JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp370,45 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Hal ini disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI terkait pembahasan pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan, kata dia, BPIP hanya mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar Rp141.069.079.000. Dari jumlah tersebut, mayoritas dana tersedot untuk belanja pegawai sebesar Rp88,19 miliar dan operasional kantor sebesar Rp42,87 miliar.

Sementara itu, program Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) hanya mendapat alokasi Rp10 miliar yang difokuskan untuk kegiatan Paskibraka.

"Pada kesempatan yang baik ini dengan penuh kerendahan hati perkenankan kami menyampaikan bahwa atas pengalokasian pagu indikatif tersebut di atas, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp370.457.677.928," kata Yudian dalam rapat Komisi XIII DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Tambahan anggaran tersebut rencananya akan dialokasikan ke dalam dua sektor utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp131,11 miliar dan program PIP sebesar Rp239,34 miliar.

Dalam rinciannya, anggaran pada program dukungan manajemen dibutuhkan untuk beberapa hal. Satu, peningkatan sumber daya manusia, manajemen aset/Barang Milik Negara (BMN), dan layanan umum dan sarana internal sebesar Rp41.867.074.590.

Lihat video: PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA DI GEDUNG PANCASILA, JAKARTA



Dua, manajemen risiko dan pengawasan sebesar Rp2.600.000.000. Tiga, hukum dan reformasi birokrasi sebesar Rp13.536.977.000. Empat, program dan akuntabilitas kinerja sebesar Rp9.814.330.000.

Lima, keterbukaan informasi publik, tata usaha, dan administrasi sebesar Rp58.070.878.000. Enam, data dan teknologi informasi sebesar Rp5.225.000.000.

Sementara, usulan tambahan anggaran pada program pembinaan Pancasila dibutuhkan untuk kegiatan; Satu, penguatan hubungan antarlembaga, sosialisasi, komunikasi, dan jaringan sebesar Rp99.962.770.000 dengan alokasi prioritas pada kegiatan pengarusutamaan Pancasila dan pembudayaan gotong royong pada masyarakat serta sosialisasi, komunikasi, dan rekomendasi pembudayaan PIP.

Dua, analisis dan penyelarasan hukum, advokasi, serta pengawasan regulasi sebesar Rp24.679.215.303 dengan alokasi prioritas pada kegiatan analisis dan penyelarasan rencana produk hukum selaras nilai Pancasila serta pengawasan kebijakan dan regulasi selaras nilai Pancasila.

Tiga, pengkajian kebijakan dan materi PIP sebesar Rp27.237.917.250 dengan alokasi prioritas pada kegiatan kebijakan strategis peta jalan PIP dan standarisasi materi PIP.

Empat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan PIP sebesar Rp66.161.814.388 dengan alokasi prioritas pada kegiatan akreditasi lembaga penyelenggara diklat PIP, sertifikasi pengajar diklat PIP, peserta PIP, serta pelaksanaan kegiatan paskibraka dan pembinaan purna paskibraka Duta Pancasila.

Lima, pengukuran dan evaluasi PIP sebesar Rp21.301.764.400 dengan alokasi prioritas pada kegiatan pengukuran pelembagaan Pancasila dan pengukuran indeks aktualisasi Pancasila.

"BPIP telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut melalui surat Kepala BPIP tanggal 3 Juni tahun 2026 hal permohonan penambahan anggaran BPIP setelah pagu indikatif tahun anggaran 2027 yang ditujukan kepada Ketua Komisi XIII DPR RI dan surat Kepala BPIP yang ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas," katanya.

JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Hal itu di tengah berbagai tantangan nasional maupun global yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut Shanty, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus terus hadir dalam setiap kebijakan dan kehidupan berbangsa sehari-hari.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman yang harus terus hidup dalam setiap kebijakan dan tindakan kita sebagai bangsa. Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika nasional, nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi semakin penting untuk dijaga,” ujar Shanty di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Ia menilai, momentum Hari Lahir Pancasila juga perlu dimaknai sebagai pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Momentum Hari Lahir Pancasila perlu menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Shanty menegaskan bahwa di tengah berbagai perbedaan pandangan yang muncul dalam kehidupan demokrasi, Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama yang mempersatukan bangsa.

