Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengakui berbagai kelemahan struktural Indonesia di hadapan investorAmerika Serikat (AS).

Ia menyoroti persoalan tata kelola, korupsi, hingga maraknya praktik ekonomi ilegal yang selama ini menggerogoti penerimaan negara.

Prabowo menegaskan strategi ekonomi pemerintah saat ini difokuskan pada upaya mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan sumber daya, termasuk membereskan kelemahan yang menggerogoti perekonomian.

"Kami memiliki kelemahan. Kami memiliki masalah dalam tata kelola, korupsi, dan kinerja institusional yang lemah," ujarnya, Kamis (19/2).

Ia juga menyinggung maraknya penyelundupan dan aktivitas ekonomi ilegal di berbagai sektor strategis. Mulai dari pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung.

Prabowo menyebut persoalan tersebut sebagai masalah lama yang tidak bisa lagi dihindari. Ia menegaskan akan membenahi berbagai persoalan itu secara langsung.

"Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapi masalah ini secara langsung," terangnya.

Menurutnya, praktik-praktik ilegal tersebut telah menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah besar.

Ia dengan tegas menolak membiarkan kedaulatan negara dikendalikan oleh kelompok atau kartel yang merugikan kepentingan rakyat.

"Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia. Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar," tegas Prabowo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajak para lulusan Universitas Indonesia (UI) mempertimbangkan karier di sektor keuangan.

Ajakan itu disampaikan Purbaya saat memberikan orasi ilmiah di hadapan wisudawan Universitas Indonesia (UI), Depok, Sabtu (14/2).

Ia juga secara terbuka menawarkan kesempatan bagi lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menjadi stafnya.

"Ini kan anda baru lulus, pasti sedang cari kerja kan? Kalau saya, di keuangan jadi ada lowongan kerja untuk lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Siapa yang mau kerja sama saya?" tanya Purbaya.

Purbaya menyebut gaji di Kementerian Keuangan tergolong besar. Selain itu, masa depan di sektor itu juga menurutnya baik.

"Di keuangan gajinya bisa besar. Saya selalu bilang sama Bu Lana (Eks Wakil Ketua LPS), gaji di keuangan turun dibanding LPS. Iya gaji pokoknya lebih rendah, tapi ada juga jabatan komisaris rupanya. Lumayan tuh. Jadi Anda jangan takut kerja di keuangan, nanti ngelamar-ngelamar aja. Masa depan Anda juga baik, gajinya juga lumayan gede," ujarnya.

Purbaya mengatakan lulusan-lulusan UI dengan predikat cumlaude harus belajar lebih dalam lagi untuk bisa memberikan kontribusi ke perekonomian.

Sementara itu, lulusan dengan IPK rendah juga diminta untuk tekun belajar.

"Jadi ke depan, Indonesia kita harapkan bisa tumbuh lebih baik. Saya perlu dukungan dari teman-teman wisudawan yang baru lulus hari ini. Kalau ada yang mau kontribusi langsung, bisa langsung mendaftar ke saya. Nanti saya proses dengan cepat," katanya.

Danantara Indonesia dan BP BUMN akan membangun 15 ribu unit hunian sementara (huntara) di kawasan Aceh Tamiang, agar pengungsi bisa merasa di rumah sendiri meski tak sempurna.

Hal ini disampaikan oleh COO Danantara, Dony Oskaria di Medan, Sabtu (20/12). Kehadiran huntara dinilai mendesak, terutama bagi balita dan anak-anak yang selama ini hidup di tenda.

"Kita bangun 15 ribu (huntara), segera," kata Dony.

Menyadari bahwa anak merupakan kelompok paling rentan ketika musibah terjadi, Danantara segera mengirimkan bantuan berupa perlengkapan bayi dan pakaian anak-anak, bersamaan dengan obat-obatan untuk semua kalangan.

Ia mengakui, setelah masa tanggap darurat, pengungsi memerlukan hunian tetap (huntap). Saat ini, beberapa lokasi sudah ditinjau untuk huntara.

Pembangunan huntara akan dilakukan lewat koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan mengedepankan aspek keselamatan, kelayakan huni, dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Di halaman depan BSI Aceh Tamiang, kantor PLN dan di RSUD, Dony sempat berdialog dengan para korban, yang meminta agar huntara lekas dibangun.

Setelah huntara, pemerintah disebut akan membangun hunian tetap (huntap), kemudian melanjutkan pemulihan ekonomi.

Sebelumnya, Dony dalam kunjungan ke Aceh Tamiang menegaskan bahwa BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Dalam hal ini, kehadiran BUMN merupakan kewajiban.

"Sejak awal terjadinya bencana, kami menegaskan, kehadiran BUMN bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai perusahaan milik negara," ujar Dony, Jumat (19/12).

Di hadapan lebih 1.000 relawan BUMN yang diterjunkan ke lapangan, Dony menjelaskan bahwa pihaknya terlebih dahulu memetakan kebutuhan masyarakat, lalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait.

"Dengan demikian, bantuan yang disalurkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan," tuturnya.

Menurut pengamatan Dony, BUMN benar-benar hadir di lokasi walaupun pekerjaan masih banyak. Misalnya, PLN yang menyambungkan jaringan serta membersihkan rumah ibadah, BSI yang menjadi posko dan penyalur bantuan, hingga iring-iringan truk Danantara.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyatakan tak akan segan mencopot pejabat Kementan yang tidak menjaga kantor dan kebun.

Ia terus mengingatkan jajarannya untuk memperhatikan kantor dan memanfaatkan lahan yang dimiliki.

"Nanti aku sidak seluruh Indonesia, hati-hati, kantor kotor, kebunmu tidak ditanami, kalau tanamanmu mati, bersamaan mati jabatanmu," kata Amran di hadapan jajarannya di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Tanaman Padi Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (12/11).

Dalam kesempatan itu, ia mengaku telah mencopot beberapa pejabat karena tidak menggunakan lahan percobaan dan justru menyewakan kepada pihak lain.

Amran mengatakan sebelumnya telah memerintahkan BRMP untuk menanam bibit unggul yang dimiliki. Nantinya, bibit percontohan itu dibagikan ke masyarakat.

Namun, dari 300 hektare di lahan milik BRMP itu, hanya satu hektare yang digunakan.

"Aku perintahkan sudah satu tahun, kami temukan hanya satu hektare, 299 hektare disewakan. Hari ini juga kami copot direkturnya dan eselon III-nya di bawahnya. Langsung hari ini kami serahkan SK-nya," ujar Amran.

Amran pun memberi waktu tiga bulan untuk menanam sisa lahan yang dimiliki.

"Tanami ini 300, tiga bulan saya kunjungan lagi. Tidak berubah, Anda berubah. Itu sudah pasti," katanya.

Lebih lanjut, ia juga meminta seluruh UPT Kementan untuk memberi percontohan dalam menanam bibit terbaik dan dibagikan ke masyarakat.

"Beri percontohan, kemudian dibagikan pada masyarakat secara gratis. Hasilnya nanti dibagikan secara gratis pada masyarakat. Ini yang kami mau, karena BRMP ini ada di seluruh Indonesia. Ada di seluruh Indonesia," ujarnya.