Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional (suspend) 1.780 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 26.800 unit.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyatakan jumlah SPPG yang disetop sementara ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring proses perbaikan pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," kata Dadan dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Dadan menegaskan bahwa BGN mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan. Dia menyebut, SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) akan dihentikan sementara.

"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegasnya.

Wacana Tim Khusus Baru

Lebih lanjut, Dadan menuturkan bahwa dalam upaya pengawasan dan perbaikan dalam program MBG tidak dilakukan melalui pembentukan tim khusus baru, melainkan melalui struktur internal yang sudah berjalan.

"Kalau itu bukan tim khusus, karena secara organik sudah ada di kami. Di Badan Gizi ada tiga wakil, salah satunya memegang investigasi dan komunikasi publik. Kemudian ada Deputi Pemantauan dan Pengawasan yang merangkul seluruh SPPG di Indonesia," ujar Dadan.

Dia menambahkan, pengawasan juga diperkuat oleh inspektorat untuk menangani persoalan yang lebih rinci di lapangan. Seluruh mekanisme tersebut, kata dia, terus berjalan dengan target peningkatan kualitas dan efektivitas program sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Program MBG bukan sekadar pemberian makanan, melainkan bagian dari upaya besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Program ini menargetkan sekitar 82,9 juta anak penerima manfaat di Indonesia, sebuah skala besar yang menurutnya tidak mudah dicapai dalam waktu singkat.

"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan menutup 1.780 SPPG yang tidak memenuhi standar. "Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.

Zulhas pun mengimbau sekolah untuk aktif menyampaikan keluhan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar, baik melalui SPPG maupun fasilitas pengaduan pemerintah.

"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Hingga pertengahan Februari 2026, tercatat sebanyak 207.355 orang telah menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya Lilik Arijanto menyatakan pihaknya akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi guna menjaga keberlangsungan dari pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi," ucap Lilik, Senin (23/2/2026).

Ia juga menjelaskan koordinasi dengan BGN selalu berjalan secara intensif, di mana hal tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Khususnya terhadap operasional tiap-tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lilik menjelaskan saat ini telah terdapat sebanyak 87 SPPG di seluruh penjuru Kota Pahlawan. 67 SPPG telah beroperasional dan melayani masyarakat, sementara sisanya masih dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis.

"Secara keseluruhan, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun SPPG lainnya tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya itu menyatakan pendorongan untuk mengurus SLHS tersebut adalah bagian dari komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada segenap yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum mengantongi SLHS agar segera mengurus sertifikasi tersebut.

"Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh titik layanan," tegasnya.

Sinergi lintas sektor terhadap pengawasan program itu, lanjut dia, akan senantiasa diperkuat. Tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat.

“Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan terdapat 2.110 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Timur hingga saat ini. Ia mengklaim mayoritas SPPG tersebut telah tercatat mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Di Jawa Timur sudah ada 2.110 SPPG dan separuh lebih sudah memiliki SLHS. Yang di sini sudah lengkap, SLHS ada, halal ada, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) juga ada. Ini bisa menjadi contoh bagi SPPG lainnya karena aman dan gizinya sudah sesuai," ujar Zulhas di sela-sela kunjungannya ke SPPG Nikmat Barokah, Jalan Raya Kedung Asem, Rungkut, Surabaya, Kamis (19/2/2026).

Kunjungan tersebut dilakukannya untuk memastikan kesiapan serta standar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan optimal selama bulan puasa berlangsung.

Zulhas juga meninjau langsung proses penyiapan makanan, standar kebersihan dan sanitasi dapur, hingga kualitas gizi yang disediakan bagi para penerima manfaat.

Selain itu, Zulhas juga turut mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sekaligus mendorong percepatan pengurusan SLHS bagi seluruh SPPG.

Memasuki awal Ramadan, pemerintah melakukan penyesuaian pola distribusi MBG bagi penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa. Makanan yang diberikan adalah dalam bentuk paket makanan kering yang dapat dikonsumsi saat waktu sahur maupun berbuka puasa.

"Nanti bulan puasa, yang berpuasa dikasih makanan kering. Ada telur, roti, kurma atau buah, kacang, dan susu. Untuk pondok pesantren, waktunya bisa digeser saat buka puasa," jelas Ketua Umum PAN itu.

Sementara itu, pengelola SPPG Nikmat Barokah Yayuk Eko Agustin menjelaskan seluruh menu makanan kering yang didistribusikan selama Ramadan adalah berbagai produk yang diproduksi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal.

"Menu keringnya ada roti, abon, telur asin, telur biasa, dan buah. Semua dari UKM," beber Yayuk.

Yayuk menambahkan, distribusi makanan dilakukan ke masing-masing sekolah saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Sedangkan selama masa libur, distribusi difokuskan kepada ibu hamil dan ibu menyusui.

