Jakarta (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyatakan bahwa sampai dengan Mei 2026 jumlah produk Standar Nasional Indonesia (SNI) aktif mencapai 9.940 dengan teknologi perekayasaan menjadi yang terbanyak.

"Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif," kata Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR-RI di Jakarta, Senin.

Dari data yang dipaparkan BSN pada rapat RDP menyebutkan bahwa dari jumlah SNI aktif yang terbanyak berada pada teknologi perekayasaan dengan jumlah 2.524, disusul oleh pertanian dan teknologi pangan sebanyak 1.990 dan di urutan ketiga teknologi khusus 1.650 SNI aktif.

Selain itu, terdapat konstruksi sebanyak 733, elektronik, teknologi informasi dan komunikasi 547 serta sejumlah produk lainnya yang telah tersertifikasi SNI.

Donny mengatakan bahwa dari seluruh jenis produk yang tersebar di Indonesia sertifikasi SNI sudah mencapai 40 persen dan ini akan terus ditingkatkan.

"Sebenarnya SNI yang tersedia sudah mencapai 40 persen dari seluruh jenis produk," ujar dia.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi SNI perlu terus didorong, agar masyarakat atau konsumen terlindungi dari barang-barang yang tidak sesuai standar.

"SNI seharusnya untuk perlindungan konsumen itu bisa diwajibkan. Agar masyarakat bisa memperoleh perlindungan yang lebih baik," katanya menambahkan.

Sebelumnya, BSN menargetkan dapat mensertifikasi 1.050 produk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per tahun guna mendukung daya saing di dunia usaha.

Menurut dia, dukungan terhadap sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pelaku UMKM memang dibutuhkan, agar produk yang dihasilkan mereka dapat bersaing baik di dalam maupun luar negeri.

Apalagi, kata Donny, saat ini produk UMKM juga masih sulit bersaing di kancah domestik, sehingga membutuhkan sertifikat SNI agar dapat diterima di pasar yang lebih luas.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR-RI bersepakat untuk meningkatkan sertifikasi produk UMKM per tahun bisa mencapai 1.050 UMKM.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR-RI menyepakati penambahan anggaran bagi Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk program sertifikasi SNI produk usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari semula hanya mencakup 105 UMKM menjadi 1.050.

"Komisi VII meminta BSN untuk meningkatkan cakupan pembinaan dan sertifikasi SNI bagi UMKM minimal seribu sertifikasi SNI," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Chusnunia Chalim di Jakarta, Senin, saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat bersama BSN.

Pada kesempatan itu, Komisi VII DPR-RI bersama BSN menyepakati penambahan anggaran untuk sertifikasi SNI bagi pelaku UMKM, di mana dari semula diajukan 105 sertifikasi SNI menjadi 1.050.

Penambahan tersebut kata Chusnunia dilakukan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat mengingat 77 persen anggaran BSN yang mencapai Rp217 miliar lebih terbesar disalurkan ke manajemen.

Untuk itu, Komisi VII mendorong BSN agar lebih memperhatikan sertifikasi SNI bagi UMKM yang saat ini masih minim.

"Tambahan anggaran 2027 agar lebih fokus pada program yang memberikan manfaat terukur bagi industri dan penguatan sertifikasi UMKM," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono menyatakan bahwa jika anggaran BSN untuk sertifikasi SNI bagi UMKM kurang, maka pihaknya mengajukan sertifikasi dari sebelumnya 105 menjadi 1.050 dan sosialisasi dari 1.110 menjadi 20 ribu UMKM dengan total anggaran Rp82 miliar dari sebelumnya Rp4 miliar lebih.

Jadi lanjut Donny, jika ditotal dengan pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp217,9 miliar, dan ditambah Rp82,1 miliar, maka usulan anggaran BSN tahun 2027 mencapai sebesar Rp300 miliar.

