Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebagai kompensasi untuk menurunkan biaya haji di tengah gejolak harga minyak dunia. Nilai anggaran sebagai bentuk kompensasi itu mencapai Rp1,77 triliun.

Pemerintah saat ini tengah berupaya meredam dampak kenaikan harga avtur dunia terhadap lonjakan biaya haji 2026. Keniscayaan ongkos perjalanan yang membengkak diupayakan tak menjadi beban tambahan jemaah haji Tanah Air, mengingat keberangkatan yang akan dimulai dalam kisaran dua pekan lagi.

Presiden RI Prabowo Subianto pun telah menyampaikan bahwa meskipun harga avtur global naik, pihaknya masih berani menurunkan biaya ibadah akbar umat Islam tersebut. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 34/2025 terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Biaya haji pun turun sebesar Rp2 juta. Kemudian, selisih biaya akan dikompensasi oleh negara.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa Kemenkeu pun telah ancang-ancang menyiapkan kompensasi biaya haji itu. Meskipun, dirinya tidak secara gamblang menjelaskan sumber dana dari pos tertentu untuk kompensasi tersebut.

"Oh itu [kompensasi biaya haji] enggak usah ditanya dari pos mana. Pokoknya kita kelola bareng-bareng. Kan tadi saya bilang bahwa ada penerimaan yang naik, itu sudah pasti tergantung nanti seberapa optimis," ujar Febrio di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) pada Kamis (9/4/2026).

Belum lagi, Kemenkeu dengan Kementerian ESDM saat ini sedang mengamati beberapa tarif atau potensi kenaikan penerimaan dari sejumlah komoditas. Selain itu, terdapat arahan dari Presiden Prabowo untuk efisiensi.

"Nah ini kemudian realokasi, nanti kita kelola untuk tetap bersama-sama. Nanti defisitnya tetap kita jaga di bawah 3%," ujar Febrio.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengatakan sumber kompensasi biaya haji berasal dari APBN. Menurutnya, APBN pun masih terdapat berbagai cadangan.

"Kita kan udah efisiensi yang, efisien-efisien itu kan. Itu saya yakin kan efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," ujar Purbaya.

Dia pun memastikan bahwa APBN akan cukup dalam mengantisipasi tekanan harga minyak seiring dengan perang di Timur Tengah. Ditambah, menurutnya kondisi geopolitik mulai mereda dan turut memengaruhi harga minyak dunia.

"Kenapa cukup? Karena kan itu setahun. Kita harapkan dengan asumsi 100 [dolar AS per tahun], kan, mudah-mudahan BBM, minyak dunia kan udah turun. Jadi, ruangnya masih cukup besar itu," ujar Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah telah membayar subsidi dan kompensasi senilai Rp345,1 triliun per 30 November 2025.

“Ini setara 72,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.

Ia merinci, realisasi pembayaran bahan bakar minyak (BBM) disalurkan untuk 15,61 juta kiloliter atau 80,4 persen dari target 19,41 juta kiloliter. Nilai realisasinya pun terus bertumbuh sejak 2023, dari pertumbuhan 0,2 persen menjadi 3,4 persen pada 2025.

Untuk LPG 3 kilogram, hingga akhir November, telah terserap 7,09 juta ton atau 86,8 persen dari target 8,17 juta ton. Dalam periode 2023–2025, pemakaian LPG 3 kilogram juga terus meningkat, dengan pertumbuhan 4,5 persen pada 2023, 2 persen pada 2024, dan 3,4 persen pada 2025.

Realisasi untuk listrik bersubsidi telah mencapai 42,6 juta pelanggan dari target 42,1 juta pelanggan, setara 101,1 persen dari target. Pelanggan tersebut mencakup kategori 450 VA dan 900 VA.

Jumlah pelanggan listrik bersubsidi juga terus meningkat, dengan pertumbuhan 2,5 persen pada 2023, 4,3 persen pada 2024, dan 2,6 persen pada 2025.

Sementara itu, untuk pupuk bersubsidi, pemerintah merealisasikan 7,5 juta ton atau 84,3 persen dari target 8,9 juta ton. Penggunaan pupuk bersubsidi tercatat meningkat cukup pesat pada 2024 dan 2025, dengan pertumbuhan 11,25 persen pada 2025.

Sebagai catatan, belanja negara terealisasi Rp2.911,8 triliun per 30 November 2025, atau setara 82,5 persen dari proyeksi Rp3.527,5 triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp2.116,2 triliun, setara 79,5 persen dari proyeksi Rp2.663,4 triliun.

Secara komponen, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen dari proyeksi. Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari proyeksi.

Untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD), ia mengatakan Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi sebesar Rp795,6 triliun atau 92,1 persen dari proyeksi.

Sedangkan pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.351,5 triliun atau setara dengan 82,1 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini sebesar Rp2.865,5 triliun.

