Bisnis.com, PADANG - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat telah melakukan kajian penyebab banjir bandang yang terjadi di daerah itu hingga penutupan tahun 2025 dan hasilnya intensitas hujan yang turun tergolong sangat ekstrem yakni mencapai 1.000 mm selama satu pekan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan berdasarkan penjelasan BMKG bahwa hujan dikategorikan ekstrem jika curah hujan melebihi 150 mm dalam 24 jam, dan apabila hujan turun 1.000 mm dalam 7 hari, dimana rata-rata harian adalah 142 mm/hari, kondisi itu dinilai berada di ambang batas yakni sangat lebat atau 100-150 mm/hari.

“Di Sumbar ini curah hujan 4.000 mm selama satu tahun. Sementara kondisi yang terjadi pada penghujung tahun 2025 itu, seperempat curah hujan atau 1.000 mm turun dalam kurun waktu sepekan saja. Kondisi ini membuat beberapa aliran anak sungai di perbukitan di hulu sungainya itu mengalir deras dan meluap, hingga membuat tanah-tanah yang berada di aliran anak sungai itu tidak mampu menahan derasnya hujan dan mendorong terjadinya tanah longsor,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Dia menyatakan kondisi tersebut semakin diperkuat melihat banyaknya kayu gelondongan hanyut hingga ke muara laut di Padang, dan secara karakteristik kayu itu sebagian besar mempunyai akar, bukan sisa potongan atau telah dibentuk menjadi balok-balok kayu.

Ferdinal menegaskan hal itu membuktikan bahwa banjir bandang yang terjadi itu, tidak sepenuhnya murni akibat pembalakan liar atau aktivitas lainnya, tapi disebabkan tingginya curah hujan yang turun selama sepekan.

Menurutnya meski ada persepsi yang muncul di kalangan publik bahwa tutupan hutan di hulu sungai seperti di Batu Busuk, Padang, tersebut rendah, hal tersebut tidaklah benar. Melihat dari hasil penelitian mahasiswa, tutupan hutan sebelum terjadi banjir bandang mencapai 40%, padahal minimal tutupan itu dikategorikan aman yakni 30%.

“Kondisi tutupan hutan di hulu sungai Batang Kuranji di atas angka minimal bahkan. Begitupun soal sedimentasi di daerah aliran sungai juga rendah,” jelasnya.

Berpedoman kepada kondisi itu, Ferdinal berpendapat solusi supaya tidak terjadi banjir bandang susulan, perlu dibangun sabo dam oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V. Peran sabo dam, akan dapat meminimalisir derasnya aliran air dari hulu, hingga masyarakat berada dekat dari DAS bisa terselamatkan dari ancaman banjir bandang.

“Kami melihat, solusi adalah membangun sabo dam di sejumlah titik DAS Kuranji itu. Karena kalau melakukan penghijauan kembali di hulu sungai itu, bukanlah sebuah upaya yang dapat meminimalisir terjadi banjir bandang. Akan tetapi cara ini bisa saja berhasil, asalkan melakukan penanaman kembali di iringi dengan pembangunan sabo dam,” sebutnya.

Bukan Perhutanan Sosial jadi Penyebab Kerusakan Hutan

Selain itu, Ferdinal juga menanggapi tentang anggapan publik yang menyatakan keberadaan Perhutanan Sosial yang berada dekat dengan daerah aliran sungai, telah membuat kondisi tanah di perbukitan sepanjang DAS tidak bekerja menyerap air secara optimal.

Bantahan ini setelah melihat dari posisi Perhutanan Sosial di DAS Kuranji itu, dimana keberadaan Perhutanan Sosial saat ini berada di ketinggian 230 mdpl, sementara sumber banjir bandang yakni di hulu sungai mencapai 1.500 mdpl. “Kami bahkan sudah persika kondisi sebelum dan sesudah terjadi banjir bandang ini.

“Besar-besar hujan yang turun, makanya mudah membuat tanah jadi berlubang dan menyebabkan longsoran,”

Bukan wilayah perhutanan sosial, karena perhutanan sosial saat ini 230 mdpl, sementara sumber banjir bandang dari 1.500 mdpl. Dishut bahkan sudah memeriksa kondisi sebelum dan sesudah terjadi banjir bandang tersebut. Makanya, banjir bandang yang terjadi itu bukan dikarenakan adanya Perhutanan Sosial.

Menurutnya, hadirnya Perhutanan Sosial yang telah mengurangi dampak buruk dari banjir bandang yang telah terjadi tersebut. “Kalau tidak ada Perhutanan Sosial ini, saya perkirakan akan semakin buruk banjir bandang yang terjadi itu, akan lebih parah lagi. Karena, tanpa ada Perhutanan Sosial, aktivitas masyarakat membuka lahan pertanian atau perkebunan akan semakin meluas tanpa memperhitungkan dampak-dampak lainnya,” ucap dia.

