Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memperketat keran ekspor komoditas strategis, khususnya emas dan batu bara, guna mendorong hilirisasi dan memperkuat ekosistem bullion bank domestik.

Purbaya mengungkapkan kebijakan Bea Keluar (BK) emas kini dirancang lebih progresif dengan syarat ketat. Salah satu poin krusialnya adalah larangan total ekspor untuk produk emas dengan kadar kemurnian rendah.

"Pengawasan ekspor emas diperkuat melalui ketentuan yang melarang ekspor produk emas dengan kadar di bawah 99%," tegas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025),

Dia menekankan bahwa ekspor hanya diizinkan untuk emas dengan kadar 99% atau lebih dalam bentuk ingot, bar, dan granul. Syaratnya pun diperketat, yakni wajib menyertakan Laporan Surveyor (LS) untuk memastikan verifikasi kadar sebelum dikapalkan.

Langkah ini diambil mengingat Indonesia memiliki cadangan emas terbesar keempat di dunia, namun cadangan bijihnya terus menyusut. Di sisi lain, harga emas global tengah melonjak tajam hingga menembus level US$4.076,6 per troy ounce pada November 2025, yang memicu kenaikan arus keluar komoditas tersebut.

"Diperlukan instrumen kebijakan bea keluar untuk mendukung ketersediaan suplai emas di Indonesia,," tambahnya.

Selain emas, pemerintah juga tengah memfinalisasi aturan Bea Keluar untuk batu bara yang dijadwalkan berlaku efektif pada 2026. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi, mengingat mayoritas ekspor batu bara RI masih berupa bahan mentah bernilai tambah rendah.

"Penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif melalui pengawasan yang kuat di lapangan," jelas mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu.

Meski demikian, Purbaya mengakui tantangan harga komoditas 'emas hitam' ini sedang dalam tren menurun. Harga Batu Bara Acuan (HBA) diproyeksikan berada di kisaran US$111,1 per ton pada 2025, dan berpotensi turun ke level US$95—US$100 per ton pada 2026.

Modus Penyelundupan & Hasil Penindakan

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti modus-modus kecurangan yang kerap dilakukan eksportir untuk menghindari pungutan negara. Beberapa modus utama meliputi penyelundupan langsung, manipulasi dokumen administratif, hingga penyamaran ekspor melalui modus antarpulau dan pencampuran barang legal dengan ilegal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah memperketat pengawasan melalui strategi pre-clearance (intelijen), clearance (pemeriksaan fisik dan dokumen), hingga post-clearance (audit bersama Ditjen Pajak).

Menurutnya, pengetatan pengawasan ini berdampak signifikan pada penerimaan negara. Hingga November 2025, penerimaan dari hasil pengawasan Bea Keluar tercatat mencapai Rp496,7 miliar, naik dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp477,9 miliar.

"Jumlah kasus penindakan, khususnya pada ekspor umum dan barang kiriman, terus meningkat. Pada 2023 tercatat 50 kasus, pada tahun 2024 44 kasus, dan melonjak menjadi 258 kasus pada 2025," ungkap Purbaya.

Otoritas fiskal pun berharap kombinasi kebijakan tarif dan pengetatan pengawasan ini tidak hanya mengamankan penerimaan negara, tetapi juga memaksa industri untuk melakukan hilirisasi di dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memperkuat rantai pasok emas dan tembaga sebagai fondasi kedaulatan mineral nasional. Langkah itu sejalan dengan meningkatnya permintaan global terhadap emas sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian geopolitik.

‎

‎Pengamat energi Universitas Indonesia, Ali Ahmudi, menilai, kebijakan DMO emas melalui sistem traceability domestik, dukungan sertifikasi internasional good delivery dari London Bullion Market Association, serta pembangunan Precious Metal Refinery (PMR) akan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Hal itu juga menjadi tonggak penting dalam meningkatkan produksi emas dalam negeri.

"DMO emas bukan hanya soal pasokan dalam negeri, tetapi juga strategi hilirisasi yang memastikan Indonesia tidak sekadar menambang, melainkan menjadi pemain industri global. Dengan smelter dan PMR, Indonesia akan mengekspor bullion, bukan lagi konsentrat mentah," ujarnya dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (23/11/2025).

‎

‎Selain emas, Ali menekankan, hilirisasi tembaga tetap menjadi pilar transisi energi. Tembaga berperan sebagai tulang punggung kendaraan listrik, baterai, dan jaringan listrik hijau. Integrasi proyek Smelter Gresik dengan PMR akan memperkuat agenda downstreaming menuju green economy.

