IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 52,90 pada Juni 2026. IKI masih berada pada fase ekspansi meski melambat 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, mengatakan, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Apabila pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan dari sisi permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih dibayangi kenaikan harga bahan baku impor sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu peningkatan harga energi dunia. Di saat bersamaan, pelemahan nilai tukar rupiah turut meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban biaya produksi industri.

Selain itu, pada Juni 2026, sejumlah kawasan industri juga menghadapi gangguan berupa pemadaman listrik yang menghambat proses produksi, terutama bagi industri yang sangat bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," kata dia.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas yang berasal dari hasil regasifikasi LNG. Namun demikian, Kementerian Perindustrian mengapresiasi penurunan harga gas regasifikasi dari USD23 per MMBTU menjadi USD13 per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," ujarnya.

Selain tantangan produksi, Kementerian Perindustrian juga mencermati mulai munculnya tekanan dari sisi permintaan domestik. Kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi dinilai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Meski demikian, pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan. Inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen, sehingga daya beli masyarakat secara umum masih terjaga.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di sisi lain, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan perkembangan positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus mengalami pertumbuhan sehingga menjadi salah satu penopang kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Dia menambahkan, kuatnya pasar domestik juga menjadi faktor penting yang menopang aktivitas manufaktur nasional. Berbagai program strategis pemerintah diperkirakan akan terus memacu peningkatan permintaan terhadap produk-produk industri dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara pasar domestik yang besar, dukungan belanja pemerintah, serta membaiknya prospek ekspor menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," ujar dia.

Kementerian Perindustrian terus mencermati sejumlah tantangan yang berpotensi memengaruhi aktivitas industri ke depan. Tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya biaya energi menjadi faktor yang perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan biaya produksi dan investasi.

Selain itu, potensi terjadinya fenomena El Nino mulai pertengahan tahun diperkirakan turut memberikan tekanan terhadap sejumlah sektor industri yang bergantung pada pasokan air dan energi, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, logam dasar, petrokimia, pulp dan kertas, hingga semikonduktor.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga daya saing industri nasional, termasuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku, memperkuat pasar domestik, memacu hilirisasi, meningkatkan produktivitas industri, serta memperluas akses pasar ekspor.

“Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Mei 2026 memperlihatkan geliat baru sektor manufaktur nasional, terutama dari subsektor pakaian jadi yang mencatatkan ekspansi tertinggi.

Namun di balik optimisme tersebut, industri tekstil nasional masih menghadapi paradoks yakni, sektor garmen tumbuh ditopang permintaan ekspor, sementara industri tekstil hulunya masih tertekan akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku, pelemahan rupiah, hingga beban bunga yang meningkat.

Diketahui, Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2026 mencapai 53,56 atau meningkat dibandingkan April 2026 sebesar 51,75. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 20 subsektor berada pada fase ekspansi dan berkontribusi sebesar 97,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas pada triwulan I/2026.

Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada Mei 2026 tercatat slah satunya berasal dari industri pakaian jadi. Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, capaian tersebut lebih tepat dibaca sebagai sinyal stabilisasi ketimbang indikasi pemulihan penuh industri padat karya nasional.

Menurutnya, penguatan IKI belum terjadi secara merata di seluruh rantai industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri pakaian jadi memang mencatat pertumbuhan paling tinggi, tetapi industri tekstil hulu serta subsektor kulit dan alas kaki masih mengalami kontraksi.

“Ini menunjukkan bahwa ekspansi baru terjadi di level hilir, sementara fondasi industrinya belum benar-benar ikut menguat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Yusuf menjelaskan, pemulihan industri TPT yang sehat seharusnya terlihat sejak industri serat, benang, kain, hingga garmen bergerak dalam arah yang sama. Namun, kondisi saat ini menunjukkan rantai pasok industri masih terfragmentasi.

Dia menyebut, pertumbuhan industri pakaian jadi terjadi karena kenaikan order, sementara industri hulunya belum memperoleh dorongan permintaan yang setara.

Yusuf mengatakan, kenaikan IKI subsektor pakaian jadi dipicu oleh kombinasi membaiknya permintaan ekspor dan pola musiman menjelang puncak konsumsi global pada semester II. Kenaikan variabel pesanan baru dan produksi menunjukkan bahwa pabrik tengah merespons order riil, bukan sekadar optimisme pelaku usaha.

Selain itu, strategi diversifikasi rantai produksi global atau Cina Plus One turut memberi keuntungan bagi negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh karena banyak merek internasional mulai mengurangi ketergantungan produksi dari Cina.

Kendati demikian, Yusuf menilai terdapat persoalan struktural yang masih membayangi industri garmen nasional. Dia menuturkan, industri pakaian jadi saat ini masih sangat bergantung pada bahan baku impor, terutama melalui fasilitas kawasan berikat.

“Dengan kondisi seperti itu, tingginya IKI lebih mencerminkan daya saing tenaga kerja dan kapasitas produksi jahit Indonesia, bukan berarti rantai pasok domestiknya sudah kuat,” katanya.

Dia menambahkan, ketergantungan impor bahan baku membuat industri rentan terhadap tekanan nilai tukar dan gejolak ekonomi global. Apalagi, banyak pabrik tekstil nasional masih beroperasi dengan tingkat utilisasi sekitar 40% hingga 70%.

Karena itu, lanjutnya, momentum penguatan ini belum bisa disebut sebagai pemulihan struktural. Ada faktor musiman yang cukup besar di balik kenaikan tersebut, terutama karena periode Mei hingga Juli biasanya menjadi fase peningkatan order untuk pasar Amerika Serikat dan Eropa menjelang musim gugur dan akhir tahun.

Kekhawatiran pelaku usaha terhadap enam bulan ke depan juga masih cukup tinggi, terutama akibat pelemahan rupiah dan kondisi suku bunga global yang belum benar benar longgar. Pelemahan rupiah menurutnya memperbesar tekanan terhadap industri TPT karena bahan baku seperti benang, kain greige, bahan kimia, hingga aksesori masih banyak diimpor.

Tekanan tersebut diperberat oleh kenaikan BI Rate menjadi 5,25% yang berdampak pada kenaikan biaya modal kerja industri padat karya. Jika tekanan eksternal membesar sementara kurs belum stabil, pertumbuhan subsektor pakaian jadi berpotensi melambat pada kuartal IV nanti.

“Di sinilah paradoks industri tekstil nasional terlihat jelas. Dari luar terlihat ekspansif karena garmen tumbuh, tetapi di dalam struktur industrinya masih rapuh,” tegas Yusuf.

Dia memperkirakan, dampak kenaikan suku bunga dan pelemahan rupiah baru akan terasa penuh dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Jika kurs belum stabil, risiko efisiensi tenaga kerja dan pengurangan kapasitas produksi dinilai akan meningkat, terutama bagi pabrik yang orientasi ekspornya lemah.

Akan tetapi, Yusuf menilai subsektor pakaian jadi tetap memiliki peran penting bagi perekonomian nasional karena daya serap tenaga kerjanya besar, terutama di kawasan industri di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namun, dia mengingatkan bahwa dalam kondisi saat ini, subsektor pakaian jadi lebih tepat diposisikan sebagai stabilisator lapangan kerja ketimbang motor penciptaan pekerjaan baru.

“Penyerapan tenaga kerja yang signifikan hanya akan terjadi jika ada investasi baru dan pembangunan pabrik tambahan, bukan sekadar kenaikan order di fasilitas produksi yang sudah ada,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan ekspansi industri TPT, Yusuf mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan kawasan berikat agar pasar domestik tidak terus dibanjiri produk impor berfasilitas yang melemahkan industri tekstil hulu nasional. Selain itu, dia menilai industri padat karya membutuhkan skema pembiayaan berbunga rendah untuk menahan dampak kenaikan suku bunga terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di samping itu, pemerintah juga diminta mempercepat pendalaman industri hulu seperti petrokimia dan serat sintetis guna mengurangi ketergantungan impor bahan baku, serta memperketat pengawasan terhadap impor ilegal dan pakaian bekas yang dinilai terus menggerus pasar produsen loka

Sektor Hulu Hadapi Tekanan Berlapis

Di sektor hulu, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah segera mengambil langkah intervensi untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, memperkuat perlindungan industri tekstil domestik, serta menahan laju impor pakaian jadi yang dinilai mulai menekan industri kecil hingga sektor hulu tekstil nasional.

