Terlepas dari apa pun, namun kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada dampak di beberapa sektor tertentu terhadap UMKM kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai memberikan tekanan terhadap sejumlah pelaku UMKM, terutama yang bergantung pada bahan baku impor.

"Terlepas dari apa pun, namun kita juga harus mengakui bahwa tentunya ada dampak di beberapa sektor tertentu terhadap UMKM kita," kata Maman kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Maman mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI).

Terkait sektor yang terdampak, Maman menyoroti pelaku usaha tahu dan tempe yang mulai merasakan tekanan akibat tingginya ketergantungan terhadap impor kedelai sebagai bahan baku utama produksi.

"Sampai saat ini kalau kita lihat, yang sekarang muncul kan perajin tempe, tahu kita. Karena memang ketergantungan kita terhadap bahan baku impor kedelai memang tinggi di situ," ujarnya.

Menghadapi kondisi tersebut, Maman mengatakan Kementerian UMKM bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, terus melakukan pemantauan dan mitigasi guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap pelaku usaha.

"Yang terpenting kami pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus melakukan mitigasi untuk mencegah dan mengantisipasi dampak-dampak yang memang bisa berdampak kepada UMKM kita," kata dia.

Khusus untuk komoditas kedelai, pemerintah pada Selasa (9/6) mengumumkan akan memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram melalui Perum Bulog guna menjaga stabilitas harga di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan terhadap impor komoditas tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah pada tahap pertama akan menyalurkan subsidi untuk 250 ribu ton kedelai.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan teknis pelaksanaan subsidi kedelai tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan asosiasi pengusaha kedelai.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 5,5 persen dinilai belum mengubah prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketidakpastian global, aktivitas ekonomi domestik masih diperkirakan mampu menopang laju pertumbuhan di atas 5 persen.

Chief Economist BTN Myrdal Gunarto mengatakan, keputusan BI menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus mengantisipasi risiko inflasi yang berasal dari gejolak eksternal.

“Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kami menilai fundamental perekonomian domestik masih relatif kuat,” ujar Myrdal dalam kajian ekonomi BTN, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, sejumlah sektor yang bertumpu pada permintaan domestik masih memiliki ruang tumbuh yang cukup besar. Sektor-sektor tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, perumahan, ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, hingga ekspor berbasis sumber daya alam.

Myrdal menjelaskan, keberlanjutan investasi dan fungsi intermediasi perbankan yang tetap berjalan menjadi faktor penting yang menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, BTN memperkirakan ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5,2 persen pada tahun ini meskipun biaya pendanaan meningkat.

Ia menilai kenaikan suku bunga diperlukan untuk meredam tekanan terhadap rupiah yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami pelemahan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.

“Pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan risiko imported inflation, khususnya terhadap sektor-sektor yang memiliki ketergantungan tinggi pada bahan baku, barang modal, maupun komponen impor,” katanya.

Menurut Myrdal, langkah BI tidak hanya dilakukan melalui kenaikan suku bunga acuan. Bank sentral juga memperkuat bauran kebijakan moneter dengan meningkatkan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), memberikan insentif swap lindung nilai bagi investor asing, membuka kembali fasilitas repo untuk perbankan, serta memperkuat operasi moneter di pasar keuangan.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus mengendalikan ekspektasi inflasi di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat tensi geopolitik dan fluktuasi pasar keuangan internasional.

Meski demikian, Myrdal mengingatkan, kenaikan suku bunga tetap membawa konsekuensi terhadap sejumlah sektor yang sensitif terhadap biaya kredit dan daya beli masyarakat. Sektor properti, konsumsi rumah tangga, serta usaha yang bergantung pada pembiayaan perbankan berpotensi menghadapi tekanan apabila suku bunga bertahan tinggi dalam jangka waktu lama.

Karena itu, menurut dia, keseimbangan antara menjaga stabilitas makroekonomi dan mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi harus tetap menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan moneter.

“Keseimbangan antara stabilitas makroekonomi dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetap menjadi faktor penting dalam arah kebijakan moneter ke depan,” ujarnya.

Myrdal memperkirakan ruang kenaikan suku bunga lanjutan relatif terbatas apabila tekanan eksternal mulai mereda dan stabilitas rupiah kembali terjaga. Namun, BI dinilai tetap perlu menjaga fleksibilitas kebijakan untuk merespons dinamika pasar global yang bergerak cepat dan sulit diprediksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang tren pelemahan rupiah yang saat ini telah menembus level Rp 18.000 per dolar AS memberi dampak yang cukup stabil terhadap sektor jasa keuangan. OJK menilai, eksposur langsung perbankan Indonesia terhadap risiko nilai tukar juga relatif terjaga.

“Terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, OJK melihat bahwa dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan, khususnya di perbankan, saat ini masih relatif terkendali. Hal ini bisa dilihat dari rasio kecukupan modal perbankan yang masih solid dengan capital adequacy ratio (CAR) per April 2026 masih sebesar 23,97 persen, sehingga masih memberikan ruang penyangga yang cukup dalam menyerap berbagai potensi risiko,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Mei 2026 pada Jumat (5/6/2026).

Selain itu, Friderica atau yang kerap disapa Kiki menuturkan, eksposur langsung perbankan Indonesia terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga. Hal itu tecermin dari posisi devisa neto yang konsisten masih jauh di bawah ambang batas maksimal 20 persen dari modal bank.

