Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble

Jakarta (ANTARA) - Setiap pagi, urat nadi ekonomi Indonesia sebenarnya tidak berputar di gedung-gedung pencakar langit yang mewah.

Roda itu justru mulai bergerak di hamparan sawah sebelum matahari terbit, di tengah lautan tempat nelayan menebar jaring, serta di kios-kios pasar yang mulai membuka pintunya.

Di tempat-tempat sederhana itu, jutaan rakyat bekerja tanpa sorotan kamera. Aktivitas harian mereka justru menjadi fondasi terkuat yang menjaga ekonomi negara ini tetap berdiri tegak.

Sebab, negara yang kuat bukan cuma soal angka investasi yang besar, melainkan karena rakyatnya mampu menggerakkan ekonominya sendiri.

Pola pikir ini sangat selaras dengan arah pembangunan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan, hilirisasi, dan kemandirian ekonomi dijadikan pilar utama pembangunan nasional. Ketiganya sengaja dikunci untuk satu tujuan besar, yaitu menciptakan nilai tambah yang maksimal di dalam negeri.

Dalam ekosistem ini, bank tidak boleh lagi cuma berperan sebagai lembaga pembiayaan. Bank harus bisa menjadi jembatan hidup yang menghubungkan modal, inovasi, pasar, dan kepercayaan.

Peran vital ini yang diambil oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Mereka tidak sekadar menyalurkan kredit, tapi merajut rantai pemberdayaan dari hulu ke hilir. Petani, nelayan, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga eksportir disatukan dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Strategi BNI ini berangkat dari realitas nyata di lapangan. Banyak usaha kecil punya produk bagus, tapi sering tumbang di tengah jalan karena modal cekak, minim teknologi, dan buta akses pasar.

BNI masuk membawa Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi taktis. BNI gencar menyalurkan modal ke sektor produktif daerah, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga industri dan jasa.

Sektor-sektor ini dipilih karena paling banyak menyerap tenaga kerja dan punya efek domino yang besar bagi lingkungan sekitar.

Bagi petani, modal ini berarti bisa membeli benih unggul, pupuk tepat waktu, dan alat pertanian yang lebih modern. Hasilnya, produktivitas melonjak dan panen pun memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Bagi nelayan, dana segar ini membantu memperbaiki kapal, membeli alat pendingin hasil tangkap, hingga mengembangkan budidaya laut. Sementara bagi UMKM, modal usaha adalah kunci utama untuk menaikkan kapasitas produksi agar bisa melayani permintaan pasar yang lebih luas.

Data internal BNI berbicara dengan sangat jelas mengenai dampak ini. Hingga akhir 2024, penyaluran KUR BNI khusus untuk sektor pangan berhasil menembus angka Rp14,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan hampir 43 persen dari total portofolio KUR BNI yang mencapai Rp33,2 triliun.

Kucuran modal ini telah menyentuh dan membantu lebih dari 128 ribu debitur di seluruh penjuru Indonesia.

Tren positif

Tren positif ini pun terus menggelinding hingga tahun 2025. Sampai pertengahan 2025, BNI kembali mengalirkan pembiayaan sebesar Rp4,6 triliun yang disebarkan kepada lebih dari 20 ribu pelaku UMKM di berbagai sektor produktif, mulai dari perdagangan, pertanian, perikanan, hingga jasa.

Di balik deretan angka tersebut, ada dampak nyata yang hidup di masyarakat, mulai dari usaha yang berkembang, lapangan kerja baru yang tercipta, hingga daya beli warga daerah yang perlahan ikut terangkat.

Namun, urusan tidak selesai hanya dengan bagi-bagi modal. Tantangan berikutnya adalah memperkuat kelembagaan usaha lewat koperasi.

Sebagai wadah kolektif, koperasi membuat posisi tawar petani dan nelayan jadi lebih kuat. BNI masuk lewat suntikan modal, digitalisasi layanan, dan kemudahan transaksi keuangan.

Dengan koperasi yang sehat, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah membeli bahan baku murah dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Setelah wadah usahanya kuat, baru masuk ke tahap hilirisasi. Menjual barang mentah itu ruginya banyak karena untungnya tipis. Oleh karena itu, BNI mendorong nasabahnya untuk mulai mengolah komoditas mereka sendiri.