Sekretaris Jenderal APSyFI Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pemerintah perlu bergerak cepat agar momentum kenaikan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada subsektor pakaian jadi tidak hanya menjadi pertumbuhan semu yang ditopang ekspor semata.

Menurutnya, penguatan subsektor pakaian jadi saat ini belum mencerminkan kondisi industri tekstil nasional secara keseluruhan karena sektor hulu dan industri kecil menengah (IKM) masih menghadapi tekanan berat.

“Kami berharap pemerintah bisa menstabilkan nilai tukar dulu. Baru bicara insentif ke depan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (28/5/2026).

Aqil menilai, kenaikan IKI yang ditopang subsektor pakaian jadi lebih mencerminkan pertumbuhan ekspor industri garmen yang banyak beroperasi di kawasan berikat dan menggunakan bahan baku impor. Dia menjelaskan, industri pakaian jadi di kawasan berikat memang masih bertumbuh seiring meningkatnya permintaan ekspor.

“Kalau melihat kenaikan di pakaian jadi, saya melihat itu ditopang pertumbuhan ekspor. Karena pakaian jadi sekarang banyak di kawasan berikat yang notabene bahan bakunya impor. Jadi, Indeks Kepercayaan Industri itu mencerminkan pertumbuhan ekspor dari sisi pakaian jadinya.” jelasnya.

Akan tetapi, lanjutnya, industri tekstil domestik yang memasok pasar lokal justru menghadapi tekanan dari kenaikan biaya produksi dan membanjirnya produk impor. Adapun data impor pakaian jadi pada 2025 bahkan meningkat hampir 70% setelah kebijakan safeguard berakhir pada tahun lalu.

“Kami khawatir yang paling terdampak itu industri kecil, baik rumahan maupun yang hanya punya 10 sampai 15 mesin,” katanya.

Aqil menyebut, banjir impor pakaian jadi berpotensi memicu pengurangan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama pada pelaku usaha kecil yang memiliki daya tahan terbatas terhadap persaingan harga.

Dampak PHK pun akan berimbas langsung terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, APSyFI meminta pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan industri dalam negeri, termasuk melalui evaluasi kebijakan impor dan penerapan kembali instrumen safeguard untuk produk tekstil tertentu. Pemerintah juga diminta memberikan insentif bagi industri padat karya seperti diskon biaya energi maupun pengurangan pajak agar pelaku usaha dapat bertahan di tengah tekanan biaya produksi.

Aqil mengatakan, persoalan terbesar industri saat ini adalah tingginya harga bahan baku dan pelemahan rupiah yang membuat biaya impor semakin mahal.

Dia menyebut, harga polyester meningkat hingga sekitar 40%, sementara sejumlah produsen bahan baku mulai menahan pasokan akibat ketidakpastian pasar. “Masalah utama sekarang itu harga dan stabilitas kurs,” tegasnya.

Tekanan industri juga datang dari kenaikan harga gas industri berbasis LNG yang disebut mencapai US$21 hingga US$24 per MMBTU. Di sisi lain, pasokan gas dari Perusahaan Gas Negara atau PGN disebut belum terpenuhi penuh karena adanya perebutan alokasi antara sektor industri dan pembangkit listrik.

Menurut Aqil, kondisi tersebut semakin membebani industri tekstil yang selama ini memiliki margin usaha tipis dan ketergantungan tinggi terhadap energi serta bahan baku impor. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat segera melakukan pembenahan kebijakan impor, menjaga stabilitas rupiah, serta memperkuat dukungan terhadap industri tekstil domestik agar ekspansi subsektor pakaian jadi dapat berlanjut secara berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Sektor Hilir Minta Jaga Daya Saing

Ketua Umum Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia Anne Patricia Sutanto mengatakan, ekspor tekstil dan garmen Indonesia pada 2025 menunjukkan kenaikan tipis, hampir US$12 miliar. Sementara itu, volume perdagangan pada Januari 2026 juga mengalami pertumbuhan.

Anne menyebut ekspor tekstil dan garmen pada Januari 2026 meningkat sekitar 4,38% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Namun, impor juga naik lebih tinggi yakni sekitar 16,71% YoY.

Menurutnya, kondisi geopolitik di Timur Tengah turut memicu ketidakpastian terhadap harga energi yang sangat memengaruhi industri tekstil, khususnya sektor hulu. “Di hulu, industri tekstil sangat membutuhkan energi. Kalau di hilir kitia sangat membutuhkan labor intensive,” katanya saat menyambangi kantor Bisnis Indonesia, pekan lalu.

AGTI juga meminta pemerintah memperbaiki biaya logistik, distribusi, hingga akses pembiayaan ekspor agar produk tekstil nasional lebih kompetitif di pasar global.

Lebih lanjut, Anne menjelaskan industri tekstil nasional memang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Sekitar 70% kebutuhan bahan baku industri tekstil dari hulu hingga hilir masih berasal dari luar negeri. Karena itu, kebijakan pembatasan impor maupun hambatan administrasi dinilai harus dirancang secara hati-hati agar tidak justru membebani industri domestik.

“Kalau bahan bakunya tidak diproduksi di dalam negeri tetapi impornya dibatasi, tentu akan ada biaya tambahan yang akhirnya dibayar konsumen,” katanya.

Dia juga menyoroti tingginya beban administrasi dan dokumentasi impor yang dinilai menambah biaya produksi industri nasional. Menurut Anne, kondisi tersebut membuat industri tekstil Indonesia sulit bersaing dengan negara-negara lain di kawasan Asean yang sudah terintegrasi dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas.

Indonesia, sebut Anne, tidak bisa hanya mengandalkan kampanye penggunaan produk lokal tanpa memperbaiki struktur biaya industri secara menyeluruh. Lebih lanjut, dia menilai, apabila Indonesia mampu meningkatkan daya saing domestik, industri tekstil nasional berpotensi menjadi bagian penting dalam rantai pasok regional di kawasan Asean dan negara mitra RCEP seperti China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

“Kalau kita kompetitif secara domestik, sebenarnya Indonesia bisa menjadi supply chain untuk negara-negara RCEP maupun Asean,” sebutnya.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja sektor manufaktur nasional tetap berada pada jalur ekspansi di tengah dinamika ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Mei 2026 yang mencapai 53,56 atau meningkat dibandingkan April 2026 sebesar 51,75.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan, kenaikan IKI pada Mei 2026 merupakan sinyal positif dari pelaku industri manufaktur terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Di tengah ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah, IKI Mei 2026 justru naik signifikan dari 51,75 pada April menjadi 53,56 pada Mei 2026 atau meningkat 1,81 poin. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelaku industri manufaktur nasional masih sangat kuat,” kata Febri pada konferensi pers rilis IKI Mei 2026 di Jakarta, dikutip Kamis (28/5/2026).

Menurut Febri, salah satu faktor utama peningkatan IKI adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat sehingga demand domestik produk manufaktur meningkat.

“IKI yang naik signifikan pada Mei ini merupakan ungkapan optimisme pelaku industri atas keputusan Bapak Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut membuat inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terutama daya beli atas produk manufaktur meningkat,” tuturnya.

Kemenperin mencatat, inflasi tahunan pada April 2026 melandai menjadi 2,42 persen (yoy), sementara Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap berada pada level optimistis sebesar 123,0. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor industri karena menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik.

“Inflasi yang terkendali dan IKK yang tetap berada di level 123 menunjukkan bahwa demand domestik terutama demand konsumsi rumah tangga terhadap produk manufaktur masih kuat. Industri merespons kondisi tersebut dengan meningkatkan utilisasi produksi dan hal tersebut ditunjukkan kenaikan indiaktor produksi pada komponen variabel pembentuk IKI,” kata Febri.