"Setiap harinya, kami mendistribusikan sekitar 3.500 porsi makanan, termasuk untuk siswa, guru, ibu hamil, dan ibu menyusui," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat masih terdapat 28% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, dari total 503 SPPG yang tersebar di Sumsel, baru 361 SPPG atau sekitar 72% yang telah memenuhi standar higiene sanitasi. Dengan demikian, terdapat 142 SPPG yang belum memenuhi standar higiene sanitasi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumsel Dedy Irawan mengatakan percepatan penerbitan SLHS menjadi langkah krusial untuk menjamin keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu juga ditunjukkan untuk mencegah risiko kontaminasi bahan berbahaya dan bakteriE. colipada makanan.“Masih ada beberapa SPPG yang belum memenuhi persyaratan, terutama terkait hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Kalau itu cepat dipenuhi, penerbitan SLHS juga bisa lebih cepat,” ujar Dedy, Kamis (15/1/2026).

Selain IKL di atas 80%, proses penerbitan SLHS juga mengharuskan adanya hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan air. Menurutnya, keterlambatan hasil uji tersebut turut mempengaruhi lamanya proses sertifikasi.

Namun, dia mengungkapkan, kendala utama yang dihadapi SPPG yang belum bersertifikat umumnya berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan air bersih serta sistem pengolahan limbah yang belum sesuai standar kesehatan lingkungan.

Meski demikian, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan secara intensif kepada pengelola SPPG.Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan SLHS sehingga seluruh SPPG dapat beroperasi sesuai standar keamanan pangan.

“Tujuan akhirnya adalah memastikan makanan yang disalurkan dalam Program MBG benar-benar aman dan layak dikonsumsi,” tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) alias dapur yang menyediakan makan bergizi gratis (MBG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia bertambah signifikan pada 2026 mendatang.
Kepala BGN Dadan Hidayana mengatakan pihaknya merencanakan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut bisa mencapai sekitar 8.200 SPPG. Saat ini, realisasi SPPG di daerah 3 T masih sangat minim.
"3T itu kita rencanakan 8.200 tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190-an," katanya usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12/2025).
BGN sendiri menargetkan akselerasi pendirian SPPG di akhir tahun mencapai 19.000 di seluruh Indonesia.

"Tahun depan kita ingin ada minimal 25.400 SPPG di daerah aglomerasi dan 8.200 di daerah terpencil, sehingga total ada 32.000 sampai 33.000 SPPG yang melayani 82,9 juta [siswa]," katanya.
Selain pendirian SPPG, pihaknya juga tengah menggenjot jumlah SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) termasuk di Jawa Barat. "Tadi sudah ditekankan Pak Gubernur [Dedi Mulyadi] agar ada percepatan lagi," katanya.
Menurutnya saat ini dari 1.548 SPPG yang mengajukan SLHS di Jawa Barat, sekitar 900 dapur sudah resmi mengantongi persetujuan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan baru ada 690 dari 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis yang sudah mempunyai Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Hal ini disampaikan Dadan usai Rapat Koordinasi Terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10).

"690 (SPPG)," ujar Dadan saat ditanyai wartawan berapa jumlah SPPG yang sudah mempunyai SLHS dari 13.347 SPPG.

SLHS diperlukan untuk memastikan kebersihan dan pembuatan menu MBG sesuai standar.

Kementerian Kesehatan telah meminta dinas kesehatan untuk mempercepat proses penerbitan SLHS dalam waktu dua minggu.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Aji Muhawarman mengatakan untuk mendapatkan SLHS, SPPG harus mengajukan permohonan ke dinas kesehatan dengan melampirkan persyaratan administrasi, bukti uji laboratorium sesuai baku mutu, lulus inspeksi kesehatan lingkungan, dan sertifikat pelatihan keamanan pangan untuk penjamah pangan.

"Proses ini mengacu pada Permenkes No. 17/2024 dan pedoman NSPK Kemenkes tentang higiene sanitasi," kata Aji di Jakarta, Selasa (30/9).

Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menyebut seluruh SPPG ditargetkan mempunyai SLHS dalam waktu sebulan.

"Saya dan Pak Dadan (Kepala BGN) sudah menargetkan paling lama 1 bulan yang sudah ada surat resminya. Diharapkan semua SPPG-nya ini sudah mendapatkan SLHS," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (2/10).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (anggaran) mengakui alami kekurangan anggaran Rp28 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir tahun ini. Meski demikian, BGN menyatakan siap mengejar target tersebut.

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan pihaknya akan mengejar target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

“82,9 juta akan kita kejar akhir tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Per Selasa (28/10/2025), BGN mencatat penerima MBG baru menjangkau 39,2 juta orang dengan 13.347 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Adapun dari jumlah dapur tersebut, Dadan menyebut 690 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menargetkan seluruh SPPG akan mengantongi SLHS dalam sebulan.