Dikatakannya pascabencana yang terjadi, sebagai tindak lanjuti dari anggapan publik yang negatif terhadap kegiatan Perhutanan Sosial yang berada dekat dari DAS Kuranji Padang yakni Perhutanan Sosial Padang Janiah, Puncak Labuang, dan Sikayan Balumuik, tidak ditemukan adanya kawasan longsoran.

“Seharusnya, kalau Perhutanan Sosial itu dianggap telah merusak hutan, titik tanah longsor yang kemudian menutupi aliran sungai itu terjadi di kawasan Perhutanan Sosial yang telah dikelola oleh masyarakat. Kenyataannya, kondisi di lapangan, kawasan di sana baik-baik saja,” tegasnya.

Ferdinal menjelaskan saat ini total luas Perhutanan Sosial di Sumbar mencapai 380 ribu hektare dan 27 hektare diantaranya tengah dilakukan perambahan atau pembersihan semak belukar, karena untuk menanam tanaman buah seperti manggis, durian, atau kopi, semak belukar harus dibersihkan terlebih dahulu, tanpa harus dibakar.

“Kondisi itu bukan penggundulan, karena bukan menembang pohon-pohon yang besar, tapi membersihkan semak belukar saja,” kata dia.

Dia menyatakan jikapun dikemudian hari ditemukan Perhutanan Sosial telah menjalankan pemanfaatan hutan tidak sesuai ketentuan, langkah yang akan dilakukan mulai dari teguran administrasi, hingga pencabutan izin Perhutanan Sosial. Adanya tahapan ini, melihat dari kondisi dampak kerusakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial nya.

“Kami tidak akan membela Perhutanan Sosial yang tidak sesuai ketentuan cara pemanfaatan hutannya, jika salah, kami tertibkan, tidak ada negosiasinya,” ungkap dia.

Ekonomi Petani Hutan Naik Nyaris 100%

Kemudian Ferdinal mengatakan hadirnya Perhutanan Sosial di Sumbar, berdasarkan hasil survei pendapatan petani hutan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2021 lalu pendapatan petani hutan di Sumbar Rp1,7 juta per bulan, kemudian terus naik di tahun berikutnya menjadi Rp2,1 juta per bulannya, hingga di tahun 2025 pendapatan petani hutan mencapai Rp3,1 juta per bulannya.

“Dari tahun ke tahun, pendapatan petani hutan di Sumbar tren naik. Jika dibandingkan tahun 2021 dan 2025, kenaikannya itu nyaris 100%,” sebutnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan konsep hadirnya Perhutanan Sosial yakni memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar hutan, tanpa harus merusak hutan, telah memberikan dampak ekonomi yang sangat baik masyarakat. Adanya tren peningkatan pendapatan petani hutan itu, seiring banyaknya muncul usaha yang dikelolah dari hasil hutan.

Dikatakannya dari wilayah Perhutanan Sosial yang dikelolah itu, pada umumnya aktivitas usaha kebanyak hasil hutan bukan kayu, yakni hanya memanfaatkan buah-buahan, ada juga mengembangkan hutan, menyadap getah pinus, gula aren, asam kandis, hingga madu kelulut.

“Jadi sekitar masyarakat hutan ini banyak melahirkan produk olahan,” ujarnya.

Namun untuk produk olahan yang telah dilahirkan dari memanfaatkan hasil bukan kayu di hutan itu, sejauh ini belum bisa dipasarkan secara luas. Karena memang, ada beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti sertifikasi halal dan izin edar oleh BPOM. “Terkait hal ini kami akan terus berupaya membantu petani hutan ini,” tegasnya.

Menurutnya bahkan dari Bareskrim telah datang ke Dishut Sumbar mempertanyakan soal kabar bahwa Perhutanan Sosial penyebab terjadi longsoran di hulu, dan dia menegaskan tidak ada hubungannya dengan Perhutanan Sosial. “Tapi kalau bicara soal aktivitas perusahaan, yang ada, yaitu Semen Padang, tapi tidak ada kaitannya dengan banjir bandang di DAS Kuranji, dan perbukitan di Semen Padang itu, baik-baik saja kondisinya,” ucap dia.