Hal ini tercermin pada variabel produksi dalam IKI Mei 2026 yang mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,86 poin menjadi 55,20 dan merupakan level tertinggi sejak Januari 2025. Selain itu, variabel pesanan juga meningkat menjadi 53,47. Selanjutnya, pada variabel persediaan mencapai 51,33. Seluruh variabel pembentuk IKI tercatat berada dalam fase ekspansi.

Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 20 subsektor mengalami ekspansi dan memberikan kontribusi sebesar 97,8 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas triwulan I 2026. Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada Mei 2026 adalah Industri Pakaian Jadi serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas.

Kemenperin juga mencatat, baik industri yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik sama-sama mengalami peningkatan optimisme pada Mei 2026. IKI yang berorientasi pasar ekspor tercatat sebesar 53,73 atau meningkat 1,45 poin dibandingkan April 2026 sebesar 52,28. Sementara itu, IKI yang berorientasi pasar domestik naik lebih tinggi, yakni sebesar 2,56 poin menjadi 53,46 dari sebelumnya 50,90 pada April 2026.

Menurut Febri, kenaikan IKI domestik yang lebih tinggi menunjukkan pasar dalam negeri masih menjadi penopang utama ketahanan industri manufaktur nasional di tengah tekanan global.

“Pasar domestik masih menjadi kekuatan utama industri manufaktur Indonesia dalam menghadapi tekanan akibat gejolak ketidakpastian global. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga membuat permintaan produk dalam negeri meningkat sehingga aktivitas produksi industri juga ikut meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, peningkatan IKI berorientasi ekspor menunjukkan bahwa produk manufaktur Indonesia masih memiliki daya saing di pasar global meskipun menghadapi tantangan pelemahan ekonomi dunia dan fluktuasi nilai tukar.

“Industri yang berorientasi ekspor tetap mampu tumbuh di tengah tantangan global. Ini menunjukkan sektor manufaktur nasional memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang baik. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada bulan Mei ini juga ikut meningkatkan ekspor produk manufaktur,” kata Febri.

Dia juga menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Mei 2026 memang memberikan tekanan bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Namun di sisi lain, kondisi tersebut berdampak pada pergeseran konsumsi masyarakat ke produk dalam negeri.

“Pelemahan kurs rupiah memang berdampak terhadap industri yang menggunakan bahan baku impor. Akan tetapi, kondisi ini juga membuat masyarakat cenderung memilih produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang mengalami kenaikan harga. Ini menjadi peluang bagi industri manufaktur nasional untuk memperkuat pasar domestik,” tuturnya.

Kinerja positif IKI juga sejalan dengan capaian pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,14 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,31 persen. Selain itu, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama ekspor nasional dengan nilai ekspor mencapai USD54,98 miliar atau berkontribusi sebesar 82,25 persen terhadap total ekspor nasional sepanjang triwulan I 2026.

“Kami optimistis sektor manufaktur tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar domestik terutama konsumsi rumah tangga dan kebutuhan pemerintah tetap menjadi tumpuan industri untuk meningkatkan kemampuan industri memproduksi produk berdaya saing dipasar domestik dan global. Pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang kondusif agar industri nasional semakin kompetitif dan mampu memperkuat struktur ekonomi Indonesia,” kata Febri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, secara umum sektor industri kecil, menengah, dan aneka masih berada pada level ekspansi yang didukung kuat oleh pasar domestik, konsumsi rumah tangga, dan sektor ritel. Namun demikian, beberapa komoditas mengalami perlambatan di pasar ekspor akibat dampak geopolitik dan dinamika perdagangan global.

“Kalau melihat kondisi industri kecil menengah (IKM) saat ini, mulai dari bahan baku, proses produksi, pasar, finansial, hingga sertifikasi, memang masih perlu mendapatkan pendampingan. Upaya utamanya tentu mempertahankan pasar dalam negeri, terlebih hampir 80 persen produk industri kita ditujukan untuk pasar domestik,” ujar Reni.

Dia mengingatkan, di tengah lonjakan biaya produksi dan keterbatasan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual produk, pelaku IKM dituntut semakin efisien dalam menjalankan proses produksi. Menurutnya, tuntutan konsumen yang terus berkembang juga mendorong industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Selain itu, Kemenperin juga terus memonitor perkembangan daya beli masyarakat terhadap produk industri nasional, termasuk produk IKM. Meski terdapat kekhawatiran pelemahan konsumsi, sektor pakaian jadi justru masih menunjukkan ekspansi pada Mei 2026.

“Kami juga menyoroti tantangan yang dihadapi industri pakaian jadi nasional, terutama persaingan dengan produk impor yang dipasarkan melalui marketplace digital. Karena itu, perlu perhatian khusus terhadap pemulihan sektor industri aneka agar kembali tumbuh lebih kuat,” ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada April lebih dipengaruhi oleh gangguan rantai pasok global.

“Kita melihat divergensi yang sangat jelas antara negara maju dan ASEAN. Amerika Serikat (AS) dan Jepang justru mengalami akselerasi manufaktur karena fenomena safety stock building, sementara ASEAN, termasuk Indonesia, mulai tertekan oleh inflasi biaya dan gangguan rantai pasok,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Data terbaru S&P Global menunjukkan aktivitas manufaktur Indonesia memasuki fase kontraksi dengan PMI turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April. Penurunan tersebut menandai kontraksi pertama dalam sembilan bulan terakhir dan terjadi di tengah tekanan inflasi yang semakin kuat, baik dari sisi global maupun domestik.

Menurut Fakhrul, tekanan pada sektor manufaktur disebabkan lonjakan biaya input akibat konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga bahan baku serta keterbatasan pasokan.

Hal ini tercermin dari lonjakan inflasi biaya produksi ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang kemudian diteruskan ke harga jual dengan laju tercepat dalam lebih dari satu dekade.

“Ini adalah textbook case dari cost-push inflation. Ketika biaya naik terlalu cepat, produsen tidak punya pilihan selain mengurangi output atau meneruskan harga ke konsumen. Kita melihat keduanya terjadi secara bersamaan di April,” jelas Fakhrul.

Di sisi lain, meski terdapat sedikit peningkatan pada pesanan baru, hal tersebut dinilai belum mencerminkan pemulihan permintaan yang sehat.

“Kenaikan order lebih bersifat front-loading, antisipasi kenaikan harga ke depan, bukan karena permintaan yang benar-benar kuat. Ini penting untuk dibaca secara hati-hati,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fakhrul juga menyoroti bahwa pelemahan PMI ini terjadi bersamaan dengan inflasi Indonesia yang tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan (yoy) pada April 2026. Meski masih dalam kisaran target, dinamika di sektor manufaktur menunjukkan adanya potensi tekanan ke depan yang mulai muncul pada harga input.

“Inflasi headline memang masih terlihat terkendali di 2,42 persen, tetapi tekanan di level produsen sudah mulai naik signifikan. Artinya, ada potensi lagging pass-through ke inflasi konsumen dalam beberapa bulan ke depan, terutama akibat pelemahan rupiah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kondisi ini menciptakan tantangan kebijakan yang tidak sederhana.

“Kita berada di titik yang sensitif. Di satu sisi, sektor riil mulai melemah, tetapi di sisi lain tekanan harga justru meningkat. Ini menuntut respons kebijakan yang lebih presisi, terutama dari sisi moneter dan stabilisasi nilai tukar,” kata Fakhrul.

Dalam konteks regional, Indonesia tidak sendiri. Filipina juga masuk ke zona kontraksi, sementara Vietnam dan Thailand mengalami perlambatan signifikan. Malaysia menjadi satu-satunya negara yang relatif tumbuh, didorong oleh aktivitas penimbunan (stockpiling).

“Ini bukan cerita Indonesia semata, ini cerita ASEAN di tengah dunia yang sedang berubah. Ketika negara maju menimbun barang karena takut inflasi, negara berkembang justru harus menanggung kenaikan harga tersebut,” tutupnya.

