Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap kebiasaan buruk di birokrasi yang ia temukan, yakni pegawai mengaku siap menjalankan arahan, tetapi pekerjaan tak kunjung dikerjakan hingga berbulan-bulan.

Purbaya mengatakan ketika orang tersebut akhirnya digeser dari jabatannya, ia justru menangis.

"Kalau di birokrasi dikasih tahu (diberi arahan), di depan bilang, 'Siap pak', (ternyata) tidak dikerjakan sampai tiga bulan. Dikasih tahu lagi, tidak dikerjakan lagi. Ketika digeser baru nangis-nangis," ujar Purbaya ketika memberi sambutan dalam acara Simposium PT SMI di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Ia mengakui perubahan perilaku dalam sistem birokrasi tidak mudah dilakukan. Hal ini terlihat saat dirinya berupaya memperbaiki kebocoran penerimaan negara dan menahan masuknya barang ilegal ke pasar domestik.

Purbaya menyebut upaya pembenahan tersebut sudah mulai berjalan, tetapi kebocoran masih ditemukan di lapangan. Ia memastikan perbaikan akan terus dilakukan.

"Saya perbaiki tax collection, saya lindungi market kita dari barang-barang ilegal. (Ini) sudah mulai jalan, tapi masih bocor sana sini atau orang di lapangan masih bocor, tapi kita akan perbaiki terus," ujar Purbaya.

Ia menegaskan langkah bersih-bersih akan terus dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Purbaya pun mengancam akan menendang orang yang tidak patuh pada bersih-bersih ini.

"Kami akan pastikan pesan itu sampai ke seluruh birokrasi, paling tidak Kementerian Keuangan. Kalau tidak, siap-siap saja angkat koper. Tapi kalau kerjanya bagus nanti kita kasih value atau penghargaan setinggi-tingginya, termasuk insentif," ucap Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Kalau perlu diaudit bersama. Karena ini menyangkut uang rakyat,

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencium aroma kebocoran pendapatan daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai imbas inkonsistensi maupun tertutupnya data pelanggan listrik yang dinilai tidak lagi sekadar persoalan administratif.

"DPRD bersama Bapenda Kabupaten Bekasi tidak pernah mendapatkan angka pasti terkait jumlah pelanggan listrik. Ironisnya, data yang disampaikan oleh PLN kerap berubah tanpa penjelasan yang jelas," kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ridwan Arifin di Cikarang, Senin.

Ia mengungkapkan DPRD telah melayangkan panggilan resmi kepada PLN UP3 Cikarang sebanyak dua kali. Namun hingga kini, belum ada klarifikasi yang mampu menjawab persoalan keganjilan tersebut sehingga turut menimbulkan tanda tanya besar bagi pemerintah daerah.

Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa persoalan tersebut bisa saja menyangkut sistem pelaporan yang tidak sinkron atau bahkan ada celah yang belum terungkap.

Minimnya keterbukaan data ini dapat memperbesar risiko terjadi kebocoran pajak yang seharusnya menjadi hak daerah.

DPRD mulai mendorong langkah lebih tegas, termasuk kemungkinan audit independen terhadap data pelanggan listrik yang dimiliki PLN. Selain itu, pihak eksekutif setempat juga didesak segera turun tangan untuk memediasi persoalan yang berlarut-larut ini.

"Kalau perlu diaudit bersama. Karena ini menyangkut uang rakyat," ungkap Politisi Partai Gerindra ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan secara terbuka mempertanyakan validitas data tersebut karena menilai kondisi ini bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan indikasi lemahnya transparansi yang bisa berdampak langsung pada keuangan daerah.

"Datanya berubah-ubah. Ini bukan hal sepele. Kalau basis datanya tidak jelas, sangat mungkin ada potensi pajak yang tidak masuk," ujarnya.