“Di tengah berbagai perbedaan pandangan dan tantangan yang dihadapi bangsa, Pancasila harus terus menjadi titik temu yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, semangat toleransi, musyawarah, dan kebersamaan perlu terus diperkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan nasional serta menghadirkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyoroti arah kebijakan perkoperasian di Indonesia yang dinilai mulai kehilangan jati diri ideologisnya. Berdasarkan hasil kajian terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Rancangan UU Sistem Perkoperasian Nasional, BPIP mendorong adanya reorientasi regulasi agar koperasi tidak sekadar menjadi entitas bisnis formalistik, melainkan kembali menjadi sokoguru ekonomi yang menghidupkan napas gotong royong.

Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina dalam forum diskusi penjaringan masukan di Cibubur mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena "koperasi raga, tanpa jiwa". Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar membangun kelembagaan secara administratif, melainkan menyemai kembali kesadaran kolektif masyarakat dalam berkoperasi.

"Ada pelembagaan yang tidak memiliki jiwa, ibarat sebuah perjodohan yang dipaksakan. Sementara di sisi lain, ada praktik gotong royong yang sudah hidup di masyarakat, namun belum terwadahi secara tata kelola. Ini adalah tugas besar kita untuk menyatukan kembali keduanya melalui regulasi yang tepat," ujar Rima, Kamis (7/5/2026).

Dalam membedah regulasi tersebut, BPIP menggunakan Indikator Nilai Pancasila (INP) sebagai instrumen uji. Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto menjelaskan, penggunaan INP bertujuan untuk memastikan setiap kebijakan negara memiliki koherensi dengan falsafah bangsa.

"Forum ini menjadi krusial karena kita meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai 'pisau analisis' utama. Harapannya, setiap produk hukum seperti UU Perkoperasian benar-benar teruji secara ideologis sebelum diimplementasikan ke tengah masyarakat," ungkap Tonny.

Senada dengan itu, pakar ekonomi Prof. Agus Pakpahan menekankan perlunya dekonstruksi terhadap cara pandang masyarakat yang masih menganggap koperasi sebagai institusi ekonomi kelas dua. Ia merujuk pada keberhasilan koperasi di negara maju yang mampu menguasai sektor strategis.

"Koperasi harus diangkat sebagai rumpun keilmuan mandiri. Tanpa riset dan pendidikan yang kuat, sulit bagi kita untuk melakukan lompatan kuantum guna menyaingi dominasi korporasi besar yang hanya berorientasi pada akumulasi modal individu," tutur Agus.

Dalam diskusi tersebut, mencuat narasi kritis mengenai posisi ekonomi Indonesia di tengah persaingan global. Merujuk pada pemikiran ekonomi kontemporer, ditegaskan bahwa konsep free market (pasar bebas) sering kali menjadi mitos yang merugikan negara berkembang.

Indonesia diingatkan untuk tidak terjebak dalam skenario global yang justru menghambat kemandirian ekonomi domestik.

"Pasal 33 Konstitusi kita adalah ruh dari dekolonisasi. Ini adalah alat perlawanan terhadap penjajahan ekonomi yang terstruktur sejak masa lalu," ungkap Agus.

Ia menambahkan bahwa koperasi harus menjadi instrumen pemerdekaan bagi kaum pribumi dan pelaku ekonomi kecil untuk keluar dari jerat ekonomi dualistik yang memisahkan sektor modern dan tradisional.

Dari perspektif hukum, akademisi Effendi Setiawan mengingatkan bahwa inti dari kedaulatan koperasi terletak pada demokrasi ekonomi yang termaktub dalam Sila Keempat Pancasila. Ia menilai, sinkronisasi antara nilai konstitusi dengan norma undang-undang merupakan syarat mutlak agar koperasi benar-benar berpihak pada kesejahteraan anggota secara berkeadilan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Koperasi kini tengah mengawal inisiatif pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Asisten Deputi Bidang Organisasi dan Badan Hukum Koperasi, Kementerian Koperasi Tri Aditya Putra menegaskan, dukungan regulasi dalam bentuk undang-undang sangat dibutuhkan sebagai payung hukum jangka panjang. Hal ini penting untuk memastikan koperasi desa mampu menjadi distributor komoditas strategis, seperti pupuk bersubsidi, langsung kepada rakyat tanpa distorsi pasar.