Ferdinal bilang Dishut selama ini sudah intens melakukan edukasi kepada masyarakat terkait menjaga hutan. Karena memang, kalau berhadapan dengan masyarakat yang dikedepankan adalah berdiskusi, sementara kalau ke perusahaan harus menggunakan aturan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah memperkuat perlindungan hutan melalui moratorium penebangan dan pengangkutan kayu, serta pengaturan pemanfaatan kayu bagi masyarakat pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026), Raja Juli menjelaskan bahwa pada 8 Desember 2025 Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) telah menerbitkan surat edaran terkait pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pascabencana banjir. Kayu tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyutan digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan dan kemanusiaan, selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Raja Juli, dikutip dari Antara.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025 pada 29 Desember 2025. SK ini menegaskan pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana banjir sebagai sumber daya material untuk rehabilitasi dan pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain pengaturan pemanfaatan kayu hanyut, Kemenhut juga memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Dengan kebijakan ini, tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan selama masa moratorium.

“Kebijakan moratorium ini melalui penerbitan Surat Dirjen PHL pada 1 Desember 2025 mengenai Penutupan Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) untuk Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada PHAT (Pemegang Hak atas Tanah),” katanya.

“Selain itu, penerbitan Surat Dirjen PHL tanggal 8 Desember mengenai Moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Sehingga tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan,” ujarnya menambahkan.

Raja Juli Antoni menyampaikan kebijakan tersebut merupakan respons atas bencana banjir yang mencerminkan menurunnya fungsi lindung hutan di sejumlah wilayah Sumatera. Di sisi lain, Kemenhut juga melakukan identifikasi dan pendataan kayu temuan dengan melibatkan Polri serta pemerintah daerah.

“Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya ‘pencucian kayu’ dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana,” ujar Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memastikan kayu gelondongan yang hanyut dalam bencana banjir Sumatra dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di lokasi terdampak bencana.

Kemenhut mengemukakan bahwa kayu-kayu yang terbawa banjir di sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat merupakan sampah spesifik akibat bencana. Sampah ini membutuhkan penanganan khusus, terutama untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Regulasi tersebut mengatur bahwa timbulan sampah akibat bencana memerlukan metode penanganan tertentu.

Dalam konteks kehutanan, mekanisme penanganan kayu hanyut juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, guna memastikan tertib tata kelola dan akuntabilitas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Krisdianto, menyampaikan bahwa Kemenhut telah menerbitkan arahan resmi kepada pemerintah daerah terdampak sejak 8 Desember 2025 melalui surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: S.467/PHL/IPHH/PHL.04.01/B/12/2025. Arahan tersebut menekankan bahwa pemanfaatan kayu hanyut ditujukan semata-mata untuk kepentingan kemanusiaan, khususnya penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.

“Kayu hanyut yang terbawa banjir dipandang sebagai sampah spesifik akibat bencana. Dalam kondisi tertentu, kayu ini dapat dimanfaatkan masyarakat secara terbatas untuk membangun kembali rumah, fasilitas umum, dan sarana prasarana di wilayah terdampak,” ujar Krisdianto dalam siaran pers, Senin (22/12/2025).

Krisdianto menambahkan bahwa kayu hanyut tersebut dapat dikategorikan sebagai kayu temuan, sehingga pengelolaannya tetap perlu dilaporkan kepada Aparat Desa setempat.

Kemenhut menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membuka ruang eksploitasi dan menjadi modus pencucian kayu, melainkan sebagai bagian dari respons kemanusiaan yang terukur dan bertanggung jawab.

“Kami ingin memastikan bahwa penanganan kayu hanyut berjalan tertib, terkoordinasi, dan tidak disalahgunakan. Karena itu, pemanfaatannya dilakukan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, khusus untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana,” tambah Krisdianto.

Krisdianto mengatakan Kemenhut berkomitmen untuk hadir dalam penanganan bencana secara kolaboratif, sekaligus menjaga tata kelola hutan yang bertanggung jawab. Melalui pendekatan ini, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepastian hukum di bidang kehutanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebutkan bahwa sebanyak 4.295 unit rumah di Provinsi Aceh hanyut akibat banjir bandang.

Data itu disampaikan Ara kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).

“(Aceh) yang hanyut 4.295,” ujar Ara sebagaimana disiarkan langsung di YouTube Sekretariat Presiden (Setpres) pada hari yang sama.

Ara mengatakan bahwa Kementerian PKP telah menerjunkan pejabat eselon I ke lapangan untuk melakukan pendataan.

Selain rumah yang hanyut, hasil identifikasi itu menyatakan bahwa per Minggu (14/12/2025) terdapat 38.553 rumah di Aceh yang rusak ringan, 22.204 rusak sedang, dan 35.517 rumah rusak berat.

“Total rumah terdampak 10.569,” kata Ara.