Namun demikian, Kiki menuturkan, OJK terus mewaspadai berbagai kanal transmisi risiko dari pergerakan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia. Misalnya, potensi peningkatan beban kewajiban valuta asing (valas) pada korporasi, tekanan terhadap sektor usaha yang memiliki eksposur impor tinggi, serta dampak kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional.

“Termasuk kenaikan harga komoditas energi global yang bisa memengaruhi kualitas aset perbankan, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur yang terdampak apabila kondisi keuangan tersebut terus berlanjut. Jadi, untuk memitigasi risiko-risiko tersebut, kami akan memperkuat pemantauan aktivitas valas di perbankan melalui pemantauan posisi devisa neto harian, kecukupan likuiditas valas, dan kepatuhan terhadap ketentuan valas,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi menilai, pelemahan nilai tukar yang terus mencetak rekor menjadi sinyal bahwa ekonomi Indonesia tengah menghadapi himpitan ganda yakni tekanan moneter global dan tantangan struktural domestik. Nilai tukar kini menembus level psikologis baru di kisaran Rp17.700-Rp17.800 per dolar AS.

Padahal, suku bunga acuan (BI-Rate) telah dinaikkan 50 basis poin (bps) ke level 5,25 persen demi memperkuat stabilisasi rupiah.

“Pelemahan ini bukan sekadar masalah angka, melainkan sinyal bahwa ekonomi Indonesia sedang berada dalam himpitan ganda yaitu tekanan moneter global yang tak kunjung reda dan tantangan struktural domestik yaitu energi dan fiskal yang mulai diuji oleh pasar,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut Rahma, pelemahan rupiah ini membawa sinyal dan makna yang lebih dalam dari sekadar fluktuasi angka yaitu sinyal dominasi higher formuch longer yang persisten.

Meskipun Bank Indonesia (BI) sudah mengerek bunga acuan, pasar melihat bahwa selisih (spread) imbal hasil (yield) masih belum cukup kompetitif dibandingkan dengan aset dolar Amerika Serikat (AS).

Penguatan indeks dolar (DXY) ke posisi 99,10 dan kenaikan yield US Treasury menunjukkan bahwa investor masih meyakini suku bunga di AS akan bertahan tinggi jauh lebih lama.

“Rupiah yang tetap melemah menandakan bahwa daya tarik instrumen domestik sedang diuji oleh magnet safe haven yang sangat kuat,” kata Rahma.

Ia menambahkan bahwa sinyal ini juga mengarah pada kondisi pasokan devisa yang mengetat. Beberapa faktor yang patut diwaspadai yaitu kebutuhan dolar untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen yang biasanya mencapai puncak pada kuartal II.

Pelemahan yang tajam ini, menurut Rahma, memaknai adanya ketidakseimbangan antara permintaan yang melonjak dengan pasokan devisa yang melambat.

Kenaikan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik di Timur Tengah meningkatkan permintaan dolar untuk impor energi, seperti kebutuhan Pertamina, sehingga menambah tekanan terhadap cadangan devisa dan nilai tukar rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai menguji ketahanan harga pangan nasional. Ketergantungan tinggi terhadap impor pangan membuat tekanan kurs berpotensi cepat merambat ke harga mi instan, roti, tahu-tempe, susu, hingga makanan olahan lainnya pada semester II/2026.

Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif di kisaran Rp17.470 hingga Rp17.530 per dolar AS pada perdagangan Senin (18/5/2026). Tekanan kurs menjadi perhatian karena sejumlah komoditas pangan strategis Indonesia masih bergantung pada impor.

Peneliti dan Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics Eliza Mardian mengatakan pelemahan rupiah memiliki dampak signifikan terhadap sektor pangan nasional.

“Sebagian besar komoditas strategis masih bergantung pada impor baik untuk bahan baku, pangan konsumsi, maupun input produksi,” kata Eliza kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Menurut Eliza, ketergantungan impor Indonesia terhadap sejumlah komoditas pangan masih sangat tinggi. Gandum sepenuhnya impor, kedelai sekitar 90% masih dipenuhi dari impor. Selain itu, bawang putih 95% impor, gula sekitar 60%, serta daging sapi dan kerbau sekitar 54%.

Kondisi pelemahan rupiah ini otomatis meningkatkan biaya impor karena mayoritas transaksi dilakukan menggunakan dolar AS. Pada akhirnya, peningkatan biaya impor ini berisiko menimbulkan kenaikan harga pangan di dalam negeri.

Dampaknya tidak hanya dirasakan pada komoditas mentah, tetapi juga produk turunannya seperti mi instan, roti, tahu, tempe, dan makanan olahan lainnya.

Eliza menilai kondisi tersebut memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor, yakni tekanan inflasi yang berasal dari pelemahan nilai tukar dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor.

Menurut dia, transmisi pelemahan rupiah ke harga pangan konsumen berlangsung berbeda pada tiap komoditas. Untuk gandum dan kedelai, dampaknya bisa terasa hanya dalam hitungan minggu karena industri pengolahan langsung menghadapi kenaikan biaya bahan baku.

“Jadinya kenaikan harga bahan baku langsung ditransmisikan ke konsumen dalam bentuk kenaikan harga produk di tingkat konsumen,” katanya.

Tekanan tersebut dinilai lebih cepat terasa pada produk olahan dibanding bahan baku mentah karena terdapat efek berantai pada biaya produksi, energi, distribusi, kemasan, dan logistik.