Biji kopi tidak lagi dijual karungan dalam bentuk mentah, melainkan diolah jadi bubuk kopi siap seduh. Ikan tangkapan nelayan tidak cuma dijual segar, tapi diolah jadi produk pangan matang yang nilai jualnya berlipat ganda. Hilirisasi ini yang memperpanjang perputaran uang dan menciptakan lapangan kerja baru di daerah.

Ketika produk sudah naik kelas, saatnya memperluas pasar. Lewat platform BNI Xpora, pelaku UMKM lokal diajak berani melirik pasar internasional.

Di platform ini, BNI tidak cuma jadi penonton. Mereka memberikan pelatihan ekspor, pendampingan bisnis, informasi pasar luar negeri, mempertemukan dengan pembeli internasional melalui business matching, hingga menyiapkan solusi pembiayaan ekspor.

Produk yang dulunya cuma berputar di pasar kecamatan, kini punya peluang hadir di etalase global. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo Budiprabowo menegaskan bahwa UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, dan BNI berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari solusi dengan mendampingi pertumbuhan usaha mereka dari nol.

Hebatnya, keberpihakan pada ekonomi wong cilik ini tidak membuat kinerja keuangan BNI memble. Justru sebaliknya, bisnis perusahaan tumbuh semakin sehat dan moncer.

Pada kuartal pertama 2026, total kredit BNI tercatat tumbuh impresif sebesar 20,1 persen secara tahunan, mencapai Rp919,3 triliun. Di saat yang sama, raihan dana murah atau current account saving account (CASA) juga melonjak hingga 26,6 persen, menjadi Rp731,6 triliun.

Pertumbuhan ini sukses mengantarkan BNI mencetak laba bersih sebesar Rp5,6 triliun, dengan kualitas aset yang tetap aman karena rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga ketat di level 1,9 persen.

Pencapaian luar biasa ini menjadi bukti nyata di lapangan bahwa misi sosial membantu masyarakat bawah dan menjaga keberlanjutan bisnis bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang. Keduanya bisa berjalan beriringan dan saling mendukung lewat sistem ekonomi yang inklusif.

Sebab, suksesnya sebuah bank tidak melulu dihitung dari tebalnya laba di atas kertas laporan keuangan. Keberhasilan sejati adalah seberapa besar kontribusi bank tersebut dalam membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan taraf hidup masyarakat luas.

Lewat integrasi modal, penguatan koperasi, hilirisasi, dan akses ekspor, BNI membuktikan diri sebagai mitra strategis negara. Mereka hadir untuk memastikan kemandirian ekonomi nasional tumbuh kokoh dan berkelanjutan, langsung dari akar rumput.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pengembangan proyek hilirisasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 29 April 2026.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa setiap proyek strategis harus terus dievaluasi secara objektif dan ilmiah, seiring dengan kemajuan teknologi yang berlangsung cepat.

“Saya minta kita objektif dan kita bersifat saintifik. Kita hitung secara matematik. Kalau proyek ini, walaupun kita canangkan dan kita adakan feasibility study, mulai satu tahun yang lalu, enam bulan yang lalu, kalau hari ini terjadi perkembangan teknologi, kita bisa mendapat teknologi yang lebih bagus, teknologi yang lebih murah, menghasilkan sesuatu yang lebih untung bagi rakyat, kita harus berani mengubah rencana,” tegas Presiden.

Presiden juga menginstruksikan kepada Satgas Hilirisasi dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk terus mengkaji pilihan teknologi terbaik, dengan mengedepankan efisiensi dan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kaji terus teknologi, lihat. Matematis, matematis, matematis. Tidak ada kepentingan lain. Yang paling efisien, menguntungkan rakyat, itu yang harus dijalankan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan menjaga arah pembangunan nasional, termasuk melalui penguatan hilirisasi sebagai pilar kemandirian ekonomi.

“Kita harus menjadi raksasa yang tidak tidur. Kita harus jadi raksasa yang bangun. Dan kita akan bangun. Kita akan menjadi negara yang hebat,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman sebagai kekuatan utama bangsa. Menurutnya, perbedaan harus menjadi kekayaan yang memperkuat, bukan memecah.

