Jakarta: Pemerintah mempercepat pemulihan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan pascabencana Sumatera. Hal ini dilakukan untuk menopang program swasembada pangan, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sempat dilanda bencana hidrometeorologi.

​Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen. Fokus utama percepatan ini adalah produksi pangan yang layak secara ekologis, pengembangan kawasan pertanian sesuai karakteristik lahan, serta mendorong diversifikasi komoditas pangan melalui sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim. ​

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah pusat menaruh perhatian serius terhadap pemulihan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Ia menekankan pentingnya gerak cepat seluruh pemangku kepentingan agar lahan yang rusak dapat segera kembali produktif. ​

“Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal,” kata Amran saat meninjau rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, dikutip Senin.

​Amran mengatakan pemerintah telah mengalokasikan bantuan lebih dari Rp1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga wilayah terdampak. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur pertanian hingga dukungan sarana produksi bagi petani.

​Sebagai langkah jangka panjang, program ini telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Skema yang disusun berorientasi pada nilai tambah hasil pertanian, diversifikasi pangan, pertanian berkelanjutan, penguatan koperasi, serta akses pasar yang inklusif.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Renduk akan menjadi acuan utama pemerintah dalam mengawal segala proses pemulihan permanen yang bersifat fisik maupun non-fisik selama tiga tahun ke depan (2026-2028). ​

“Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR,” ujar Tito seusai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).

​Sebagai tahapan awal implementasi, Satgas PRR terus mempercepat penyaluran bantuan pertanian di tiga daerah terdampak. Data Satgas PRR hingga akhir Mei 2026 mencatat realisasi bantuan pertanian telah mencapai Rp877,126 miliar untuk program rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, serta pembangunan jaringan irigasi.

​Pada periode yang sama, luasan lahan yang berhasil dipulihkan juga terus meningkat. Sebanyak 9.931 hektare sawah tercatat telah selesai direhabilitasi dari total target 42.702 hektare lahan terdampak di tiga provinsi tersebut.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk wilayah Sumatra mencapai Rp100,1 triliun yang akan dialokasikan secara bertahap selama 3 tahun ke depan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra Tito Karnavian merinci alokasi anggaran tersebut terdiri atas Rp38,9 triliun pada 2026, sebesar Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Anggaran jumbo tersebut disiapkan melalui rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan dampak bencana di tiga provinsi utama, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

“Usulan total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui pemerintah yakni tahun 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 Rp28,2 triliun dengan total anggaran Rp100,1 triliun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (28/5/2026).

Tito menuturkan, dana tersebut akan difokuskan untuk penyelesaian hunian tetap (huntap), relokasi masyarakat, perbaikan infrastruktur publik, serta mitigasi fisik seperti pengendalian banjir dan normalisasi sungai.

Sementara itu, dari sisi pemulihan hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan proses pengadaan huntap bagi korban terdampak di tiga provinsi tersebut dapat dimulai pada awal Juni 2026.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan saat ini terdapat 2.603 unit rumah yang sedang diproses untuk segera diserahkan kepada masyarakat terdampak, dengan menggandeng LKPP, kejaksaan, dan kepolisian guna menjaga tata kelola.

"Diharapkan pada tanggal 1 atau 2 Juni 2026, proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berkoordinasi terkait kesiapan lahan dengan Kementerian ATR/BPN, Danantara, dan Kementerian Lingkungan Hidup," kata Maruarar.

Adapun hingga saat ini, kondisi di lapangan menunjukkan tren pemulihan di mana 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak di Sumatra Barat telah berfungsi normal, disusul pulihnya sebagian besar dari 33 kabupaten/kota di Sumatra Utara.

Sementara itu, di Provinsi Aceh, fokus penanganan diarahkan pada percepatan penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta pemindahan mayoritas pengungsi dari tenda darurat menuju hunian sementara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah memperkuat perlindungan hutan melalui moratorium penebangan dan pengangkutan kayu, serta pengaturan pemanfaatan kayu bagi masyarakat pascabencana banjir di wilayah Sumatra.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/1/2026), Raja Juli menjelaskan bahwa pada 8 Desember 2025 Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) telah menerbitkan surat edaran terkait pemanfaatan kayu hanyut untuk pemulihan pascabencana banjir. Kayu tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan komersial.

“Kebijakan ini mengatur bahwa pemanfaatan kayu hanyutan digunakan untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana, serta bantuan material untuk masyarakat terdampak atas dasar keselamatan dan kemanusiaan, selama bukan untuk kegiatan komersial,” ujar Raja Juli, dikutip dari Antara.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 863 Tahun 2025 pada 29 Desember 2025. SK ini menegaskan pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana banjir sebagai sumber daya material untuk rehabilitasi dan pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain pengaturan pemanfaatan kayu hanyut, Kemenhut juga memberlakukan moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Dengan kebijakan ini, tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan selama masa moratorium.