Iwan menegaskan, PPJ sendiri merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung dari konsumsi listrik masyarakat. "Tanpa data pelanggan yang akurat, penghitungan pajak berisiko meleset bahkan membuka ruang kehilangan pendapatan dalam jumlah besar," ucapnya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari PLN setempat menyangkut inkonsistensi data tersebut. Sikap diam ini justru memperkuat tekanan publik terhadap pentingnya transparansi, terutama dari badan usaha milik negara yang mengelola sektor vital.

"Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian, bukan hanya potensi PAD yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan dan pelayanan sektor energi di daerah," kata dia.

PPJ kini telah berubah nama serta konsep menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik berdasarkan Undang-Undang 1/2022 terkait hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, efektif berlaku sejak tahun 2024.

PBJT Tenaga Listrik merupakan bentuk modernisasi dari PPJ dengan integrasi hukum lebih kuat dan kewajiban alokasi daerah secara lebih tegas mengingat alokasi penggunaan dana kini lebih ketat diatur oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari penerimaan pajak ini untuk fasilitas penerangan jalan umum dan infrastrukturnya. Mengacu data Bapenda Kabupaten Bekasi, realisasi pencapaian PBJT Tenaga Listrik tahun 2026 mencapai Rp173,89 miliar hingga Minggu (19/4) pukul 16.00 WIB.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) meminta maaf soal insiden ambruknya atap di area Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) yang viral di media sosial.

InJourney memastikan keselamatan, keamanan dan keamanan pengguna jasa selalu menjadi prioritas utama.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan akibat kebocoran atap di salah satu area terminal Bandara Soekarno-Hatta pada 6 April 2026 yang dipicu hujan berintensitas sangat tinggi disertai potensi windshear," tulis Angkasa Pura dalam akun Instagram @injourneyairports, Selasa (7/4).

Manajemen mengatakan langkah-langkah penanganan cepat telah dilakukan dan evaluasi fasilitas terus berjalan untuk memastikan kondisi tetap aman dan terkendali pasca ambruknya atas tersebut.

"Kami memastikan bahwa operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta tetap berjalan normal," pungkasnya.

Kemarin, beredar video viral soal atap bangunan Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) ambruk imbas hujan deras dan angin kencang. Terlihat salah satu sisi bagian atap bandara jatuh disertai dengan air hujan yang telah tertampung disertai suara teriakan terkejut beberapa penumpang.

Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan mengatakan, peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur sejak pukul 12.00 WIB kemarin.

"Betul kejadian hari ini dan lokasi kebocorannya ada di samping gate 7 menuju gate 8 area keberangkatan internasional," ujar Yudis saat dikonfirmasi melalui panggilan telepon, Senin (6/4).

Adapun curah hujan yang tinggi serta adanya kebocoran pada bagian atap bandara terbesar se-Indonesia tersebut tidak dapat lagi menampung air hujan.

Presiden Prabowo Subianto blak-blakan mengakui berbagai kelemahan struktural Indonesia di hadapan investorAmerika Serikat (AS).

Ia menyoroti persoalan tata kelola, korupsi, hingga maraknya praktik ekonomi ilegal yang selama ini menggerogoti penerimaan negara.

Prabowo menegaskan strategi ekonomi pemerintah saat ini difokuskan pada upaya mempertahankan pertumbuhan sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan sumber daya, termasuk membereskan kelemahan yang menggerogoti perekonomian.

"Kami memiliki kelemahan. Kami memiliki masalah dalam tata kelola, korupsi, dan kinerja institusional yang lemah," ujarnya, Kamis (19/2).

Ia juga menyinggung maraknya penyelundupan dan aktivitas ekonomi ilegal di berbagai sektor strategis. Mulai dari pertambangan ilegal, penangkapan ikan ilegal, hingga korporasi yang mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung.

Prabowo menyebut persoalan tersebut sebagai masalah lama yang tidak bisa lagi dihindari. Ia menegaskan akan membenahi berbagai persoalan itu secara langsung.