“Perbedaan adalah baik, perbedaan adalah kekayaan, perbedaan jangan kita biarkan menjadi sekat-sekat. Kekurangan kita saling tutup. Kesalahan kita saling ingatkan. Kelalaian segera kita koreksi. Semua tujuannya adalah kebaikan bangsa,” ucap Presiden.

Mengakhiri sambutannya, Presiden Prabowo turut mengingatkan bahwa stabilitas dan perdamaian merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa, di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

“Perdamaian sangat mahal. Kita jaga bangsa kita,” tutup Presiden.

Melalui pendekatan berbasis teknologi terbaik dan kepentingan rakyat, hilirisasi Indonesia diarahkan menjadi mesin pertumbuhan baru yang efisien, modern, dan berdaulat menuju Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar dunia.

Bisnis.com, JAKARTA—Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) menanamkan modal senilai US$200 juta atau setara dengan Rp3,37 triliun (asumsi kurs Rp16.868 per dolar AS) ke dalam proyek petrokimia PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) milik konglomerat Prajogo Pangestu.

Investasi itu tertuang dalam penandatanganan Conditional Share Subscription Agreement (CSSA) antara Danantara, INA, dan Chandra Asri Group. Perjanjian itu menandai fase komitmen modal dalam mendukung pembangunan pabrik Chlor Alkali–Ethylene Dichloride (CA-EDC) di Cilegon, Banten yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Chandra Asri group.

Dalam struktur investasi yang disepakati, Danantara Indonesia dan INA akan bersama-sama menanamkan modal dengan total investasi sebesar US$200 juta. Adapun, pembangunan pabrik CA-EDC memiliki nilai proyek sebesar US$800 juta atau sekitar Rp13,39 triliun.

Pendanaan itu akan digunakan untuk membangun fasilitas industri strategis CA-EDC yang dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak usaha TPIA. Pabrik petrokimia CA-EDC yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) itu direncanakan mulai beroperasi pada 2027.

Pandu Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, menyampaikan perjanjian hari ini menegaskan komitmen Danantara Indonesia untuk memperkuat industri-industri strategis nasional yang memberikan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kolaborasi ini tidak hanya sebagai respon terhadap tantangan ketergantungan impor, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk mempercepat hilirisasi, kunci penggerak ekonomi Indonesia," ujar Pandu dalam keterangan resmi, Selasa (3/3/2026).

Pengganti Sementara Ketua Dewan Direktur INA Eddy Porwanto menyatakan investasi ini mencerminkan mandat investasi jangka panjang INA untuk menggerakkan modal pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional.

Menurutnya, kolaborasi INA dan Danantara Indonesia sebagai mitra investor jangka panjang bertujuan untuk membangun fondasi permodalan yang kuat untuk mendukung pengembangan kapasitas industri bahan baku strategis secara berkelanjutan.

"Upaya ini diharapkan dapat mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta memperkuat daya saing dan ketahanan industri nasional," kata Eddy.

Sementara itu, Presiden Direktur dan CEO Chandra Asri Group Erwin Ciputra menyambut baik partisipasi Danatara Indonesia serta INA sebagai mitra investasi strategis dalam proyek CA-EDC ini.

"Dukungan ini mencerminkan kepercayaan terhadap kapabilitas Chandra Asri Group dalam mengembangkan fasilitas ini," ucapnya.

TPIA berharap proyek CA-EDC ini dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan impor bahan kimia strategis, memperkuat ketahanan rantai pasok nasional serta mendukung hilirisasi.

Selain itu, Erwin mengatakan pembangunan dan operasional fasilitas ini juga akan membuka peluang kerja baru sebanyak 3.000 pekerja pada masa konstruksi dan 250 pekerja pada saat operasional, serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan industri di Cilegon dan sekitarnya.

Pada fase pertama, pembangunan pabrik CA-EDC akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 400.000 ton Caustic Soda kering per tahun dan 500.000 ton Ethylene Dichloride. Fasilitas ini dikembangkan dengan standar teknologi dan keselamatan industri yang tinggi untuk memastikan efisiensi operasional, keandalan pasokan serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.