"Transformasi ini merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045, dengan target menjadikan Indonesia sebagai regional refining and manufacturing hub pada 2025–2035. Kombinasi DMO emas, hilirisasi tembaga, dan kebijakan industri nasional akan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok logam strategis dunia," kata Ali.

Bisnis.com, JAKARTA — Minat investasi masyarakat Indonesia terhadap emas dinilai menjadi salah satu motif pemerintah untuk mengenakan bea keluar untuk ekspor produk emas mulai 2026.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai bahwa keputusan pemerintah itu lebih didorong oleh kebutuhan akan produk emas yang meningkat di pasar dalam negeri.

Salah satunya yakni untuk mendorong perusahaan tambang emas agar lebih memilih memasarkan produknya di dalam negeri. Utamanya, untuk peningkatan hilirisasi pada komoditas emas. Motif ini semakin diperkuat dengan tingginya minat investasi masyarakat Indonesia terhadap emas.

"Mengingat saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai banyak yang menanamkan investasinya pada produk emas, sementara berdasarkan laporan Antam beberapa waktu lalu, mereka cukup kesulitan di dalam mendapatkan bahan baku produk logam mulia," terang Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

Kendati demikian, Sudirman mewanti-wanti agar pemerintah berhati-hati dalam pengenaan bea keluar emas. Hal ini dinilai olehnya penting untuk menjaga harga emas di dalam negeri tetap stabil.

Sikap hati-hati itu juga dinilai penting agar tidak menimbulkan fluktuasi yang tajam sebagai akibat dari peningkatan pasokan produk emas ke pasar domestik sebagai akibat dari penerapan bea ekspor.

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA David Sumual turut meyakini bahwa motif pemerintah di balik pengenaan bea keluar ekspor emas itu adalah untuk menggenjot hilirisasi. Dia menyebut ada nilai tambah bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Ini mungkin terkait upaya hilirisasi, sedangkan kebutuhan domestik juga cenderung meningkat. Ada nilai tambah buat PDB," terangnya kepada Bisnis, Senin (17/11/2025).

Namun demikian, David menyebut pengenaan bea ekspor terhadap emas tidak akan berpengaruh sebab motornya berasal dari harga pasar global.

"Harga emas domestik hanya mengikuti harga internasional," tegasnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengungkapkan kementerian dan lembaga terkait menyepakati besaran bea keluar emas sebesar 7,5 persen hingga 15 persen untuk memperkuat penerimaan negara serta hilirisasi komoditas tersebut.

Ia menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait bea tersebut akan segera terbit, mengingat kebijakan tersebut merupakan amanat dari UU APBN 2026.

“Selain kami dorong untuk hilirisasi, untuk smelter, kami juga melihat ekosistem untuk bullion bank yang sudah mulai terbangun, dan masyarakat sudah mendapatkan manfaatnya, tetapi kita perlu ciptakan lebih banyak likuiditas emas di dalam negeri,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Febrio menyampaikan, permintaan emas oleh masyarakat untuk tujuan investasi melalui PT Pegadaian dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) saat ini sangat tinggi.

“Cukup sulit bagi mereka (Pegadaian dan BSI) untuk mendapatkan emas saat ini. Padahal kita (Indonesia) adalah (negara dengan) cadangan (emas terbesar) nomor empat dunia," tuturnya.

Dengan kebijakan bea keluar tersebut, pemerintah berharap lebih banyak suplai emas bertahan di dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Febrio mengatakan, penerapan bea tersebut seiring dengan momentum untuk mengejar potensi pendapatan negara dari harga komoditas emas yang kini sedang tinggi.

Ia menuturkan, harga emas internasional melonjak mencapai lebih dari 4.000 dolar AS (Rp66,89 juta, kurs 1 dolar AS = Rp16.722) per troy ons(troy ounce) di kuartal IV 2025.

Ia mengatakan rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait bea keluar emas tersebut akan dikenakan terhadap olahan emas berbentuk dore, granul, cast bars, hingga minted bar.

Besaran tarif akan dirancang secara progresif untuk mendorong hilirisasi serta menangkap keuntungan tak terduga dari kenaikan harga emas (windfall profit)., sesuai usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Saat harga emas berada di antara 2.800-3.200 dolar AS per troy ons, bea keluar yang diterapkan untuk produk dore dan granules sebesar 12,5 persen, cast bars 10 persen, dan minted bars 7,5 persen.

Sedangkan ketika harga emas berada di atas 3.200 dolar AS per troy ons, bea keluar yang diterapkan untuk produk dore dan granules sebesar 15 persen, cast bars 12,5 persen, dan minted bars 10 persen.