IDXChannel - Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 yang berada pada level 51,75 atau masih berada dalam fase ekspansi, meskipun sedikit melambat sebesar 0,11 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

“Dampak krisis energi akibat gejolak geopolitik saat ini sudah sama-sama kita ketahui, yakni memengaruhi sejumlah subsektor tertentu, seperti industri kimia dan sektor industri hilir lainnya, termasuk tekstil,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Arief dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Secara umum, seluruh variabel pembentuk IKI pada April 2026 masih berada dalam fase ekspansi. Variabel pesanan tercatat sebesar 51,43, produksi sebesar 51,34, dan persediaan sebesar 53,13. Namun demikian, variabel pesanan dan produksi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, yang mengindikasikan adanya perlambatan permintaan dan aktivitas produksi.

“Perlambatan yang terjadi ini masih dalam batas wajar dan merupakan fase penyesuaian industri. Di sisi lain, terjadi peningkatan pada variabel persediaan, yang juga menunjukkan adanya penyesuaian stok oleh pelaku industri dalam merespons kondisi pasar,” kata dia.

Dari sisi optimisme, pelaku usaha masih menunjukkan keyakinan terhadap prospek usaha ke depan. Tingkat optimisme untuk enam bulan mendatang tercatat sebesar 70,1 perse , meskipun mengalami penurunan tipis sebanyak 1,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Berdasarkan orientasi pasar, IKI yang berorientasi ekspor tercatat sebesar 52,28 atau melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, IKI yang berorientasi domestik justru mengalami peningkatan menjadi 50,90. Kedua indikator tersebut masih berada dalam zona ekspansi, menunjukkan bahwa pasar domestik mulai berperan sebagai penopang utama di tengah melemahnya permintaan eksternal.

Febri mengimbau para pelaku usaha agar dapat memanfaatkan dinamika geopolitik dunia saat ini untuk meningkatkan kinerja ekspor mereka, khususnya sektor yang mengalami peningkatan pesanan pada April, di antaranya industri pengolahan tembakau, industri pakaian jadi (garmen), industri kertas dan barang dari kertas, industri farmasi dan obat tradisional, industri barang logam dan mesin, industri komputer serta barang elektronik dan optik, serta industri peralatan listrik.

Sementara itu, beberapa subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri minuman, tekstil, kayu dan barang dari kayu, bahan kimia, barang galian bukan logam, barang logam, serta alat angkutan lainnya. Industri tekstil mengalami kontraksi karena masalah bahan baku yang berasal dari petrokimia, sedangkan industri pakaian justru meningkat.

Kemenperin melihat bahwa subsektor pakaian jadi, terutama yang berada di kawasan berikat, memperoleh bahan baku dengan lebih mudah, dan bahan baku tersebut juga masuk ke pasar domestik.

“Kami berharap arus produk yang keluar masuk ke pasar domestik dapat diatur dengan baik, karena hal inilah yang menyebabkan industri tekstil mengalami kendala,” kata Febri.

Sementara itu, beberapa subsektor tetap menunjukkan kinerja yang positif seperti industri makanan dan minuman masih didukung oleh permintaan domestik, meskipun menghadapi tekanan biaya produksi. Industri mesin dan perlengkapan juga mencatat peningkatan permintaan seiring dengan meningkatnya investasi dan pembangunan fasilitas produksi baru di berbagai sektor.

Meskipun demikian, Febri menegaskan, sektor industri pengolahan nasional masih mampu bertahan dengan baik. Dari 23 subsektor industri yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor tercatat mengalami ekspansi, dengan kontribusi mencapai 78,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas. Dua subsektor dengan kinerja tertinggi adalah industri pengolahan tembakau serta industri kertas dan barang dari kertas.

Dalam struktur perekonomian nasional, kinerja industri pengolahan dinilai masih menunjukkan perannya yang strategis sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,07 persen, yang menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau ada ekonom atau pengamat yang mengambil data kontribusi PDB Industri Pengolahan 2001-2025 maka data kontribusi tersebut tidak dapat diperbandingkan karena konsep, definisi dan metodologi perhitungan Industri Pengolahan telah berubah,” kata dia.

Sebagai contoh, periode 2001-2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama di mana Industri Pengolahan termasuk satu dari sembilan lapangan usaha. Namun sejak 2010 hingga 2024, konsep dan definisi Industri Pengolahan berubah dan kemudian terpecah menjadi empat lapangan usaha yakni, pertama Industri Pengolahan itu sendiri, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang, ketiga sektor informasi dan komunikasi dan keempat sektor jasa lainnya.

Selain berubah konsep dan definisi, metodologi perhitungan PDB juga berubah pada 2009. Metodologi perhitungan PDB sampai tahun 2009 didasarkan pada perhitungan harga produsen, sedangkan pada tahun 2010 perhitungan PDB didasarkan pada harga dasar.

Kedua perubahan ini menyebabkan perhitungan PDB Industri Pengolahan menjadi mengecil dan pada akhirnya persentase PDB Industri Pengolahan terhadap PDB nasional juga ikut mengecil.

“Akibat perubahan konsep, definisi dan metodologi perhitungan PDB Industri Pengolahan menyebabkan nilai PDB dan kontribusi PDB Industri Pengolahan turun dari perhitungan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, tidak apple to apple kalau kita bandingkan kontribusi PDB Industri Pengolahan sebelum dan sesudah tahun 2009 atau pada periode adanya perubahan hal tersebut,” katanya.

Namun, lanjut Febri, apabila diperbandingkan kontribusi PDB pada tahun-tahun dalam periode yang sama, misalnya, periode sejak kuartal II 2022 sampai kuartal IV 2025, maka akan ditemukan tren menaik atau tren positif pada data kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Nasional.

Kenaikan kontribusi tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri, serta penguatan konsumsi domestik. Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik yang kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur. Selain itu, tidak terjadi shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor industri pengolahan yang berjumlah 21,6 juta orang ke sektor lainnya seperti sektor jasa.

“Dari tren kenaikan kontribusi PDB Industri Pengolahan terhadap PDB Nasional dan tidak terjadinya shifting tenaga kerja industri pengolahan ke sektor lain, kami menegaskan bahwa manufaktur Indonesia tidak mengalami gejala deindustrialisasi dini apalagi deindustrialisasi,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 menunjukkan perlambatan di tengah dinamika global dan domestik. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat sebesar 51,75 atau turun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 51,86. Secara tahunan, IKI juga melemah 0,15 poin dari posisi April 2025 yang mencapai 51,90.

Secara struktur, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan 7 subsektor mengalami kontraksi.

Subsektor yang masih tumbuh ini memiliki kontribusi dominan, yakni sekitar 78,9% terhadap PDB industri pengolahan nonmigas, mencerminkan bahwa basis utama industri nasional masih relatif kuat.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 berasal dari industri pengolahan tembakau dan industri kertas serta barang dari kertas. Kinerja industri kertas dinilai sejalan dengan tren substitusi kemasan dari plastik ke material berbasis kertas.

Sementara itu, subsektor yang mengalami kontraksi antara lain industri minuman, tekstil, industri kayu dan produk turunannya, bahan kimia, barang galian nonlogam, barang logam nonmesin, serta alat angkut lainnya.

Dari sisi komponen pembentuk IKI, variabel pesanan baru tercatat melambat 0,77 poin menjadi 51,43. Variabel produksi juga turun 0,21 poin ke level 51,34. Sebaliknya, persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13, mengindikasikan adanya penumpukan stok di tengah permintaan yang melambat.

Berdasarkan orientasi pasar, industri berorientasi ekspor masih mencatatkan ekspansi dengan IKI sebesar 52,28, meski turun 0,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun industri yang berfokus pada pasar domestik menunjukkan perbaikan dengan IKI naik menjadi 50,90 dari sebelumnya 50,44.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menerangkan, beberapa subsektor memang memanfaatkan dinamika global untuk meningkatkan pesanan dan produksi yang berorientasi ekspor. Subsektor dengan kinerja ekspor paling menonjol antara lain industri pengolahan tembakau dan industri pakaian jadi (garment).

Febri menjelaskan, kondisi tersebut terjadi karena industri pakaian jadi yang beroperasi di kawasan berikat memperoleh kemudahan akses bahan baku impor sehingga mampu menjaga keberlanjutan produksi dan ekspor. Berbeda dengan industri tekstil yang saat ini ditantang kesulitan bahan baku.