Sebagai informasi, Caustic Soda digunakan sebagai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sabun dan deterjen, pemurnian alumina, hingga proses pembuatan kertas. Sedangkan EDC merupakan bahan baku utama yang mendorong industri konstruksi dan pengemasan.

Kehadiran kapasitas produksi Caustic Soda di dalam negeri diharapkan dapat secara signifikan memperkuat substitusi impor dan ketahanan pasokan domestik. Sementara produksi EDC tidak hanya mendukung kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor, memberikan kontribusi pada devisa, seiring dengan penguatan daya saing industri kimia nasional.

PT HM Sampoerna Tbk berkomitmen mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bersaing di kancah global. Langkah ini diwujudkan melalui program pemberdayaan berkelanjutan yang mengintegrasikan pelatihan intensif dengan akses pasar internasional.

Presiden Direktur HM Sampoerna, Ivan Cahyadi, menjelaskan bahwa kolaborasi bersama Kadin Indonesia dalam program Wikiexport telah mencatatkan hasil signifikan. Sebanyak 200 UMKM binaan berhasil meningkatkan standar kualitas produk mereka hingga mampu menembus pasar ekspor pada tahun 2024.

"Pada 2024 lalu, melalui Pesta Rakyat UMKM, kami bersama Kadin Indonesia berhasil mendorong 200 UMKM naik kelas lewat program Wikiexport," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pencapaian tersebut menjadi bagian dari visi besar perusahaan dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025, Sampoerna menegaskan peran sektor swasta dalam mendukung hilirisasi ekonomi rakyat.

Ivan menambahkan, seluruh upaya ini juga melibatkan sinergi strategis dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperluas jangkauan pembinaan. Selain itu, jaringan Sampoerna Retail Community (SRC) turut menjadi pilar penting dalam mendistribusikan produk lokal melalui inisiatif Pojok Lokal.

Saat ini, SRC telah membina lebih dari 250 ribu toko kelontong di seluruh Indonesia dengan fokus pada digitalisasi dan integrasi teknologi. Jaringan ini tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi sarana pemasaran produk UMKM lokal dengan total omzet mencapai Rp236 triliun per tahun.

Pusat pelatihan Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) di Pasuruan, Jawa Timur, yang berdiri di lahan seluas 27 hektare, menjadi basis utama pengembangan kapasitas para pelaku usaha.

"Melalui Sampoerna Entrepreneurship Training Center, kami telah melatih lebih dari 97 ribu peserta dan membina 1.600 UMKM. Dengan lebih 200 di antaranya, berhasil menembus pasar ekspor dan lebih dari 8 persen telah ter-digitalisasi," pungkas Ivan.

Selain fokus pada ekspor, Sampoerna juga mendorong percepatan digitalisasi agar para pelaku usaha dapat beradaptasi dengan sistem ekonomi modern. Perusahaan memandang pembinaan dan penguasaan teknologi sebagai kunci utama bagi produk lokal untuk memenangkan persaingan di pasar domestik maupun global.

Bisnis.com, DEPOK – Indonesia memiliki potensi yang kuat menuju negara maju dengan memanfaatkan keunggulan sumber daya alam, memperkuat industrialisasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan membeberkan gagasan hilirisasi mineral kritis yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto dalam masa pemerintahannya.

Dany memaparkan pentingnya lompatan strategi ekonomi Indonesia yakni melalui hilirisasi, inovasi, dan pembangunan mutu SDM. Hilirisasi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia karena fokus mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Dengan begitu, kegiatan ekspor bukan sekadar dari komoditas mentah, tetapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Selain itu, Dany juga memperkenalkan sebuah konsep bertajuk “DAI: Distinctive, Adaptive, Inclusive”. Ketiga prinsip ini dapat menjadi kerangka kebijakan agar Indonesia mampu mengambil lompatan ekonomi besar dalam beberapa tahun ke depan untuk mencapai target.

“Indonesia naik kelas bukanlah narasi politik, tapi ini adalah orkestrasi kerja bersama. Kerja bersama dengan komitmen, dengan hati, dengan tulus. Bukan sekadar kita memahami Astacita, tapi kita bekerja untuk Astacita, maka kita harus mengorkestrasikan itu ke dalam program-program sesuai dengan milestone bidang kita,” ujarnya dalam bedah buku terbarunya yang berjudul “Indonesia Naik Kelas” di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Jumat (12/12/2025).