"Kami sangat konsen untuk mengkoperasikan Indonesia, termasuk melalui pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kita butuh payung hukum kuat dalam bentuk undang-undang agar inisiatif jangka panjang ini tidak mengulang kegagalan masa lalu dan mampu menjadi penyalur kebutuhan masyarakat”, ungkapnya.

BPIP berkomitmen untuk merangkum seluruh catatan kritis dan masukan dari para narasumber ini menjadi rekomendasi kebijakan. Tujuannya agar RUU Perkoperasian yang kini menjadi inisiatif DPR RI dapat menjadi instrumen transformasi ekonomi yang luhur dan sesuai dengan mandat para pendiri bangsa.

PEKANBARU - Penguatan nilai-nilai Pancasila di masyarakat kembali ditegaskan sebagai fondasi utama menjaga persatuan dan ketahanan ideologi bangsa. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi bertema “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Raya” yang diselenggarakan di Pekanbaru, Riau 28 Februari 2026.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 350 peserta yang merupakan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Provinsi Riau. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran ideologis masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi tantangan globalisasi, disrupsi teknologi, serta dinamika sosial yang semakin kompleks.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan, bangsa Indonesia memiliki potensi besar yang harus terus dirawat dalam semangat persatuan.

“Kita ini bangsa yang paling dikasihi Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, melalui sosialisasi nilai-nilai Pancasila, kita harus terus memperkuat persatuan dan mengoptimalkan potensi positif bangsa ini," ujarnya, dikutip Minggu (1/3/2026).

Yudian juga menekankan keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus dikelola dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

“Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, tetapi caranya tidak harus selalu sama. Inilah makna Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Plt. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengingatkan tantangan ideologis di era digital semakin nyata dan tidak dapat diabaikan.

“Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi, kita menghadapi tantangan serius berupa masuknya paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila, termasuk radikalisme, intoleransi, dan penyebaran hoaks yang dapat memecah belah bangsa.”

Menurutnya, masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh keteguhan karakter bangsa. “Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh karakter bangsa yang tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila. Karena itu, BPIP mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membumikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.”

Sekretaris Jenderal DPP LPM Muhammad Chairul Idham Dalimunthe, menyampaikan apresiasi atas komitmen penguatan ideologi Pancasila yang terus digalakkan. “Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPIP, khususnya kepada Bapak Yudian, atas kehadiran dan komitmennya dalam menguatkan ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Banyak daerah yang menunggu kehadiran BPIP di Medan, Manado, Makassar, Bandung, Samarinda, dan berbagai wilayah lainnya, karena kami merasakan betul betapa pentingnya penguatan ideologi ini,” ujarnya.

Dia menambahkan penguatan ideologi tidak boleh berhenti meskipun tantangan terus berkembang. “Kita berkumpul hari ini karena rasa prihatin. Ketika terjadi gejolak di masyarakat, itu menjadi pengingat bagi kita bahwa penguatan ideologi Pancasila tidak boleh berhenti. Kalau jiwa Pancasila tertanam kuat, masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bangsa ini akan tetap damai serta bersatu.”

Lebih lanjut, dia menegaskan kesiapan LPM untuk terus bersinergi dalam menyosialisasikan nilai-nilai Pancasila. “LPM siap menjadi kader dan mitra strategis BPIP dalam menyosialisasikan Pancasila dari tingkat bawah. Karena membangun bangsa harus dimulai dari akar rumput. Jika jiwa Pancasila hidup di tengah masyarakat, maka apa pun yang kita bangun akan kokoh dan berkelanjutan,” tandasnya.

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menegaskan bahwa karakter masyarakat Riau yang terbuka menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga persatuan.

“Riau adalah provinsi yang sangat terbuka, dengan tingkat keberagaman yang tinggi dan mobilitas masyarakat yang dinamis. Keterbukaan ini adalah kekuatan, tetapi sekaligus juga tantangan. Karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kebutuhan bersama untuk menjaga persatuan.”

Ia juga menyampaikan capaian positif Provinsi Riau dalam menjaga harmoni sosial. “Alhamdulillah, berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama, Provinsi Riau saat ini berada pada kategori zona hijau. Ini menunjukkan bahwa hubungan antarumat beragama di Riau berjalan baik, stabil, dan harmonis.”

