Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto khawatir kampanye negatif terhadap nikel di Indonesia bakal membuat komoditas tambang ini dijauhi pasar global.

Menurutnya, apabila persepsi negatif terhadap nikel RI terus berkembang, maka pasar internasional bakal minggat. Ia tak ingin nasib nikel Indonesia berakhir seperti kobalt di Kongo yang tak diminati pasar global dan mencari negara pemasok kobalt yang dinilai 'lebih bersih'.

"Yang paling saya takutkan adalah ketika orang-orang mulai aware bahwa nikel itu nggak bagus dan ini mulai dinarasikan di mana-mana. Seperti katakanlah ada produksi kobalt di Kongo, orang mulai menjauhi kobalt karena kampanye tentang kobalt di Kongo itu diprodiksi secara tidak bertanggungjawab itu mencuat," kata Irmanto dalam acara Jogja Financial Festival 2026 di JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Kobalt merupakan bahan baku penting untuk baterai kendaraan listrik dan elektronik. Kongo memasok sekitar 70 persen lebih produksi kobalt dunia.

Ia menambahkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar dunia harus mampu memastikan proses penambangan dilakukan dengan baik agar tidak memunculkan stigma negatif terhadap nikel.

"Saya juga tidak mau tentu semua tidak mau, nikel deposit terbesar di Indonesia itu menjadi tidak berguna karena orang mulai menjauhi nikel karena proses penambangannya yang jelek," ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen keberlanjutan, PT Vale menargetkan dampak positif terhadap lingkungan, khususnya terkait hutan dan biodiversitas. Perusahaan menerapkan prinsip net positive terhadap hutan dan no net loss biodiversity.

"Maka PT Vale berani mengatakan saya ingin memposisikan PT Vale itu dalam hal hutan dampak terhadap hutan dan biodiversity itu net positive. Jadi kalau kita membuka lahan satu hektare, bagaimana kita bisa memperbaiki hutan 1,5 hektare deh. Jadi ada net positive-nya," ujarnya.

Selain itu, PT Vale juga menaruh perhatian pada kualitas air di sekitar area operasional. Irmanto mengklaim kualitas air limpahan dari perusahaan bahkan lebih baik dibandingkan standar yang berlaku di RI maupun internasional.

"Kita yakin, pede bahwa nikel yang diproduksi PT Vale itu bukan hanya komoditas, tapi bener-bener itu driver dari agenda dari transisi energi. Kan nggak elok kita bicara mendrive transisi energi tapi cara kita memproduksi nikel itu merusak lingkungan, itu nggak elok," tutur Irmanto.

Ia menegaskan nikel yang diproduksi Vale merupakan nikel yang diproduksi secara bertanggung jawab (responsible) dan berkelanjutan (sustainable).

Menurutnya, komitmen tersebut menjadi prinsip utama perusahaan di tengah meningkatnya sorotan dan kampanye negatif terhadap industri nikel di Indonesia. Irmanto menegaskan bahwa PT Vale turut ambil bagian dalam agenda transisi energi.

"Saya berani menyampaikan ke publik bahwa nikel yang diproduksi PT Vale Indonesia itu adalah responsible nikel atau sustainable nikel," tegasnya.

Ia menilai tidak semua produk nikel dapat disamaratakan. Menurutnya, proses produksi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu nikel diproduksi secara berkelanjutan atau tidak.

Vale menjadikan aspek 'how' dan 'why' dalam proses produksi sebagai kompas utama perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab berbagai tudingan negatif terhadap industri nikel, mulai dari isu kerusakan hutan, hilangnya biodiversitas, pencemaran air, hingga polusi udara.

Perusahaan tidak hanya ingin memperbaiki narasi mengenai industri nikel, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab nyata terhadap lingkungan.

Semasa hidupnya, founding father Singapura, Lee Kuan Yew (LKY) sering memberi peringatan pada para pemerintah negara berkembang agar tak terobsesi survei kepuasan publik dan program kesejahteraan tanpa syarat (welfare).

Menurutnya, dua hal tersebut rawan mendorong negara jatuh ke jebakan hak permanen (entitlement trap) yang korbannya adalah kemajuan ekonomi. Tulisan ini membahas apa maksud jebakan ini dan mengapa Indonesia harus mewaspadainya.

Hari ini, berbagai program dan kebijakan kesejahteraan sedang jadi pusat perhatian publik di Indonesia. Di antaranya, subsidi BBM, berbagai bantuan sosial, makan bergizi gratis (MBG), dan proyek koperasi desa (KDMP).

Berbagai program ini pun terindikasi berkontribusi besar menjaga kepuasan publik kepada pemerintah Presiden Prabowo. Survei Indikator Politik (Februari, 2026) misalnya, mengindikasikan mayoritas (79,9%) masyarakat mengaku puas dengan kinerja presiden.

Namun, di balik kepuasan itu, berbagai pertanyaan muncul: apakah semua kebijakan mahal itu benar-benar menggerakkan sektor riil? Apakah ia menciptakan pekerjaan formal berkualitas? Apakah ia memperkuat manufaktur? Apakah ia menaikkan penerimaan pajak? Ataukah ia justru menciptakan kepuasan politik yang mahal, sementara daya saing ekonomi riil dikorbankan?

Sektor Riil Stagnan

Ijma’ ahli menegaskan bahwa kemajuan dan daya saing ekonomi riil ditentukan oleh kualitas empat ranah kualitas kelembagaan (institutional quality): sosial, ekonomi, administratif, dan politik (Jazuli et al, 2022). Dari lensa analisis itu, kebijakan dan program pemerintah tak bisa hanya mengejar kepuasan publik saja.

Kebijakan yang efektif harus bisa menjamin kepastian ekonomi dan kapasitas administratif sehingga hasilnya tak parsial dan tak memperburuk ruang fiskal. Kata lainnya, sebuah kebijakan yang jitu harus jelas dampaknya pada sektor riil.

Misalnya, manufaktur tumbuh dan pekerjaan informal turun. Nyatanya, berbagai data menunjukkan berbagai kebijakan kesejahteraan di awal tulisan ini belum cukup produktif untuk memajukan ekonomi riil kita.