Adapun bedah buku ini dihadiri oleh berbagai pihak seperti akademisi, pelaku industri, pegiat ekonomi hingga Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono.

Dany juga menyinggung isi bukunya banyak berkaitan dengan angka 8, seperti terdiri dari 88 bab, 80 subbab, dan lebih dari 138 ribu kata. Di dalamnya, Dany membahas tentang konsep nilai tambah, strategi industrialisasi, perbandingan kebijakan beberapa negara, hingga kerangka konsep DAI sebagai fundamental pengembangan industri nasional.

Pada kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai strategi nasional. Hanya saja, lanjutnya, ada faktor penentu lain yang benar-benar krusial sebagai penentu apakah Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju atau tidak, yaitu kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Selain hilirisasi sumber daya alam, kita juga jangan lupa pentingnya pendidikan manusia. Dalam hal ini, Indonesia tertinggal jauh,” ujarnya.

Hashim menyoroti perbandingan historis antara perekonomian Indonesia dengan Korea Selatan pada 1960 silam. Kata dia, Indonesia sempat berada di atas Korea Selatan, namun pada 2025, pendapatan per kapita Indonesia hanya sepersepuluh Negeri Ginseng tersebut.

Selain pendidikan, Hashim juga menyoroti lemahnya penerimaan negara. Mengacu data Bank Dunia, ia menyebut rasio pajak Indonesia seperti jalan di tempat alias stagnan di angka 12% selama satu dekade, kalah dari Kamboja yang bisa mencatatkan lonjakan pertumbuhan hingga 18%.

Menteri Investasi/Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan saat ini Indonesia sudah berada di jalur yang tepat untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan bertransformasi menjadi negara industri maju.

“Hilirisasi bukan sekadar program. Ini strategi fundamental bangsa untuk memperdalam rantai nilai dan menata ulang arah ekonomi Indonesia,” katanya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Bank Indonesia meyakini ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 2026 akan mencapai pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun ini, dengan memaksimalkan hilirisasi.

Lapangan usaha yang menjadi penopang, masih akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertanian, perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, dan informasi komunikasi. Kelima lapangan usaha tersebut pun disarankan harus diprioritaskan untuk dikembangkan pada 2026.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel Wahyu Purnama mengatakan pengembangan lapangan usaha tersebut mesti sejalan dengan semangat hilirisasi.

Baginya, hilirisasi tetap menjadi kunci dalam pengembangan semua sektor di Sulsel, utamanya pertanian, agar terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang terarah.

"Lima lapangan usaha harus diprioritaskan untuk dikembangkan, tapi kuncinya tetap hilirisasi. Semua sub sektor harus memiliki industrinya sendiri yang mampu mengelola produk turunan. Hilirisasi sangat dibutuhkan di Sulsel mengingat produk pertaniannya yang melimpah," ucapnya dalam gelaran Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Makassar, Senin (8/12/2025).

Wahyu menjelaskan lapangan usaha pertanian masih menjadi pemeran utama dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel atau menyumbang 35,47%. Meskipun saat ini pertanian mendapat banyak tantangan.

Pertanian Sulsel tengah menghadapi produktivitas lahan yang rendah, alih fungsi dan pemanfaatan lahan tidak optimal. Ditambah lagi terjadi penurunan jumlah petani yang disebabkan rendahnya insentif.

Oleh sebab itu tahun depan perlu adanya perluasan jaringan irigasi teknis dan modernisasi irigasi existing, serta mekanisasi peralatan pertanian dan penerapan good agricultural practices (GAP) guna mendorong produktivitas dan indeks pertanaman.

Kemudian butuh penerapan tata ruang lahan pertanian dan pemanfaatan lahan tidur serta pemberian insentif bagi petani dan mengembangkan pendidikan petani milenial untuk menarik generasi muda.