Menurutnya, komitmen terhadap Pancasila menjadi kunci dalam menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. “Penguatan Pancasila di Riau bukan pilihan, tetapi kebutuhan untuk memastikan keberagaman tetap menjadi energi persatuan.”

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Indonesia Raya yang bersatu, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menyatakan siswa SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat yang melempar molotov ke sekolah terpapar ideologi kekerasan ekstrem.

Fakta terbarunya, siswa itu ternyata tergabung dalam satu komunitas yang sama dengan siswa pelaku peledakan SMA 72 Jakarta yakni True Crime Community (TCC).

"Berdasarkan analisa dari Tim Densus 88 mereka tergabung dalam komunitas yang sama dengan ABH (anak berhadapan dengan hukum) SMAN 72 Jakarta," kata Juru Bicara Densus 88, Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Jumat (6/2/2026).

Meski begitu, Mayndra tidak menjelaskan apakah keduanya tergabung dari grup yang terafiliasi dengan TCC yang sama atau tidak. Hal ini merujuk dari temuan Densus 88 jika jaringan grup komunitas TCC itu terdapat 27 grup.

Grup tersebut yakni bernama TCC Community, True Crime Community, TCCland Under Akmal, Fuck TCC, TCC, WAG TCC Reborn, WAG TCC Universe, WAG Area TCC, Tanah Suci TCC, TCC Universe V2 dan TCC Community.

Lihat video: GEGER! Siswa SMP Lempar Bom Molotov ke Sekolah, Polisi Dalami Motif Pelaku



Kemudian, TCC City Nueva Revolucion, [tccland], FTCI Film True Crime Indonesia, Indonesia Headhunter, Meinchat, Group Kasih Sayang, Nuapf, Medenist Brigade, Legion Devision, FSP-NB (80 member), AZW Ragebait, Saranjana, Medenism Under Boris, Anarko Libertarian Maoist, Army of Legion hingga Have Sex With Your Gun.

Di samping itu, temuan awal Densus beberapa waktu lalu tercatat jika ada 70 anak Indonesia yang tersebar di 19 Provinsi yang menjadi member grup itu pada periode Januari 2025-Januari 2026. "(Keduanya) mengakses dan terinspirasi komunitas daring yang sama," ucapnya.

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki hubungan historis dan ideologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dhakiri dalam diskusi publik “Transformasi Nahdlatul Ulama Memasuki Abad Kedua” di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Hanif menganggap PKB memiliki tanggung jawab moral merawat warisan ulama sekaligus membuka ruang gagasan strategis bagi masa depan NU. Mengutip KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ia menyebut PKB sebagai “telurnya NU”.

“Sebagai anak, PKB tidak mungkin lepas tangan. Namun cinta tidak berarti mencampuri. PKB menghormati penuh kemandirian NU dan tidak masuk ke urusan internal,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika yang terjadi di tubuh organisasi besar seperti NU harus dilihat sebagai momentum konsolidasi dan pembaruan, baik pada aspek kelembagaan, tata kelola, maupun kepemimpinan, agar NU tetap kokoh menjalankan khidmah keumatan dan kebangsaan.

“NU adalah pilar moderasi Islam, perekat sosial, dan penyangga moral bangsa. Jika NU melemah, baik secara kelembagaan, konsolidasi, maupun arah kepemimpinan, risikonya bukan hanya bagi warga NU, tetapi juga bagi stabilitas dan masa depan Indonesia,” katanya.

Hanif menegaskan pentingnya penguatan organisasi, pembaruan tata kelola, serta transformasi kepemimpinan yang berakar pada nilai dan garis perjuangan para pendiri NU, yaitu melayani umat, menjaga bangsa, dan menjadi sumber kebijaksanaan.

“NU terlalu besar untuk terseret kepentingan sempit. NU penting bagi negara, penting bagi pemerintah, dan penting bagi masa depan Indonesia. Menjaga NU tetap kuat, relevan, dan bersatu adalah kepentingan bersama,” katanya.

