IDXChannel – Kejelasan arah kebijakan pemerintah terkait sektor mineral dan batu bara (minerba) dinilai menjadi sentimen positif bagi emiten pertambangan, terutama produsen nikel.

Pasalnya, kekhawatiran pasar mengenai penerapan skema gross split di sektor minerba mulai mereda setelah pemerintah memastikan kebijakan tersebut hanya berlaku untuk industri minyak dan gas (migas).

Analis Maybank Sekuritas Indonesia Hasan Barakwan dan Shabbhi Valdi dalam risetnya yang terbit pada 9 Juni 2026 menilai kepastian regulasi tersebut menghilangkan salah satu faktor yang selama ini membebani sentimen sektor pertambangan.

Dalam rapat bersama antara DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah menegaskan bahwa skema gross split tetap terbatas untuk sektor migas.

Sementara itu, tata kelola sektor mineral dan batu bara tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku saat ini, termasuk pengelolaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Di saat yang sama, pemerintah juga memberi sinyal pelonggaran kuota produksi secara terukur.

Volume produksi berpotensi ditingkatkan saat harga komoditas menguat guna mengoptimalkan penerimaan negara, sementara pasokan dapat dikendalikan ketika harga melemah untuk menjaga daya tawar pasar.

Menurut Maybank, langkah tersebut menjadi kabar baik bagi produsen nikel. Meski kuota produksi berpotensi bertambah pada semester II-2026, mereka tidak memperkirakan harga bijih nikel akan mengalami penurunan signifikan.

Saat ini, Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel yang telah direvisi berada di kisaran USD60 per ton, lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun lalu yang berada pada rentang USD45-50 per ton. Kondisi tersebut dinilai masih mampu menopang profitabilitas perusahaan tambang nikel.

“Kondisi ini secara keseluruhan berdampak positif bagi perusahaan tambang nikel,” tulis analis Maybank.

Di antara emiten sektor ini, Maybank menjagokan PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM). Perseroan dinilai berada pada posisi yang relatif aman apabila pemerintah suatu saat memutuskan menaikkan tarif royalti.

Maybank memperkirakan ANTM berpeluang memperoleh tambahan kuota RKAB pada paruh kedua tahun ini yang dapat mendukung pertumbuhan volume produksi.

Selain itu, lebih dari separuh laba perusahaan saat ini berasal dari bisnis perdagangan emas domestik yang tidak dikenakan royalti.

"Lebih dari 50 persen laba ANTM berasal dari perdagangan emas domestik yang bebas royalti, sehingga relatif terlindungi dari risiko kenaikan royalti maupun risiko ekspor," tulis Maybank.

Eksposur ANTM terhadap pasar ekspor juga dinilai sangat terbatas. Hanya sekitar 2 persen laba perusahaan yang terkait dengan pasar ekspor, sehingga profil kinerjanya dinilai lebih defensif dibandingkan emiten tambang lainnya. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan skema gross split hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas bumi (migas), serta tidak akan diberlakukan pada sektor mineral dan batubara (minerba).

Seluruh regulasi yang saat ini berlaku di sektor minerba tetap mengacu pada ketentuan yang sudah ada dan tidak mengalami perubahan.

"Sistem di ESDM yang menganut mazahb gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali," kata Bahlil di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Bahlil mengatakan klarifikasi tersebut perlu disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan pelaku usaha menyusul munculnya berbagai informasi terkait penerapan skema gross split di sektor ESDM. Dia menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku pada sektor hulu migas sesuai regulasi yang berlaku dan arahan Presiden.

Menurut Bahlil, kepastian regulasi menjadi hal penting untuk menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha pertambangan yang saat ini telah berjalan. Karena itu, pemerintah memastikan tidak ada perubahan kebijakan yang dapat mengganggu kepastian usaha di sektor minerba.

"Teman-teman pelaku usaha tambang yang existing sekarang tidak ada perubahan aturan apa-apa. Tidak akan ada perubahan aturan yang sudah ada. Kebijakan apapun tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil.

