Komoditas yang dijual nanti menyesuaikan hasil pemantauan harga di pasar

Sorong (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Barat Daya meluncurkan program Sinergi Gerakan Pangan Murah Keliling (Sigerak) sebagai upaya menekan laju inflasi yang terus mengalami kenaikan di wilayah tersebut.

Wakil Gubernur Papua Barat, Daya Ahmad Nausrau di Sorong, Selasa, mengatakan Program Sigerak merupakan inovasi baru TPID dalam mendekatkan bahan kebutuhan pokok murah langsung kepada masyarakat.

“Biasanya pasar murah hanya difokuskan di titik tertentu dan masyarakat datang berbelanja. Kali ini kita melakukan inovasi dengan membawa bahan pokok menggunakan mobil box dan berkeliling ke permukiman warga,” kata Ahmad Nausrau.

Ia menjelaskan program tersebut bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar sekaligus menekan inflasi daerah.

Menurut dia, inflasi Papua Barat Daya saat ini mencapai 3,85 persen atau berada di atas target nasional sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.

“Karena itu program ini diharapkan dapat membantu mengendalikan inflasi, terutama untuk komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga,” ujarnya.

Berbagai komoditas yang dijual dalam Program Sigerak antara lain beras, telur, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan sayur mayur dengan harga di bawah pasaran.

Ahmad mengatakan program tersebut masih menjadi proyek percontohan di Kota Sorong dengan menggunakan satu armada mobil keliling.

Namun, kata dia, jika program itu dinilai efektif menekan inflasi dan membantu masyarakat, pemerintah akan menambah jumlah armada serta memperluas pelaksanaannya ke kabupaten dan kota lain di Papua Barat Daya.

“Kalau proyek percontohan ini memberikan dampak signifikan, tentu armadanya akan ditambah dan diperluas ke daerah lain,” katanya.

Ia menambahkan Program Sigerak ditargetkan dilaksanakan sebanyak 10 hingga 15 kali setiap bulan dengan menyesuaikan kondisi harga pangan di pasar.

“Komoditas yang dijual nanti menyesuaikan hasil pemantauan harga di pasar. Kalau bawang atau cabai naik, maka itu yang menjadi prioritas,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Setian mengatakan sinergi antarinstansi menjadi hal penting dalam pengendalian inflasi di Papua Barat Daya.

Menurut dia, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.

“Kalau kita bersinergi maka manfaat kegiatan pengendalian inflasi akan lebih besar dibanding berjalan sendiri-sendiri,” kata Setian.

Ia mengungkapkan inflasi pangan di Papua Barat Daya pada 2026 mencapai 7,7 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Karena itu, Program Sigerak dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat keterjangkauan dan kelancaran distribusi bahan pokok kepada masyarakat.

“Kegiatan ini sudah sesuai dengan kerangka pengendalian inflasi melalui keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi,” ujarnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) -

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Bali pada 2025 hingga 8 Februari 2026 mencapai 9.912 ton.

“Kami sudah menugaskan Bulog untuk terus menyebarkan (beras) SPHP untuk penyeimbang harga,” kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa di sela rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bali di Denpasar, Selasa.

Ia menjelaskan realisasi tersebut baru mencapai 49,18 persen dari target 20.157 ton.

Astawa menambahkan beras SPHP dikerahkan apabila harga beras tinggi sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga.

Sementara itu, realisasi beras SPHP secara nasional sudah menembus 909 ribu ton atau 60,64 persen.

Tiga realisasi terbesar adalah Jawa Timur mencapai 121.052 ton dan Jawa Tengah mencapai 100.669 ton serta Jawa Barat sebanyak 85.261 ton.

Pemerintah, kata dia, juga akan menyalurkan bantuan pangan pada Februari-Maret 2026 kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

Bantuan pangan itu berupa 10 kilogram beras dan dua liter minyak goreng yang diberikan sekaligus.

Sementara itu, Manager Operasional Bulog Bali Eko Yudi Miranto dalam paparannya menjelaskan realisasi bantuan pangan di Bali selama 2025 mencapai 6.011 ton.

Bulog Bali juga mencatat penyaluran SPHP jagung pada 2025 mencapai 251.160 kilogram di Kota Denpasar, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem.

Sedangkan penyaluran minyak kita pada 1 Januari-9 Februari 2026 mencapai 207.324 liter di Bali dengan harga eceran tertinggi mencapai Rp15.700 per liter.

Untuk mengawasi pengendalian harga dan distribusi pasokan, Bapanas telah membentuk Tim Saber.

Apabila menemukan produsen atau distributor, agen dan pengecer yang menjual pangan di atas harga eceran tertinggi, dapat melaporkan melalui nomor satgas yakni 0853-8545-0833.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar, Bali (ANTARA) -

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Bali bersama pemerintah kabupaten/kota menggelar 66 pasar murah guna menekan potensi inflasi menjelang hari besar keagamaan yakni Imlek, Nyepi dan Idul Fitri 2026.

"Jangka pendek ini kami perkuat operasi pangan murah," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali sekaligus Wakil Ketua TPID Bali Erwin Soeriadimadja di sela rapat koordinasi TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Bali di Denpasar, Bali, Selasa.