Lantas, bagaimana respons dunia usaha terkait dengan pelemahan rupiah dan dampaknya ke impor pangan?

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan pelemahan rupiah memang belum bisa disebut krisis, tetapi sudah menjadi alarm serius bagi pelaku usaha.

“Yang paling dikhawatirkan bukan hanya level kursnya, tetapi volatilitas dan ketidakpastian yang menyertainya,” ujarnya.

Menurut Anggawira, pelaku usaha sebenarnya masih bisa beradaptasi terhadap level kurs tertentu. Namun pergerakan yang terlalu cepat dan sulit diprediksi membuat perusahaan kesulitan menyusun perencanaan bisnis.

Industri makanan dan minuman disebut menjadi salah satu sektor paling sensitif terhadap fluktuasi kurs karena banyak komponen produksinya masih bergantung pada impor atau harga global berbasis dolar AS.

Komponen yang paling cepat terdampak antara lain bahan baku impor, kemasan, energi, dan logistik. Bahkan material packaging seperti resin plastik, aluminium foil, bahan kimia printing, hingga mesin pengemasan masih banyak berasal dari impor.

Akibat tekanan kurs, banyak perusahaan mulai menahan ekspansi, meninjau ulang target pertumbuhan, hingga melakukan efisiensi operasional.

“Kalau tekanan kurs berlangsung panjang, penyesuaian harga hampir tidak terhindarkan. Ini yang perlu diantisipasi karena bisa memicu imported inflation,” kata Anggawira.

Pelaku usaha kecil juga mulai merasakan dampaknya. Sekretaris Jenderal Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Wibowo Nurcahyo mengatakan kenaikan biaya sudah mulai muncul pada komponen kemasan plastik.

Menurut dia, pengrajin tahu dan tempe kini mulai menyesuaikan ukuran produk untuk menjaga harga jual tetap terjangkau masyarakat.

“Saat ini pengrajin tempe tahu menyesuaikan ukuran besar produknya,” ujarnya.

Di sisi lain, tekanan kurs juga meningkatkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat. Eliza menilai kelompok menengah bawah masih berada dalam kondisi rentan karena porsi pengeluaran pangan rumah tangga Indonesia relatif besar.

Jika pelemahan rupiah berlangsung lama dan diikuti kenaikan harga pangan secara luas, konsumsi rumah tangga berpotensi melemah. Padahal konsumsi domestik menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Situasi ini sekaligus menunjukkan rapuhnya struktur pangan nasional terhadap gejolak global. Pelemahan rupiah bukan hanya berdampak pada pangan impor langsung, tetapi juga biaya produksi pangan domestik karena pupuk, pakan ternak, energi, dan logistik masih sangat dipengaruhi harga berbasis dolar AS.

Oleh karena itu, dunia usaha dan ekonom menilai momentum pelemahan rupiah seharusnya menjadi alarm untuk mempercepat pengurangan ketergantungan impor pangan dan memperkuat industri substitusi impor domestik.

Tanpa pembenahan tersebut, setiap gejolak nilai tukar berpotensi kembali memukul harga pangan, margin industri, dan daya beli masyarakat secara bersamaan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan rupiah berdampak signifikan pada sektor komoditas pangan dan pertanian. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi membebani industri sawit nasional jika berlangsung dalam jangka panjang.

Kenaikan biaya impor pupuk, suku cadang kendaraan, alat berat, hingga kebutuhan pabrik dinilai dapat meningkatkan ongkos operasional industri tersebut. Nilai tukar rupiah pada Senin (18/5/2026) berada di level Rp17.658 per dolar AS atau melemah sekitar 61 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.597 per dolar AS.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah sentimen global akibat ketidakpastian geopolitik dan penguatan dolar AS di pasar internasional. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan industri sawit masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap komponen impor, terutama untuk kebutuhan perawatan kebun dan operasional pabrik.

“Rupiah melemah kalau berkepanjangan biaya yang masih menggunakan komponen impor seperti pupuk, suku cadang kendaraan, alat berat dan pabrik akan naik,” kata Eddy kepada Republika, Senin (18/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pertanian Center of Reform on Economics (CORE) Eliza Mardian menilai depresiasi rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga produk olahan kedelai hingga sekitar dua persen. Tekanan tersebut muncul di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai yang mencapai hampir 90 persen kebutuhan nasional.

Pelemahan nilai tukar rupiah membuat biaya impor kedelai meningkat meski harga global relatif stabil. Kondisi itu memicu kenaikan biaya bahan baku di dalam negeri dan menimbulkan tekanan pada rantai pasok pangan berbasis kedelai. “Kita ini kan hampir 90 persen kedelainya itu dipenuhi dari impor. Depresiasi rupiah tentu menyebabkan peningkatan harga-harga barang impor termasuk kedelai,” kata Eliza kepada Republika.co.id, Senin (18/5/2026).

Nilai tukar rupiah pada Senin pagi tercatat berada di level Rp 17.658 per dolar AS. Posisi tersebut melemah sekitar 61 poin atau 0,35 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.597 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menjelaskan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya sentimen risk off global. Pasar merespons negatif hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dinilai belum memberikan titik terang terhadap konflik geopolitik global.

Menurut Eliza, pelemahan nilai tukar rupiah memunculkan fenomena imported inflation atau inflasi impor. Tekanan inflasi muncul akibat kenaikan harga barang impor saat mata uang domestik terdepresiasi. “Nah ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor kedelai otomatis meningkat meskipun harga global relatif stabil. Kondisi ini akan memicu kenaikan biaya bahan baku di dalam negeri,” ujarnya.