“Kebijakan moratorium ini melalui penerbitan Surat Dirjen PHL pada 1 Desember 2025 mengenai Penutupan Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan) untuk Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami pada PHAT (Pemegang Hak atas Tanah),” katanya.

“Selain itu, penerbitan Surat Dirjen PHL tanggal 8 Desember mengenai Moratorium penebangan dan pengangkutan kayu. Sehingga tidak ada penerbitan dokumen legalitas hasil hutan,” ujarnya menambahkan.

Raja Juli Antoni menyampaikan kebijakan tersebut merupakan respons atas bencana banjir yang mencerminkan menurunnya fungsi lindung hutan di sejumlah wilayah Sumatera. Di sisi lain, Kemenhut juga melakukan identifikasi dan pendataan kayu temuan dengan melibatkan Polri serta pemerintah daerah.

“Hal ini dibuat sebagai respon atas bencana banjir yang menunjukkan menurunnya fungsi lindung hutan akibat tekanan pemanfaatan dan aktivitas ilegal, mencegah terjadinya ‘pencucian kayu’ dan menjaga sensitivitas di tengah masyarakat terdampak bencana,” ujar Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menguraikan berbagai isu prioritas di tahun 2026 yang akan dibahas oleh DPR mulai dari reformasi polri hingga penanganan pascabencana Sumatra.

Hal ini dia sampaikan saat pidato pembukaan Rapat paripurna DPR ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (13/1/2026). Puan menjelaskan pembahasan isu prioritas telah masuk dalam alat kelengkapan dewan (AKD).

"Dalam pembahasan di alat kelengkapan dewan, DPR RI akan memprioritaskan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat," jelas Puan.

Pertama, pemenuhan ketersediaan BBM, listrik, dan bahan pangan pascabencana di Sumatra dan di wilayah terdampak lainnya.

Kemudian, melakukan evaluasi pelaksanaan transportasi selama natal dan tahun baru.

Puan mendorong pembahasan evakuasi warga negara Indonesia di negara negara yang sedang berkonflik.

Selain itu, menuntaskan reformasi Polri-Kejaksaan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

"Proses reformasi Polri, kejaksaan RI, dan pengadilan untuk penegakan dan kepastian hukum bagi masyarakat," katanya.

Di sektor kesehatan, Puan menyampaikan mempercepat penanganan kasus super flu di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu, dia menuturkan perlu adanya perhatian khusus untuk menuntaskan permasalahan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan.

Nantinya, DPR juga akan membahas evaluasi izin kawasan hutan.

"Evaluasi pemberian izin kawasan hutan dan alih fungsi hutan," terang Puan.

Selanjutnya, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan di lembaga pemasyarakatan tanpa diskriminatif dan Persiapan penyelanggaraan haji tahun 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan percepatan pemulihan infrastruktur dan penanganan pascabencana di wilayah Sumatra dapat dikebut sebelum memasuki bulan Ramadan.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian menjelaskan bahwa periode waktu pascalibur Nataru hingga sebelum masuknya bulan Ramadan merupakan jendela waktu yang krusial.

Pasalnya, intensitas penanganan dan pekerjaan fisik di wilayah bencana membutuhkan ketahanan personel yang maksimal. Untuk itu, diperlukan tambahan personel TNI-Polri dalam melakukan penanganan.

"Nataru sudah selesai, mumpung sebelum Ramadan, karena kalau Ramadan capek nanti kerja fisik. Jadi harus digenjot di periode waktu ini. Saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolri mohon dukungan paling tidak 5.000 personel Polri," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, Sabtu (10/1/2026).

Tito merinci, penambahan personel Polri tersebut diperlukan untuk mengisi titik-titik prioritas di wilayah terdampak. Sebelumnya, pada periode Nataru dukungan personel dari kepolisian masih terbatas karena fokus pada pengamanan libur panjang.

Selain dari kepolisian, Tito juga mengaku telah berkomunikasi dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk meminta dukungan tambahan sebanyak 10.000 personel TNI. Hal ini didasari oleh luasnya sebaran wilayah terdampak yang memerlukan penanganan masif.

"Saya sampaikan kepada Pak Maruli, kira-kira bisa tidak 10.000 personel. Karena kalau cuma 1.000 saja itu tenggelam. Kemarin kami mengirim 1.200 pekerja dari IPDN, itu hanya bisa fokus di Aceh Tamiang saja, sementara di Aceh Timur, Gayo Lues, itu juga masih ada masalah," imbuhnya.