“Subsektor hilirnya, industri pakaian jadi, justru kinerjanya sangat bagus. Nomor dua terbaik di antara 23 subsektor industri,” jelasnya di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Selain tembakau dan garmen, subsektor lain yang mencatatkan kinerja ekspor positif adalah industri kertas dan barang dari kertas. Kinerja ekspor juga terpantau kuat pada industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional.

Lebih lanjut, subsektor industri barang logam bukan mesin dan peralatannya, industri komputer, barang elektronik dan optik, serta industri peralatan listrik turut menunjukkan peningkatan ekspor pada periode yang sama.

Febri menilai, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian industri nasional mampu beradaptasi dan menangkap peluang di tengah ketidakpastian global. Pemerintah pun mendorong pelaku industri untuk memanfaatkan momentum tersebut guna memperkuat basis ekspor nasional.

“Sesuai dengan arahan Bapak Menteri bahwa kita harus memanfaatkan kesulitan, tantangan gejolak geopolitik ini untuk memperkuat basis ekspor kita,” tutur Febri.

Kertas Solid....

Kinerja Industri Kertas Solid

Subsektor industri kertas dan barang dari kertas mencatatkan kinerja paling solid pada April 2026 dengan nilai Indeks Kepercayaan Industri (IKI) tinggi, ditopang lonjakan permintaan kemasan berbasis kertas di tengah tren substitusi dari plastik serta penguatan pasar ekspor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menjelaskan, industri kertas semakin strategis seiring pergeseran penggunaan material kemasan dari plastik ke kertas.

Dia memaparkan, dalam struktur industri kemasan nasional, kemasan berbahan plastik jenis flexible packaging masih mendominasi sekitar 48%. Namun, porsi kemasan berbasis kertas terus meningkat dan kini mencapai kisaran 32% hingga 35%.

Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong substitusi bahan kemasan melalui berbagai inisiatif, termasuk kegiatan business matching antara produsen dan pengguna. Upaya ini mulai menunjukkan hasil, tercermin dari meningkatnya minat pelaku industri untuk beralih ke kemasan berbasis kertas.

“Jadi banyak perusahaan industri yang berminat dan ini mungkin akan terus berproses. Kita juga sudah ada investasi untuk yang namanya aseptic packaging,” sebut Putu.

Dia menerangkan, kemasan aseptik menjadi pilihan lantaran memungkinkan produk minuman disimpan pada suhu ruang dengan daya tahan hingga sekitar 11 bulan tanpa mengalami kerusakan, sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas.

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah menjajaki pemanfaatan material alternatif lain seperti kaca untuk kemasan, sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan substitusi.

Dari catatan kementerian, kebutuhan nasional akan kemasan aseptik diperkirakan mencapai sekitar 8,3 miliar kemasan per tahun, dengan sekitar 4,8 miliar di antaranya berasal dari segmen susu dan produk dairy, serta sisanya dari minuman berbasis teh dan kopi dan tanaman berbasis tumbuhan seperti santan, oat milk, kacang hijau dll (plant based).

Sementara itu, industri pulp dan kertas nasional memiliki fondasi kuat untuk mendukung transformasi kemasan. Pada 2025, industri ini didukung 113 perusahaan dengan kapasitas produksi pulp mencapai 14,48 juta ton per tahun dan kertas 25,37 juta ton per tahun. Nilai ekspornya mencapai US$8,2 miliar, sekaligus menyerap sekitar 1,48 juta tenaga kerja.

Waspada Berbalik Kontraksi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, perlambatan industri pengolahan bisa terus berlanjut bila harga energi masih bertahan tinggi dan belum ada deeskalasi konflik geopolitik.

Tidak dipungkiri, kenaikan harga energi global terus meningkatkan beban biaya produksi di sektor industri, terutama sektor logam dan tekstil. Kondisi ini memaksa pelaku usaha melakukan penyesuaian, yang pada akhirnya menahan ekspansi.

“Jika harga energinya itu masih relatif tinggi, maka ada potensi perlambatan lebih lanjut di bulan-bulan berikutnya,” sebut Yusuf.

Selain faktor biaya, dia juga menyoroti melemahnya sisi permintaan. Pada kuartal I/2026, industri masih ditopang momentum musiman seperti Ramadan dan Idulfitri. Namun, memasuki April dan seterusnya, dorongan permintaan tersebut mulai mereda.

Kondisi ini dinilai akan menekan kinerja industri secara keseluruhan, mengingat sektor manufaktur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, Yusuf menilai kinerja positif sejumlah subsektor seperti garment, tembakau, dan beberapa industri hilir lainnya belum tentu sepenuhnya dipicu oleh peluang ekspor akibat konflik global. Menurutnya, ketahanan subsektor tersebut bisa jadi ditopang oleh kuatnya permintaan domestik atau kemampuan pelaku industri menyerap kenaikan biaya tanpa menaikkan harga secara signifikan.

Meski demikian, perbaikan kinerja industri berpotensi terjadi pada paruh kedua tahun ini, terutama jika konflik geopolitik mereda dan harga energi kembali stabil. “Ini sangat akan tergantung dari seberapa lama konflik ini akan terjadi dan eskalasi dari kenaikan harga minyaknya,” tuturnya.

Di sisi lain, Yusuf menilai langkah pemerintah melonggarkan bea masuk impor bahan baku, seperti plastik, merupakan sinyal positif untuk menjaga daya tahan industri. Namun, dia mengingatkan ruang fiskal pemerintah yang terbatas dapat menjadi kendala dalam memberikan stimulus lanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja industri pengolahan nasional pada April 2026 masih berada di zona ekspansi, meskipun menunjukkan perlambatan di tengah dinamika global dan domestik. Hal ini tecermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang tercatat sebesar 51,75.

Capaian tersebut menurun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 51,86. Secara tahunan, IKI juga melemah 0,15 poin dari posisi April 2025 yang mencapai 51,90. Secara struktur, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dan tujuh subsektor mengalami kontraksi.

Subsektor yang masih tumbuh ini memiliki kontribusi dominan, yakni sekitar 78,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas, mencerminkan bahwa basis utama industri nasional masih relatif kuat.

Dua subsektor dengan kinerja tertinggi pada April 2026 berasal dari industri pengolahan tembakau (KBLI 12) serta industri kertas dan barang dari kertas (KBLI 17). Kinerja industri kertas dinilai sejalan dengan tren substitusi kemasan dari plastik ke material berbasis kertas.

“Dua subsektor industri dengan nilai IKI tertinggi adalah industri pengolahan tembakau KBLI-12 dan industri kertas dan barang dari kertas KBLI-17,” jelas Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arie saat memaparkan IKI di kantornya, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Sementara itu, subsektor yang mengalami kontraksi, antara lain industri minuman (KBLI 11), industri tekstil (KBLI 13), industri kayu, barang dari kayu dan gabus serta barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya (KBLI 16), industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (KBLI 25). Kemudian, industri barang galian bukan logam (KBLI 23), industri barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (KBLI 25), dan industri alat angkut lainnya (KBLI 30).

Dari sisi komponen pembentuk IKI, variabel pesanan baru tercatat melambat 0,77 poin menjadi 51,43. Variabel produksi juga turun 0,21 poin ke level 51,34. Sebaliknya, persediaan produk justru meningkat 1,66 poin menjadi 53,13, mengindikasikan adanya penumpukan stok di tengah permintaan yang melambat.

Berdasarkan orientasi pasar, industri berorientasi ekspor masih mencatatkan ekspansi dengan IKI sebesar 52,28, meski turun 0,45 poin dibandingkan bulan sebelumnya, sebesar 52,73. Adapun, industri yang berfokus pada pasar domestik menunjukkan perbaikan dengan IKI naik menjadi 50,90 dari sebelumnya 50,44.

Sementara itu, tekanan eksternal, termasuk gejolak geopolitik yang memicu krisis energi, dinilai masih berdampak terbatas. Namun, terasa pada subsektor tertentu seperti kimia dan tekstil.

Dari sisi persepsi pelaku usaha, sebanyak 72,5% responden menyatakan kondisi usaha pada April 2026 berada dalam kategori membaik dan stabil. Perinciannya, 30,8% menyebut membaik, sementara 41,7% stabil. Namun, proporsi pelaku usaha yang menyatakan kondisi usaha menurun meningkat menjadi 27,6%.