Eliza menjelaskan dampak kenaikan harga kedelai tidak berhenti pada bahan baku impor. Komoditas tersebut menjadi bahan utama berbagai produk konsumsi masyarakat seperti tahu, tempe, susu kedelai, hingga pakan ternak berbasis bungkil kedelai.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada pekan ini, nilai tukar rupiah mencapai titik terburuk sepanjang sejarah yaitu menembus Rp17.500 per dolar AS. Kendati demikian, Presiden Prabowo seakan tidak terlalu ambil pusing dengan perkembangan tersebut.

Prabowo beralasan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak bertransaksi memakai dolar AS. Oleh sebab itu, dia meyakini masyarakat banyak tidak akan berpengaruh terhadap pelemahan kurs rupiah selama kebutuhan suplai energi dan pangan tersedia.

“Sebentar-sebentar Indonesia akancollapse[runtuh], akanchaos[rusuh]. Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desagakpakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman. Banyak negara panik, Indonesia masih oke,” klaim Prabowo, Sabtu (16/5/2026).

Para pakar hingga pelaku pasar punya pendapat lain dari kepala negara dan pemerintah itu: meski tak secara langsung, pelemahan rupiah akan menggerus kantong masyarakat—baik kota maupun desa.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia mencapai US$61,3 miliar pada Januari–Maret 2026. Angka itu naik 10,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan golongannya, bahan baku/penolong mendominasi (70,42%) total barang impor Indonesia pada tiga bulan pertama tahun ini.

Tak bisa dimungkiri, masyarakat desa memang tidak memakai dolar AS ketika beli barang di warung atau pasar. Masalahnya, seperti yang tampak dari data BPS, banyak barang di warung dan pasar itu diproduksi memakai bahan baku/penolong dari luar negeri alias impor.

Ambil contoh, masyarakat kota hingga desa suka konsumsi mi instan dan tempe. Meski keduanya diproduksi dalam negeri, namun bahan bakunya (gandum dan kedelai) hampir seluruhnya diimpor.

Bahkan, hampir semua produk berkemasan yang ada di warung hingga pasar memakai bahan baku/penolong yang diimpor yaitu plastik. Belum lagi berbagai produk energi seperti LPG hingga BBM non-subsidi yang juga masih bergantung impor.

Sayangnya, masyarakat dunia masih memakai dolar AS ketika melakukan perdagangan antarnegara. Akibatnya, depresiasi rupiah terhadap dolar AS akan mengerek harga bahan baku/penolong dari luar negeri.

Biaya logistik atau transportasi pengiriman hingga pajak atas barang impor akan ikut merangkak naik. Di dalam negeri, biaya terminal handling charges (THC) oleh agen pelayaran hingga biaya pembersihan/washing kontainer di depo kontainer juga memakai dolar AS.

Singkatnya, biaya produksi barang-barang dalam negeri akan meningkat drastis. Jika tak mau rugi maka para produsen harus menaikkan harga final produk. Para ekonom menyebut fenomena tersebut sebagai inflasi impor (imported inflation).

“Jadi pada akhirnya pelemahan rupiah akan dirasakan pada kenaikan harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat,” jelas Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Dari sisi pengusaha, mereka juga tidak memiliki banyak pemilihan: apa pun keputusan yang diambil, pada akhirnya lebih banyak berdampak negatif ke perusahaan maupun masyarakat.

Di satu sisi, jika importir tidak sanggup menanggung biaya tambahan maka mereka berpotensi menurunkan aktivitas impor yang berdampak ke penurunan produksi barang.

Dampaknya besar: bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga suplai barang terganggu (produksi turun yang buat harga di masyarakat juga berpotensi naik).

Sementara jika produsen membebankan biaya tambahan ke konsumen (masyarakat) maka harga jual produk akan naik. Masalahnya, daya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja.

"Daya beli masyarakat juga terus menurun sehingga kemungkinan produk tidak terserap di pasar atau di tingkat konsumen," jelas Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi kepadaBisnis, dikutip Minggu (17/5/2026).

Permasalahan tak berhenti di situ. Deni menjelaskan jika harga-harga barang naik lebih cepat daripada peningkatan gaji atau penghasilan masyarakat maka daya beli akan tergerus.

Singkatnya, masyarakat akan merasa ‘semakin miskin’ karena Rp100.000 yang dulu bisa untuk makan tiga hari kini hanya bisa untuk sehari.

Lebih lanjut, jika pendapatan riil atau uang yang bisa dibelanjakan masyarakat berkurang maka konsumsi rumah tangga akan turut tergerus.

“Pola konsumsi berubah menjadi lebih defensif, masyarakat menahan belanja non-esensial dan fokus pada kebutuhan dasar,” jelas Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman kepadaBisnis, Sabtu (16/5/2026).

Catatannya, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia (berkontribusi 54,36% atas pembentukan produk domestik bruto pada kuartal I/2026). Oleh sebab itu, Rizal mengingatkan jika depresiasi rupiah terus berlanjut maka juga akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi ke depan.

Perlu Respons Serius

Oleh sebab itu, baik ekonom hingga pengusaha meminta otoritas merespons pelemahan rupiah dengan serius, bukan malah menyepelekan.