"Kami upayakan supaya bisa berjalan untuk per tahun yang disertifikasi 1.050 UMKM," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG – PT Pusri Palembang yang merupakan anggota holding PT Pupuk Indonesia (Persero), kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui salah satu mitra binaannya, Roemah Jumpoetan Palembang (RJP), yang berhasil meraih Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk kain Jumputan Palembang. Pencapaian ini tercatat sebagai sertifikasi SNI pertama dan satu-satunya di Indonesia untuk produk kain jumputan tradisional yang kaya akan nilai seni dan budaya.

Sertifikat SNI tersebut diserahkan dalam rangkaian acara Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Senayan, Jakarta Pusat (26/11). Penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung oleh Y. Kristianto Widiwardono, selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Keberhasilan Roemah Jumpoetan Palembang (RJP) meraih sertifikasi SNI ini merupakan hasil dari proses pendampingan dan pembinaan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pusri kepada mitra binaannya. Produk kain jumputan RJP dinilai telah memenuhi standar nasional yang ketat, mencakup aspek kualitas bahan baku, teknik produksi, konsistensi mutu, hingga keamanan penggunaan.

VP TJSL Pusri, Alde Dyanrini, menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Pusri dalam mendorong UMKM binaan agar naik kelas dan berdaya saing.

“Perolehan sertifikasi SNI oleh Roemah Jumpoetan Palembang merupakan wujud keberhasilan program pembinaan UMKM Pusri yang berkelanjutan. Kami tidak hanya mendorong pelestarian produk budaya lokal, tetapi juga memastikan produk tersebut memiliki kualitas dan standar yang diakui secara nasional,” ujar Alde.

Lebih lanjut, Alde menambahkan bahwa sertifikasi ini membuka peluang yang lebih luas bagi produk kain jumputan Palembang untuk menembus pasar yang lebih besar.
“Dengan adanya standar nasional, UMKM binaan kami memiliki kepercayaan diri dan daya saing yang lebih kuat, baik di pasar nasional maupun internasional,” tambahnya.

Pencapaian ini menjadi langkah strategis dalam upaya pelestarian dan pengembangan produk tekstil tradisional Indonesia, sekaligus mendorong peningkatan nilai ekonomi dari warisan budaya bangsa. Melalui raihan sertifikasi ini, Roemah Jumpoetan Palembang (RJP) tidak hanya mengharumkan nama Sumatera Selatan, tetapi juga membawa kebanggaan bagi Indonesia.

Pusri berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk agar mampu memenuhi standar nasional dan global. Ke depan, Pusri berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan pendampingan kepada mitra binaannya guna menciptakan UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha industri mendapatkan angin segar lantaran produk impor kini wajib melalui memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) lewat Balai Pengujian di Kementerian Perindustrian yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki)optimistis bahwa kebijakan tersebut tepat dan strategis untuk pengawasan mutu sekaligus melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk impor berkualitas rendah.

Ketua Umum Asaki mengatakan pihaknya meyakini Balai Pengujian Kemenperin selama ini diklaim memiliki kompetensi tinggi, peralatan laboratorium lengkap, serta standar pengujian yang akurat dan dapat dipercaya.

“Kebijakan Kemenperin terkait standarisasi SNI keramik patut kita acungi jempol karena jelas bermanfaat untuk melindungi konsumen, memperkuat pasar dalam negeri, dan meningkatkan ketahanan industri keramik nasional,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Pengusaha keramik juga menilai penunjukan Balai Pengujian Kemenperin telah menjawab kekhawatiran pelaku industri dalam negeri. Sebab, pasar domestik telah dibanjiri produk keramik impor yang kualitasnya kerap tidak memenuhi standar, sehingga memicu kompetisi tidak sehat.

"Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan praktik internasional. Negara seperti Malaysia dan Vietnam telah lama menerapkan mekanisme sertifikasi standar dan izin impor melalui satu pintu di bawah lembaga sertifikasi milik negara," ujarnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (Gabel) Daniel Suhardiman menerangkan bahwa SNI wajib sangat penting untuk perlindungan konsumen dan industri.

“Untuk itu sudah sewajarnya diwajibkan oleh negara. Dan penting untuk terus diperluas cakupannya," tuturnya, dalam kesempatan terpisah.