Ia menutup dengan menegaskan komitmen PKB untuk terus merawat nilai, menjaga marwah ulama, dan memastikan NU memasuki abad kedua sebagai kekuatan peradaban yang memberi manfaat nyata bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh dan intelektual NU, antara lain KH Abdussalam Shohib, AS Hikam, KH Said Aqil Siroj, KH Zulfa Mustofa, Fachry Ali, KH Yusuf Chudlory, serta Savic Ali.

KUBU RAYA - Siswa SMPN 3 Sungai Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) yang melempar bom molotov di sekolah tergabung dalam komunitas True Crime Community (TCC). Grup ini kerap membagikan konten-konten kekerasan. Diduga siswa tersebut telah terpapar ideologi kekerasan ekstrem.

"Anak yang terpapar TCC ini merupakan siswa SMP Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat," ujar Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Pol Mayndra Eka Wardhana, Rabu (4/2/2026).

"Yang bersangkutan tertarik dengan konten-konten kekerasan dan juga tergabung dalam komunitas True Crime Community," tambahnya.

Peristiwa pelemparan bom molotov itu diduga terduga pelaku memiliki motif balas dendam akibat rasa dendam karena dibully.

"Yang bersangkutan merupakan korban perundungan dan memiliki keinginan melakukan balas dendam kepada rekan-rekan yang kerap melakukan perundungan," kata Mayndra.

Selain masalah perundungan, pelemparan molotov tersebut juga diduga berlatar belakang munculnya permasalahan di internal keluarga siswa yang bersangkutan.

Dalam aksi tersebut ditemukan sejumlah barang bukti di antaranya lima gas portable yang bagian sampingnya direkatkan petasan, paku, dan pisau. Lalu, enam botol berisi bahan bakar minyak dan sumbu kain atau bom Molotov serta satu pisau.

Densus 88 dalam hal ini mendampingi Polda Kalbar dalam melakukan penanganan kasus mulai dari proses pemetaan hingga pemenuhan alat bukti.

Bisnis.com, BOGOR — Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika dan tantangan global yang semakin kompleks, termasuk potensi konflik berskala besar yang dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa konsep Indonesia sebagai negara berdaulat dan merdeka tidak selalu disukai oleh sejumlah kekuatan dunia, sehingga sejak awal kemerdekaan Indonesia telah berada di tengah pusaran konflik ideologi global.

“Kita harus sadar, konsep Indonesia itu tidak disukai oleh banyak kekuatan-kekuatan di dunia. Dari mulai presiden pertama kita, Indonesia berada di tengah perang ideologi besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa dunia pernah terbelah dalam blok-blok ideologi, mulai dari blok komunis hingga blok anti-komunis atau kapitalis, dan realitas geopolitik tersebut masih berpengaruh hingga saat ini

Kepala negara pun menekankan bahwa Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Konflik global seperti perang di Ukraina maupun peristiwa kemanusiaan di Gaza, menurutnya, memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kondisi nasional.

“Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita. Peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita,” tegasnya.

Dalam pengalamannya bertemu para pemimpin dunia di Eropa dan forum internasional seperti World Economic Forum di Davos, Presiden menyampaikan bahwa kekhawatiran terbesar banyak negara saat ini adalah potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga.

“Hampir semua merisaukan pecahnya Perang Dunia III,” ungkap Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun bahkan mengingatkan tentang simulasi para ahli terkait dampak perang nuklir global, yang akan berdampak luas termasuk bagi negara-negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

“Kalau terjadi Perang Dunia III nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Akan terjadi nuclear winter, debunya menutup matahari dan itu bisa berlangsung puluhan tahun,” jelasnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Presiden menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat para pendiri bangsa melalui politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, non-blok, dan tidak bergabung dalam pakta militer mana pun.

“Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut garis kita bebas aktif tapi non-align, non-blok. Kita tidak akan ikut pakta militer manapun,” tegas Presiden.

Menutup arahannya, Prabowo menyampaikan filosofi diplomasi Indonesia yang mengedepankan persahabatan dan kerja sama internasional.

“Filosofi luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit,” pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas memastikan kajian yang berkaitan ideologi komunisme atau paham lainnya tidak akan dijerat pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Menurutnya aturan yang tertuang dalam Pasal 188 itu sudah ada pasal sebelumnya. Namun ada penambahan bahwa jika tujuannya membuat kajian maka tidak dipidana.