Sejalan dengan hal itu, Tito menilai pengerahan personel dalam skala besar menjadi kunci agar rehabilitasi wilayah tidak hanya terpusat di satu titik.

Selain itu, pemerintah turut berupaya agar fasilitas publik dan akses mobilitas masyarakat sudah kembali normal sebelum aktivitas keagamaan Ramadan dimulai.

Meski demikian, hingga saat ini pemetaan titik penempatan 15.000 personel tambahan tersebut tengah dimatangkan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sinkronisasi logistik di lapangan.

Bisnis.com, MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mengumumkan tingkat inflasi tahunan wilayah ini pada Desember 2025 mencapai 4,66% (year-on-year/YoY).

Angka inflasi Sumut pada Desember 2025 atau pascabencana Sumatra tercatat lebih tinggi dibanding nasional yang sebesar 2,92% (yoy).

Kepala BPS Sumut Asim Saputra mengatakan ada dua kelompok pengeluaran yang berandil besar terhadap tekanan inflasi tahunan Sumut periode Desember 2025 yakni Makanan, Minuman dan Tembakau, serta kategori Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya.

"Makanan, Minuman dan Tembakau berandil 3,03% dengan tingkat inflasi tahunan pada Desember sebesar 8,44% (yoy). Sedangkan Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya menyumbang andil 0,89% dengan inflasi 14,83% (yoy)," kata Asim dalam agenda Rilis Berita Resmi Statistik, Senin (5/1/2026).

Dijelaskan Asim, komoditas utama penyumbang inflasi tahunan pada Desember yakni emas perhiasan dengan andil 0,78%.

Hal itu sejalan dengan kenaikan signifikan harga logam mulia di pasaran yang sempat tembus Rp2,6 juta per gram pada Desember 2025.

Komoditas penyumbang inflasi lain pada Desember yakni cabai merah dengan andil 0,38%; bawang merah (0,35%); cabai rawit (0,33%); dan beras (0,30%).

Sementara lima komoditas yang mengalami penurunan harga dan menyumbang deflasi periode tersebut yakni tomat -0,27%; bawang putih (-0,11%); jengkol (-0,04%); kentang (-0,03%); dan daging babi (-0,02%).

Adapun secara bulanan, Sumut mengalami inflasi 1,66% (month-to-month/mtm) pada Desember 2025. Sedangkan di level nasional, inflasi bulanan tercatat 0,64% (mtm).

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian langsung sejak awal bencana di Sumatra dengan mengirimkan helikopter pribadi ke Aceh untuk mendukung penanganan di lapangan.

Selain itu, Teddy menekankan bahwa pemerintah juga mengerahkan total 53 helikopter gabungan untuk distribusi logistik ke wilayah terdampak yang sulit dijangkau.

Hal tersebut disampaikannya saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

“Sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh, beserta timnya. Silakan digunakan ke mana pun berkeliling Aceh sejak minggu pertama,” ujar Teddy.

Lebih lanjut, dia menambahkan, pemerintah juga meluruskan pertanyaan publik terkait keberadaan puluhan helikopter yang dikerahkan dalam penanganan bencana.

Menurut Teddy, saat ini terdapat 53 helikopter gabungan yang berasal dari unsur TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta pihak swasta, termasuk Pertamina.

“Ada 53 helikopter gabungan. Ini semuanya sejak awal berada di tiga provinsi terdampak,” katanya.

Menurutnya, dukungan transportasi udara menjadi kunci dalam memastikan bantuan kemanusiaan tetap tersalurkan ke masyarakat terdampak, sembari pemerintah terus mempercepat pemulihan akses darat di wilayah bencana.

Teddy menjelaskan, helikopter-helikopter tersebut difungsikan untuk mengangkut logistik ke wilayah yang tidak dapat dijangkau melalui jalur darat akibat akses jalan yang terputus atau belum tersambung.

“Mereka menerbangkan logistik ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh darat, ke desa-desa, ke posko peninjauan, dan titik-titik lainnya,” jelas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran pemulihan pascabanjir Sumatra berada di kisaran Rp60 triliun. Angka tersebut mencakup pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi, namun masih bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat memaparkan laporan dalam konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menanggapi pertanyaan terkait anggaran bantuan bencana Kementerian Sosial yang telah melampaui Rp100 miliar, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak hanya melihat besaran angka, melainkan fokus pada kebutuhan riil di lapangan.

“Yang pertama tentang Kemensos, kita tidak melihat angkanya, tetapi kita melihat item-nya. Karena angka itu pasti akan variatif, tergantung kondisi data per hari ini. Yang direalisasikan itu memang belum semuanya,” ujar Prasetyo.

