Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi Biodiesel 50 (B50) tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia meningkat dan masih surplus untuk kebutuhan domestik.

"Ini sekarang, tahu nggak produksi kita naik, ini data dari Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)," kata Mentan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, peningkatan produksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) membuat Indonesia masih memiliki cadangan dan surplus pasokan meskipun sebagian produksi dialokasikan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 nasional tahun ini.

Amran menyebutkan produksi minyak sawit secara nasional tercatat sekitar 46 juta ton, sehingga pemerintah optimistis kebutuhan biodiesel, minyak goreng domestik, hingga ekspor tetap dapat terpenuhi secara bersamaan.

Dari jumlah produksi itu, 20 ton dialokasikan untuk minyak goreng dan 26 juta ton di antaranya untuk ekspor. Namun, kini jumlah ekspor naik menjadi 32 juta ton seiring meningkatnya produktivitas kelapa sawit. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci peningkatan produksi CPO tersebut.

"Jadi gini dulu (produksi minyak sawit) 46 juta ton, 20 juta ton untuk minyak goreng dan lain-lain. Kemudian 26 juta ton ekspor, sekarang (naik jadi) 32 juta ton. Kalau ini diambil 5 juta ton artinya masih ada surplus 1 juta untuk B50," beber Amran.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan sebelumnya ketika volume ekspor sawit Indonesia berada di kisaran 26 juta ton sebelum produksi nasional mengalami peningkatan cukup besar beberapa waktu terakhir.

Dalam skema kebutuhan nasional saat ini, Amran menyebut alokasi untuk implementasi B50 diperkirakan sekitar 5-6 juta ton dari total produksi minyak sawit nasional.

Sementara itu, kebutuhan minyak goreng dan berbagai kebutuhan domestik lainnya disebut berada di kisaran 20 juta ton sehingga implementasi program B50 dinilai tidak akan mengganggu kebutuhan masyarakat.

Amran menegaskan perhitungan pemerintah menunjukkan pasokan sawit nasional masih berada dalam posisi surplus meskipun sebagian produksi dialihkan untuk mendukung penguatan program energi berbasis biodiesel nasional.

Menurut dia, data perhitungan produksi dan ekspor sawit tersebut berasal dari Gapki yang selama ini menjadi rujukan kondisi industri sawit nasional.

Pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan seimbang antara kepentingan energi nasional, kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia ke pasar internasional yang menguasai 60 persen.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

“Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menyikapi kondisi geopolitik global, dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (31/3).

Dia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.

“Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan ketersediaan pasokan minyak goreng rakyat Minyakita di pasar sangat bergantung pada realisasi domestic market obligation (DMO) yang dipengaruhi volume ekspor produk turunan kelapa sawit.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan kondisi pasokan minyak goreng nasional saat ini masih aman meskipun distribusi Minyakita mengikuti dinamika ekspor sawit. Namun demikian, dia menjelaskan Minyakita bukan merupakan indikator tunggal terhadap harga dan pasokan minyak goreng.

Selain itu, Budi juga menegaskan Minyakita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan kontribusi pelaku usaha yang melaksanakan ekspor.

“Saat ini tidak terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ketersediaan pasokan minyak goreng aman karena masih ada minyak goreng premium dan minyak goreng second brand sebagai opsi. Selain itu, ketersediaan pasokan Minyakita tergantung pada DMO. Kalau ekspornya tidak banyak, makanya pasokan DMO juga tidak banyak,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Kemendag mencatat hingga 10 April 2026, realisasi distribusi DMO minyak goreng rakyat melalui Perum Bulog dan badan usaha milik negara (BUMN) pangan telah mencapai sekitar 49,45%. Angka tersebut melampaui batas minimal 35% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 (Permendag 43/2025) tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Menurutnya, kebijakan DMO minimal 35% melalui BUMN Pangan efektif dalam menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar. Adapun, lanjut dia, ketentuan DMO sebesar 35% merupakan batas minimal yang wajib dipenuhi pelaku usaha.

Untuk itu, Budi menyampaikan, realisasi distribusi masih dimungkinkan meningkat sepanjang didukung kesiapan pasokan dan aktivitas ekspor.

“Ketentuan DMO sebesar 35% melalui BUMN merupakan batas minimal yang harus dipenuhi pelaku usaha. Peningkatan realisasi penyaluran di atas ketentuan tersebut pada prinsipnya dimungkinkan sepanjang didukung kesiapan pasokan,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memperkuat kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng rakyat di tengah dinamika global dan fluktuasi pasokan.