"Ini adalah masalah lama, tetapi saya memilih untuk menghadapi masalah ini secara langsung," terangnya.

Menurutnya, praktik-praktik ilegal tersebut telah menyebabkan kebocoran pendapatan negara dalam jumlah besar.

Ia dengan tegas menolak membiarkan kedaulatan negara dikendalikan oleh kelompok atau kartel yang merugikan kepentingan rakyat.

"Saya tidak ingin menyerahkan kedaulatan pemerintah Indonesia kepada kartel-kartel ilegal yang terus menyebabkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya menjadi hak pemerintah dan rakyat Indonesia. Kami menghitung kerugian akibat tata kelola yang lemah dan salah urus ekonomi ini sangatlah besar," tegas Prabowo.

PT TASPEN (Persero) mengeluarkan peringatan dan mengimbau kepada seluruh peserta aktif maupun pensiunan untuk selalu waspada terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

Salah satu bentuk penipuan yang sedang marak adalah permintaan panggilan video dan penggantian uang untuk materai 10.000.

Imbauan ini ditujukan kepada peserta TASPEN sebagai langkah awal dalam mencegah terjadinya kebocoran data peserta, kerugian finansial dan kejahatan siber lainnya.

TASPEN mengingatkan kepada peserta untuk terus menerapkan prinsip Tahan, Pastikan, dan Laporkan setiap kali menerima panggilan telepon, pesan, maupun tautan terkait informasi yang mencurigakan dan memiliki indikasi penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

Dalam beberapa hari terakhir, terdapat adanya penipuan dalam bentuk permintaan panggilan video untuk meminta data pribadi peserta TASPEN dan penipuan bermodus permintaan penggantian uang untuk materai 10.000 yang dilakukan oleh seseorang dengan berpura-pura menjadi pegawai TASPEN.

Upaya penipuan ini berpotensi besar terhadap timbulnya berbagai kerugian peserta meliputi kebocoran data hingga kerugian finansial. TASPEN menegaskan bahwa TASPEN tidak pernah meminta biaya atau uang dalam bentuk apapun kepada para peserta dalam setiap layanan yang dilakukan.

"Kami mengimbau kepada seluruh peserta TASPEN untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap segala bentuk informasi yang mengatasnamakan TASPEN. Kami juga menegaskan bahwa seluruh layanan yang dilakukan oleh TASPEN bersifat Gratis dan tidak pernah meminta data peserta melalui media komunikasi daring seperti panggilan video," kata Corporate Secretary PT TASPEN (Persero) Henra dalam keterangannya beberapa waktu lalu. 

Lebih lanjut, Henra mengajak seluruh peserta untuk selalu berhati-hati dan memastikan kebenaran setiap informasi yang diterima melalui kanal resmi TASPEN sebelum ditindaklanjuti.

Pada saat ini statusnya bahwa recovery atau pemulihan itu sudah selesai,

Jakarta (ANTARA) - PT Vale Indonesia Tbk menyatakan, pemulihan dampak kebocoran pipa marine fuel oil (MFO) dari pelabuhan menuju pabrik yang terjadi pada 23 Agustus 2025 telah selesai, termasuk pembersihan aliran yang sempat terdampak.

Direktur Utama PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto mengatakan, pipa yang membawa MFO dari Pelabuhan Balantang ke pabrik memiliki panjang sekitar 60 kilometer. Ia menyebut kebocoran diduga dipicu pergeseran tanah setelah rangkaian gempa.

“Kebocoran terjadi pada tanggal 23 Agustus tahun 2025,” kata Bernardus dalam RDP Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, respons awal perusahaan difokuskan pada mitigasi dampak dengan membersihkan minyak yang sempat masuk ke saluran irigasi dan sungai.

Perusahaan juga melakukan pendataan dampak dan mengambil sampel secara rutin di sejumlah titik untuk memastikan klaim pemulihan sesuai kondisi lapangan.

“Pada saat ini statusnya bahwa recovery atau pemulihan itu sudah selesai,” ujar dia.