Menurut Daniel, penerapan SNI wajib diperkuat karena berfungsi melindungi keselamatan pengguna, sekaligus menjadi instrumen Non-Tariff Measure (NTM) untuk menjaga industri nasional dan menarik investasi.

Dalam pelaksanaannya, laboratorium uji selalu upayakan pemenuhan SLA dan proses yang benar serta objektif, bukan untuk kepentingan bisnis semata.

“Oleh karena itu, penunjukan Balai Pengujian Kemenperin sudah sangat tepat," tuturnya.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo juga sepakat menilai keputusan Kemenperin sebagai kebijakan yang memberikan kepastian mutu bagi produk pelumas dan industri lainnya.

“Ketika balai sudah ditunjuk, layanan menjadi semakin lengkap. Dengan adanya SNI, kualitas produk sudah diatur dengan jelas, dan itu baik bagi produsen maupun masyarakat. Penunjukan balai ini sudah tepat,” ujar Sigit.

Dia pun menegaskan bahwa keberadaan Balai Pengujian yang kredibel menjadi komponen penting dalam rantai pengujian produk SNI-MPL, terutama bagi jenis-jenis produk yang wajib memenuhi standar mutu internasional.

Untuk diketahui, penguatan Balai Pengujian dalam sertifikasi SNI melalui SIINas telah dipandang industriawan sebagai langkah penting untuk meningkatkan kualitas produk yang beredar di Indonesia, menekan peredaran produk impor tidak memenuhi standar, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memperkuat daya saing industri nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketimpangan infrastruktur mutu nasional dinilai menjadi hambatan bagi percepatan hilirisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di luar Pulau Jawa.

Padahal, pemerataan layanan mutu menjadi fondasi penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, menyebut pemerataan infrastruktur mutu nasional (IMN) adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga dirasakan di seluruh wilayah Indonesia.

“Produk unggulan daerah punya potensi besar. Tugas kita memastikan akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi,” ujar Kristianto saat membuka Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Jakarta, disiarkan Kamis (27/11/2025).

BSN mencatat dari 2.687 lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang aktif dan terakreditasi, sebanyak 1.704 atau 64,4 persen berada di Jawa.

Sementara kawasan Indonesia Timur hanya ada 233 LPK, atau sekitar 5 persen.

Bahkan, dari 140 lembaga sertifikasi produk, hanya delapan yang berada di wilayah Timur.

Kondisi ini dinilai menghambat hilirisasi dan pengembangan produk unggulan daerah, karena pelaku usaha membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk memenuhi persyaratan mutu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BSN terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyediakan berbagai fasilitas pembinaan.

Hingga saat ini, BSN telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), mendampingi 2,1 juta produk UMK melalui program SNI Bina UMK, serta membina 2.671 pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan mutu.

Sampai Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI.

Di tingkat internasional, Indonesia juga semakin diakui melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menjadi anggota penuh ILAC dan IAF serta menandatangani MRA APAC & ILAC dan MLA IAF.

Dengan status ini, hasil pengujian, kalibrasi, dan sertifikasi dari lembaga yang terakreditasi KAN diakui secara global, sehingga prinsip “tested once, accepted everywhere” semakin memudahkan produk nasional menembus pasar internasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur PT Cahaya Hasil Cemerlang Multi Manufaktur, Erwin Hermanto, menerima sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk timbangan bayi/anak dan timbangan dewasa.

Menurutnya, SNI bukan sekadar standar mutu, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional.

Penerapan SNI dapat mencegah masuknya produk bermutu rendah dari luar negeri, sekaligus melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat.

Erwin menilai standar yang kuat akan membuat produk dalam negeri lebih terjamin mutunya, sehingga mampu bersaing di pasar global dan membuka peluang ekspor yang lebih luas.

“Ini adalah langkah kedaulatan ekonomi untuk melindungi konsumen domestik dari segi kualitas, keamanan, dan keselamatan, serta melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat,” kata Erwin.