Sebagai gambaran, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus melemah. Kontribusinya hanya sekitar 19,07% pada 2025, bahkan 16,6% jika komoditas sawit (CPO) dikeluarkan. Pekerja informal masih sangat besar, sekitar 60% versi resmi BPS, dan bahkan mencapai 70%-75% menurut sebagian pelaku usaha. Ekspor juga masih sangat bergantung pada komoditas.

Selain itu, rasio pajak relatif rendah, sekitar 9,31% pada 2025. Lebih lagi, meski UMR terus dinaikkan, pendapatan riil masyarakat tergerus inflasi.

Dalam kondisi ini, hadirnya berbagai kebijakan kesejahteraan di atas dalam jangka pendek memang diperlukan sebagai bantalan (cushioning) sementara. Akan tetapi, jika berlarut tanpa evaluasi, cepat atau lambat publik akan menganggapnya sebagai bantuan kesejahteraan yang bukan hanya tanpa syarat, tapi permanen.

Ketika dihadapkan pada cekaknya ruang fiskal, hak-hak permanen ini kemudian bertransformasi menjadi apa yang LKY sebut sebagai entitlement trap. Artinya, kebijakan welfare yang semula jadi penyangga sementara, berubah menjadi hak yang dianggap tetap. Lama-lama, ia makin sulit direformasi, dan makin mahal dibiayai.

Lebih buruk lagi, program kesejahteraan sering secara alami menciptakan ketergantungan politik. Politisi makin sulit menolaknya karena takut dihukum pemilih.

Masyarakat makin sulit diajak disiplin karena terbiasa menerima. Penolakan kenaikan harga BBM adalah contohnya. Pada titik tertentu, pemerintah tak lagi memimpin arah kemajuan dan pembangunan ekonomi, melainkan tersandera oleh janji-janji kesejahteraannya (yang boros) sendiri.

Nigeria dan Kenya adalah contoh penting. Selama bertahun-tahun, subsidi BBM menjadi instrumen kesejahteraan yang populer di negara-negara Afrika ini. Pada 2025, biaya subsidi bensin dari kedua negara tersebut berkisar 0,5%-0,8% dari PDB. Subsidi ini kurang bijak mengingat rasio pembayaran utang (debt service ratio) mereka berkisar 70%-80%.

Ketika ingin mengurangi subsidi BBM itu, kedua negara ini terus disibukkan dengan kekacauan dan demonstrasi sosial yang mematikan. Di Kenya baru-baru ini (19/5/2026) terjadi demonstrasi besar anti-kenaikan harga BBM. Sekitar 300 orang ditangkap dan sekitar empat nyawa melayang akibat demonstrasi yang anarkis.

Kinerja ekonomi Indonesia tentu jauh lebih baik dari dua negara contoh tersebut. Namun, keduanya selayaknya menjadi peringatan bagaimana kebijakan kesejahteraan yang berlebihan dapat membahayakan ekonomi negara.

Entitlement trap sebagaimana terjadi di dua negara Afrika tersebut tak hanya mencederai disiplin fiskal dan menekan pendapatan domestik, tetapi juga memperburuk relasi antara pemerintah dan masyarakatnya.

Sense of Survival

Dalam ekonomi, pasar sejatinya bisa menjadi mekanisme penyeimbang ketika ada kebijakan inefisien. Dari sisi dalam negeri, sayangnya, pasar domestik sering tak bisa “menghukum” inefisiensi kebijakan karena harga. subsidi, dan distribusi kepuasan bisa dikendalikan negara. Biaya politik dapat ditunda dengan mengalihkan beban fiskal ke APBN dan BUMN.

Namun, pasar global tak selalu bisa dikendalikan. Ia membaca sinyal fiskal, kualitas tata kelola, arah regulasi, transparansi pasar, dan kredibilitas kebijakan secara lebih tajam dan anti-intervensi. Peringatan MSCI terhadap pasar Indonesia awal tahun ini adalah refleksinya.

Peringatan atas risiko penurunan status Indonesia dari emerging market ke frontier market menyiratkan kekhawatiran berbagai investor. Di antaranya atas transparansi pasar, independensi bank sentral, dan ambisi belanja pemerintah yang berlebihan.

Sayangnya, di dalam negeri, “hukumannya” juga mulai terasa: rupiah mudah tertekan, investasi tersendat, industri tidak cukup kuat menyerap tenaga kerja, dan kelas menengah terjepit.

Pemerintah perlu keluar dari “rasa telah sampai” atau sense of arrival, dan menyalakan kembali naluri bertahannya atau “sense of survival”. Rasa telah sampai membuat pemerintah merasa cukup dengan legitimasi elektoral, survei kepuasan, dan program besar. Sebaliknya, naluri bertahan membuat pemerintah bertanya lebih keras.

Pertanyaan-pertanyaan kritis perlu diajukan: apakah kebijakan ini memperkuat daya tahan ekonomi? Apakah belanja ini menciptakan produktivitas? Apakah program ini memperluas pekerjaan formal? Apakah regulasi ini membuat investor dan pelaku usaha berani mengambil risiko jangka panjang?

Pemerintahaan Presiden Prabowo tak perlu malu mengoreksi janji kampanye jika kondisi fiskal dan ekonomi menuntut penyesuaian. Yang berbahaya bukanlah mengubah janji, tetapi mempertahankan janji yang inefisien, tak produktif, dan membebani masa depan.

Toh, masyarakat pada akhirnya akan mendukung pemerintah yang berhasil memperbaiki ekonomi warga, bukan sekadar membagi bantuan.

Agenda Presiden Prabowo harus bergeser dari mengejar kepuasan publik menuju membangun produktivitas. Misalnya, MBG harus lebih efisien. Subsidi BBM juga harus makin efisien dan presisi.

Harapannya, anggaran hasil efisiensi bisa diarahkan ke berbagai program produktif seperti pelatihan kerja, kredit bisnis murah, industrialisasi padat karya, pendidikan vokasi, kepastian usaha, dan penciptaan pekerjaan formal.

Adalah naif jika kita berpandangan Indonesia sudah gagal atau kolaps. Sebab, Bank Indonesia dan pemerintah masih punya banyak ruang untuk mengambil instrumen kebijakan korektif. Langkah BI menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25, misalnya, harus diapresiasi.