Dia menjelaskan untuk kebutuhan pemulihan secara keseluruhan, pemerintah telah melakukan perhitungan awal terkait besaran anggaran yang dibutuhkan.

“Kalau berkenaan dengan angka pemerintah, secara umum kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih di kisaran Rp60 triliun untuk pemulihan pascabencana, baik rehabilitasi maupun rekonstruksi,” katanya.

Kendati demikian, Prasetyo menekankan angka tersebut bukanlah nilai final. Menurutnya, besaran anggaran masih berpotensi mengalami perubahan seiring pembaruan data dan dinamika kondisi di wilayah terdampak.

“Itu bukan angka yang kemudian jumlahnya pasti sejumlah itu, karena dalam perkembangannya tentu bisa jadi terdapat perubahan-perubahan dan penyesuaian data bergantung kondisi di lapangan,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono memaparkan total nilai bantuan tanggap darurat bencana Sumatra yang telah disalurkan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp100.484.346.880.

Bantuan tersebut berupa lauk pauk, family kit, kidsware, serta bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum.

Adapun, rincian penyaluran bantuan tersebut meliputi Provinsi Aceh sebesar Rp43.606.958.300, Provinsi Sumatra Barat Rp19.418.596.580, dan Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp37.458.792.000.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Memasuki fase pemulihan pascabencana di Kota Padang, Telkomsel Area Sumatra terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat terdampak melalui penyaluran bantuan serta pengoperasian Posko Layanan Telkomsel untuk memastikan kebutuhan komunikasi tetap terpenuhi.

Vice President Consumer Business Area Sumatera Telkomsel, Saki Hamsat Bramono mengatakan di Posko Siaga aparatur setempat di dua wilayah terdampak, pihaknya menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

“Melalui penyaluran bantuan CSR dan kehadiran Posko Layanan Telkomsel, kami memastikan konektivitas tetap terjaga agar masyarakat dapat kembali berkomunikasi, berkoordinasi, dan menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik,” ujarnya Selasa (23/12/2025).

Dia menyebutkan lokasi penyaluran bantuan yakni di Desa Batubusuk, Kecamatan Pauh, dengan estimasi 752 kepala keluarga terdampak, serta Desa Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, dengan estimasi sekitar 200 kepala keluarga terdampak.

Menurutnya memasuki fase pascabencana ini, pihaknya memfokuskan dukungan pada pemulihan aktivitas masyarakat. Selain bantuan, perusahaan juga menghadirkan Posko Layanan Telkomsel sebagai bagian dari upaya pemulihan.

Berbagai layanan disediakan bagi masyarakat, antara lain aktivasi paket internet dan paket telepon gratis, perpanjangan masa aktif tanpa biaya, akses WiFi gratis, serta fasilitas pengisian daya atau charger station di area posko.

Melalui rangkaian inisiatif tersebut, Telkomsel berharap dapat berkontribusi nyata dalam mendukung pemulihan pascabencana di Kota Padang sekaligus memperkuat peran konektivitas sebagai fondasi penting bagi kebangkitan dan keberlanjutan aktivitas masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap hendak membentuk Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Prabowo menyebut, Satgas tersebut akan bertugas menangani hunian masyarakat yang terdampak bencana. Mulai dari melaksanakan pembangunan hunian sementara hingga hunian tetap bagi masyarakat.

"Akan kita bentuk apakah kita namakan Badan atau Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, segera akan kita bangun hunian-hunian sementara dan hunian tetap," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (16/12/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo meminta agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi hunian masyarakat dapat dipercepat.

Apabila diperlukan realokasi dan pembangunan ulang, Prabowo meminta agar pemerintah tidak perlu mempermasalahkan keterbatasan lahan. Dia bahkan menginstruksikan untuk dapat membangun hunian rakyat di atas lahan milik negara.

"Jangan ada alasan cari lahan atau sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada, kalau perlu PTPN. Kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap tengah menyiapkan pembangunan sebanyak 2.600 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Menteri yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, 2.600 unit huntap itu bakal dibangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, dia belum merinci secara pasti dari mana pastinya sumber anggaran yang akan digunakan tersebut.

"Saya laporkan sama bapak [kemarin] ada 2.000 unit yang sudah siap dibangun hunian tetap yang dibiayai non-APBN. Mohon maaf, tetapi tadi malam bertambah 500 unit, dan tadi pagi bertambah 100 unit, jadi terkumpul untuk 2.600 unit," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Di hadapan Presiden Prabowo, Ara menargetkan 2.600 hunian tetap itu dapat mulai dibangun pada bulan ini.