Adapun, optimisme pelaku usaha untuk 6 bulan ke depan juga tercatat melambat. “Sebanyak 23,5% pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil naik 2,1% dibandingkan dengan presentase bulan sebelumnya. Sementara presentase pesimisme turun 0,4% menjadi 6,4%.

Di sisi lain, realisasi investasi nasional pada triwulan I/2026 mencapai Rp468,8 triliun atau tumbuh 7,2% secara tahunan. Investasi sektor sekunder berkontribusi sebesar 36,5% dari total tersebut.

Kinerja perdagangan juga menunjukkan pergerakan moderat. Febri menyebut, ekspor industri pengolahan nonmigas tercatat naik tipis 0,3% secara bulanan pada Februari 2026, diikuti kenaikan impor, terutama pada barang modal yang meningkat 2,8%.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara menjawab kabar stok plastik nasional hanya cukup sampai Mei 2026.

Agus menegaskan pasokan plastik nasional masih aman meski harga bahan baku mengalami kenaikan akibat gejolak geopolitik global.

"Dari data IKI (Indeks Kepercayaan Industri), industri kemasan pada bulan Maret 2026 kondisinya masih ekspansi sangat tinggi, sehingga stok produk plastik masih cukup karena subsektor industrinya berkinerja tinggi," kata Agus dalam keterangan resmi, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan tekanan terhadap industri plastik tak lepas dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan nafta, bahan baku utama industri petrokimia.

"Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu koreksi suplai pada sektor-sektor industri yang bergantung pada nafta sebagai bahan baku utama," ujarnya.

Menurut Agus, gangguan distribusi global memang mendorong kenaikan biaya produksi di sektor hulu. Namun pemerintah memastikan langkah mitigasi terus dilakukan agar pasokan tetap terjaga.

"Pemerintah menegaskan bahwa saat ini upaya pengamanan pasokan terus berjalan secara paralel," katanya.

Untuk menjaga keberlangsungan produksi, Kemenperin bersama pelaku industri tengah menempuh sejumlah strategi. Di antaranya dengan mencari sumber alternatif pasokan nafta di luar Timur Tengah, mengoptimalkan penggunaan LPG sebagai bahan baku penyangga, serta mendorong pemanfaatan plastik daur ulang berkualitas tinggi sebagai substitusi.

Agus juga menegaskan kenaikan harga plastik di pasar memang terjadi sebagai dampak dari naiknya biaya bahan baku global. Meski demikian, ia memastikan ketersediaan produk plastik tetap aman.

"Masyarakat dan industri hilir tidak perlu panik, karena produk plastik dipastikan masih tersedia di pasar," ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan pelaku industri manufaktur untuk menjaga stabilitas rantai pasok. Langkah ini dilakukan agar sektor industri tetap mampu memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor di tengah tekanan global.

Kondisi ini muncul di tengah keluhan pelaku industri terhadap kelangkaan plastik. Direktur Utama ID Food Ghimoyo mengungkapkan pihaknya kesulitan memperoleh bahan kemasan plastik yang dibutuhkan untuk distribusi pangan.

Kelangkaan ini dinilai krusial karena hampir seluruh produk pangan, mulai dari beras, minyak goreng, hingga pupuk, bergantung pada kemasan berbahan plastik. Gangguan pasokan bahan baku, terutama dari Timur Tengah, juga menyebabkan produksi industri hulu plastik dalam negeri menurun.

Pelaku industri makanan dan minuman mencatat kenaikan harga plastik cukup signifikan, bahkan mencapai 30-60 persen di tingkat produsen dan hingga dua kali lipat di tingkat pedagang akibat keterbatasan stok.

Kenaikan harga ini juga dirasakan langsung oleh pedagang kecil. Sejumlah harga plastik di pasaran dilaporkan melonjak tajam, mulai dari kantong plastik hingga sedotan, sehingga menambah beban biaya operasional pelaku usaha.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret sebesar 51,86. Meski mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 54,02, IKI Maret 2026 masih berada di jalur ekspansi.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan, perlambatan IKI pada Maret 2026 dipengaruhi faktor musiman yang lazim terjadi setiap periode setelah Hari Besar Keagamaan Nasional.

"Penurunan IKI pada Maret ini terutama dipengaruhi oleh faktor seasonal setelah Hari Raya keagamaan seperti Lebaran dan Imlek. Industri telah melalui puncak produksi pada Februari 2026 untuk merespons lonjakan permintaan selama periode tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/1/2026).

Dia menjelaskan, pada Maret 2026, sebagian pelaku industri mulai melakukan penyesuaian produksi karena terjadi penumpukan stok di gudang. Kondisi ini dipicu adanya pembatasan aktivitas logistik selama sekitar 16 hari sebelum dan sesudah Lebaran, sehingga distribusi barang menjadi terhambat dan berdampak pada pengendalian produksi.

"Seiring normalisasi permintaan pasca hari raya, pelaku industri menurunkan tingkat produksi untuk menyeimbangkan kembali antara supply dan demand," ujarnya.

Di sisi lain, faktor eksternal juga turut memengaruhi dinamika industri nasional. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, berpotensi mengganggu jalur perdagangan global seperti Selat Hormuz.

Namun demikian, Febri menegaskan bahwa dampak krisis logistik energi dari kawasan tersebut terhadap industri nasional pada Maret 2026 masih relatif terbatas.

"Dampaknya saat ini masih confined pada subsektor tertentu, khususnya industri yang memiliki ketergantungan bahan baku dari Kawasan Timur Tengah. Secara umum, sektor manufaktur nasional masih cukup resilien,” kata dia.

Di sisi lain, indikator global dan domestik menunjukkan sinyal campuran. Kinerja manufaktur Indonesia masih cukup kuat, tercermin dari PMI manufaktur yang mencapai 53,8 pada Februari 2026, level tertinggi dalam hampir dua tahun.

Selain itu, ekspor industri pengolahan pada Januari 2026 tumbuh 8,19 persen (year-on-year) dengan kontribusi sebesar 83,52 persen terhadap total ekspor nasional.

Namun demikian, tekanan juga terlihat dari meningkatnya impor sebesar 18,21 persen (yoy), terutama untuk bahan baku dan barang modal, yang mencerminkan tingginya kebutuhan produksi dan investasi.

Sementara itu, surplus neraca perdagangan menyempit menjadi USD0,95 miliar akibat pertumbuhan impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspor.

"Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 16 subsektor berada pada fase ekspansi dengan kontribusi mencapai 78,3 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas," ujar Febri.

Subsektor dengan kinerja tertinggi antara lain industri pencetakan dan reproduksi media rekaman (KBLI 18) serta industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer (KBLI 29). Sementara itu, tujuh subsektor mengalami kontraksi, termasuk industri minuman, tembakau, bahan kimia, serta elektronik dan
peralatan listrik.

Febri menjelaskan, kontraksi pada beberapa subsektor dipengaruhi oleh faktor musiman Ramadan dan Idulfitri, pelemahan daya beli, serta gangguan pasokan bahan baku akibat kondisi global.

"Selain faktor musiman, terdapat juga tekanan biaya logistik dan kenaikan harga bahan baku yang dipicu oleh dinamika geopolitik global," tuturnya.

Berdasarkan komponen pembentuk IKI, seluruh variabel masih berada pada zona ekspansi, yaitu pesanan sebesar 52,20, produksi 51,55, dan persediaan 51,47. Meski demikian, variabel pesanan dan produksi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, sementara persediaan meningkat.

"Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas industri masih berjalan, namun dengan laju yang lebih moderat. Produksi tercatat telah mengalami ekspansi selama tiga bulan berturut-turut, meskipun dengan kecenderungan melambat," ujarnya.

Febri menambahkan, IKI berdasarkan orientasi pasar menunjukkan bahwa baik pasar ekspor maupun domestik sama-sama mengalami perlambatan, meskipun tetap berada dalam fase ekspansi. IKI ekspor tercatat sebesar 52,73, sedangkan IKI domestik sebesar 50,44.