Selain membahas kepastian regulasi sektor minerba, rapat tersebut juga membahas langkah pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program hilirisasi nasional. Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) yang telah beroperasi maupun yang sedang dikembangkan.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keseimbangan antara kapasitas produksi komoditas tambang dengan kebutuhan industri dalam negeri. Karena itu, penyusunan dan pemberian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) akan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku agar investasi hilirisasi yang telah ditanamkan,” kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menyambut bait pembatalan rencana skema bagi hasil atau gross split pada sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
Ketua FINI Arif Perdana Kusumah menuturkan, industri nikel saat ini membutuhkan stabilitas fiskal, kepastian regulasi jangka panjang dan rezim investasi yang kompetitif secara global. Hal ini diperlukan agar hilirisasi Indonesia tetap tumbuh dan berkelanjutan.
"Dalam kompetisi global seperti ini, Indonesia perlu memperkuat kepercayaan investor, menjaga stabilitas kebijakan, dan meningkatkan daya tarik investasi jangka panjang. Gross split revenue bukan solusi untuk industri nikel Indonesia," kata Arif kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).
Dia menjabarkan bahwa pembatalan skema gross split pada sektor pertambangan minerba menjadi angin segar. Sebab, industri nikel pun saat ini telah menghadapi tekanan berat.
Arif menyebut bahwa dalam 12–18 bulan terakhir industri sudah menghadapi kenaikan royalti menjadi efektif sekitar 14% hingga 19%, kenaikan harga patokan mineral (HPM), rencana implementasi Global Minimum Tax (GMT), perlambatan restitusi pajak, serta kenaikan biaya energi dan bahan baku.
Selain itu, pelaku usaha juga tengah menghadapi harga sulfur yang tinggi. Arif mencatat, harga sulfur setelah perang Iran dan gangguan Selat Hormuz melonjak dari sekitar US$400 per ton menjadi mendekati US$1.300 per ton.
"Lonjakan sulfur diperkirakan meningkatkan biaya produksi HPAL sekitar US$4.000 ton nickel equivalent," imbuh Arif.
Dia mengatakan kenaikan harga sulfur ini sangat berdampak pada industri berbasis smelter High Pressure Acid Leach (HPAL). Menurutnya, banyak proyek HPAL saat ini sudah berada pada margin EBITDA sangat tipis, bahkan sebagian negatif.
"Dalam kondisi seperti ini, jika ada tambahan gross split dapat langsung membuat proyek baru maupun ekspansi menjadi tidak feasible," kata Arif.
Lebih lanjut, Arif mengingatkan bahwa wacana skema gross split diterapkan, itu akan menurunkan IRR proyek secara signifikan, memperpanjang payback period, meningkatkan risiko pembatalan proyek, dan menurunkan daya tarik Indonesia dibanding negara pesaing.
Menurutnya, penerapan skema gross split yang drastis justru berisiko menciptakan ketidakpastian besar bagi investor, memperburuk persepsi risiko Indonesia, memperlambat investasi baru, dan mendorong relokasi hilirisasi ke negara lain yang lebih stabil dan kompetitif.
"Jika gross split ini diterapkan, maka akan memberikan risiko-risiko yang serius, termasuk industri hilirisasi nikel di Indonesia, terutama akan mendorong relokasi investasi dan hilirisasi nikel ke negara lain yang lebih kompetitif," jelas Arif.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan.
Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana pemerintah sebelumnya. Saat itu, pemerintah mewacanakan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang.
Model pembagian hasil yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik atau skema di sektor minyak dan gas, yakni cost recovery maupun gross split.
Bahlil menuturkan, kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Karenanya, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut.
"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).
Menurut Bahlil, penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, dia mengimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan.
"Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir satu setengah jam. Untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan," jelas Bahlil.

Pemerintah memastikan skema bagi hasil gross split yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas bumi (migas) tidak akan diberlakukan pada industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Penegasan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan penerapan pola kontrak serupa migas di sektor tambang.

Sebelumnya, beredar kabar pemerintah tengah mengkaji skema pembagian hasil hingga 70 persen untuk negara dan 30 persen untuk perusahaan.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar aturan yang berlaku di sektor pertambangan tetap dipertahankan. Karena itu, skema gross split hanya berlaku untuk sektor migas dan tidak akan diadopsi ke sektor minerba.

"Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Ia menegaskan tak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha pertambangan yang sudah beroperasi maupun yang akan masuk ke sektor tersebut ke depan.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali, sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaga itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku industri setelah sebelumnya muncul wacana penerapan pola kerja sama mirip migas dalam pengelolaan tambang.

Beberapa waktu lalu, Bahlil sempat mengungkapkan pemerintah sedang mencari formulasi agar penerimaan negara dari sektor tambang dapat lebih optimal.

