Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan dana bagi hasil (DBH) sawit.

Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo menjelaskan bahwa pihaknya menilai program biodiesel B50 memang berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik juga dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Oleh karena itu, sambung dia, ISEIRiau menilai bahwa seharusnya komponen B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

“Hal ini bertujuan agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” kata Herman.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik tentang PMK No. 10/2026 di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEIRiau menilai formula DBH dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” ujar Herman.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merayu Presiden Prabowo Subianto agar memberikan insentif fiskal senilai Rp786 miliar kepada pemerintah daerah (pemda).

Ia mengatakan insentif itu akan dibagi untuk pemda yang memenangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2025.

Bukan hanya itu, calon penerima insentif adalah mereka yang berhasil mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah alias pemenang Championship TP2DD.

"Kami berharap arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), selanjutnya daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, pak presiden. Jadi, mohon arahan pak presiden," ujar Airlangga dalam Sambutan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Grha Bhasvara Icchana, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).

"Tadi Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya gak terlalu besar, Bapak Presiden (Prabowo), kira-kira Rp786 miliar yang dibagi," sambungnya.

Purbaya yang berada satu meja dengan Presiden Prabowo melempar tawa saat mendengar penjelasan Menko Airlangga. Sedangkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang duduk tepat di sebelah kanan Presiden Prabowo tampak membantu menjelaskan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto terlihat mengangguk-ngangguk mendengar apa yang diucapkan para anak buahnya tersebut dalam PTBI 2025.

"Jadi, insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah," tandas Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Ketua Satgas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).