Para pengusaha mengharapkan kehadiran para pembuat kebijakan. Jika tidak maka konsekuensinya bisa ke mana-mana: penahanan ekspansi usaha hingga efisiensi usaha seperti pemecatan pekerja.

"Sebetulnya pelaku usaha sudah pasrah karena memang mata uang kita tidak kuat menghadapi mata uang asing, tapi sebagai masyarakat dan dunia usaha tetap berharap pemerintah melakukan langkah jitu agar pelaku usaha tetap bisa beroperasi sehingga tidak terjadi PHK," jelas Subandi.

Sementara itu, Rizal menilai respons kebijakan tak bisa hanya mengandalkan intervensi di pasar valuta asing (valas) atau penyerapan likuiditas jangka pendek seperti yang selama ini disampaikan otoritas moneter atau Bank Indonesia (BI).

Menurut pengajar di Universitas Trilogi Jakarta itu, pemerintah juga perlu ambil peran yaitu memperkuat kredibilitas fiskal dengan menjaga disiplin defisit, memperbesar pasokan devisa ekspor, dan mempercepat hilirisasi yang benar-benar menghasilkan substitusi impor dan nilai tambah yang terukur.

Pada saat yang sama, sambungnya, perlindungan daya beli masyarakat perlu diperkuat melalui stabilisasi harga pangan, efisiensi distribusi, dan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

“Tanpa pembenahan struktural tersebut, rupiah akan tetap rentan terhadap tekanan eksternal dan ekonomi domestik semakin sensitif terhadap gejolak global,” tutup Rizal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelemahan nilai tukar rupiah hingga kisaran Rp 17.600 per dollar AS mulai dirasakan masyarakat lewat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, sementara kenaikan pendapatan dinilai tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup.

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengatakan tekanan terbesar saat ini berasal dari imported inflation atau inflasi akibat kenaikan biaya impor pangan, energi, dan bahan baku industri.

Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat harus mengeluarkan uang lebih besar hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sama seperti tahun sebelumnya.

“Kalau kenaikan upah rata-rata hanya sekitar 3 persen sampai 4 persen, sementara inflasi kebutuhan pokok bisa naik 5 persen sampai 7 persen akibat efek kurs, maka daya beli riil masyarakat akan turun,” ujar Rahma kepada Kompas.com, Jumat (15/5/2026).

Rahma menjelaskan pelemahan rupiah mulai berdampak pada komoditas pangan berbasis impor seperti gandum dan kedelai.

Akibatnya, harga produk seperti mi instan, roti, tahu, dan tempe berpotensi mengalami kenaikan bertahap.

Bagi masyarakat kelas bawah, kenaikan harga tahu dan tempe menjadi sangat sensitif karena kedua bahan pangan tersebut merupakan sumber protein utama yang paling terjangkau.

Sementara kelompok kelas menengah mulai merasakan tekanan dari naiknya harga makanan olahan, biaya makan di luar rumah, hingga kenaikan ongkos transportasi.

Rahma juga menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai memicu efek domino terhadap biaya distribusi barang.

Menurut dia, kenaikan harga Dexlite dan Pertamina Dex membuat ongkos logistik meningkat sehingga harga barang di pasar ikut terdorong naik, termasuk produk lokal.

“Sayur-mayur lokal pun bisa naik meski bukan barang impor karena biaya transportasinya lebih mahal,” katanya.

Ia mengingatkan kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan dalam situasi saat ini karena tidak mendapat bantuan sosial, tetapi harus menghadapi kenaikan biaya hidup secara mandiri.

Banyak rumah tangga, kata Rahma, akhirnya mulai mengurangi tabungan, menunda pengeluaran kesehatan, atau menekan biaya pendidikan tambahan demi menjaga pengeluaran bulanan tetap aman.

Menurut dia, risiko akan semakin besar jika rupiah terus melemah hingga mendekati Rp 18.000 per dollar AS di tengah tingginya harga minyak dunia.

Kondisi tersebut dapat memperbesar beban subsidi energi pemerintah dan meningkatkan kemungkinan penyesuaian harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar.

“Kalau harga pangan dan energi tidak terkendali, risiko penurunan kelas ekonomi dari menengah ke bawah akan sangat besar,” ujar Rahma.

Ia memproyeksikan inflasi tahun ini berpotensi bergerak menuju level 4,5 persen hingga 4,8 persen, lebih tinggi dari target awal Bank Indonesia.

Karena itu, Rahma meminta pemerintah menjaga stabilitas harga pangan dan energi agar tekanan terhadap daya beli masyarakat tidak semakin dalam.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.541,5 pada perdagangan hari ini, Rabu (13/5/2026), usai lembaga penyedia indeks global MSCI Inc. mengumumkan hasil rebalancing Mei 2026. Di sisi lain, pergerakan greenback mengalami apresiasi.

Berdasarkan data pasar, rupiah dibuka melemah 13 poin atau 0,07% ke Rp17.541,5 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS menguat 0,01% ke 98,30.

Sementara itu, mayoritas mata uang di Asia dibuka melemah. yen Jepang terdepresiasi 0,05% bersama won Korea sebesar 0,29%. Peso Filipina dan rupee India masing-masing juga melemah 0,03% dan 0,34% terhadap dolar AS.

Rupiah diperkirakan masih berada di bawah tekanan, usai menembus psikologis baru di tengah penguatan dolar AS dan meningkatnya ketidakpastian global.