Saat itu ia menyebut skema seperti cost recovery maupun gross split di sektor migas bisa menjadi salah satu referensi yang dipelajari pemerintah.

Wacana tersebut kemudian memicu berbagai respons dari pelaku usaha pertambangan.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai sektor minerba memiliki karakteristik yang berbeda dengan migas. Perbedaan siklus usaha, struktur biaya, hingga profil risiko membuat mekanisme fiskal di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri migas.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah kini menegaskan tidak ada perubahan mekanisme kontrak maupun pembagian hasil yang berlaku saat ini.

Bahlil mengatakan pemerintah tetap akan mengikuti perkembangan industri dengan menerapkan berbagai kebijakan secara terukur, termasuk relaksasi apabila diperlukan.

"Atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi, kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," katanya.

Ia juga memastikan pelaku usaha tambang yang saat ini telah beroperasi tidak perlu khawatir terhadap perubahan aturan.

"Bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang eksisting sekarang itu tidak ada perubahan aturan apa-apa," ujar Bahlil.

Meski demikian, ia menjelaskan Undang-Undang Minerba tetap memberikan ruang prioritas bagi kelompok tertentu, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor yang mendukung program hilirisasi.

"Untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga, cuman memang dalam Undang-Undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah," katanya.

Bahlil berharap penegasan tersebut dapat mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang terkait rencana perubahan sistem kontrak di sektor pertambangan.

"Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Bapak Presiden, Menteri ESDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada, tidak ada perubahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan skema bagi hasil untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

“Di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada, tidak ada perubahan. Untuk selamanya,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut terkait dengan kabar skema bagi hasil untuk tambang mineral dan batu bara (minerba) yang direncanakan akan diubah untuk menyerupai skema bagi hasil minyak dan gas bumi (migas). Terdapat dua skema bagi hasil dalam sektor migas, yakni gross split dan cost recovery.

Gross split merupakan skema kontrak bagi hasil pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) antara Pemerintah dan kontraktor, di mana pembagian hasil dihitung di muka berdasarkan persentase produksi kotor tanpa adanya mekanisme penggantian biaya operasi (pengembalian biaya/cost recovery).

Sementara itu, skema bagi hasil lainnya di sektor migas adalah skema cost recovery. Skema cost recovery merupakan pengembalian biaya operasional yang dikeluarkan oleh pengusaha minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan cara pemotongan bagi hasil migas milik negara.

Terkait rencana menerapkan skema bagi hasil di sektor migas terhadap sektor minerba, Bahlil memutuskan bahwa skema gross split hanya berlaku di sektor migas dan tidak akan berlaku di sektor minerba. Ketetapan tersebut, kata Bahlil, berlaku untuk selamanya.

“Sistem di ESDM menganut mashabgross split itu hanya ada pada sektor migas,” kata Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan ada skema bagi hasil di sektor pertambangan.

Pernyataan itu sekaligus membatalkan rencana pemerintah sebelumnya. Saat itu, pemerintah mewacanakan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang. Model pembagian hasil yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik atau skema di sektor minyak dan gas, yakni cost recovery maupun gross split.

Bahlil menuturkan, kebijakan gross split hanya berlaku di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas). Karenanya, dia menegaskan sektor pertambangan tidak akan menerapkan kebijakan tersebut.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/5/2026).

Menurut Bahlil, penegasan itu juga ditujukan demi memberi kepastian pada pelaku usaha. Oleh karena itu, dia mengimbau para pelaku usaha tidak perlu risau soal kepastian aturan.

"Hari ini kita melakukan diskusi panjang, hampir satu setengah jam. Untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan," jelas Bahlil.

Penggodokan skema baru bagi hasil antara pemerintah dan pihak pengelola tambang menjadi perbincangan hangat sejak Mei 2026 lalu.

Rencana penerapan skema baru pembagian hasil di industri tambang pertama kali disampaikan oleh Bahlil sendiri usai pertemuan terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (5/4/2026)

Bahlil mengatakan bahwa langkah ke depan akan difokuskan pada peningkatan kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan negara, baik dari tambang lama maupun proyek baru.

Dia pun menekankan bahwa model pembagian hasil antara pemerintah dan pengelola tambang yang dipertimbangkan akan mengacu pada praktik di sektor minyak dan gas.

"Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta," jelasnya.

Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang bagi swasta untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam melalui sistem perizinan atau konsesi. Hanya saja, akan ada instrumen tambahan yang dirancang agar porsi penerimaan negara menjadi lebih optimal.

"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar," jelas Bahlil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penerapan skema gross split ke sektor mineral dan batu bara (minerba) kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas penataan sektor pertambangan di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Pemerintah disebut ingin mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam melalui pola pembagian hasil baru, termasuk dengan mengadopsi skema yang selama ini dikenal di sektor migas.

“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” ujar Bahlil, saat itu.

Edi Permadi, Tenaga Profesional bidang Sumber Kekayaan Alam Lemhannas RI, menilai penerapan gross split di sektor minerba perlu dikaji hati-hati karena karakter industrinya berbeda dengan migas.

“Sejak diberlakukannya gross split pada 2017, sektor hulu migas Indonesia tidak menunjukkan lompatan signifikan. Produksi minyak yang sempat berada di kisaran 800 ribu barrel per hari pada awal implementasi, terus menurun hingga sekitar 580 ribu barrel per hari pada 2024,” tulis Edi dalam artikelnya, Minggu (24/5/2026).

Menurut dia, salah satu persoalan utama berada pada aktivitas eksplorasi yang melemah akibat meningkatnya risiko bagi kontraktor. Dalam sistem gross split, kontraktor tidak lagi mendapatkan mekanisme penggantian biaya atau cost recovery sehingga proyek eksplorasi berisiko tinggi menjadi kurang menarik.

Risiko Eksplorasi dan Daya Saing

Edi menjelaskan, sektor minerba memiliki karakteristik berbeda dibandingkan migas karena membutuhkan investasi awal besar, periode pengembalian panjang, serta struktur biaya yang dipengaruhi kondisi geologi, teknologi pengolahan, lingkungan, hingga dinamika pasar.

“Dalam konteks minerba antar mineral saja memiliki kompleksitas teknologi, risiko dan sensitivitas komersial yang berbeda-beda apalagi dibandingkan dengan batu bara,” tulisnya.

Menurut dia, jika gross split diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan struktur biaya, proyek dengan margin tipis atau risiko tinggi berpotensi tidak berjalan. Dampak terbesar dinilai bukan pada produksi jangka pendek, melainkan eksplorasi jangka panjang.

Tanpa mekanisme berbagi risiko, investor disebut akan cenderung menghindari eksplorasi greenfield dan lebih memilih fokus pada tambang existing. Padahal, masa depan komoditas seperti nikel, tembaga, timah, bauksit, emas, hingga batu bara bergantung pada keberhasilan eksplorasi saat ini.

Gross Split Kembali Dibahas

Munculnya kembali wacana gross split dinilai menarik karena skema tersebut sebelumnya sempat kehilangan dominasi di sektor migas. Gross split pertama kali diterapkan pada 2017 pada era Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 untuk menggantikan cost recovery.

Namun dalam perjalanannya, banyak kontraktor migas menilai gross split membuat risiko investasi terlalu besar, terutama untuk proyek eksplorasi berisiko tinggi dan wilayah frontier. Karena itu, sejak 2020 pemerintah kembali memberi fleksibilitas penggunaan skema kontrak, baik gross split maupun cost recovery, pada era Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Sejak 2025, pemerintah tengah merevisi aturan perpajakan untuk sistem kontrak gross split di sektor hulu migas.

Pada 2025 lalu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, revisi aturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan gairah investasi migas.

“Saat ini kami sedang merevisi aturan gross split untuk perpajakannya,” ujar Djoko di sela Plenary Session IPA Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (21/5/2025).

Menurut Djoko, sejak 2019 sudah ada 46 kontrak migas yang menggunakan skema gross split.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya pembahasan proyek pipanisasi gas yang akan terhubung lintas Sumatra dan Jawa usai bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (13/5/2026).

Usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Purbaya awalnya mengungkap bahwa keduanya bertemu untuk membahas soal penguatan PNBP di sektor migas.

"Kami membahas rencana beliau [Bahlil] memperkuat PNBP dari sektor migas, rencananya cukup baik saya pikir," terangnya kepada wartawan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Purbaya menyebut salah satu rencana yang diajukan Bahlil untuk penguatan sektor migas Indonesia adalah proyek pipanisasi gas dari Sumatra ke Jawa.