"Kemudian yang pasal 188 ini soal penyebaran ideologi komunis. Ini juga bukan pasal baru. Ini pasal yang lama, bahkan ada yang baru, yang baru itu seperti yang disebutkan yang terakhir kalau tujuannya adalah untuk kajian itu tidak dipidana. Jadi itu sesuatu yang luar biasa," katanya dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Dia menggaris bawahi jika ideologi ini digunakan untuk mencederai ideologi Pancasila yang dianut Indonesia, maka dapat terjerat pidana.

Senada, Albert Aries, Tim Penyusun KUHP, menjelaskan bahwa Pancasila sudah menjadi aturan final yang tidak bisa diubah.

Dia menegaskan bahwa jerat pidana bisa diberlakukan jika ada pihak-pihak yang membuat gerakan komunisme atau paham lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

"Intinya adalah membentuk gerakan kelompok untuk menentang Pancasila, yang saya pikir dalam konteks NKRI satu-satunya pasal di Undang-Undang Dasar yang enggak boleh diubah adalah NKRI, kalau Pancasila terganggu sudah pasti NKRI juga akan terganggu," ucap Albert.

Melihat KUHP, pada Pasal 188 ayat (1) berbunyi, Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

Pada ayat (2) dijelaskan "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun."

Pada ayat (3) berbunyi, "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun."

Pada ayat (6) berbunyi, "Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan."

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan pendampingan terhadap 68 anak yang diduga terpapar ideologi ekstrem dan memiliki potensi melakukan tindakan kekerasan. Anak-anak tersebut tersebar di 18 provinsi di Indonesia.

Anak-anak tersebut diketahui tergabung dalam True Crime Community (TCC), sebuah kelompok daring yang menyebarkan paham ekstrem seperti Neo-Nazi dan supremasi kulit putih (white supremacy).

Polri mengungkapkan, anak-anak yang terpapar ideologi tersebut tidak hanya terpapar secara wacana, tetapi juga telah menguasai berbagai jenis senjata berbahaya, sehingga berpotensi mengancam keselamatan lingkungan sekitar. Temuan ini menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena melibatkan kelompok usia anak yang sangat rentan terhadap pengaruh ekstremisme digital.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati mengatakan, perlu ada penyelidikan terhadap profil keluarga anak-anak tersebut.

“Pandangan saya 68 orang anak ini bukan saja hanya diberi pendampingan tetapi juga harus ada penyelidikan terhadap profil keluarga mereka. Ini menjadi penting untuk memperoleh data embrio sebab akibat perilaku 68 anak tersebut,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, bisa dipastikan mereka ini mencari sosok atau perilaku yang bisa dijadikan tauladan sehingga mengabaikan bahaya di balik perbuatannya. Bahkan dengan memiliki wacana pikir Neo Nazi tersebut muncul mensrea akan dioperasikan di tengah masyarakat agar mereka dianggap hebat atau 'keren'.

Perempuan yang akrab disapa Nuning ini menambahkan, semua bisa berkembang karena mereka berada di lingkungan yang mendukungnya. Suatu kreativitas tidak akan jalan tanpa lingkungan yang mendukung. Inilah yang disebut enabling environment-kondisi yang memungkinkan investasi masuk dan berkembang,"

“Secara empirik di usia mereka kebutuhan dianggap punya pengetahuan lebih dari orang lain atau lebih hebat besar sekali,” ucapnya.

JAKARTA - Selama satu dekade terakhir, Partai Komunis China (CCP) telah membangun salah satu sistem ekspor pelatihan tata kelola paling kompleks di dunia. Apa yang sering terlihat sebagai pertukaran antarpemimpin partai, tur studi, atau seminar ideologi yang terpisah-pisah, sebenarnya merupakan sebuah proyek besar yang sangat terkoordinasi—sebuah ekosistem lembaga, program, dan instrumen narasi yang bersama-sama membentuk perpanjangan global dari sebuah partai politik yang semakin berorientasi ke luar negeri.

“Diplomasi CCP dalam beberapa tahun terakhir juga jauh lebih ambisius: secara sistematis mentransmisikan pengalaman tata kelola China kepada partai-partai yang berkuasa serta partai besar di negara-negara Global South,” ucap akademisi Ratish Mehta dari Organisation for Research on China and Asia (ORCA), seperti dikutip oneworldoutlook.com, Senin (24/11/2025).