Research and Development ICDX, Tiffani Safinia menjelaskan terperosoknya rupiah hingga melampaui Rp17.500 mencerminkan kombinasi tekanan eksternal dan domestik. Dari sisi global, keperkasaan greenback masih didorong oleh ekspektasi suku bunga tinggi Federal Reserve yang bertahan lebih lama.

"Ada peningkatan permintaan aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik Timur Tengah serta kenaikan harga minyak dunia. Pasar juga menanti arah data inflasi AS yang akan menentukan kebijakan moneter The Fed ke depan," ujarnya.

Dari sisi domestik, pelemahan rupiah turut dipengaruhi oleh aliran modal asing dan persepsi investor terhadap pasar keuangan Indonesia. Tiffani menilai, isu transparansi dan struktur pasar modal yang sebelumnya disoroti MSCI meningkatkan kehati-hatian investor global terhadap aset domestik.

Selain itu, pasar mencermati kekhawatiran terkait kapasitas fiskal pemerintah, terutama besarnya beban subsidi saat rupiah melemah. Tekanan makin berat seiring dengan meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk pembayaran utang luar negeri korporasi yang biasanya mencapai siklus puncak pada periode April–Mei.

Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat depresiasi rupiah menjadi lebih dalam dibandingkan mata uang regional lainnya.

Ke depan, Tiffani melanjutkan bahwa dampak pelemahan kurs perlu diwaspadai dari sisi inflasi impor (imported inflation). Kenaikan biaya impor bahan baku dan energi berpotensi mendorong kenaikan harga domestik secara bertahap.

Bagi APBN, pelemahan kurs memperberat beban subsidi energi dan pembayaran utang valas. Sementara di sektor riil, korporasi dengan kewajiban dolar AS namun pendapatan berbasis rupiah akan menghadapi tekanan pada arus kas.

“Namun, pelemahan ini memberi sisi positif terbatas bagi eksportir karena meningkatkan daya saing harga produk di pasar internasional,” tambahnya.

Tiffani menggarisbawahi bahwa Bank Indonesia (BI) masih memiliki ruang stabilisasi melalui intervensi pasar valas dan optimalisasi instrumen moneter.

Namun, lanjutnya, selama ketidakpastian geopolitik masih tinggi, volatilitas rupiah diperkirakan tetap tinggi dalam jangka pendek.

Sebelumnya, lembaga penyedia indeks internasional, MSCI Inc. baru saja mengumumkan hasil rebalancing saham hari ini.

Berdasarkan MSCI May 2026 Index Review, tidak ada tambahan saham Indonesia baru dalam MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, MSCI menghapus enam saham Indonesia dari indeks tersebut, yakni AMMN, BREN, TPIA, DSSA, CUAN, dan AMRT.

Namun, MSCI memasukkan saham AMRT ke dalam MSCI Small Cap Index setelah sebelumnya saham tersebut dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index.

Di sisi lain, terdapat 13 saham Indonesia yang dicoret dari MSCI Small Cap Index. Saham-saham tersebut meliputi ANTM, AALI, BANK, dan BSDE.

Kemudian, MSCI juga menghapus DSNG, SIDO, MIDI, serta MIKA dari MSCI Small Cap Index.

Selanjutnya, saham MSIN, TKIM, APIC, SSMS, dan TAPG juga keluar dari indeks tersebut.

BRI Danareksa dalam riset belum lama ini, menilai saham yang keluar dari MSCI berisiko mengalami tekanan jual akibat rebalancing institusi asing dan ETF berbasis MSCI. Volatilitas diprediksi meningkat menjelang akhir Mei seiring dengan penyesuaian portofolio investor institusi.

Selain itu, tidak adanya saham baru yang masuk ke MSCI Standard juga dinilai menjadi sentimen tersendiri bagi pasar RI.

Adapun pada perdagangan kemarin, IHSG ditutup melemah 0,92% ke level 6.905,5. Tekanan jual asing masih dominan pada angka Rp659 miliar di pasar reguler.

Tidak hanya di Indonesia, mayoritas bursa di Asia turut melemah seiring kenaikan harga minyak mentah, selepas Presiden AS Donald Trump menolak proposal damai Iran. Rupiah bahkan bergerak di atas level Rp17.400 per dolar AS dan menambah tekanan di pasar RI.

”Sentimen pasar sempat membaik setelah penundaan rencana kenaikan tarif royalti tambang, namun kembali tertekan setelah pemerintah memastikan penyesuaian royalti tetap berlaku mulai Juni 2026,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rupiah yang terperosok ke atas Rp17.000 per dolar AS mulai menekan pasar surat berharga negara (SBN) dan menguji daya tahan perbankan nasional, dengan bank besar dinilai lebih tahan sementara bank kecil kian rentan terhadap lonjakan yield dan biaya dana.

Data terbaru menunjukkan rupiah sempat menyentuh Rp17.445 per dolar AS dan bergerak di kisaran Rp17.300 – Rp17.400 sepanjang pekan ini, mencerminkan tekanan yang masih kuat di pasar keuangan domestik.

Pelemahan tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya volatilitas di pasar SBN, yang ditandai kenaikan yield dan penurunan harga di pasar sekunder.

Pergerakan ini tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga arus modal global, arah suku bunga internasional, serta persepsi risiko investor terhadap aset rupiah. Dalam kondisi tersebut, pasar SBN menjadi salah satu kanal utama transmisi gejolak global ke sektor keuangan domestik.