Dengan demikian, APBN 2025 mengalami defisit sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 30 November 2025.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti angkat bicara terkait kemungkinan adanya suntikan anggaran dari APBN sebagai kompensasi penghapusan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ghufron menuturkan, diskusi mengenai kebijakan pemutihan tersebut masih berada di ranah pemerintah pusat, sehingga keputusan final berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Terkait kemungkinan adanya pemberian dana dari APBN sebagai kompensasi penghapusan tunggakan, Ghufron menyatakan hal tersebut merupakan opsi, namun bukan syarat mutlak bagi BPJS Kesehatan.

“Kalau memang diberi kompensasi tentu lebih baik, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini kan untuk membantu orang-orang yang memang tidak berdaya dan kesulitan mengakses layanan,” ujar Ghufron saat ditemui di sela acara 1st Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference di Yogyakarta, Rabu (10/12/2025).

Dia melanjutkan, dampak pemutihan terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan dinilai tidak signifikan. Ghufron menyebut, kebijakan ini justru dapat meringankan beban operasional lembaga dalam melakukan penagihan.

Ghufron juga menegaskan, pemutihan itu tidak akan berdampak pada Dana Jaminan Sosial (DJS) yang menjadi sumber dana utama BPJS Kesehatan untuk membiayai layanan kesehatan peserta JKN.

“Kami justru lega karena tidak perlu mengejar-ngejar tunggakan kepada peserta yang memang sudah tidak ada kemampuan, atau bahkan tidak bisa lagi dihubungi,” tutup Ghufron.

Dia menjelaskan, kebijakan pemutihan dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tunggakan peserta yang secara ekonomi tidak mampu.

Ghufron memaparkan, mayoritas penunggak berasal dari kelompok masyarakat miskin yang telah berpindah segmen kepesertaan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang dibiayai pemerintah daerah, tetapi masih meninggalkan kewajiban iuran dari segmen sebelumnya.

Dia menuturkan, dana yang dikelola BPJS Kesehatan merupakan dana publik sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan dan diaudit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, penghapusan tunggakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum atau disalahgunakan.

“Dana BPJS itu dana publik dan dana negara, sehingga setiap tahun kami diperiksa BPK. Pemutihan harus diatur dengan baik supaya tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, besaran dana kompensasi untuk pemutihan itu muncul dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pada Rabu (22/10/2025) lalu.

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun.

"Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Meski begitu, dia belum memerinci lebih lanjut berapa orang atau penerima BPJS Kesehatan yang akan dihapus tunggakannya. Termasuk apakah yang dianggarkan dibebankan dari dana badan atau suntikan langsung dari APBN.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR meminta Danantara Indonesia untuk lebih efisien dalam menyalurkan subsidi kepada masyarakat sekaligus menagih kompensasi ke APBN.

Hal itu menjadi materi pembahasan rapat kerja (raker) antara Komisi XI DPR dengan Danantara serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (4/12/2025). Rapat secara tertutup itu disebut membahas agar kompensasi dan subsidi yang berasal dari APBN ke depannya lebih berkeadilan dan tepat sasaran.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pihaknya saat ini pun sudah memulai proses untuk mengefisienkan proses subsidi dan kompensasi. Khususnya kompensasi, hal tersebut sudah dijalankan di PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Bagaimana kalau dari BUMN ini kami lebih mengefisienkan di pihak BUMN sendiri. Contohnya, kami sudah mulai lakukan di Pupuk yang tadinya kompensasi dalam bentuk cost plus, sekarang kami sesuaikan dengan harga market sehingga ini memberikan insentif kami untuk lebih efisien," jelasnya kepada wartawan usai rapat tersebut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Untuk diketahui, cost plus pricing method merujuk pada penentuan harga jual dengan cara menghitung dan menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh.

Menurut Rosan, Pupuk yang dulu menerapkan metode inefisien itu pun tetap mendapatkan kompensasi dari APBN. Oleh sebab itu, dia menilai perlunya membenahi skema kompensasi tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat.

Secara umum, pria yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menilai pembayaran dari kompensasi dan subsidi dari pemerintah kepada BUMN sudah berjalan lebih baik.

"Sangat membantu BUMN ini yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa public service obligation yang memang harus kami laksanakan," ujarnya.

Adapun, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun masih enggan memerinci lebih lanjut apa kesimpulan raker dengan Danantara serta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tadi. Dia hanya berpesan bahwa tata kelola subsidi harus tepat sasaran.

Misbakhun membantah rapat tertutup itu diselenggarakan lantaran adanya pembengkakan biaya subsidi.

"Kami tidak membicarakan soal pembengkakan. Kami hanya membicarakan tentang tata kelola, supaya subsidi bisa berjalan efisien, tepat sasaran, dan apa yang menjadi target APBN itu bisa berjalan," tuturnya.