Mehta mengatakan kontak bilateral yang dikelola dengan cermat kini berkembang menjadi konfigurasi multisaluran yang menghubungkan organ partai, pemerintah provinsi, sekolah partai, lembaga think tank, hingga lembaga luar negeri dalam satu jaringan operasional yang koheren.

Pada 2025, lanjut dia, strategi ini telah matang menjadi kerangka koordinasi besar, di mana desain terpusat dan partisipasi seluruh partai berpadu untuk mendorong program ekspor tata kelola China ke luar negeri.

Satu Sistem dengan Banyak Pintu, Satu Logika

CCP kini mengelola hubungan dengan ratusan partai politik di lebih dari 160 negara, namun pengaruh nyatanya terlihat dari bagaimana hubungan tersebut dimanfaatkan untuk mengundang delegasi tingkat tinggi ke Beijing.

Dalam sepuluh tahun terakhir, partai ini memulai kelas penelitian singkat dan kelompok studi, serta menandatangani rencana kerja sama multi-tahunan yang kemudian berkembang menjadi program pelatihan berulang. Sesi-sesi ini dirancang untuk memperkenalkan elite partai asing pada logika pemerintahan CCP, disiplin organisasionalnya, serta praktik manajemen kader.

Salah satu jalur yang dijalankan sistem ini adalah pertukaran politik tingkat tinggi. Ketika delegasi asing tiba di Beijing, mereka tidak disambut oleh pejabat protokol tingkat menengah, melainkan oleh menteri dan wakil menteri.

Pertemuan-pertemuan ini berfokus pada pertukaran pengalaman tata kelola dan kerja sama pelatihan kader. Fungsi utamanya adalah menciptakan saluran langsung antara pimpinan politik CCP dan elite partai asing.

Delegasi kemudian diperlihatkan institusi-institusi Partai, termasuk pengarahan di Sekolah Partai Pusat, kunjungan ke departemen organisasi, dan diskusi terstruktur mengenai bagaimana CCP melatih, mengelola, dan mengevaluasi kadernya. Interaksi langsung ini menjadi kesan yang bertahan lama, sekaligus memperkuat jaringan pribadi serta membuka jalan bagi pelatihan yang lebih terinstitusionalisasi.

Pertukaran politik tersebut kemudian diformalkan melalui arsitektur MoU bilateral dan rencana kerja sama partai multi-tahunan. Seiring waktu, perjanjian ini menjadi semakin rinci. Dokumen-dokumen tersebut tidak hanya menentukan tema kerja sama, tetapi juga lokasi, lembaga pelaksana, dan frekuensi pelatihan.

Rencana Kerja Sama Partai CCP–Lao PDR menjadi contoh yang jelas: perjanjian tersebut menetapkan sekolah-sekolah partai provinsi tertentu sebagai basis pelatihan jangka panjang bagi kader Laos, sehingga secara efektif menciptakan jalur berkelanjutan bagi pelatihan tata kelola.

“Kesepakatan seperti ini kini menjadi hal umum dalam diplomasi partai CCP, mengubah kunjungan satu kali menjadi sistem pendidikan politik yang berkesinambungan, dikelola bersama namun terutama dijalankan oleh lembaga-lembaga China,” sebut Mehta.

Pusat Pelatihan di Luar Negeri

Saluran kedua dari strategi ini ialah pendirian pusat pelatihan tetap di luar negeri. Dengan mengeksternalisasi fungsi sekolah partai yang dibangun bersama negara mitra, Beijing secara bertahap mengekspor model pemerintahannya.

Contoh paling menonjol adalah Nyerere Leadership School (NLS) di Tanzania, yang dijalankan oleh Six Sister Parties dengan dukungan politik dan material dari China. Fasilitas tersebut dibangun antara 2018 dan 2022 oleh perusahaan yang terafiliasi dengan negara China dan diresmikan dengan pesan ucapan selamat dari Xi Jinping.

Reformasi Domestik untuk Ekspor Tata Kelola

Perkembangan paling krusial mungkin adalah reformasi berorientasi global dalam sistem pelatihan kader domestik CCP. Rencana Pendidikan dan Pelatihan Kader Nasional 2023–2027 secara eksplisit mewajibkan pelatihan internasional.