"Perlambatan ini mencerminkan adanya tekanan baik dari sisi permintaan global maupun domestik. Oleh karena itu, penguatan pasar dalam negeri menjadi sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan industri nasional,” ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kinerja industri pengolahan nasional pada awal tahun 2026 masih berada pada jalur ekspansi. Hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Februari 2026 yang tercatat sebesar 54,02.

Meski demikian, angka tersebut turun tipis 0,10 poin dibandingkan Januari 2026, namun meningkat 0,87 poin dibandingkan Februari 2025 dan menjadi level tertinggi kedua sejak IKI diluncurkan pada November 2022.

Berdasarkan hasil survei IKI Februari 2026, dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 19 subsektor berada pada fase ekspansi dan hanya 4 subsektor yang mengalami kontraksi. Subsektor yang berada pada fase ekspansi memiliki kontribusi sebesar 92,9 persen terhadap PDB industri pengolahan nonmigas.

"Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi adalah Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman serta Industri Alat Angkutan Lainnya,” papar Juru Bicara Febri Hendri Antoni Arief dalam Rilis IKI Bulan Februari 2026 di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Febri menyampaikan, kedua subsektor tersebut mengalami ekspansi seiring meningkatnya permintaan dari sejumlah sektor industri, seperti industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta alas kaki, dengan industri pencetakan berperan sebagai sektor pendukung.

Kemudian, adanya kenaikan angka penjualan sepeda motor pada bulan Januari 2026 mencapai 577.763 unit, meningkat 3,11 persen dibanding Januari 2025 (y-o-y).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2026, Kemenperin mencermati adanya peningkatan konsumsi rumah tangga terhadap komoditas industri pakaian, alas kaki, serta jasa perawatannya.

Pada 2024, pertumbuhan konsumsi sektor ini tercatat sebesar 2,73 persen dan meningkat menjadi 4,52 persen pada 2025.

Namun, berdasarkan hasil pengamatan terhadap IKI, khususnya IKI pasar domestik 2025, industri pakaian jadi yang berorientasi pada pasar dalam negeri justru mengalami kontraksi.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut tidak sepenuhnya diserap oleh produk industri dalam negeri.

"Dengan demikian, terdapat indikasi kuat bahwa kenaikan permintaan tersebut lebih banyak dipenuhi oleh
produk impor," kata Febri.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian memandangmomentum peningkatan konsumsi domestik seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri dalam negeri, guna memperkuat struktur manufaktur nasional dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik.

Adapun subsektor yang mengalami kontraksi yaitu Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya, Industri Barang Galian Non Logam, Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik, dan Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.

Sekretaris Direktorat Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Sri Bimo Pratomo mengatakan, Industri Barang Galian Non Logam mengalami kontraksi pada variabel pesanan dan persediaan. Hal ini disebabkan menurunnya permintaan dalam negeri yang berasal dari pengadaan pemerintah.

"Karena bulan ini masih memasuki awal tahun anggaran dan Bulan Ramadhan, sehingga banyak proyek infrastruktur yang belum berjalan. Sehingga permintaan produk bahan bangunan (BGNL) juga ikut turun. Kemungkinan besar akan dimulai setelah lebaran," tuturnya.

Pada variable produksi Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Gabus, kontraksi yang terjadi dipicu oleh ketidakpastian global dan beberapa kekhawatiran pelaku industri terhadap dampak kesepakatan perdagangan global.

"Subsektor Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik, mengalami penurunan pada pesanan luar negeri yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada IKI Februari 2026. Selain itu, komponen elektronik berbahan baku semikonduktor saat ini tengah mengalami kelangkaan,” kata Direktur Industri Peralatan Pertanian dan Alat Mesin Pertanian (IPAMP) Solehan.

Kedua orientasi pasar IKI baik ekspor maupun impor masih berada dalam zona ekspansi meskipun mengalami sedikit perlambatan. IKI orientasi ekspor pada bulan Februari 2026 berada di level 54,61 atau melambat 0,01 poin dibanding bulan Januari 2026 yang berada di level 54,62.

Sedangkan IKI berorientasi pada pasar domestik berada di level 53,12, melambat 0,13 poin dibanding bulan Januari 2026 yang berada di level 53,25.

Secara umum, kondisi kegiatan usaha pada Februari 2026 masih tergolong baik. Sebanyak 77,6 persen responden menyampaikan kegiatan usahanya membaik dan stabil.

Tingkat optimisme pelaku usaha meningkat menjadi 73,5 persen, sementara tingkat pesimisme menurun menjadi 3,9 persen.

Seluruh variabel pembentuk IKI, yakni pesanan, produksi, dan persediaan, berada pada zona ekspansi. Variabel produksi mencatat ekspansi tertinggi sejak Januari 2025 dan telah berada pada fase ekspansi selama dua bulan berturut-turut.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Rekor Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 54,12 poin pada Januari 2026 menjadi sinyal ekspansi terkuat dalam 49 bulan terakhir.

Capaian tersebut membuktikan optimisme pelaku usaha terhadap kepastian hukum dan arah kebijakan nasional pada awal tahun.

Di balik angka tersebut, tersimpan tantangan prosedural serius. Meski pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 5,17 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusi tenaga kerja industri justru tertahan di angka 13,83 persen.

Kesenjangan angka makro dengan distribusi kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja nyata terlihat di titik tersebut. Ketimpangan dimaksud berakar pada persoalan kepastian prosedur dan perlindungan hukum industri domestik.

Data Rapat Panja DPR pada 26 Januari 2026 menunjukkan industri kecil dan menengah (IKM) masih terhimpit beban administratif serta maraknya produk impor ilegal.

Sementara sektor padat modal, seperti logam, tumbuh masif hingga 16,04 persen, daya serap tenaga kerja sektor tersebut belum sebanding dengan industri agro yang menaungi 10 juta pekerja.

Tanpa harmonisasi kebijakan dan instrumen hukum kuat, rekor kepercayaan tadi hanya akan menjadi statistik, tanpa kedaulatan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas secara merata.

Lemahnya sinkronisasi prosedur lintas lembaga sering kali memicu tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian biaya logistik.

Dokumen Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian menyebut strategi Smart Business Industrial Network (SBIN) telah dirancang untuk memangkas hambatan dimaksud.

Hanya saja, implementasi di lapangan tetap membutuhkan "regulasi pintar" yang lebih tajam.

Instrumen hukum prosedural harus menjadi katalis agar rekor IKI bertransformasi menjadi fondasi industrialisasi berkeadilan yang tahan terhadap guncangan eksternal maupun perlambatan ekonomi global.

Hilirisasi inklusif

Langkah pertama adalah memperkuat instrumen hukum perlindungan pasar melalui hambatan teknis perdagangan yang tegas.

Laporan Direktorat Jenderal ILMATE menekankan bahwa pengawasan HS Code dan pencegahan penyalahgunaan asal-usul barang sangat krusial guna menekan praktik dumping.

Solusinya bukan sekadar pengawasan fisik, melainkan penguatan dasar hukum neraca komoditas sebagai pengendali impor transparan.

Prosedur izin impor berbasis data riil kebutuhan industri akan memastikan kapasitas produksi nasional tidak tergerus barang impor ilegal yang mengabaikan standar SNI wajib.

Reformasi prosedural penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) juga harus dipertajam bagi sektor penyerap tenaga kerja tinggi.

Bahan evaluasi kinerja Menteri Perindustrian mencatat realisasi KIPK mencapai Rp787 miliar pada tahun lalu.

Untuk 2026, prosedur akses plafon baru sebesar Rp549,5 miliar harus dipangkas birokrasinya agar menjangkau subsektor strategis, seperti industri rambut dan bulu mata palsu.

Subsidi bunga 5 persen merupakan bukti keberpihakan hukum bagi sektor padat karya yang kerap rentan terhadap gejolak arus kas maupun biaya modal tinggi.

Diplomasi hukum ekonomi juga diperlukan dalam menghadapi hambatan global yang semakin proteksionis.

Paparan Direktorat Jenderal IKFT menyoroti tarif resiprokal 19 persen dari Amerika Serikat pada produk alas kaki yang harus dinegosiasikan melalui perjanjian dagang, seperti IEU-CEPA.