"Yang menarik adalah ada satu proyek pipanisasi gas yang dari Sumatra ke Jawa, di tengah masih ada yang belum dikerjain. Nanti mungkin dari Sumatra ke Jawa nyambung," lanjut Bendahara Negara.

Menurut Purbaya, rencana proyek pipanisasi gas ini akan menunggu prospek dari blok migas di Andaman. Nantinya, proyek pipanisasi yang diajukan Bahlil diharapkan bisa menyalurkan gas dari Sumatra ke Jawa.

"Kalau jadi yang field Andaman selesai, itu bisa ditransfer langsung ke Sumatra-Jawa. Itu suatu proyek bagus tadi," tuturnya.

Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Central Andaman adalah WK Migas pertama dengan skema New Gross Split. Pada 2024 lalu, kontrak kerja sama ditandatangani antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) antara Harbour Energy Central Andaman Ltd. dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan desain baru tata kelola pertambangan mineral dan batubara kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5/2026) lalu. Pemerintah menyiapkan formulasi baru untuk memperkuat porsi pendapatan negara sekaligus menata ulang izin tambang.

Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) serta langkah penguatan ketahanan energi nasional. Penataan tambang diarahkan agar lebih selaras dengan amanat konstitusi dan memberi kontribusi fiskal yang lebih optimal.

“Saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk harga crude terhadap ICP. Kemudian juga penataan tambang ke depan yang kepemilikannya harus didominasi negara. Ini terkait implementasi Pasal 33,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).

Penataan pertambangan akan menyasar izin lama maupun izin baru. Pemerintah menyiapkan pendekatan baru agar pembagian hasil lebih optimal bagi negara, dengan tetap membuka ruang kerja sama bersama pelaku usaha.

Skema yang disiapkan mengacu pada pola yang telah diterapkan di sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah menilai mekanisme seperti cost recovery dan gross split dapat diadaptasi ke sektor mineral dan batubara dengan sejumlah penyesuaian.

“Khusus pertambangan, baik yang lama maupun baru, kita akan mengoptimalkan pendapatan negara. Kita menggunakan contoh skema pengelolaan migas, seperti cost recovery dan gross split,” ujar Bahlil.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan skema konsesi, namun dengan penekanan pada keseimbangan baru dalam pembagian manfaat. Negara diarahkan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan pola sebelumnya.

“Tetap konsesi, tetapi kita akan optimalkan agar pendapatan negara lebih besar dan lebih seimbang,” kata Bahlil.

Pemerintah kaji CNG

Di luar sektor tambang, pemerintah juga mengkaji substitusi energi untuk menekan impor. Pemanfaatan liquefied petroleum gas (LPG) mulai diarahkan beralih ke compressed natural gas (CNG) berbasis sumber daya domestik.

Harga CNG diperkirakan lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG. Keunggulan tersebut ditopang oleh ketersediaan gas di dalam negeri serta biaya distribusi yang lebih efisien.

“Karena gasnya tersedia di dalam negeri dan industrinya juga ada di dalam negeri, kita tidak perlu impor. Biaya transportasi juga bisa ditekan,” ujar Bahlil.

Program konversi ini diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp 130 triliun serta mengurangi beban subsidi energi. Uji coba penggunaan tabung CNG tengah berlangsung, mengingat tekanan gas mencapai 250 bar dan memerlukan penyesuaian dari tabung LPG 3 kilogram.

Hasil uji coba ditargetkan keluar dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan agar implementasi berjalan aman dan efisien.

Bisnis.com, PEKANBARU - Mengelola salah satu wilayah kerja minyak dan gas bumi tertua dan terbesar di Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Memasuki usianya yang ke-70 tahun lebih, Wilayah Kerja (WK) Rokan menghadapi tantangan geologis yang tidak bisa dihindari oleh lapangan migas mana pun di dunia: Natural Decline atau penurunan produksi alamiah.

Namun, ikhtiar operasional yang masif, penerapan teknologi tepat guna, serta keandalan sumber daya manusia di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mampu menahan laju penurunan tajam tersebut. Hasilnya, tingkat produksi berhasil dijaga stabil guna menopang ketahanan energi nasional.

General Manager Zona Rokan, Andre Wijanarko, menjelaskan bahwa tanpa adanya intervensi pengeboran masif, produksi Blok Rokan akan terjun bebas.

