi) karena kan pemakaian Pertamax ini kan kelas menengah ke atas. Bukan untuk industri, bukan untuk transportasi massal. Jadi tidak akan berdampak terhadap inflasi. Tidak usah terlalu khawatir dan kita harus optimis dan tenang," pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green per Rabu 10 Juni 2026.

Harga BBM non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

[Gambas:Youtube]