Pemerintah perlu segera merumuskan prosedur insentif fiskal alternatif sebagai pengganti tax holiday pasca-pemberlakuan pajak minimum global.

Kepastian hukum dalam pemberian insentif bakal menjaga kepercayaan pelaku usaha agar tetap berada dalam zona ekspansi yang stabil dan berkelanjutan.

Vokasi industri hijau

Standarisasi industri menjadi instrumen hukum kedua untuk meningkatkan daya saing global. Laporan BSKJI membuktikan penerapan national lighthouse Industri 4.0 meningkatkan produktivitas hingga 101 persen pada perusahaan percontohan.

Biaya prosedur sertifikasi hijau sering kali masih membebani pelaku IKM. Negara harus menyediakan skema sertifikasi terintegrasi dan murah agar surplus neraca dagang sektor agro sebesar 51,85 miliar dolar AS tidak terancam regulasi lingkungan global, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Solusi konstruktif selanjutnya adalah pembentukan pelayanan terpadu satu atap yang mengonsolidasikan perizinan di bawah koordinasi teknis kementerian pembina.

Rencana aksi Menteri Perindustrian mengusulkan sistem pengawasan satu atap yang mewajibkan seluruh lembaga terkait tunduk pada data tunggal industri.

Kepastian prosedur tersebut bakal mengeliminasi hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan asosiasi industri dalam dokumen Ditjen IKMA secara sistemik.

Keberadaan satu data akan mempermudah monitoring utilisasi industri yang saat ini rata-rata berada di angka 67,73 persen.

Regulasi vokasi juga harus diarahkan pada penyiapan SDM ekonomi masa depan yang adaptif. Rencana pengembangan BPSDMI mencatat lulusan STEM Indonesia baru mencapai 18,47 persen, padahal industri membutuhkan 5,3 juta tenaga kerja ramah lingkungan pada 2029.

Perubahan kurikulum yang adaptif memerlukan regulasi prosedural yang mewajibkan keterlibatan industri dalam penyusunan standar kompetensi.

Selain itu, integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan platform ketenagakerjaan menjadi prasyarat mutlak guna memetakan kebutuhan tenaga kerja secara real-time di seluruh wilayah.

Ke depan, tantangan industri menuntut adanya anticipatory law yang mampu melampaui regulasi reaktif.

Pemerintah harus mulai mengonstruksi payung hukum bagi industri strategis masa depan, seperti semikonduktor, melalui pembentukan Indonesia Chip Design Collaborative Center.

Langkah visioner tersebut mencakup penyederhanaan izin investasi teknologi tinggi dan perlindungan kekayaan intelektual bagi inovator domestik.

Digitalisasi pengawasan melalui optimalisasi teknologi blockchain dalam rantai pasok industri juga harus masuk ke dalam agenda besar hukum manufaktur kita guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dari hulu hingga ke hilir.

Rekor IKI 54,12 poin adalah mandat bagi pemerintah untuk menuntaskan reformasi regulasi secara menyeluruh.

Kepastian hukum prosedural menjadi kunci utama agar optimisme pelaku usaha terkonversi menjadi investasi riil dan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat.

Jika prosedur administratif tetap menjadi penghambat, rekor kepercayaan tersebut hanya akan menjadi peluang emas yang terbuang sia-sia.

Indonesia memerlukan keberanian untuk menerapkan regulasi pintar yang melindungi, memudahkan, dan memajukan industri nasional di tengah kompetisi global yang kian tanpa kompromi.

*) Rioberto Sidauruk adalah analis industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kinerja sektor industri pengolahan nasional mengawali 2026 dengan tren positif. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Januari 2026 tercatat sebesar 54,12 atau meningkat 2,22 poin dibandingkan Desember 2025.

Angka ini tertinggi dalam 49 bulan sejak IKI pertama kali diluncurkan pada November 2022.

"Capaian ini juga lebih tinggi 1,02 poin dibandingkan Januari 2025, yang menandakan penguatan kepercayaan pelaku industri terhadap prospek usaha di awal tahun," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief dalam rilis IKI Januari 2026 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Secara makro, kebijakan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 4,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur 20–21 Januari 2026 dinilai memberikan sinyal stabilitas bagi dunia usaha. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta
konsistensi pencapaian sasaran inflasi 2026–2027 sebesar 2,5 persen ±1 persen.

Di sisi lain, inflasi pada Desember 2025 tercatat meningkat menjadi 2,92 persen secara tahunan dan 0,64 persen secara bulanan, yang terutama dipengaruhi faktor musiman akhir tahun dan gangguan pasokan.

Dalam perkembangan sektor riil, aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi. Indeks PMI S&P Global Manufaktur Indonesia pada Desember 2025 tercatat sebesar 51,2, menandai ekspansi selama lima bulan berturut-turut meskipun mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya.

Sejalan dengan itu, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) pada Triwulan IV-2025 juga meningkat menjadi 51,86 persen dan diproyeksikan terus menguat pada Triwulan I-2026.

Jubir Kemenperin mengatakan, struktur IKI Januari 2026 menunjukkan perbaikan yang merata. Dari 23 subsektor industri pengolahan, sebanyak 20 subsektor berada pada fase ekspansi dan hanya tiga subsektor yang masih mengalami kontraksi.

Subsektor yang berada pada fase ekspansi tersebut memberikan kontribusi sebesar 94,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Pengolahan Nonmigas.

"Kami menilai peningkatan IKI terjadi karena pelaku industri mulai mengintensifkan kegiatan produksi untuk merespons dan memenuhi peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Idulfitri, serta hari raya keagamaan lainnya,” ujarnya.

Dua subsektor dengan nilai IKI tertinggi yaitu Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer serta Industri Mesin dan Perlengkapan.

"Kenaikan angka IKI pada subsektor ini juga dipengaruhi oleh respons positif pelaku industri terhadap surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Keuangan. Meskipun demikian, usulan tersebut masih dalam proses pembahasan antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan," kata Febri.

Sementara itu, subsektor yang masih mengalami kontraksi meliputi Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, serta Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik.

Kontraksi pada subsektor tersebut antara lain dipengaruhi oleh pelemahan permintaan ekspor, faktor musiman, serta dampak kondisi geopolitik global.

Berdasarkan komponen penyusunnya, seluruh variabel IKI pada Januari 2026 berada di zona ekspansi.

Indeks pesanan tercatat sebesar 55,27, meningkat 2,51 poin, indeks produksi melonjak ke level 54,86 atau naik 6,45 poin setelah mengalami kontraksi selama tujuh bulan berturut-turut. Sementara itu, indeks persediaan berada pada level 50,14, meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

"Kembalinya variabel produksi ke zona ekspansi disebabkan karena industri sedang intensif memproduksi barang untuk memenuhi peningkatan demand hari besar keagamaan pada bulan Februari dan Maret 2026," katanya.

Dari sisi pelaku usaha, survei IKI menunjukkan kegiatan usaha secara umum masih tergolong baik. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan kegiatan usahanya membaik dan stabil, meningkat dibandingkan Desember 2025.

Tingkat optimisme pelaku industri juga mengalami perbaikan menjadi 72,5 persen, sementara tingkat pesimisme menurun menjadi 4,5 persen.

IKI yang berorientasi pasar ekspor pada Januari 2026 tercatat sebesar 54,62, meningkat 2,26 poin dibandingkan bulan Desember 2025. Sementara itu, IKI yang berorientasi pasar domestik juga mengalami peningkatan dan tetap berada di zona ekspansi.

Kondisi ini mencerminkan permintaan dalam negeri masih menjadi penopang utama kinerja industri, di tengah tantangan pasar global yang belum sepenuhnya pulih.

Febri menekankan, penguatan IKI juga didukung oleh meningkatnya realisasi investasi industri pengolahan.

Pada Triwulan IV-2025, realisasi investasi industri pengolahan mencapai Rp218,2 triliun atau menyumbang 43,9 persen terhadap total investasi nasional. Kenaikan impor barang modal yang mencapai 17,27 persen secara tahunan pada November 2025 mengindikasikan adanya ekspansi kapasitas dan peremajaan mesin di sektor industri.

(NIA DEVIYANA)