"Lapangan mature (tua) seperti Rokan memiliki laju penurunan alamiah yang sangat agresif. Bisa mencapai 11% hingga belasan persen setiap tahunnya. Ibarat kita berlari ke atas di eskalator yang bergerak turun dengan cepat. Jika kita diam atau hanya berjalan santai, kita akan terseret ke bawah. Pengeboran ratusan sumur baru setiap tahun adalah cara kami 'berlari cepat' untuk memastikan pasokan energi tetap andal dan produksi terjaga di kisaran 150.000 - 160.000 barel minyak per hari (BOPD)," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andre menggarisbawahi bahwa target pengeboran 400 hingga 500 sumur pada dasarnya adalah fondasi teknis yang krusial untuk menambal baseline produksi yang terus menyusut.

Dalam menjalankan operasi berskala raksasa ini, PHR terus berkoordinasi ketat dengan pemerintah (SKK Migas) untuk memastikan setiap program kerja dieksekusi dengan kehati-hatian.

KEANDALAN MANUSIA & TEKNOLOGI: Dua Perwira PHR melakukan inspeksi rutin pada fasilitas pompa angguk, di Wilayah Kerja Rokan. Selain investasi teknologi, keandalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penerapan standar keselamatan (HSSE) yang ketat menjadi kunci sukses PHR dalam menjaga stabilitas produksi di lapangan Rokan.

"Setiap barel yang berhasil kita pertahankan dari natural decline adalah wujud komitmen nyata kami bagi negara. Karena WK Rokan beroperasi dengan skema Gross Split, kami memiliki tanggung jawab untuk mengelola seluruh risiko operasional secara mandiri. Oleh karena itu, di tengah tantangan sumur tua, kami terus berupaya melakukan efisiensi operasional dan optimalisasi teknologi. Tujuannya agar setiap aktivitas pengeboran mampu memberikan dampak yang terukur bagi upaya menjaga urat nadi migas nasional," tambah Andre.

Di tengah ritme operasi yang agresif serta komitmen kuat untuk memberdayakan pengusaha lokal Riau, revitalisasi aset warisan dan pengeboran masif akan terus dipacu beriringan dengan pembinaan mitra kerja lokal. "Kami mewajibkan pemenuhan standar keselamatan tanpa pengecualian apa pun. Bagi kami, operasi yang masif wajib menjadi operasi yang selamat," pungkas Andre.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia menawarkan reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier untuk menarik investor dalam ajang Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2025.

“Indonesia telah memiliki action plan yang jelas untuk meningkatkan iklim investasi, serta menawarkan insentif, stabilitas, dan arah kebijakan dalam mendorong investasi yang berkelanjutan,” ujar Staf Khusus Menteri bidang Eksplorasi dan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nanang Abdul Manaf dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada 2024, pemerintah meluncurkan regulasi terbaru yang mengatur kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah, dengan salah satu poin penting pada beleid ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75–95 persen. Pada skema yang sebelumnya, bagi hasil yang diterima kontraktor lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah.

Aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93–95 persen.

“Potensi besar Indonesia perlu dioptimalkan melalui kemitraan global yang menghadirkan teknologi dan pendanaan,” ujar Nanang yang juga merupakan Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas.

Lebih lanjut, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menegaskan bahwa kemandirian energi merupakan pilar penting kedaulatan nasional, dan setiap kerja sama internasional harus memberikan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2029, Pemerintah menargetkan peningkatan produksi migas nasional sebesar 31 persen untuk minyak dan 51 persen untuk gas pada tahun 2029. Target ini didukung oleh reformasi fiskal, percepatan perizinan, serta peningkatan investasi eksplorasi di wilayah frontier.

Turut berpartisipasi dalam ADIPEC adalah Pertamina EP yang menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kehadiran Pertamina EP, sebagai anak perusahaan Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Pertamina (Persero), di ajang bergengsi ADIPEC 2025 sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Manager Communication Relations & CID Pinto Budi Bowo Laksono.

Tahun ini, Indonesia menegaskan arah baru pembangunan energi nasional dengan mengusung tema “Potentials to Discover, Partners to Deliver.”

Tema tersebut menandai visi besar menuju kemandirian energi nasional melalui investasi, inovasi teknologi, dan kolaborasi strategis lintas negara. Indonesia menampilkan diri sebagai mitra strategis energi global yang berdaulat dan kompetitif, dengan fokus memperkuat ketahanan energi, mempercepat alih teknologi, dan mengembangkan industri pendukung di sektor hulu migas.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025