“Semakin hilir produknya, semakin rendah bea keluarnya, sehingga kita meng-incentivise (memberikan insentif untuk) terjadinya hilirisasi," kata Febrio Kacaribu.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengenakan bea keluar terhadap komoditas emas, dengan tarif di rentang 7,5%—15%.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengaku sudah melakukan perhitungan terkait dampak pengenalan bea keluar itu ke penerimaan negara.

"Kalau kita lihat kemarin, kalau paling bawah itu kayaknya minimal Rp1,5—2 triliun dapat sih setahunnya," ungkap Febrio kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Kendati demikian, sambungnya, penerimaan negara dari bea keluar emas itu akan sangat tergantung harga global. Harga emas, sambungnya, kerap naik-turun alias volatile sehingga proyeksi Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun cuma proyeksi konservatif.

Dia juga menekankan bahwa pemerintah hanya akan mengenakan bea keluar untuk komoditas emas di hulu. Sementara itu, komoditas emas di hilir akan tetap bebas bea keluar.

"Yang hilirnya, perhiasan kan nggak kena, karena memang kita ingin hilirisasi," ungkap Febrio.

Adapun, Febrio mengungkapkan pihaknya sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan atau RPMK yang akan mengatur pengenaan bea keluar terhadap komoditas emas itu. Menurutnya, kebijakan itu sudah dalam proses harmonisasi dan kemungkinan pihaknya akan segera mengumumkannya ke publik.

"Saat Ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini hampir dalam proses di titik akhir," ujar Febrio di Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa pembahasan beleid itu untuk mendukung hilirisasi dan ekosistem bank bulion di Indonesia, termasuk untuk memastikan ketersediaan pasokan emas.

Adapun pengaturannya mencakup dua aspek. Pertama, tarif produk hulu diatur lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilirnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Kedua, tarif bea keluar progresif yang mekanismenya adalah tarif besar akan berlaku untuk harga komoditas yang lebih tinggi.

Febrio menambahkan bahwa penerapan tarif itu nantinya akan mencakup kepada komoditas emas dore atau emas batangan campuran beberapa mineral, granules, cast bar, dan minted bars.

"RPMK Bea Keluar telah disepakati Kementerian dan Lembaga terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum. RPMK Bea Keluar Emas dalam proses pengundangan," tutupnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan mengatur bea keluar khusus untuk komoditas emas.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan nantinya komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama, yakni dore (batangan emas hasil pemurnian) dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%. Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

"Kita mau supaya produksi paling nggak dari yang mentah banget. Kalau ore kan nggak boleh di ekspor. Lalu tadi kalau ada granul itu udah mulai kita kenakan bea keluarnya. Abis itu nanti untuk cast bar itu kan udah mulai ada proses produksi. Apalagi kalau dia udah minted bar. Makanya tarifnya lebih rendah," ujar Febrio saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Adapun, bea keluar tidak akan dikenakan untuk emas berbentuk perhiasan. Febrio menjelaskan kebijakan tarif ini ditetapkan untuk mendorong produksi dalam negeri termasuk ekspor emas perhiasan.

"Termasuk menghasilkan emas perhiasan yang diekspor dan itu sudah mulai terlihat cukup tinggi kan. Sehingga lagi-lagi hilirisasinya yang ingin kita dorong," ujarnya.

Febrio memastikan, RPMK Bea Keluar Emas ini telah disepakati Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum dan memperhatikan usulan Kementerian ESDM.

Foto: Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu) Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang memfinalisasi rancangan Peraturan Menteri Keuangan atau RPMK yang akan mengatur pengenaan bea keluar terhadap komoditas emas.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan bahwa kebijakan itu sudah dalam proses harmonisasi dan kemungkinan pihaknya akan segera mengumumkannya ke publik.

"Saat Ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini hampir dalam proses di titik akhir," ujar Febrio di Komisi XI DPR, Senin (17/11/2025).

Febrio menjelaskan bahwa pembahasan beleid itu untuk mendukung hilirisasi dan ekosistem bank bulion di Indonesia, termasuk untuk memastikan ketersediaan pasokan emas.

Adapun pengaturannya mencakup dua aspek. Pertama, tarif produk hulu diatur lebih tinggi dibandingkan dengan produk hilirnya. Hal ini dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi. Kedua, tarif bea keluar progresif yang mekanismenya adalah tarif besar akan berlaku untuk harga komoditas yang lebih tinggi.

Febrio menambahkan bahwa penerapan tarif itu nantinya akan mencakup kepada komoditas emas dore atau emas batangan campuran beberapa mineral, granules, cast bar, dan minted bars. tarifnya berkisar 7,5% - 15%.

"RPMK Bea Keluar telah disepakati Kementerian dan Lembaga terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum. RPMK Bea Keluar Emas dalam proses pengundangan."