Di tengah tekanan itu, perhatian mengarah pada perbankan nasional yang memiliki kepemilikan SBN besar. Namun, peran bank tidak seragam, sebagian mampu menyerap gejolak, sementara lainnya lebih sensitif terhadap tekanan pasar.

Lingkaran Tekanan Rupiah dan SBN

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan keterkaitan rupiah dan SBN paling jelas terlihat dari perilaku investor asing di pasar obligasi.

“Ketika rupiah melemah, investor asing yang memegang obligasi pemerintah otomatis mengalami penurunan return dalam dolar, yield SBN 10 tahun memang masih tinggi di kisaran 6,7%, tetapi kalau rupiah melemah 4% dalam setahun, return riil dalam dolar menjadi jauh lebih kecil dan kalah menarik dibanding US Treasury yang risikonya lebih rendah,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Kondisi tersebut mendorong investor asing keluar dari pasar SBN dan mengonversi dana ke dolar AS, yang pada akhirnya kembali menekan nilai tukar rupiah. Dengan demikian, pelemahan rupiah dan arus keluar dari SBN membentuk siklus yang saling memperkuat.

Dia menambahkan, tekanan saat ini datang dari kombinasi faktor global dan domestik.Dari sisi eksternal, tingginya harga minyak memperburuk kebutuhan impor energi Indonesia dan menekan transaksi berjalan.

Dari sisi finansial, ketidakpastian arah suku bunga global mendorong investor beralih ke aset safe haven.Dalam situasi tersebut, perbankan nasional mengambil peran sebagai penyangga pasar SBN, terutama ketika investor asing menarik dananya.

“Di tengah kondisi itu, perbankan nasional sekarang berperan sebagai penyangga utama pasar SBN. Sejak SRBI diperluas dan pemerintah mulai menempatkan dana di perbankan untuk menyerap obligasi, bank-bank domestik secara tidak langsung didorong menjadi anchor investor,” kata Yusuf.

Secara kapasitas, likuiditas perbankan masih relatif longgar dan pertumbuhan kredit belum terlalu agresif. Hal ini membuat sebagian dana yang belum terserap ke kredit dialihkan ke SBN dan instrumen moneter.

Namun, peningkatan peran tersebut juga membawa konsekuensi. Semakin besar alokasi dana ke SBN, semakin besar pula potensi crowding out terhadap kredit sektor riil dalam jangka menengah. Risiko ini belum terasa saat ini karena permintaan kredit masih lemah, tetapi dapat muncul ketika ekonomi mulai pulih.

Selain itu, kenaikan yield SBN juga memberikan tekanan langsung terhadap kinerja bank. Dari sisi valuasi, kenaikan yield akan menekan harga obligasi dan mempengaruhi nilai portofolio, terutama pada instrumen yang diklasifikasikan sebagai available for sale atau trading book.

Dari sisi biaya dana, kenaikan yield SBN ritel membuat deposan membandingkan imbal hasil dengan deposito, sehingga berpotensi memicu perpindahan dana atau menekan margin bunga bank.

Di sisi lain, kondisi ini juga membuka peluang bagi bank dengan kemampuan treasury yang kuat untuk mengakumulasi SBN pada level yield yang lebih menarik dan memperoleh capital gain ketika yield kembali turun.

Yusuf menekankan dampak volatilitas ini tidak merata antar bank.

“Bank-bank besar KBMI 4 relatif lebih tahan karena pendapatannya lebih terdiversifikasi dan kemampuan treasury mereka lebih matang. Sementara bank yang lebih kecil dan masih sangat bergantung pada margin bunga cenderung lebih sensitif terhadap volatilitas yield dan biaya dana,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai pelemahan rupiah dan tekanan di pasar SBN membentuk hubungan dua arah yang saling memperkuat.

“Ketika rupiah melemah, investor asing menuntut imbal hasil SBN yang lebih tinggi untuk menutup risiko kurs. Pada saat yang sama, ketika investor asing melepas SBN, mereka menukar rupiah menjadi dolar sehingga tekanan ke rupiah bertambah,” ujarJosua kepada Bisnis, Kamis (7/5/2026).

Pola tersebut tercermin dari arus dana. Pada kuartal I/2026, investor asing mencatat arus keluar sekitar US$1,79 miliar dari pasar domestik, dengan arus keluar dari SBN sebesar US$1,48 miliar dan saham US$1,95 miliar.

Di sisi lain, instrumen SRBI masih menarik arus masuk sekitar US$1,64 miliar. Memasuki April, arus masuk sekitar US$2,06 miliar mulai terlihat, namun belum cukup kuat mengubah sentimen karena pasar saham masih mencatat outflow sekitar US$0,99 miliar.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah saat ini bukan terutama dipicu faktor moneter domestik. Suku bunga acuan masih berada di level 4,75%, inflasi terkendali, intervensi valas berjalan, dan likuiditas perbankan tetap memadai.

Bahkan secara nilai tukar riil efektif, rupiah dinilai masih undervalued, sehingga pelemahan lebih mencerminkan kenaikan premi risiko.

Faktor eksternal seperti konflik geopolitik yang mendorong harga minyak serta ketidakpastian global memperburuk sentimen, sementara dari domestik muncul tekanan dari risiko pasar modal dan perubahan outlook lembaga pemeringkat.

Kombinasi ini membuat investor meminta imbal hasil lebih tinggi atas SBN dan lebih selektif terhadap aset rupiah.