Bernardus mengatakan, perusahaan menyewa lahan sawah yang terdampak untuk memastikan pemulihan tanah dapat dilakukan secara terkendali. Ia menambahkan pemilik sawah menerima kompensasi hasil panen selama masa sewa pemulihan.

“Kalau misalkan satu tahun belum cukup, kami sewa lagi. Sampai itu pulih,” ucap dia.

Dalam sesi rapat yang sama, Bernardus menekankan perusahaan melakukan environmental and social impact assessment (ESIA) sebelum operasi maupun proyek dimulai, untuk memetakan dampak dan langkah mitigasi.

Ia menyinggung isu kualitas air, deforestasi, emisi karbon, serta hak asasi manusia yang kerap menjadi sorotan terhadap industri nikel.

Bernardus mencontohkan mitigasi kualitas air dilakukan dengan pemetaan aliran air larian tambang dan pembangunan kolam pengendapan agar air yang dilepas ke badan air memenuhi baku mutu. Ia juga menyebut pembangunan fasilitas pembibitan sebagai bagian dari persiapan rehabilitasi lahan.

Bernardus menambahkan PT Vale mengikuti proses audit dari Institute for Responsible Mining Assurance (IRMA) dan menyebut rilis laporannya diperkirakan sekitar Maret 2026.

Menurut dia, proses tersebut merupakan upaya membuka diri untuk diuji publik terkait praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

Dalam rapat tersebut, Bernardus juga menanggapi isu perizinan penggunaan kawasan hutan (PPKH). Ia menyebut PPKH perusahaan sempat berakhir pada 28 Desember 2025 dan perusahaan menghentikan operasi saat menunggu izin baru.

“Kami sama sekali berhenti beroperasi,” ujarnya.

Sebagai latar belakang, kebocoran pipa MFO milik PT Vale tersebut sebelumnya terjadi di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Kebocoran pipa yang menyalurkan bahan bakar dari Pelabuhan Balantang menuju fasilitas pengolahan itu sempat berdampak pada saluran irigasi, aliran sungai, serta lahan pertanian warga di Desa Asuli, Kecamatan Towuti.

Pemerintah saat itu memastikan petani terdampak memperoleh kompensasi atas kerugian usaha tani, sementara perusahaan menyatakan fokus menghentikan penyebaran aliran minyak dan melakukan pemulihan lingkungan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

CALIFORNIA - Notifikasi permintaan pengaturan ulang kata sandi (password reset) membanjiri kotak masuk sejumlah pengguna Instagram serentak pada Minggu (11/1/2026). Diduga, ada jutaan data pengguna Instagram bocor di dark web atau pasar gelap.

Fenomena ini bermula ketika jutaan pengguna melaporkan menerima email resmi dari Instagram yang meminta konfirmasi pengaturan ulang kata sandi, padahal mereka tidak pernah memintanya.

Insiden ini memaksa Instagram merilis pernyataan resmi pada Minggu malam waktu setempat, mencoba meredam kepanikan publik dengan narasi "gangguan teknis".

"Kami telah memperbaiki masalah yang memungkinkan pihak eksternal meminta email pengaturan ulang kata sandi untuk beberapa orang. Tidak ada pelanggaran pada sistem kami dan akun Instagram Anda aman," tulis manajemen Instagram melalui akun resmi mereka di platform X.

Perusahaan juga menginstruksikan pengguna untuk mengabaikan email tersebut dan memohon maaf atas kebingungan yang terjadi.

Kontradiksi Temuan: Jejak Digital di Pasar Gelap

Namun, pil penenang dari Instagram mendapat tantangan serius dari Malwarebytes, perusahaan perangkat lunak antivirus.

Dalam analisis tandingannya, Malwarebytes mengindikasikan bahwa gelombang email tersebut bukanlah glitch sistem semata, melainkan dampak ikutan dari dugaan kebocoran data yang jauh lebih masif.