Namun, perlu ditekankan bahwa Indonesia masih jauh dari “sampai”. Bahkan, boleh jadi, kita sedang berada di bibir entitlement trap. Jangan sampai jatuh ke dalamnya. Karenanya, sense of survival harus “dikobarkan”. Pemerintah perlu benar-benar mengevaluasi dan mengoreksi berbagai kebijakan dan program kesejahteraannya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama AKPY STIPER Yogyakarta berkolaborasi dalam memperkuat inovasi dan meningkatkan citra positif industri sawit nasional.

Direktur AKPY STIPER Sri Gunawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki manfaat luas, tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan pangan dan produk turunan bernilai tinggi.

Terkait hal itu ia mengatakan pemahaman menyeluruh mengenai agribisnis sawit dari hulu hingga hilir menjadi hal wajib, khususnya bagi mahasiswa penerima beasiswa BPDP, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga peluang kewirausahaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemandirian pangan dan energi.

“Seluruh mahasiswa, khususnya penerima beasiswa BPDP, harus memahami potensi besar agribisnis sawit," ujar dia.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong penguatan peran kelapa sawit dalam mendukung kemandirian pangan dan energi, lanjutnya, yakni melalui "Workshop and Conference UMKM Sawit Jogja 2026, Dalam Mendukung Ketahanan dan Energi" didukung BPDP.

Melalui kegiatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kemandirian pangan dan energi berbasis UMKM sawit. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM, mendorong hilirisasi serta inovasi produk berbasis pangan dan energi, serta memperkuat kelembagaan dan jejaring bisnis baik secara konvensional maupun digital.

Selain itu, lanjut Sri Gunawan, kegiatan tersebut juga sebagai upaya meningkatkan citra sawit melalui kampanye edukatif kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa sawit memiliki kontribusi strategis terhadap ekonomi nasional, ketahanan pangan, energi, serta keberlanjutan lingkungan jika dikelola secara baik.

"Melalui kegiatan ini kami juga ingin membangun kolaborasi antara berbagai pihak, mulai dari UMKM, koperasi, perguruan tinggi, pemerintah, perusahaan sawit, hingga lembaga riset yang diharapkan dapat memperluas akses pasar, membuka peluang permodalan, serta mempercepat transfer teknologi di sektor sawit," katanya.

Pada kesempatan tersebut juga diadakan pelatihan pengolahan produk pangan, energi, oleokimia, oleofood serta pemasaran digital, hingga expo dan networking yang menampilkan produk UMKM sawit sekaligus memperluas jejaring bisnis antara pelaku usaha, perusahaan, dan pemerintah.

"Kami berharap dapat melahirkan pelaku UMKM sawit yang inovatif, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi di Indonesia," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Divisi Kemasyarakatan dan UKMK BPDP Helmi Muhansah menambahkan kegiatan itu bukan sekadar forum peningkatan kapasitas pelaku usaha, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi publik yang lebih luas.

“Kegiatan workshop dan konferensi UMKM Sawit Jogja 2026 merupakan implementasi dari program promosi BPDP yang memiliki mandat untuk membangun narasi positif industri kelapa sawit di tengah berbagai tantangan persepsi publik,” ujar dia.

Dalam hal itu, lanjutnya, BPDP menjalankan fungsi kampanye positif sebagai upaya menyeimbangkan bahkan melawan berbagai kampanye negatif (black campaign) yang kerap muncul terhadap komoditas sawit.

Menurut Helmi, pendekatan yang dilakukan tidak lagi hanya bersifat top-down atau berbasis institusi semata, tetapi juga melibatkan langsung pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) sebagai aktor utama di lapangan.

Melalui workshop itu, peserta tidak hanya dibekali pengetahuan teknis dan peluang usaha berbasis produk turunan sawit, tetapi juga didorong untuk memahami posisi strategis dalam ekosistem industri sawit nasional.

“Ketika UMKM merasakan langsung manfaat ekonomi dari sawit baik melalui produk pangan, energi, maupun turunan lainnya maka secara alami mereka akan menjadi bagian dari narasi besar industri ini,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya menjadi produsen atau pelaku ekonomi, tetapi juga berperan sebagai advokat yang mampu menyampaikan cerita positif tentang sawit kepada masyarakat luas.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan segera menggandeng Badan Pengelola Investasi Danantara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkampanyekan pentingnya pengelolaan energi baik di sejumlah perusahaan BUMN maupun BUMD di tengah gejolak geopolitik global.

"Saya melihat program optimalisasi pemanfaatan energi ini nanti harus bergulir secara masif. Sehingga nanti kami tentu akan berkolaborasi apakah itu dengan Danantara, Kementerian Dalam Negeri untuk kampanye yang lebih masif dan lebih efektif," kata Menaker di Jakarta, Rabu.

Ia menilai optimalisasi pemanfaatan energi perlu dijalankan secara luas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya nasional menghadapi tantangan energi serta mendorong efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor usaha di tengah situasi global.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong pengelolaan energi di perusahaan swasta, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Upaya itu dilakukan melalui imbauan penerapan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu terhadap perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, guna mengurangi konsumsi energi di tempat kerja.

Adapun imbauan WFH itu dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

"Karena ini adalah kebutuhan kita sebenarnya. Ketahanan energi itu menjadi sangat penting untuk bangsa ini ke depannya dan ini membutuhkan kolaborasi," ujar Menaker.

Diketahui, Menaker mengimbau pemimpin perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan kegiatan Work From Home (WFH) kepada karyawan sehari dalam seminggu.

Dia mengatakan penerapan WFH berlaku efektif sejak hari ini per 1 April 2026. Namun, untuk hari pelaksanaan WFH, khususnya bagi pihak swasta, Kemnaker memberikan sepenuhnya kepada perusahaan untuk menentukan sesuai kondisi operasional.

Adapun imbauan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

Menaker menuturkan imbauan tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sistematik dalam pemanfaatan energi di tempat kerja.

Ia juga menegaskan meskipun perusahaan memberlakukan WFH, tetapi upah atau gaji karyawan dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan termasuk tidak boleh mengurangi cuti tahunan.

Meski begitu, pemberlakuan WFH terdapat pengecualian bagi perusahaan yang bergerak di sektor energi, kesehatan, infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, hingga keuangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas pemerintah di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal.

Menurut Prabowo, program tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, sekaligus bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia.

"Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan," ujar Prabowo dalam dialog bersama tokoh dan jurnalis di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Sabtu (21/3).

Ia menyoroti langsung kondisi anak-anak yang mengalami stunting sebagai alasan utama program tersebut terus dijalankan.

"Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada," ujarnya.

Selain berdampak pada aspek sosial, Prabowo menyebut program MBG juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor.

"MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31 ribu dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30 ribu dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja," katanya.

Ia menambahkan, setiap dapur juga akan melibatkan sejumlah pemasok bahan pangan yang berpotensi menyerap tenaga kerja tambahan.

"Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur... tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja," ujar Prabowo.

Meski demikian, Prabowo mengakui implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Pemerintah, kata dia, telah mengambil langkah penertiban terhadap dapur yang bermasalah.

"Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup," ujarnya.

Ia juga menegaskan pembiayaan program MBG tidak bersumber dari utang baru, melainkan dari efisiensi anggaran dan upaya menekan kebocoran keuangan negara.

"Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran," kata Prabowo.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.

"Rakyat kita sebagian besar sudah terlalu lama tidak menikmati kebaikan daripada ekonomi kita," pungkas Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika Ramadan adalah tentang berbagi kebahagiaan, maka puncak kampanye Shopee Big Ramadan Sale adalah wujud nyatanya. Berlangsung sehari penuh pada 3 Maret 2026, festival belanja ini menghadirkan rangkaian penawaran istimewa, kejutan interaktif, serta pengalaman belanja yang dirancang untuk menyemarakkan setiap momen Ramadan dari sahur hingga tengah malam.

Setiap detik di hari puncak menjadi peluang keuntungan. Jadi, siapkan diri Anda: tandai kalender, pastikan wishlist terkunci, notifikasi aktif, baterai smartphone penuh, dan semangat berburu promo.

Adi Rahardja, Senior Director of Business Development Shopee Indonesia mengatakan, Shopee senantiasa memahami, kebutuhan setiap individu dalam menyambut Ramadan sangat personal dan unik.

Itulah mengapa pada puncak kampanye Big Ramadan Sale pada 3 Maret, Shopee berfokus pada penyajian solusi belanja yang cerdas sekaligus menghibur.

‘’Kami harap rangkaian promo ini bisa memfasilitasi setiap kebutuhan, baik itu yang sedang mencari koleksi baju Ramadan, menata ulang estetika hunian menjadi lebih hangat, lebih glow up, atau kebutuhan rumah tangga dan elektronik yang lebih canggih,” katanya dalam keterangan Senin (2/3/2026).

Selebrasi Seharian Penuh Kejutan

Di hari puncak nanti, setiap jam memiliki cerita dan keberuntungannya sendiri. Dari sahur sampai tengah malam, Shopee hadirkan dengan penuh kejutan. Jadi bukan hanya terkait scroll, saatnya atur timing dan strategi.

Sederet ragam promo puncak pun telah siap untuk memastikan seluruh kebutuhan Ramadan, diantaranya:

*Beli 2 Gratis 1: Pengguna berkesempatan melengkapi kebutuhan Ramadan karena pembelian produk ke-3 akan mendapatkan diskon spesial.

*Beduk Berkah 10M: Ketuk Beduknya, Raih Berkahnya! Kini saatnya menabuh beduk langsung dari layar smartphone sebanyak-banyaknya demi membantu karakter Choki menyalakan lampu di deretan rumah warga.

Jangan sampai lewatkan kesempatan total hadiah 10M pada jam-jam spesial: 04.00, 12.00, dan 16.00 WIB. Pasang pengingat sekarang dan bersiaplah untuk menang!

*Gebyar Ramadan Serba RP1: Kesempatan emas mendapatkan iPhone dan produk menarik lainnya hanya dengan Rp1 melalui berbagai sesi spesial yang hadir sepanjang hari. Siapkan alarm, latih jempol kamu dan jangan sampai terlewat!

*Interaksi Seru NegoNeko: Ngobrol, negosiasi bahkan curhat bareng kucing pintar bernama Neko, pengguna bisa dapat kesempatan bonus hadiah hingga 1 Juta Koin Shopee setiap hari.

Karena Ramadan bukan cuma soal satu wishlist, berbagai kebutuhan harian hingga persiapan Lebaran juga bisa diburu lewat promo tambahan yang tak kalah seru.

*Motor & Mobil RP1000: Sudah siap membawa pulang Mobil dan Motor dengan harga super spesial Rp1000? Saatnya pasang alarm di sesi-sesi khusus selama puncak kampanye BRS.

*Kejar Voucher 50% tiap 10 Menit: Nikmati kesempatan berburu voucher diskon hingga 50% tiap 10 menit dengan potongan maksimal Rp 100 ribu yang bisa kamu klaim dan gunakan sepanjang hari.

*Pasti Dapat Diskon 99%: Tanggal 3 Maret bukan cuma tanggal biasa. Hari di mana setiap pengguna merasakan Pasti Dapat Voucher diskon 99% di sesi-sesi tertentu selama puncak kampanye.

ShopeeLive Superstar: Mega Bintang Banting Harga

Tidak lengkap rasanya berbicara tentang Peak Day tanpa menyebut kemeriahan ShopeeLive Superstar yang berlangsung pada 1-3 Maret 2026.

Mengusung tagline “Mega Bintang Banting Harga”, Shopee menghadirkan pengalaman live shopping dengan penawaran harga termurah yang hanya tersedia selama siaran berlangsung.

Deretan nama seperti Ria Ricis, Ibnu Wardani, Lila Azmina, dan Louisse Scarlett akan memeriahkan sesi live dengan berbagai kejutan.

Mulai dari Mobil & Motor Rp1.000, Voucher Diskon hingga Rp1 juta, hingga Voucher 99% tiap 10 menit, seluruhnya dirancang untuk menciptakan pengalaman belanja yang penuh energi dan semangat Ramadan.