Budi menuturkan Kemendag bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri dan pemerintah daerah terus mengintensifkan pengawasan distribusi Minyakita untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga tetap terjaga.

Di samping distribusi, pemerintah turut mencermati potensi tekanan eksternal yang dapat memengaruhi pasokan dan harga minyak goreng, seperti kenaikan harga bahan baku kemasan akibat dinamika global serta terganggunya jalur logistik internasional.

Dia menyatakan koordinasi dengan pelaku usaha terus diperkuat untuk mencegah terjadinya gangguan pasokan maupun kenaikan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengawasan, Kemendag telah menjatuhkan sanksi kepada delapan produsen dan/atau eksportir nonprodusen minyak goreng yang terbukti tidak memenuhi ketentuan DMO.

“Sanksi yang diberikan terhadap kedelapan produsen dan/atau eksportir yaitu berupa penangguhan penerbitan persetujuan ekspor,” tuturnya.

Selain itu, Kemendag juga telah menjatuhkan sanksi terhadap dua pelaku usaha, yaitu produsen dan distributor yang melakukan pelanggaran dengan menjual Minyakita di atas ketentuan DPO serta belum memenuhi persyaratan administratif seperti kepemilikan Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Sanksi yang diberikan yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis dan meminta pelaku usaha segera menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan penguatan jalur distribusi melalui Perum Bulog dan BUMN pangan menjadi strategi utama pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan Minyakita di pasar rakyat. Langkah tersebut dilakukan untuk memperpendek rantai distribusi sekaligus mencegah potensi spekulasi harga di tingkat pasar.

Menurut Iqbal, penyaluran Minyakita melalui jalur BUMN terus dioptimalkan agar produk dapat langsung diterima pedagang pasar rakyat. Pada saat yang sama, Kemendag bersama dinas perdagangan daerah serta kementerian dan lembaga terkait juga memperketat pengawasan, terutama menjelang dan selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Dia menuturkan, secara umum stok Minyakita di tingkat pengecer dan pasar pantauan masih dalam kondisi aman dengan harga yang relatif terkendali. Bahkan, sebanyak 15 provinsi telah mencatatkan harga sesuai HET sebesar Rp15.700 per liter.

Meski demikian, pemerintah masih memantau adanya disparitas harga di sejumlah wilayah, khususnya di Indonesia Timur, dengan harga yang tercatat lebih dari 10% di atas HET.

Lebih lanjut, Kemendag juga mencermati dinamika pasokan Minyakita di sejumlah pasar rakyat dalam beberapa waktu terakhir.

“Untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar, Kemendag mendorong pelaku usaha memaksimalkan produksi dan distribusi minyak goreng second brand sebagai alternatif tambahan bagi masyarakat,” pungkas Iqbal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi keluhan perusahaan negara, PT Perum Bulog yang menyebut stok MinyaKita terbatas karena belum kembali dipasok oleh produsen minyak goreng.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan kewajiban produsen dalam menyalurkan MinyaKita ke perusahaan BUMN minimal 35 persen.

“Kewajiban produsen pasok minimal 35 persen ke BUMN Pangan dan/atau Perum Bulog,” kata Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (28/4/2026).

Berdasarkan data Kemendag, jumlah keseluruhan penyaluran MinyaKita ke BUMN Pangan sudah lebih dari 48 persen.

Sementara, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 43 Tahun 2025 hanya mengatur batas minimal penyaluran melalui BUMN Pangan.

“Secara kumulatif, Januari-Maret, produsen telah menyalurkan lebih 48 persen ke BUMN Pangan dan/atau Perum Bulog,” jelas Iqbal. “Di atas kewajiban minimal 35 persen,” tambahnya.

Kompas.com telah menghubungi Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk meminta tanggapan terkait kendala yang dihadapi Bulog.

Namun, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa belum merespons.

Keluhan mengenai keterbatasan stok MinyaKita sebelumnya disampaikan Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Bulog Muhammad Wawan Hidayanto.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, ia menyampaikan kondisi itu timbul karena produsen belum kembali memasok MinyaKita ke Bulog.

“Untuk stok MinyaKita komersial di beberapa wilayah memang sangat terbatas, belum ada tambahan pasokan lagi dari produsen,” kata Wawan dalam Rapat Koordinasi Inflasi yang disiarkan di YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan kenaikan harga bahan baku biji plastik alias nafta mulai merembet ke komoditas minyak goreng kemasan, khususnya kualitas premium.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengatakan tren harga minyak goreng kemasan premium terkerek. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga biji plastik yang menjadi bahan utama kemasan, sehingga berdampak langsung terhadap biaya produksi.