Menurut laporan Malwarebytes, insiden ini berkaitan erat dengan kebocoran data yang mengekspos informasi sensitif dari 17,5 juta pengguna Instagram.

Data yang diduga bocor tersebut mencakup nama pengguna (usernames), alamat fisik rumah, nomor telepon, hingga alamat email.

Firma keamanan tersebut menyoroti bahwa data curian ini telah tersedia dan diperjualbelikan di dark web (situs gelap), siap disalahgunakan oleh penjahat siber untuk berbagai kejahatan digital, mulai phishing tertarget hingga pengambilalihan akun secara paksa (account takeover).

Malwarebytes menemukan indikasi ini saat melakukan pemindaian rutin di dark web dan mengaitkannya dengan potensi insiden paparan API (Application Programming Interface) Instagram yang terjadi pada tahun 2024 silam.

Logika Pasar dan Risiko Keamanan

Secara logika keamanan siber, lonjakan permintaan reset password sering kali merupakan taktik brute force atau upaya verifikasi yang dilakukan peretas untuk memvalidasi daftar email yang mereka beli dari pasar gelap.

Jika email valid, sistem Instagram akan mengirimkan tautan reset, yang kemudian memicu kepanikan pengguna.

Klaim Instagram bahwa "tidak ada pelanggaran sistem" bisa jadi benar secara teknis—dalam artian server mereka tidak dibobol hari ini—namun hal itu tidak menafikan kemungkinan bahwa data pengguna telah diambil (scraped) melalui celah keamanan di masa lalu dan kini dimanfaatkan pihak ketiga.

Pernyataan Meta yang menyebut "pihak eksternal" dapat memicu pengiriman email reset massal menunjukkan adanya celah pada mekanisme autentikasi mereka yang dapat dieksploitasi tanpa perlu masuk ke dalam akun korban.

Juru bicara Meta mengonfirmasi kepada media bahwa celah yang memungkinkan eksploitasi ini telah ditutup.

"Kami ingin meyakinkan semua orang bahwa tidak ada pelanggaran pada sistem kami dan akun Instagram tetap aman," ujar juru bicara Meta, seraya menambahkan bahwa email resmi Instagram hanya berasal dari domain @mail.instagram.com.

Langkah Mitigasi Pengguna

Di tengah ketidakpastian antara klaim korporasi dan temuan analis keamanan, posisi pengguna menjadi yang paling rentan. Mengingat rekam jejak induk perusahaan Instagram yang beberapa kali tersandung kasus privasi data, kewaspadaan mandiri menjadi benteng pertahanan terakhir.

Para pakar keamanan menyarankan pengguna untuk segera mengaktifkan autentikasi dua faktor (2FA) sebagai lapisan keamanan tambahan.

Selain itu, pengguna disarankan memeriksa daftar perangkat yang terhubung melalui fitur Accounts Center milik Meta untuk memastikan tidak ada akses ilegal. Langkah mengganti kata sandi secara berkala juga sangat direkomendasikan, terlepas dari klaim Instagram bahwa tindakan tersebut tidak diperlukan saat ini.

Insiden ini menjadi pengingat keras di awal tahun 2026 bahwa dalam ekosistem digital yang saling terhubung, data pribadi—seperti nomor telepon dan alamat rumah—adalah komoditas bernilai tinggi yang terus diburu, dan sering kali, pengguna menjadi pihak terakhir yang menyadari bahwa benteng pertahanan mereka telah runtuh.

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Junico Siahaan atau Nico Siahaan menyambut positif kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang akan menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik face recognition bagi pelanggan baru mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan maraknya penipuan digital dan kejahatan siber di Indonesia.

Kebijakan tersebut merupakan respons yang tepat atas meningkatnya kasus kejahatan digital yang merugikan masyarakat luas. Pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan adaptif terhadap dinamika ancaman di ruang digital.