Your Survival Kit untuk Puncak Kampanye BRS - 3 Maret 2026:

Waktu	Highlight	Keuntungan
Sepanjang Hari	Beli 2 Gratis 1	Diskon spesial produk ke 3
04.00, 12.00, 16.00	Beduk Berkah 10M	Bagian dari total hadiah 10M
Setiap 10 Menit	Kejar Voucher 50%	Diskon s.d Rp100.000
Sesi Spesial	Motor & Mobil Rp1.000 & Iphone Rp 1	Kendaraan impian dan smartphone terkini dengan harga miring
Setiap Hari	Nego Neko	Koin Shopee s.d 1 Juta via 'Curhat bareng Neko'

Simak kejutan lainnya dan informasi lebih lanjut mengenai Big Ramadan Sale 2026 di https://shopee.co.id/m/big-ramadan-sale. Unduh aplikasi Shopee secara gratis melalui App Store atau Google Play dan segera aktifkan ShopeePay.

Bisnis.com, JAKARTA - Dengan lebih dari 40 juta unit terjual setiap tahun, pasarsmartphoneIndonesia menjadi salah satu yang paling padat di Asia Tenggara. Bagi konsumen, kondisi ini dapat menciptakan“choice overload”dalam memilih perangkat yang tepat. Di sisi lain, situasi ini menghadirkan tantangan besar bagi brand untuk membangun relevansi sekaligus mendorong keputusan pembelian di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Kondisi tersebut memacu berbagai brandsmartphonesemakin kreatif dalam mengadopsi strategi pemasaran melampaui kanal konvensional, salah satunya Infinix. Sebagai challenger brand di pasarsmartphoneIndonesia, Infinix memperkuat strategimobile-firstdengan memanfaatkan ekosistem berbasis aplikasi sebagai kanal pemasaran utama untuk menjangkau konsumen.

Melalui kolaborasi bersama solusi pemasaran terintegrasi milik Grab yakni GrabAds, Infinix mengaktifkan kampanye yang memanfaatkan berbagai format komunikasi di dalam aplikasiGrab untuk membangunawarenesssekaligus mempercepat konversi. Pendekatan ini memungkinkan Infinix hadir di aktivitas harian masyarakat, mulai dari saat mereka melakukan perjalanan, memesan makanan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari. Hasilnya signifikan, peluncuran salah satu produk baru Infinix mencatat penjualan hingga4.000 unit dalam 60 detikpertama, yang menjadi indikator kuat efektivitas ekosistem aplikasi danretail media networkdalam mendorong keputusan pembelian secara cepat di kategorismartphone.

Secara eksekusi, kampanye Infinix memanfaatkan kombinasi format iklan berdampak tinggi di dalam aplikasi Grab untuk menciptakan beberapa titik interaksi sepanjang perjalanan konsumen. Infinix mengaktifkanfirst-view adsyang menampilkan produk sejak pertama kali pengguna membuka aplikasi Grab, sertafull-page video adspada halaman in-transit. Penempatan ini memungkinkan Infinix menyampaikan pesan kreatif secara imersif sejak awal, guna membangun awareness dan memperkuat consideration，sekaligus menghadirkancall-to-actionyang mengarahkan konsumen untuk melanjutkan eksplorasi produk hingga ke jalur pembelian, baik di dalam ekosistem Grab maupun melalui platform e-commerce mitra.

Salah satu inovasi kreatif dalam strategi ini adalah penggunaan Branded Vehicle Icon di peta GrabMaps, Saat pengguna memesan kendaraan, mereka memiliki kecenderungan untuk terus melihat posisi pengemudi di peta. Dengan format iklan Branded Vehicle Icon di aplikasi Grab, Infinix memanfaatkan momen tunggu ini dengan mengganti ikon kendaraan di peta menjadi visual logo atau produk Infinix.

Format ini menciptakan eksposur yang bersifat natural namun berulang, sekaligus membantu menjaga top-of-mind di tengah rutinitas pengguna.

Untuk mendorong transisi menuju konversi pembelian, Infinix melengkapi strategi tersebut dengan targeted video ads yang mengangkat keunggulan performa perangkat bagi gamer dan content creator, sekaligus mengaktifkan visual banner yang menonjolkan penawaran eksklusif. Kombinasi ini membantu mendorong pengguna dari tahap eksplorasi menuju keputusan pembelian dalam satu alur pengalaman mobile yang berkesinambungan.

Dalam menyambut hasil kampanye tersebut, Sergio Ticoalu, Head of Marketing Infinix Indonesia, mengatakan,"Pasar smartphone Indonesia sudah masuk fase di mana diferensiasi tidak lagi cukup hanya dari spesifikasi produk. Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan brand di momen yang relevan dan dekat dengan aktivitas harian konsumen. Melalui strategi mobile- first bersama Grab, kami bisa menghubungkan eksposur langsung ke jalurpembelian dalam satu ekosistem, sehingga mendorong keputusan yang lebih cepat dan terukur."

Sementara itu,Roy Nugroho, Director of Commercial, Grab Indonesia,menambahkan, “Kampanye ini memperlihatkan pergeseran peran Grab dan GrabAds dari sekadar kanal media menjadi ekosistem yang mampu menggerakkan hasil bisnis. Dengan memanfaatkan data, konteks, dan berbagai format kreatif di dalam Grab, brand tidak hanya membangun awareness, tetapi juga bisa mengorkestrasi perjalanan konsumen daridiscoveryhingga transaksi dalam satu pengalaman yang terintegrasi.”

Atas pendekatan dan kinerja tersebut, kolaborasi Infinix dan GrabAds meraihGold,di kategoriExcellence in Mobile Marketingpada ajangMarketing Excellence Awards (MEA) 2025,sebuah penghargaan yang mengapresiasi kampanye pemasaran paling inovatif, strategis, dan berdampak terhadap pertumbuhan bisnis.

Kolaborasi Infinix dan GrabAds meraih Gold di kategori Excellence In Mobile Marketing pada ajang Marketing Excellence Awards (MEA) 2025

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ekosistem mobile secara terintegrasi dapat menjadi salah satu pendekatan kunci bagi brand untuk tetap kompetitif di tengah pasar yang semakin padat, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai GrabAds dapat dilihat di sini.

Bisnis.com, JAKARTA - Dengan lebih dari 40 juta unit terjual setiap tahun, pasarsmartphoneIndonesia menjadi salah satu yang paling padat di Asia Tenggara. Bagi konsumen, kondisi ini dapat menciptakan“choice overload”dalam memilih perangkat yang tepat. Di sisi lain, situasi ini menghadirkan tantangan besar bagi brand untuk membangun relevansi sekaligus mendorong keputusan pembelian di tengah kompetisi yang semakin ketat.