Dadan juga menyatakan jumlah peserta MBG yang terdaftar terus bertambah, dengan rata-rata 200 SPPG yang berhasil diverifikasi dan masuk setiap harinya.

“Kita juga mau membangun 5.000 sampai 6.000 SPPG terpencil. Jadi kita masih optimis bisa mengejar 82,9 juta akhir tahun ini,” imbuhnya.

Masih mengacu data BGN, Dadan mengeklaim program MBG telah menyedot anggaran senilai Rp35 triliun per Selasa (28/10/2025). Meski demikian, dia menyatakan kebutuhan anggaran untuk November dan Desember masih besar, masing-masing sebesar Rp14 triliun dan Rp19 triliun.

Bahkan, dia menyebut BGN masih akan kekurangan dana senilai Rp28 triliun. Namun, lanjut dia, BGN akan menggunakan dana cadangan untu mengejar target 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.

“[Anggaran] bukan habis, tapi kurang. Karena untuk November saja, kita akan butuh di November itu Rp14 triliun sendiri. Desember kita akan butuh Rp19 triliun sendiri. Pasti kurang, kita akan kekurangan Rp28 triliun,” pungkasnya.

Bisnis.com, CIREBON — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon mengungkan sekitar 73,5% Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cirebon diketahui belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan belum memenuhi standar higienitas dasar.

Kondisi ini terungkap dari hasil evaluasi Dinkes Cirebon yang mencatat masih banyak SPPG beroperasi tanpa Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). SPPG tersebut masih menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, mengungkapkan, dari total 83 SPPG yang terdata, baru 48 unit yang mengajukan pembaruan SLHS. Dari jumlah tersebut, 26 sudah diinspeksi, dan hanya 22 SPPG yang telah memperoleh SLHS resmi.

Artinya, sekitar 73,5% dari total SPPG belum mengantongi izin laik higiene sebagaimana ketentuan yang berlaku.

“Masih banyak SPPG yang belum mengajukan, padahal SLHS itu wajib. IPAL harus ada, alat sterilisasi ompreng juga harus tersedia. Kami menemukan banyak yang belum memenuhi syarat-syarat itu,” ujar Eni di Cirebon, Rabu (22/10/2025).

Menurut Eni, masalah utama terletak pada lemahnya kesiapan sarana sanitasi. Banyak SPPG tidak memiliki IPAL, alat sterilisasi, maupun fasilitas penanganan limbah lemak (grease trap) yang menjadi komponen penting dalam standar higiene pangan.

Dinkes menilai, sebagian pelaku usaha belum memahami IPAL bukan sekadar tempat pembuangan air, melainkan sistem pengolahan limbah yang harus memenuhi parameter lingkungan dan kesehatan.

Untuk mempercepat proses evaluasi, Dinkes membentuk empat tim inspeksi lapangan yang terdiri dari tenaga kesehatan lingkungan (kesling). Tim tersebut bekerja intensif, termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, demi memastikan seluruh SPPG diperiksa sebelum batas waktu.

"Kami tidak libur. Tim tetap turun ke lapangan karena targetnya, semua SPPG harus selesai diinspeksi sebelum 31 Oktober,” tegas Eni.

Meski demikian, Dinkes mengakui adanya kendala di lapangan. Jumlah tenaga kesling masih terbatas, sementara jumlah lokasi yang harus diperiksa cukup banyak. Kondisi ini menyebabkan sebagian proses inspeksi dan uji laboratorium—terutama pemeriksaan air dan makanan—memakan waktu hingga 4–7 hari.

“Kami sedang upayakan percepatan, tapi proses laboratorium tetap memerlukan waktu. Kalau bisa, tim pemeriksa juga ditambah, karena yang memeriksa itu harus tenaga ahli kesehatan lingkungan, tidak bisa sembarang orang,” tambahnya.

Eni menegaskan, bila sampai akhir bulan masih ada SPPG yang belum mengajukan SLHS, pemerintah akan mengambil langkah tegas berupa penutupan sementara. Langkah ini untuk memastikan tidak ada layanan gizi yang beroperasi tanpa pengawasan kesehatan yang memadai.

Dinkes juga mengingatkan bahwa SPPG yang belum memiliki SLHS tidak memiliki jaminan keamanan jika terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan masyarakat.

“Tanpa SLHS, tanggung jawab hukum dan kesehatan tidak bisa dijamin. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” tegasnya.

Menurut data Dinkes, sebagian besar SPPG yang belum memenuhi syarat beralasan belum lengkap dokumennya atau masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Namun, Dinkes menilai alasan tersebut tidak dapat menjadi pembenaran untuk menunda kewajiban administratif dan teknis.

Ia berharap seluruh pengelola SPPG segera menyesuaikan diri dengan standar higiene yang berlaku. “Ini bukan sekadar soal izin, tapi soal kesehatan masyarakat. IPAL itu wajib, sterilisasi alat makan itu wajib, dan air yang digunakan juga harus teruji,” tandasnya.