Aturannya mengharuskan sekolah partai dan akademi kader mengembangkan materi berbahasa asing, mengirim instruktur ke luar negeri, dan menyelenggarakan kelas internasional bersamaan dengan kelas domestik. Kader asing kini menerima versi materi yang sama dengan yang diajarkan kepada pejabat China, dengan lebih dari setengah modul berfokus pada Pemikiran Xi Jinping, disiplin organisasi, dan tata kelola partai-negara.

Langkah ini menciptakan kerangka pedagogis standar untuk mengekspor tata kelola CCP, sekaligus memastikan konsistensi ideologis di seluruh jalur pelatihan. Secara keseluruhan, ekosistem ini mengubah pertukaran episodik menjadi ekspor model pemerintahan yang berkelanjutan.

Ekosistem tersebut menyebarkan pemahaman CCP tentang disiplin organisasi, pembangunan yang dipimpin partai, dan integrasi negara-partai ke dalam imajinasi institusional partai-partai berkuasa di Global South.

“Apakah model tersebut diadopsi secara penuh atau tidak, arsitektur ini menyediakan template tata kelola, kosakata ideologis, dan rutinitas institusional yang dapat dipilih dan disesuaikan oleh elite asing,” ungkap Mehta.

“Dalam pengertian ini, diplomasi pelatihan tata kelola China bukan sekadar program soft power.”

“Ini adalah proyeksi struktural keahlian politik, menandai munculnya CCP tidak hanya sebagai partai berkuasa di dalam negeri, tetapi juga sebagai aktor tata kelola internasional yang mampu membentuk bagaimana organisasi politik lain mendefinisikan kompetensi, legitimasi, dan modernisasi,” pungkas Mehta.

JAKARTA - Relawan Exponen 08 menyatakan dukungan penuh agar Presiden ke-2 Indonesia Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sebab selama memimpin Indonesia, Soeharto sudah memberikan pengabdian besar untuk bangsa dan negara.

Ketua Relawan Exponen 08, M. Damar mengatakan banyak hasil kerjanya yang masih dirasakan masyarakat sampai sekarang.

“Pak Harto itu bukan cuma pemimpin, tapi juga pekerja keras untuk rakyat. Di zamannya Indonesia bisa swasembada pangan, ekonomi tumbuh, dan rakyat hidup tenang. Itu bukan hal kecil. Sudah sepantasnya beliau diberi gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurut salah satu Ketua Timses Prabowo Presiden dari 2008-2024 ini, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pemimpinnya.

“Kita boleh berbeda pandangan politik, tapi soal jasa dan hasil nyata, semua orang tahu. Jalan, sekolah, puskesmas, bendungan, sampai program KB dan pertanian, itu semua hasil kerja Pak Harto di masa kepimpinannya,dan Pak Harto adalah Penjaga Pancasila dan UUD 45" kata anak seorang aktivis 66 ini.

Relawan Exponen 08 menilai banyak warisan Soeharto yang masih menjadi fondasi kehidupan bangsa, seperti swasembada beras 1984 yang membuat Indonesia dihormati dunia, program pembangunan desa dan infrastruktur yang merata sampai pelosok.

Program Keluarga Berencana (KB) yang sukses menekan ledakan penduduk dan ekonomi stabil dan harga kebutuhan rakyat terjaga. “Pak Harto dikenal sebagai Bapak Pembangunan Nasional. Apa yang kita nikmati dan rasakan hari ini tidak lepas juga dari kerja keras beliau,” ujarnya.

Untuk itu, Relawan Exponen 08 mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat sejarah dengan pikiran terbuka dan hati jernih.

“Kita tidak menutup mata bahwa setiap pemimpin punya kekurangan. Tapi jangan karena perbedaan politik masa lalu kita lupa dengan jasanya. Sudah waktunya kita bersatu menghargai sejarah,” tegas anak dari aktivis Exponen 66.



Pihaknya juga berharap pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan menjadikan Hari Pahlawan 10 November tahun ini sebagai momen untuk mengakui jasa besar Soeharto bagi bangsa.

"Kami para anak aktivis exponen 66 dan Seluruh Relawan yang setia mendukung Bapak Prabowo mulai dari 2008-2024 dan sampai saat ini, mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dua periode," ucapnya.