Dalam konteks tersebut, pelemahan rupiah di atas level psikologis Rp17.000 menjadi sinyal penting karena berkaitan dengan tiga risiko sekaligus, yakni inflasi impor, potensi respons kebijakan moneter yang lebih ketat, dan tekanan fiskal akibat kenaikan harga energi.

Bahkan, kombinasi pelemahan rupiah di atas Rp17.400 dan harga minyak di kisaran US$100 per barel berpotensi mendorong kenaikan yield SBN tambahan sekitar 30 sampai 60 basis poin.

Tekanan juga dapat bertambah 25 hingga 50 basis poin dari penurunan outlook kredit, serta 40 hingga 80 basis poin dari skenario suku bunga global tinggi lebih lama.

Peran Bank Terbatas

Di tengah tekanan tersebut, perbankan nasional dinilai memiliki ruang untuk menyerap sebagian volatilitas, tetapi tidak tanpa batas.

“Secara likuiditas, bank sebenarnya masih cukup kuat. OJK mencatat pada Maret 2026 DPK tumbuh 13,55% secara tahunan menjadi Rp10.231 triliun, sementara berbagai rasio likuiditas berada di level tinggi. Namun bank juga tetap harus menjaga kualitas aset, kebutuhan likuiditas, dan risiko nilai pasar portofolio,” tuturnya.

Rasio alat likuid terhadap DPK tercatat 27,85%, rasio alat likuid terhadap dana noninti 122,55%, LCR 193,64%, dan NSFR 128,84%, mencerminkan bantalan likuiditas yang memadai.

Namun demikian, data kepemilikan SBN menunjukkan peran bank sebagai penyangga bersifat dinamis.

Sepanjang 2026 hingga 6 Mei, kontribusi terbesar terhadap kepemilikan SBN justru berasal dari asuransi dan dana pensiun sekitar Rp81 triliun (year-to-date), diikuti bank sentral sekitar Rp68 triliun, sementara kepemilikan perbankan justru turun sekitar Rp111 triliun dan investor asing turun sekitar Rp11 triliun.

Hal ini menunjukkan bank tidak selalu menjadi pembeli utama saat pasar bergejolak. Perbankan dapat mengurangi eksposur SBN untuk menjaga likuiditas, mengelola risiko harga, atau menyesuaikan portofolio dengan kebutuhan kredit.

Kenaikan yield SBN, lanjut Josua, akan mempengaruhi perbankan melalui tiga jalur utama, yakni valuasi portofolio, likuiditas, dan strategi aset.

Dari sisi valuasi, kenaikan yield akan menekan harga SBN sehingga bank yang mencatat portofolio berbasis harga pasar akan mengalami penurunan nilai, baik di laba rugi maupun ekuitas.

Sementara dari sisi likuiditas, meskipun SBN tetap menjadi aset likuid, penurunan harga membuat nilai agunan menjadi lebih sensitif.

Dari sisi strategi, bank cenderung memperpendek durasi portofolio, lebih selektif pada tenor panjang, serta menyeimbangkan alokasi antara kredit, SBN, SRBI, dan instrumen pasar uang.

Selain itu, kenaikan yield SBN juga berdampak pada bunga kredit. SBN sebagai acuan imbal hasil bebas risiko mendorong bank untuk menetapkan pricing kredit yang lebih tinggi, sehingga penurunan bunga kredit berpotensi lebih lambat, terutama pada segmen yang berisiko lebih tinggi seperti kredit modal kerja dan UMKM.

Meski demikian, kondisi perbankan masih relatif solid. OJK mencatat rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,14% dan NPL net 0,83%, Loan at Risk 8,94%, serta CAR di level tinggi 25,09%.

Di sisi lain, peran otoritas moneter tetap krusial dalam menjaga stabilitas. Intervensi di pasar valas, pembelian SBN di pasar sekunder, serta optimalisasi instrumen seperti SRBI dinilai membantu menahan gejolak.

Namun, kebijakan tersebut perlu dijaga agar tetap kredibel dan tidak menimbulkan persepsi pembiayaan fiskal oleh bank sentral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai daya beli masyarakat yang berkaitan erat dengan konsumsi rumah tangga perlu dijaga untuk menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026.

“Kuartal I pertumbuhan ekonomi kita cukup sehat, ditopang oleh belanja pemerintah sehingga mendorong peningkatan konsumsi,” kata Dipo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan tersebut didorong konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52 persen serta konsumsi pemerintah sebesar 21,81 persen, seiring peningkatan belanja negara dan berbagai stimulus pada awal tahun.

Dipo menjelaskan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I juga didukung momentum Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong aktivitas konsumsi masyarakat.

Menurut dia, kondisi pada triwulan II akan berbeda karena tidak lagi ditopang faktor musiman seperti pada awal tahun.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap berlanjut.

“Walaupun triwulan I cukup sehat, ada kekhawatiran pada triwulan II kita akan lebih menghadapi realitas ekonomi,” ujarnya.

Ia menilai kondisi ekonomi domestik masih menghadapi sejumlah tantangan karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Selain itu, jumlah kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.

“Kelas menengah dalam lima tahun terakhir turun sekitar 11 juta orang,” ungkapnya.

Dipo menambahkan, tekanan terhadap ekonomi domestik juga dipengaruhi pelemahan rupiah, kenaikan harga energi global, serta risiko inflasi impor.

Menurut dia, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena berpotensi meningkatkan biaya produksi industri dan menekan konsumsi masyarakat.