"Selain itu perlu juga penambahan cool storage untuk hasil kelautan dan perlu penyesuaian pajak berdasarkan nilai transaksi," jika ini dibenahi maka akan lebih gampang membangun industrinya untuk menciptakan ekosistem hilirisasi," jelas Wahyu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketimpangan infrastruktur mutu nasional dinilai menjadi hambatan bagi percepatan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di luar Pulau Jawa.

Padahal, pemerataan layanan mutu menjadi fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, menyebut pemerataan infrastruktur mutu nasional (IMN) adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

“Produk unggulan daerah punya potensi besar. Tugas kita memastikan akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi,” ujar Kristianto saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, disiarkan Kamis (27/11/2025).

BSN mencatat dari 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang aktif dan terakreditasi, sebanyak 1.704 atau 64,4 persen berada di Jawa.

Sementara kawasan Indonesia Timur hanya ada 233 LPK, atau sekitar 5 persen.

Bahkan, dari 140 lembaga sertifikasi produk, hanya delapan yang berada di wilayah Timur.

Kondisi ini dinilai menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah, karena pelaku usaha membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BSN terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyediakan berbagai fasilitas pembinaan.

Hingga saat ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, serta membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu.

Sampai Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.

Di tingkat internasional, Indonesia juga semakin diakui melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menjadi anggota penuh ILAC dan IAF serta menandatangani MRA APAC & ILAC dan MLA IAF.

Dengan status ini, hasil pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi dari lembaga yang terakreditasi KAN diakui secara global, sehingga prinsip “tested once, accepted everywhere” semakin memudahkan produk nasional menembus pasar internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur, Erwin Hermanto, menerima sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk timbangan bayi/anak dan timbangan dewasa.

Menurutnya, SNI bukan sekadar standar mutu, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional.

Penerapan SNI dapat mencegah masuknya produk bermutu rendah dari luar negeri, sekaligus melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat.

Erwin menilai standar yang kuat akan membuat produk dalam negeri lebih terjamin mutunya, sehingga mampu bersaing di pasar global dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.

“Ini adalah langkah kedaulatan ekonomi untuk melindungi konsumen domestik dari segi kualitas, keamanan, dan keselamatan, serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat,” kata Erwin.

Bisnis.com, JAKARTA — Jarak pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam beberapa waktu terakhir terjadi sangat intens.

Tercatat, keduanya telah melakukan pertemuan sebanyak 3 kali dalam waktu sepekan. Pertemuan tersebut masing-masing berlangsung pada 17, 20, dan 22 November.

Agenda pertemuannya berlangsung tidak hanya dalam satu lokasi. Pertemuan tersebut berlangsung mulai dari Istana Merdeka hingga kediaman pribadi Prabowo di Hambalang.

Adapun, pertemuan pertama berlangsung di Istana Merdeka pada Senin (17/11/2025) setelah Presiden Prabowo menghadiri peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi.

"Usai menghadiri peluncuran program digitalisasi pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan di Istana Merdeka,” tulis Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk membahas sejumlah program strategis pemerintah. Di sektor olahraga, Presiden dan Dasco menyoroti percepatan pembangunan kompleks latihan atlet yang modern dan terintegrasi.

"Rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri," ungkap Teddy.

Presiden Prabowo juga menegaskan target pertumbuhan ekonomi nasional minimal 8 persen serta pentingnya percepatan hilirisasi dari hulu hingga hilir.

Di akhir pertemuan, Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya percepatan eksekusi seluruh program strategis yang dibahas.

“Presiden Prabowo menegaskan agar seluruh program strategis tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat luas serta menumbuhkan optimisme dan rasa aman,” pungkas Teddy.

Pertemuan kedua digelar pada Kamis (20/11/2025), di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan Dasco membahas isu-isu strategis terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Di dalam pertemuan dibahas berbagai hal, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026,” tulis Teddy.

Selain itu, Wakil Ketua DPR juga menyampaikan aspirasi para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

“Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” ungkap Teddy.

Pertemuan ketiga berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang pada Sabtu (22/11/2025). Suasana pertemuan digambarkan hangat dan produktif.

“Dalam pertemuan tersebut, Prof. Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sejumlah surat serta laporan tertulis dari berbagai daerah,” kata Teddy.

Kepala negara kemudian menelaah laporan tersebut dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan hukum yang tengah menjadi perhatian publik.