“Yang warna oren ini adalah kemasan minyak goreng kemasan premium. Sedikit terkontraksi dengan adanya isu kenaikan bahan baku biji plastik, di mana ini kemungkinan besar memengaruhi harga komoditas minyak goreng premium, yang dengan kemasannya juga sangat berkualitas,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (20/4/2026).

Namun, Nawandaru menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi pada minyak goreng, melainkan juga berpotensi memengaruhi berbagai komoditas lain yang menggunakan kemasan plastik.

“Ini tidak hanya terjadi di komoditas minyak goreng, untuk komoditas-komoditas lainnya yang dikemas dengan plastik, ini juga akan mengalami kontraksi,” ujarnya.

Di sisi lain, harga Minyakita secara rata-rata nasional menunjukkan tren stabil bahkan cenderung menurun dalam setahun terakhir. Secara tahunan, harga rerata Minyakita turun 7,18% namun naik 0,66% dibandingkan bulan lalu. Per 17 April 2026, harga rata-rata Minyakita dibanderol Rp15.982 per liter.

Lebih lanjut, dia menepis isu kelangkaan minyak goreng yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemendag menyebut ketersediaan minyak goreng, baik premium maupun merek lain, masih dalam kondisi aman dan mencukupi di berbagai kanal distribusi, mulai dari ritel modern hingga pasar rakyat.

Namun, Nawandaru mengakui sempat terjadi penurunan pasokan ke pasar rakyat dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut, menurutnya, lebih disebabkan oleh penyesuaian dari sisi pelaku usaha akibat kenaikan biaya bahan baku kemasan.

“Memang dalam kurun satu minggu, memang terinformasi bahwa ada sedikit penurunan, sedikit penurunan bukan kelangkaan, sedikit penurunan pasokan ke pasar rakyat. Mungkin salah satunya adalah kontraksi dari pengaruh kenaikan harga bahan biji plastik,” jelasnya.

Selain faktor biaya kemasan, penyaluran Minyakita juga dipengaruhi oleh prioritas distribusi untuk mendukung program pemerintah lainnya. Meski demikian, Kemendag menekankan agar pasokan untuk pasar rakyat tetap menjadi prioritas utama guna menjaga stabilitas harga.

Secara keseluruhan, total realisasi Domestic Market Obligation (DMO) minyak goreng mencapai 455.739 ton sepanjang 26 Desember 2025–17 April 2026. Dari sana, realisasi DMO kepada distributor lini 1 (D1) didominasi oleh BUMN Pangan, yakni sebanyak 228.198 ton atau setara 50,07%. Sisanya, sebanyak 227.541 ton atau 49,93% dari nonBUMN.

Adapun, kontribusi DMO dari BUMN terbesar berasal dari Perum Bulog yang mencapai 182.690 ton (40,09%) dan 45.508 ton (9,99%) dari ID Food.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah adanya kelangkaan minyak goreng di pasar. Hal ini disampaikan sebagai respons atas persepsi masyarakat yang menilai Minyakita sulit ditemukan.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bahwa pasokan minyak goreng masih melimpah, baik di ritel modern maupun pasar lainnya.

“Minyak goreng itu banyak. Coba cek ya. Saya kemarin ke ritel modern, minyak goreng banyak. Jadi nggak ada namanya minyak goreng itu langka,” kata Budi saat ditemui di sela-sela Pameran Indo Intertex di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, persepsi kelangkaan muncul karena masyarakat terlalu berfokus pada ketersediaan minyak goreng rakyat Minyakita yang merupakan minyak goreng bersubsidi dari skema domestic market obligation (DMO).

Budi menjelaskan bahwa Minyakita memang memiliki pasokan terbatas karena berasal dari alokasi ekspor, sehingga tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator kondisi pasar minyak goreng nasional.

Dia menilai, narasi yang berkembang di masyarakat kerap menyamakan keterbatasan Minyakita dengan kelangkaan seluruh produk minyak goreng.

“Seolah-olah kalau Minyakita mahal, orang bilang minyak goreng mahal. Kalau Minyakita nggak ada, langka. Padahal kan banyak,” ujarnya.