“Kita perlu mengapresiasi langkah pemerintah dalam menyikapi permasalahan digital dengan kebijakan yang lebih progresif,” ujar Nico, Senin (22/12/2025).

Dia meyakini penerapan registrasi kartu SIM berbasis pengenalan wajah dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk memberantas kejahatan siber, khususnya jika diintegrasikan langsung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Ini salah satu cara yang cukup efektif asalkan sekalian terintegrasi dengan NIK,” ucapnya.

Meski mendukung, Nico mengingatkan agar penerapan kebijakan ini dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab, terutama terkait perlindungan data pribadi masyarakat.

Dia menekankan data biometrik merupakan data sensitif yang berisiko tinggi jika terjadi kebocoran. "Pemerintah dan operator seluler harus bisa menjamin keamanan data biometrik masyarakat. Jangan sampai upaya pencegahan kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru," katanya.

Menurut Nico, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keseriusan penyedia layanan dalam membangun infrastruktur keamanan digital yang andal. “Karena ini sudah menjadi masalah yang mendesak, maka kerja sama dan komitmen penuh dari para penyedia sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu menyusun timeline yang jelas dan realistis disertai sosialisasi masif kepada sebelum kebijakan masyarakat tersebut diterapkan secara penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Tertundanya operasional Pusat Data Nasional (PDN) dinilai menyimpan risiko besar bagi kedaulatan digital Indonesia, terutama ancaman kebocoran data yang berpotensi berdampak sistemik.

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai berbagai insiden kebocoran data dan gangguan layanan publik seharusnya menjadi pelajaran mahal bagi negara.

Salah satunya, gangguan layanan imigrasi yang terjadi pada Juni 2024 akibat kelumpuhan PDNS, yang diduga kuat dipicu serangan siber ransomware.

Insiden tersebut menyebabkan penumpukan paspor, antrean panjang di bandara, serta layanan yang harus dilakukan secara manual.

Menurut Kamilov, peristiwa tersebut justru menegaskan lemahnya perlindungan data nasional karena masih tingginya ketergantungan pada pihak ketiga.

“Pembelajaran yang mahal malah karena negara kita ini telanjang semuanya dibuat oleh pihak-pihak ketiga. Sehingga data kita tidak terjaga dengan baik. Artinya integritas nilai dari data kita itu lemah gitu,” kata Kamilov kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Dia menekankan pentingnya sinergi sejak awal antara lembaga yang memiliki mandat pelindungan data, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, menurutnya, hingga kini masih terdapat hambatan koordinasi antarlembaga.

Kamilov menilai persoalan PDN seharusnya berada langsung di bawah kendali presiden karena data telah menjadi aset strategis baru negara. Tanpa keterlibatan langsung kepala negara, penyelesaian dan pengelolaan PDN dinilai akan berjalan lambat.

Dia juga memandang data sebagai “big oil” atau sumber penghasilan masa depan yang nilainya bahkan melampaui komoditas sumber daya alam, sehingga harus dikelola secara serius, profesional, dan terintegrasi oleh negara.

Terkait lamanya uji kelayakan PDN, Kamilov menilai secara infrastruktur fasilitas tersebut sejatinya telah siap.

“Secara infrastruktur sudah oke. Nah ini kan kembali kepada para tadi bisa diitu badannya sendiri dan berikut manusianya,” ujarnya.

Dia juga menyinggung dinamika geopolitik global dan perang dagang yang memengaruhi ketersediaan perangkat teknologi tinggi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai peluang.

Kamilov menilai perangkat keras dan perangkat lunak PDN pada dasarnya telah siap digunakan, sehingga keterlambatan lebih disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi antarlembaga dan pimpinan yang terlibat.

Selain itu, Kamilov menyoroti ketidakpastian pembangunan PDN di sejumlah lokasi yang telah direncanakan. Dia menyebut proyek PDN seharusnya dibangun di tiga wilayah, yakni Batam, Jakarta, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun hingga kini, pembangunan PDN di Batam tertunda, PDN Jakarta menghadapi berbagai persoalan, sementara perkembangan PDN di IKN belum menunjukkan kejelasan.