Kondisi tersebut memacu berbagai brandsmartphonesemakin kreatif dalam mengadopsi strategi pemasaran melampaui kanal konvensional, salah satunya Infinix. Sebagai challenger brand di pasarsmartphoneIndonesia, Infinix memperkuat strategimobile-firstdengan memanfaatkan ekosistem berbasis aplikasi sebagai kanal pemasaran utama untuk menjangkau konsumen.

Melalui kolaborasi bersama solusi pemasaran terintegrasi milik Grab yakni GrabAds, Infinix mengaktifkan kampanye yang memanfaatkan berbagai format komunikasi di dalam aplikasiGrab untuk membangunawarenesssekaligus mempercepat konversi. Pendekatan ini memungkinkan Infinix hadir di aktivitas harian masyarakat, mulai dari saat mereka melakukan perjalanan, memesan makanan, hingga belanja kebutuhan sehari-hari. Hasilnya signifikan, peluncuran salah satu produk baru Infinix mencatat penjualan hingga4.000 unit dalam 60 detikpertama, yang menjadi indikator kuat efektivitas ekosistem aplikasi danretail media networkdalam mendorong keputusan pembelian secara cepat di kategorismartphone.

Secara eksekusi, kampanye Infinix memanfaatkan kombinasi format iklan berdampak tinggi di dalam aplikasi Grab untuk menciptakan beberapa titik interaksi sepanjang perjalanan konsumen. Infinix mengaktifkanfirst-view adsyang menampilkan produk sejak pertama kali pengguna membuka aplikasi Grab, sertafull-page video adspada halaman in-transit. Penempatan ini memungkinkan Infinix menyampaikan pesan kreatif secara imersif sejak awal, guna membangun awareness dan memperkuat consideration，sekaligus menghadirkancall-to-actionyang mengarahkan konsumen untuk melanjutkan eksplorasi produk hingga ke jalur pembelian, baik di dalam ekosistem Grab maupun melalui platform e-commerce mitra.

Salah satu inovasi kreatif dalam strategi ini adalah penggunaanBranded Vehicle Icon, yang menampilkan visual logo/produk baru Infinix di peta GrabMaps pada momen ketika pengguna secara aktif memantau perjalanan pesanan mereka. Dengan muncul di titik perhatian utama selama proses menunggu, format ini menciptakan eksposur yang bersifat natural namun berulang, sekaligus membantu menjagatop-of-minddi tengah rutinitas pengguna.

Untuk mendorong transisi menuju konversi pembelian, Infinix melengkapi strategi tersebut dengantargeted video adsyang mengangkat keunggulan performa perangkat bagi gamer dancontent creator, sekaligus mengaktifkanvisual banneryang menonjolkan penawaran eksklusif. Kombinasi ini membantu mendorong pengguna dari tahap eksplorasi menuju keputusan pembelian dalam satu alur pengalaman mobile yang berkesinambungan.

Dalam menyambut hasil kampanye tersebut, Sergio Ticoalu, Head of Marketing Infinix Indonesia, mengatakan,“Pasar smartphone Indonesia sudah masuk fase di mana diferensiasi tidak lagi cukup hanya dari spesifikasi produk. Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan brand di momen yang relevan dan dekat dengan aktivitas harian konsumen. Melalui strategimobile-firstbersama Grab, kami bisa menghubungkan eksposur langsung ke jalur pembelian dalam satu ekosistem, sehingga mendorong keputusan yang lebih cepat dan terukur.”

Sementara itu,Roy Nugroho, Director of Commercial, Grab Indonesia,menambahkan, “Kampanye ini memperlihatkan pergeseran peran Grab dan GrabAds dari sekadar kanal media menjadi ekosistem yang mampu menggerakkan hasil bisnis. Dengan memanfaatkan data, konteks, dan berbagai format kreatif di dalam Grab, brand tidak hanya membangun awareness, tetapi juga bisa mengorkestrasi perjalanan konsumen daridiscoveryhingga transaksi dalam satu pengalaman yang terintegrasi.”

Atas pendekatan dan kinerja tersebut, kolaborasi Infinix dan GrabAds meraihGold,di kategoriExcellence in Mobile Marketingpada ajangMarketing Excellence Awards (MEA) 2025,sebuah penghargaan yang mengapresiasi kampanye pemasaran paling inovatif, strategis, dan berdampak terhadap pertumbuhan bisnis.

Kolaborasi Infinix dan GrabAds meraih Gold di kategori Excellence In Mobile Marketing pada ajang Marketing Excellence Awards (MEA) 2025

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan ekosistem mobile secara terintegrasi dapat menjadi salah satu pendekatan kunci bagi brand untuk tetap kompetitif di tengah pasar yang semakin padat, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kami terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS, sebagai bentuk percepatan digitalisasi transaksi keuangan bagi masyarakat Kalimantan Timur,

Nusantara (ANTARA) - Bank Indonesia bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terus melakukan kampanye penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk meningkatkan transaksi ekonomi digital, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan bertransaksi.

Digitalisasi keuangan terus didorong karena dapat mengurangi waktu dan biaya transaksi, mengurangi risiko kehilangan atau pencurian uang, memungkinkan transaksi kapan saja dan di mana saja, dan meningkatkan akses ke layanan keuangan secara luas.

"Kami terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS, sebagai bentuk percepatan digitalisasi transaksi keuangan bagi masyarakat Kalimantan Timur," kata Kepala Sekretariat Kerja Bersama (SKB) Bank Indonesia IKN, Syachman Perdymer di Nusantara, Senin.

Dalam hal ini, SKB Bank Indonesia IKN sudah beberapa kali melakukan kampanye di IKN, salah satunya melalui giat pada Ahad kemarin, yakni dengan menggelar Nusantara QRIS Run 5K, diikuti 1.000 peserta.

Mereka berlari menyusuri Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara dan berhasil menuntaskan rute lari sejauh 5 kilometer di kawasan yang menyajikan lanskap Nusantara asri tersebut.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital melalui QRIS, sebagai bentuk percepatan digitalisasi transaksi keuangan bagi masyarakat luas.

"Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan QRIS sebagai sistem pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari," kata Syachman.

Ia mengajak masyarakat di sekitar IKN untuk berolahraga agar semua bisa lebih sehat sekaligus menikmati Kota Nusantara dengan beragam bangunan yang ikonik.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Agung Indrajit, menyampaikan bahwa kolaborasi antara olahraga dan digitalisasi keuangan menjadi pendekatan yang menarik dalam memperkenalkan literasi ekonomi kepada masyarakat.

Menurutnya, olahraga dengan digitalisasi merupakan tema yang menarik, sehingga ke depan, BPS, Bank Indonesia, dan OIKN juga akan berkolaborasi untuk melakukan pengembangan pasar secara berbeda dari yang ada di Jakarta, yakni dengan running text harga pasar, harga inflasi, dan literasi ekonomi bagi para pedagang di pasar.

“Melalui Nusantara QRIS Run, kami bersama Bank Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital dapat hadir secara dekat dan inklusif bagi masyarakat. Perpaduan gaya hidup sehat dan literasi ekonomi digital menjadi bagian dari ekosistem kota masa depan yang berkelanjutan,” kata Agung.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Bupati Sidoarjo Subandi angkat suara mengenai dugaan kasus penipuan yang menyeret dirinya, yang saat ini telah naik status proses hukumnya menjadi penyidikan di Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dittipidum Bareskrim) Mabes Polri.

Subandi pun mengungkapkan bahwa dana senilai Rp28 miliar yang diperkarakan atas dugaan penipuan investasi perumahan tersebut digunakan sebagai anggaran untuk membiayai kebutuhan kampanye, saat dirinya bersama Wabup Sidoarjo Mimik Idayana mencalonkan diri sebagai Cabup-Cawabup Sidoarjo pada gelaran Pilkada 2024 lalu.

Dirinya kemudian menerangkan dana tersebut kemudian dititipkan dan dikelola kepada pihak lain atau seseorang bernama Haji Mulyono beserta pihak pelapor, bukan secara langsung oleh dirinya secara bersangkutan.

"Anggaran itu mestinya [digunakan sebagai] anggaran [kampanye] pilkada yang dikelola oleh Pak Haji Mulyono karena saya dengan Bu Mimik sepakat biaya pilkada itu [dibagi] 50%-50%," ungkap Subandi, Kamis (22/1/2026).

Berkaitan dengan perkara yang menjeratnya tersebut, Subandi pun mengaku bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Dittipidum Bareskrim Mabes Polri dan memberikan keterangan berkaitan dugaan kasus tersebut.

“Saya sempat diperiksa, ya saya katakan apa adanya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Subandi menegaskan bahwa uang senilai Rp28 miliar adalah murni dana kampanye, dan tidak bisa dikategorikan sebagai investasi karena tidak terdapat dokumen perjanjian secara resmi yang ditunjukkan kepada pihak berwajib.

"Dia itu melaporkan katanya untuk investasi. Lah, kalau investasi mestinya ya ada transfer, bunyinya perjanjiannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, tanyakan kepada beliaunya (pelapor) apakah ada enggak itu?," bebernya.

Subandi pun mengklaim bahwa laporan polisi itu ditengarainya ditujukan oleh seseorang berinisial RM, yang diduga mengarah kepada sosok Rahmat Muhajirin, suami dari Wabup Sidoarjo Mimik Idayana.

“Yang jelas, pelapornya itu RM dan kawan-kawan,” ungkap Subandi.

Atas perkara yang menyeretnya itu, Subandi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pelaporan balik karena dalam penilaiannya kasus tersebut termasuk dalam dugaan pencemaran nama baiknya dirinya selaku Bupati Sidoarjo.

“Saya sendiri nanti juga akan membuat pelaporan balik juga atas nama pernyataan saya sebagai bupati. Yang jelas ini membuat gaduh Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri meningkatkan kasus dugaan penipuan senilai Rp28 miliar terkait Bupati Sidoarjo Subandi dan anggota DPRD Sidoarjo M Rafi Wibisono ke penyidikan.

Pengacara pelapor, Dimas Yemahura Alfarauq mengatakan informasi kenaikan status perkara itu diperoleh dirinya per hari ini, Rabu (21/1/2026).

Adapun, Surat Perintah Tugas Penyidikan untuk kasus tersebut tertuang melalui surat SP.Gas. Sidik/70.2b/I/RES.1.11./2026/Dittipidum, tanggal 20 Januari 2026.

"Hari ini saya menerima pemberitahuan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan [SPDP]," ujar Dimas di Bareskrim Polri, Rabu (21/1/2026).

Dimas menjelaskan duduk perkara ini berkaitan dugaan penipuan investasi perumahan. Namun, dana investasi diduga tidak dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, rencana pembangunan kompleks perumahan kliennya tidak kunjung terealisasi meski terlapor menerima dana investasi sebesar Rp28 miliar sejak 2024

"Dijanjikan oleh dia itu akan dibangun oleh developer yang akan menghasilkan keuntungan jika dibangun perumahan. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada perumahan, masih berupa pesawahan, dan tidak pernah ada pembangunan proyek developer," imbuhnya.

Bahkan, kata Dimas, kliennya sudah melayangkan somasi berulang kali kepada terlapor. Namun, surat somasi itu tak kunjung direspons. Oleh sebab itu, pihaknya melaporkan perkara ini ke Bareskrim Polri.

"Total kerugian yang cukup besar tentu ini sangat-sangat memprihatinkan karena perlu diketahui klien kami mengalami kerugian sebesar Rp28 miliar," pungkasnya.

LONDON - Pemerintah Wales, yang dikuasai Partai Buruh, membuat terobosan yang berani untuk "memerangi" para politisi penebar janji palsu. Pemerintah tersebut sedang menyiapkan undang-undang (UU) yang melarang politisi berbohong saat kampanye pemilu, dan pelanggarnya bisa dijerat sanksi pidana.

Rencana ini telah memicu kegelisahan di Parlemen. Sebab, untuk pertama kalinya kebohongan politik tak lagi sekadar dosa moral, tapi bisa jadi kejahatan hukum.

Rancangan undang-undang (RUU) tersebut kini dibahas di Senedd (Parlemen) Wales, dan digadang-gadang sebagai langkah paling berani di Eropa untuk memerangi janji palsu, manipulasi data, dan klaim menyesatkan dalam kampanye pemilu.