Kemudian, di Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 1.135 rumah hanyut, 19.936 rumah rusak ringan, 4.304 rumah rusak sedang, dan 4.391 rumah rusak berat.

“Total rumah terdampak unit 29.796,” tutur Ara.

Sementara itu, di Sumatera Barat, sebanyak 5.534 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 rusak berat, dan 765 hanyut.

Dengan demikian, total rumah terdampak di Sumatera Barat adalah 9.150 unit rumah.

“Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485 data per hari Minggu, 14 Desember 2025, jam 5 sore,” kata Ara.

Lebih lanjut, Ara menyebutkan bahwa sampai saat ini, pihaknya bersama satuan TNI, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melakukan survei di 30 lokasi yang siap dibangun hunian sementara.

Lokasi tersebut tersebar di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

“Tadi yang Bapak sampaikan, sehingga prosesnya bisa cepat, kita pilih mana yang bisa jalan, sudah 30 yang kami rekomendasikan,” tuturnya.

Sebagai informasi, tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumbar, dan Sumut, dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

Berdasarkan laporan BNPB, jumlah korban meninggal per Sabtu (13/12/2025) mencapai 1.003 jiwa, sementara 218 orang lainnya masih hilang.

Bencana besar itu mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur rusak.

Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kini sedang menelisik sumber kayu gelondongan yang terbawa saat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menjelaskan soal temuan kayu di Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. TTemuan itu menjadi viral lantaran pada gelondongan kayu itu terdapat tulisan atau label Kemenhut lengkap dengan barcode-nya.

Direktur luran dan Penatausahaan Hasil Hutan Ditjen PHL Kemenhut, Ade Mukadi menegaskan bahwa kayu tersebut tidak berkaitan dengan bencana banjir di Sumatra.

"Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera. Polda Lampung dan Balai PHL Lampung [Kemenhut] sudah mengecek keberadaan kayu terdampar," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Dia menjelaskan, kayu yang terdampar di pesisir pantai itu berasal dari kecelakaan kapal tagboot milik PT Minas Pagai Lumber di Mentawai. Kecelakaan itu terjadi akibat mesin kapal mati setelah terkena badai pada (6/7/2025).

"Mesin tagboot mati dan terkena badai sejak 6 November 2025 sehingga ada banyak kayu yang jatuh dari tagboot tersebut," imbuh Ade.

Ade menjelaskan, kapal tersebut memiliki izin oleh Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.

Bicara soal barcode pada kayu, Kemenhut menyatakan bahwa hal itu merupakan penanda sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang telah dicek untuk mencegah pembalakan liar.

"Barcode di kayu adalah penanda SVLK yang dicek keabsahan/asal usul sumber kayu," pungkasnya.

Asal Usul dan Jenis Kayu Gelondongan

Dittipidter Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir saat bencana Sumatra berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

"Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

"Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa," pungkasnya.

Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin.

Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk

Bareskrim Periksi PT TBS

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

"Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut," ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. "Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh," kata Irhamni.

Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

KENDAL - Rombongan mahasiswa-mahasiswi UIN Walisongo Semarang mengalami musibah hanyut terbawa arus saat bermain di Sungai Getas, Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (4/11/2025). Akibatnya tiga orang ditemukan tewas dan tiga orang lainnya hilang.

Saksi mata kejadian menuturkan bahwa sebelum peristiwa terjadi, sebanyak 15 mahasiswa UIN Walisongo yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Getas sedang bermain air di sekitar tubing Jolinggo.

Namun tiba-tiba, banjir bandang datang dari arah hulu hingga menerjang rombongan mahasiswa UIN Walisongo.

Sebanyak 9 mahasiswa berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan 6 mahasiswa lainnya hanyut terseret arus sungai.

Sesaat setelah kejadian, warga sekitar bersama BPBD Kendal melakukan pencarian dan berhasil menemukan 3 korban dalam kondisi meninggal dunia (MD).

"Pencarian 3 korban lainnya untuk sementara dihentikan karena minimnya penerangan dan akan dilanjutkan Rabu pagi (besok)," kata Anggota BPBD Kendal, Ahma Garlih.

Ketiga korban ditemukan dalam kondisi luka di bagian kepala yang diduga terbentur bebatuan di sepanjang sungai.

Identitas 6 Mahasiswa Hanyut di Kendal:

1. M. Labib Rizqi (meninggal dunia)

2. Syifa Nadila (meninggal dunia)

3. Riska Amelia (meninggal dunia)

4. Nabila Yulian Desi (belum ditemukan)

5. M. Jibril Assyarafi (belum ditemukan)

6. Bima Pranawira (belum ditemukan).