Menurut dia, penundaan tersebut merugikan negara, baik secara ekonomi maupun strategis. Kamilov mengingatkan bahwa dampak kebocoran data jauh lebih berbahaya dibandingkan kehilangan sumber daya alam yang bersifat kasat mata.

“Tapi kalau data ini hitungan detik, hilang, bocor itu udah terbang kemana-mana. Dan ruginya luar biasa,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan proses uji kelayakan PDN oleh BSSN memang memerlukan waktu lama karena mencakup pemeriksaan mendalam terhadap aspek keamanan siber, bukan sekadar infrastruktur fisik.

Menurut Heru, meskipun bangunan dan perangkat keras telah siap, pengujian berlapis tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko serangan siber.

“Ini termasuk verifikasi spesifikasi teknis, penanganan rekomendasi perbaikan, dan pengujian berlapis untuk menghindari kebocoran data,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (15/12/2025).

Dia menilai kehati-hatian tersebut wajar mengingat PDN menyimpan data vital negara. Meski demikian, Heru menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.

ANGGARAN BENGKAK

Di sisi lain, dia mengakui kondisi PDN yang belum beroperasi justru menimbulkan pemborosan anggaran, mengingat PDN sebagai aset negara bernilai triliunan rupiah masih menganggur.

“Sementara pemerintah masih bayar mahal untuk PDNS sebagai solusi sementara,” ujarnya.

Heru menganalogikan kondisi tersebut seperti memiliki aset baru tetapi tidak dapat dimanfaatkan.

Dia menilai jika penundaan PDN terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi anggaran, tetapi juga terhadap keamanan dan kepercayaan publik. Risiko kebocoran data massal pun dinilai masih mengintai, terutama jika ketergantungan pada PDNS berlanjut.

“Yang dikhawatirkan adalah ini akan kembali tiap kementerian/lembaga membangun pusat data sendiri lagi, yang memboroskan anggaran negara,” ujar Heru.

Dia menambahkan persoalan ini semestinya segera mendapat perhatian langsung presiden. “Presiden Prabowo perlu segera memanggil Menkomdigi dan Kepala BSSN agar PDN tidak sia-sia,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh BSSN masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat beroperasi. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, mengatakan perkembangan PDN masih berada dalam tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun.

PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat dan daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang mencapai sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,7 triliun, yang dibiayai melalui kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan APBN. BSSN mulai melakukan pemeriksaan intensif terhadap PDN dan PDNS sejak insiden gangguan dan serangan ransomware pada Juni 2024.

Kota Bekasi, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto kembali menyuarakan tekad memberantas kebocoran di berbagai bidang. Tekad itu diungkapkan Prabowo saat meluncurkan Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Menurut Prabowo, pemerintah yang dipimpin, memiliki tantangan dan tugas yang sangat berat. Sebab, banyak sektor yang perlu perlu diperbaiki.

"Tidak bisa kita fokus di satu sektor, perbaiki, habis itu di satu sektor perbaiki, tidak bisa, kita ketinggalan. Tempo pembangunan dunia ini sangat cepat, bangsa-bangsa lain bergerak sangat cepat, kita terpaksa kita harus kejar, harus kita kerja keras, di semua bidang," kata Prabowo.

Menurut kepala negara, perbaikan dan penghentian kebocoran di berbagai bidang harus dihentikan. Mulai dari pemerintahan hingga BUMN.

"Bidang pemerintahan perbaiki birokrasi hentikan korupsi, hentikan kebocoran. Bidang BUMN, perbaiki BUMN, hentikan penyelewengan, kebocoran. Di bidang penegakan hukum, perbaiki di bidang ekonomi makro perbaiki, di bidang kesehatan perbaiki," ujar Prabowo.