RUU ini sudah melewati rintangan pertama di legislatif pada 12 Januari lalu.

Janji Palsu Politisi Bisa Jadi Bukti Kejahatan

Dalam draf RUU itu, politisi yang secara sengaja menyebarkan informasi palsu demi meraih suara pemilih dapat diproses secara hukum. Artinya, janji kampanye, klaim keberhasilan, hingga serangan ke lawan politik berpotensi diperiksa kebenarannya.

Bagi pendukung aturan ini, langkah tersebut adalah obat bagi penyakit lama demokrasi, yakni politik penuh kebohongan. Di dunia politik mana pun, publik merasa dibohongi tanpa konsekuensi nyata. Kini, pemerintah Wales ingin membalik keadaan.

“Demokrasi tak bisa hidup jika kebohongan dibiarkan bebas" telah menjadi narasi utama kelompok pendukung RUU ini.

Politisi Mulai Panik, Mempertanyakan Kebebasan Bicara

Sebuah pernyataan dari Partai Buruh Wales mengatakan, "Undang-undang tersebut bertujuan untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi demokrasi Wales."

Para pendukung mengatakan bahwa hal itu diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan dan keyakinan pada pemerintah dan politik.

Namun, tidak semua pihak menyambut aturan ini dengan tepuk tangan. Sejumlah politisi justru menyebut aturan ini berbahaya dan bisa disalahgunakan.

Para politisi yang cemas dengan aturan tersebut menilai definisi “bohong” akan menjadi alat politik untuk membungkam kritik atau menjegal lawan. beberapa anggota Senedd telah menyuarakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat membatasi kebebasan berbicara.

Saat ini, RUU tersebut tidak menentukan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan palsu, sesuatu yang menurut beberapa anggota Senedd perlu diubah agar memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan yang cukup.

Ini bukan pertama kalinya parlemen Wales mencoba memperkenalkan undang-undang semacam itu. RUU serupa hampir disahkan pada tahun 2024, bertentangan dengan keinginan pemerintah.

Setelah itu, pemerintah Wales berjanji larangan bagi politisi untuk berbohong akan diberlakukan sebelum pemilihan Senedd 2026.

Namun, BBC melaporkan bahwa larangan tersebut tidak akan siap sebelum pemilihan Wales mendatang dan tidak akan berlaku hingga pemilu 2030 paling cepat.

Komite yang dibentuk untuk meneliti RUU tersebut mengkritiknya karena tidak mendefinisikan apa yang akan dianggap sebagai pernyataan "palsu atau menyesatkan" atau bagaimana hukum tersebut akan ditegakkan dan kepada siapa.

Jika RUU tersebut disahkan, para menteri Wales kemudian akan diwajibkan untuk membuat tindak pidana hanya setelah RUU tersebut menjadi undang-undang.

Komite tersebut telah menyampaikan kekhawatiran tentang undang-undang yang diusulkan, dengan mengatakan, "Kekuasaan untuk membatasi kebebasan berbicara sebelum atau selama pemilu dengan begitu sedikit parameter mengenai ruang lingkup larangan apa pun akan luar biasa seperti yang dirancang."

Jane Dodds, seorang anggota Senedd dari Partai Liberal Demokrat, mengatakan komite telah mengidentifikasi "kekhawatiran serius". Namun, dia mendukung pemberlakuan larangan berbohong, dan mendesak rekan-rekannya di Senedd untuk melakukan perubahan pada RUU tersebut agar dapat diberlakukan sebelum pemilu berikutnya pada bulan Mei.

"Kebohongan berkembang di dunia politik karena kita bisa lolos begitu saja," katanya."Karena kita tidak menghadapi konsekuensi nyata," ujarnya.

Sementara itu, anggota Senedd dari Partai Buruh, Alun Davies, menyampaikan kekhawatiran tentang RUU tersebut yang "dipercepat pengesahannya agar orang merasa nyaman dengan diri mereka sendiri tanpa mengatasi masalah mendasar yang harus dihadapi masyarakat ini."

Perihal siapa yang menentukan mana fakta dan mana opini menjadi pertanyaan besar yang memicu perdebatan panas di Senedd.

Para pengkritik RUU tersebut juga menilai, jika aturan ini tidak dirumuskan dengan sangat ketat, maka kampanye politik bisa berubah menjadi ladang kriminalisasi.

Langkah Berani, Tapi Berisiko

Meski menuai kontroversi, pemerintah Wales bersikeras melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Mereka menyebut kepercayaan publik terhadap politik berada di titik terendah, dan langkah ekstrem diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi.

Jika RUU ini lolos menjadi UU, Wales akan menjadi wilayah pertama di Inggris Raya yang secara eksplisit melarang kebohongan politisi saat pemilu. Langkah ini bahkan berpotensi menjadi preseden global, karena banyak negara menghadapi krisis serupa: hoaks politik, manipulasi emosi, dan janji kosong.

JAKARTA - Ketua KONI Kabupaten Ponorogo Sugiri Heru Sangoko memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Jakarta, Senin (12/1/2026). Pemeriksaan Heru berkaitan dengan penyidikan dugaan perkara suap dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Usai menjalani pemeriksaan, Heru mengaku dicecar penyidik soal utang piutang Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Dia mengakui Sugiri mempunyai uang terhadapnya. "Nggak (aliran uang), diperiksa utang piutang saja," ujar Heru di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/1/2026).

Menurut Heru, nilai utang Bupati nonaktif itu mencapai Rp26 miliar namun hanya beberapa yang baru dikembalikan. Dia tak merinci jumlah nilai yang sudah diterima.

Utang Sugiri kepada Heru berkaitan untuk dana kampanye. Dia bakal melakukan langkah hukum gugatan perdata untuk mendapatkan uangnya kembali. “Utang terkait biaya kampanye. Kalau tidak dikembalikan perdatalah ya gimana kita kerja, utang, dibalikin," ucapnya.

KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka suap pengurusan jabatan serta dugaan tindak pidana korupsi proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo dan penerimaan lainnya. Diketahui, Sugiri terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada Jumat 7 November 2025.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif pada tahap penyelidikan, kemudian ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan yang setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 4 tersangka.