Sebagai alternatif, pemerintah juga mendorong produsen menghadirkan minyak goreng dengan merek kedua (second brand) serta produk premium untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Meski demikian, Budi mengakui adanya kenaikan harga minyak goreng. Namun dia mencatat kenaikan cenderung terbatas karena terimbas kenaikan biaya kemasan plastik yang digunakan produsen.

“Ya ada sedikit juga naik. Karena kan imbas dari kemasannya plastik semua. Tetapi nggak ada namanya kelangkaan,” jelasnya.

Budi turut memastikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita tidak mengalami kenaikan untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mengimbau masyarakat untuk berbelanja bahan pokok secara bijak sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan yang berpotensi memicu gejolak pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan ketersediaan stok pangan, khususnya beras dan minyak goreng, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

“Tidak perlu ada kepanikan di masyarakat. Stok pangan nasional dalam kondisi aman dan pemerintah terus memastikan ketersediaannya. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan berbelanja secara wajar,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Rizal menyampaikan, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai Bulog berada pada level yang kuat dan diperkirakan terus meningkat seiring berlangsungnya masa panen di berbagai daerah.

“Stok beras yang dikuasai Bulog saat ini berada pada level yang sangat kuat, yakni sekitar 3,74 juta ton. Dengan adanya panen di berbagai daerah serta upaya penyerapan yang terus kami lakukan, kami memproyeksikan stok tersebut akan meningkat dan pada akhir Maret dapat mencapai kisaran 4,5–5 juta ton,” jelasnya.

Selain beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga. Ketersediaan tersebut didukung oleh kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengalokasikan sekitar 46 juta liter minyak goreng Minyakita setiap bulan bagi Bulog.

Dengan dukungan pasokan tersebut, Bulog menilai kebutuhan masyarakat terhadap beras dan minyak goreng masih dapat dipenuhi dengan baik.

“Dengan stok beras yang kuat serta dukungan pasokan minyak goreng melalui kebijakan DMO, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan. Kami memastikan pasokan tetap tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Selain dua komoditas utama tersebut, ketersediaan berbagai bahan pokok lainnya juga terpantau mencukupi. Berdasarkan pemantauan di lapangan, Rizal menuturkan bahwa harga sejumlah komoditas sembako juga relatif stabil dan masih terkendali di pasaran.

Kepastian terkait dengan ketersediaan stok pangan juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dia memastikan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi aman dan harga tetap terkendali jelang Lebaran 2026 di tengah eskalasi geopolitik Timur Tengah.

“Hasil ratasnya iya, kalau pangan tersedia, pangan tersedia, harga terjangkau dan tidak boleh naik,” ujar Zulhas usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Saat ditanya mengenai rencana mitigasi dampak konflik Iran terhadap ketahanan pangan nasional—termasuk potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan impor bahan pangan—Zulhas menegaskan kondisi saat ini masih terkendali. “Aman, stok aman. Kan kita beras cukup, apa cukup ya. Makasih,” katanya.

Bisnis.com, MALANG—Bulog Malang membanjiri pasar tradisional dengan Minyakita untuk menjaga kestabilan harga menjelang Ramadan.

Pemimpin Cabang Bulog Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, mengatakan gerojokan Minyakita ke pasar tradisional merespons isu penjualan minyak goreng tersebut dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Karena itulah, kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memperkuat distribusi ke pasar. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan tetap aman sekaligus menjaga harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat di Malang dan sekitarnya,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, intervensi pasar langsung dilakukan melalui dropping pasokan ke Pasar Bunulrejo sebanyak 260 dus atau setara 3.120 liter disalurkan kepada 26 pedagang guna memperkuat stok dan menahan potensi lonjakan harga.

Dia menjelaskan pula, Bulog memiliki mandat pemerintah untuk mendistribusikan minyak goreng rakyat melalui program Minyakita sebagai bagian dari stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Penugasan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah di sektor perdagangan untuk menjamin masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga wajar.

Realisasi penyaluran Minyakita Cabang Malang sepanjang 2026 tercatat mencapai 242.114 liter yang tersebar di lima kabupaten/kota. Di Kabupaten Malang, distribusi dilakukan melalui RPK sebanyak 35.011 liter, KDMP 2.040 liter, serta Pasar SP2KP 7.392 liter.

Penyaluran terbesar berada di Kota Malang dengan total alokasi melalui berbagai jalur, meliputi 66.852 liter lewat RPK, 5.400 liter melalui KDMP, 54.000 liter ke ritel modern, serta 3.960 liter melalui Pasar SP2KP.