"Di bidang pendidikan upayanya sangat besar, kita butuh dokter yang banyak, dokter gigi yang banyak, insinyur-insinyur yang banyak, ilmuwan-ilmuwan yang banyak supaya kita bisa kelola kekayaan kita. Supaya kekayaan kita ini yang bisa kita gelontorkan sehingga semua rakyat merasakan," lanjutnya.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]

KEMENTERIAN Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat jumlah aktivasi nomor Subscriber Identity Module (SIM) Card baru per hari rata-rata 500 ribu per hari. Di sisi lain Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan kebocoran identitas Nomor Induk Kependudukan dan nomor Kartu Keluarga masih terjadi.

Kondisi tersebut membuka peluang penyalahgunaan identitas dalam skala besar untuk target aktivasi SIM card secara tidak sah. “Setiap hari terdapat sedikitnya 500 ribu hingga satu juta nomor baru yang diaktivasi,” katanya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 14 November 2025.

Edwin mengatakan Komdigi sedang menyelesaikan persoalan ini agar industri telekomunikasi tumbuh sehat dan bertanggung jawab terhadap keamanan pelanggan. Keamanan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan industri.

Ancaman yang berkembang saat ini, kata Edwin, pelaku kejahatan beraksi dengan melakukan penyamaran nomor telepon. Jalur panggilan internasional dan penggunaan Session Initiation Protocol (SIP) Trunk sering dipakai untuk menampilkan nomor lokal palsu (masking).

Maka dari itu operator juga dituntut untuk melindungi para pelanggan, termasuk menggunakan teknologi Akal Imitasi (AI). “Kami meninjau kembali bagaimana proses masking dapat terjadi dan langkah apa saja yang bisa dilakukan agar hal tersebut tidak terulang atau minimal ruang terjadinya sangat kecil,” tuturnya.

Komdigi menyadari aktivasi SIM Card masih punya celah penyalahgunaan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga. Ke depannya akan ada kebijakan registrasi dengan pengenalan wajah (face recognition), yang saat ini masih dibahas bersama Direktoretat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri.

Edwin Hidayat mengatakan skema aktivasi nomor baru hanya bisa dilakukan jika sesuai dengan identitas pemilik yang sah. “Dalam waktu dekat, registrasi berbasis pengenalan wajah yang bekerja sama dengan Dukcapil akan segera dijalankan,” ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Peringatan penting disampaikan kepada para pengguna Gmail. The Independent mengabarkan bahwa sebuah serangan siber berskala besar telah mempengaruhi sedikitnya 183 juta akun email.

Kebocoran data yang beredar di internet itu tidak hanya memuat alamat email, tetapi juga kata sandi yang diduga terkait dengan kredensial login. Kondisi tersebut membuka peluang bagi peretas untuk mengakses akun Gmail korban, sekaligus membobol layanan lain yang terhubung dengan akun tersebut.

Dikutip dari The Independent, Rabu (29/10/2025), kebocoran ini terjadi pada April 2025. Namun, baru-baru ini tercatat dalam 'Have I Been Pwned', situs pendeteksian data bocor untuk memberikan peringatan ke pengguna internet.

Menurut Troy Hunt yang menjalankan Have I Been Pwned, data yang bocor berasal dari peretasan lebih luas yang ter-agregat dari beragam sumber internet.

Pengguna internet bisa mengecek apakah email dan password mereka terdampak dalam insiden ini atau kebocoran data lainnya, dengan mengakses situs Have I Been Pwned.

Secara keseluruhan, situs web tersebut telah melacak 917 situs web yang diretas dan lebih dari 15 miliar akun.

Jika akun pengguna telah diretas, atau kemungkinan telah diretas, ada beberapa tindakan yang direkomendasikan. Pengguna disarankan untuk mengubah password Gmail dan mengaktifkan autentikasi dua faktor.

Autentikasi dua langkah menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun, sehingga peretas yang telah mencuri password pengguna tidak akan bisa mengaksesnya hanya dengan itu.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]