Sementara Kabupaten Pasuruan menerima 7.320 liter untuk toko atau agen pengecer, 13.800 liter via RPK, 6.840 liter melalui KDMP, dan 13.752 liter lewat Pasar SP2KP.

Adapun Kota Pasuruan memperoleh 10.548 liter melalui toko atau agen pengecer, 600 liter ke RPK, 600 liter melalui KDMP serta 5.364 liter lewat Pasar SP2KP. Distribusi juga menjangkau Batu dengan alokasi 7.380 liter melalui Pasar SP2KP guna memastikan ketersediaan minyak goreng di wilayah tersebut tetap terjaga.

“Distribusi terus kami lakukan secara bertahap ke berbagai jalur, mulai dari pasar rakyat, toko atau agen pengecer, hingga ritel modern, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak goreng,” jelasnya.

Dia menegaskan, koordinasi dengan pedagang akan terus diperkuat agar penjualan mengikuti HET sekaligus memastikan rantai pasok berjalan lancar. Bulog juga siap menambah pasokan apabila terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan siap menambah pasokan jika diperlukan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengimbau para produsen minyak goreng untuk juga memproduksi minyak goreng second brand guna memperluas pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng. Mendag Budi Santoso, diwawancarai di Palembang, Kamis (12/2/2026), mengatakan apabila produksi minyak goreng second brand semakin banyak, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng sehari-hari.

Menurutnya, minyak second brand merupakan pendamping dari MinyaKita, yakni minyak goreng kemasan sederhana milik Kementerian Perdagangan RI yang bertujuan menyediakan minyak goreng rakyat.

"Produksi MinyaKita sangat banyak, sangat berlimpah," katanya.

Oleh karena itu, Mendag berharap produsen dapat memperbanyak produksi second brand sebagai pendamping MinyaKita untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menghindari ketergantungan pasar pada satu produk.

Sebelum program MinyaKita berjalan, jumlah merek second brand bisa mencapai sekitar 50 jenis. Namun, kini menyusut karena produsen beralih memproduksi MinyaKita.

Mendag juga menekankan bahwa MinyaKita merupakan bagian dari kebijakan domestic market obligation (DMO) yang volumenya bergantung pada kinerja ekspor. Oleh karena itu, produsen diharapkan dapat memperbanyak produksi second brand untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Saat ini, second brand minyak goreng sudah tersedia dalam berbagai kemasan dan merek, mulai dari 250 mililiter hingga 500 mililiter, dengan jenis dan harga yang semakin bervariasi.

Namun, seiring berjalannya waktu, MinyaKita kemudian menjadi indikator tunggal ketersediaan dan stabilisasi harga.

Akibatnya, jika MinyaKita tidak tersedia, narasi yang muncul adalah minyak goreng langka, padahal sebenarnya merek minyak goreng lain masih banyak tersedia.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut evaluasi terkait harga dan distribusi minyak goreng rakyat atau MinyaKita masih terus dilakukan, bahkan melibatkan kajian dari perguruan tinggi.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, mengatakan pemerintah tidak berhenti melakukan pembahasan terkait harga MinyaKita yang belum turun.

"Sedang kita review, karena kita juga sedang menggunakan apa namanya, kajian dari IPB dan Unpad (Universitas Padjadjaran). Jadi kita berlandaskan kajian itu. Kita melakukan revisi Pemerintah Menteri Nomor 18 Tahun 2024," ujar Iqbal di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Iqbal menyatakan revisi aturan minyak goreng rakyat tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, perlu kajian mendalam untuk menentukan perubahan yang diperlukan, baik terkait harga eceran tertinggi (HET) maupun pola distribusinya.

"Saya sih maunya secepat mungkin ya, tapi kan kita nggak bisa buru-buru. Kalau misalnya kajiannya nggak ada, kan nanti angkanya ngambil dari langit. Saya juga yang kena nanti," katanya.

Terkait harga MinyaKita saat ini, Iqbal menyampaikan harga rata-rata nasional masih berada di Rp 16.700 per liter atau berada di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter. Namun, terdapat dua provinsi yang konsisten berada pada HET, yaitu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

"Yang sesuai HET di dua provinsi ini konsisten nih sampai sekarang tetap Rp 15.700 per liter, itu tercapai di provinsi itu. Yang lain tuh ada yang Rp 16.000 per liter, ada yang Rp 15.000 sekian gitu. Jadinya itu yang kita evaluasi," katanya.