Pelaksanaan pasar murah paling banyak dilaksanakan di Denpasar sebanyak 20 kali pasar murah, kemudian di Kabupaten Buleleng sebanyak 12, dan Karangasem delapan kali pasar murah.

Selanjutnya, masing-masing empat pasar murah di Kabupaten Badung, Tabanan dan Jembrana, Klungkung enam, Bangli dan Gianyar masing-masing tiga kali serta dua kali pasar murah oleh TPID Bali.

Pihaknya menekankan pasar murah itu agar sesuai dengan target 3T yakni tepat waktu, sasaran dan kualitas.

Erwin menambahkan pelaksanaan pasar murah itu masih data sementara dan berpeluang bertambah lebih banyak.

Sedangkan selama 2026, TPID Bali dan kabupaten/kota berencana akan mengadakan total 317 kali pasar murah.

Kepala BI Bali menambahkan sejumlah komoditas menjadi fokus dalam pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan yang jatuh hampir bersamaan pada triwulan I 2026.

Komoditas itu di antaranya cabai rawit, beras, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan tomat.

Selain pasar murah, kerja sama antardaerah di Bali dan antarprovinsi serta optimalisasi peran perusahaan umum daerah juga akan digenjot untuk menekan potensi inflasi.

"Saat hari besar keagamaan, kami bisa minimalkan inflasi secara bulanan agar lebih rendah dari tahun lalu. Tahun lalu inflasi bulanan (month to month/mtm) itu 1,61 persen dan semoga lebih rendah dari itu," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali capaian inflasi di Pulau Dewata selama 2025 mencapai 2,91 persen dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen.

Sedangkan, pada Januari 2026 inflasi tercatat sebesar 2,58 persen dengan target inflasi 2026 mencapai 1,5-3,5 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Harga sejumlah komoditas di pasar terpantau mengalami kenaikan pasca bencana alam yang terjadi di 16 kabupaten dan dan di Provinsi Sumatra Barat pada November 2025 dan kondisi menjadi perhatian serius tim pengendali inflasi daerah (TPID).

Salah seorang warga Padang, Mifta mengatakan harga cabai merah saat ini di pasar mencapai Rp70.000 per kilogram dan harga bawang merah Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Harga ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi,dibandingkan momen sebelum terjadi bencana alam.

“Dulu itu cabai merah kisaran Rp50.000 per kilogram dan bawang merah Rp25.000 per kilogram. Jadi kondisi harga sembako ini memang terasa naiknya semenjak terjadi bencana alam,” katanya, Jumat (5/12/2025).

Menanggapi kondisi ini, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan sebagai upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi, dimana akan tiba momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) seiring adanya bencana alam yang melanda sebagian besar wilayah Sumbar, penting untuk melakukan sejumlah langkah strategis agar inflasi benar-benar terkendali.

“Kami telah rapat bersama Bank Indonesia untuk membahas sejumlah upaya agar inflasi tetap terjaga. Apalagi bencana alam ini dampaknya sangat dirasakan dari sektor ketersediaan pasokan pangan serta komoditas lainnya. Kalau tidak terkendali, inflasi penutupan tahun 2025 ini tidak sesuai harapan,” ujarnya.

Berdasarkan data BPS, inflasi Kota Padang secara kumulatif hingga November 2025 sebesar 3,38% (ytd), berada di batas atas sasaran inflasi. Mencermati kondisi tersebut, pengendalian inflasi Kota Padang difokuskan pada ketersediaan dan stabilitas pasokan komoditas pangan.

Banjir bandang dan longsor telah menyebabkan kerusakan lahan dan terganggunya distribusi, sehingga harga cabai merah dan bawang merah meningkat cukup signifikan di Kota Padang. Namun, sejalan dengan pemulihan jalur distribusi yang terus dilakukan, harga berbagai komoditas berangsur turun.

“BMKG juga memperkirakan kondisi cuaca ke depan cenderung lebih kondusif. Kondisi ini dapat mendukung pemulihan pasokan komoditas hortikultura. Kami berharap ada kabar baik kedepannya,” ucap dia.

Selain itu, Bulog dan Dinas Pangan Provinsi Sumbar mengungkapkan bahwa stok beras dan komoditas pangan lainnya dalam kondisi mencukupi. Bantuan pangan juga terus mengalir ke masyarakat dengan proses distribusi yang terus diakselerasi.

Begitu pun Perum Bulog, dari data yang ada terlihat pasokan tambahan telah disiapkan guna mengantisipasi potensi lonjakan permintaan. Sementara itu, Pertamina juga menyatakan bahwa stok BBM dan LPG cukup aman, serta mengutamakan penyaluran LPG ke daerah-daerah yang terdampak bencana.

Menurutnya salah satu cara yang bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang perlu dilakukan secara intensif, termasuk melalui kerja sama dengan Bapanas untuk membantu mengendalikan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat.

“Pasokan cabai merah dari Jawa serta produksi dari sentra lokal, seperti Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelas Maigus.

Dikatakannya TPID Kota Padang dan seluruh stakeholders berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan Kota Padang, melalui berbagai langkah strategis, yakni menjaga ketersediaan pasokan dan harga komoditas pangan serta membuka opsi penambahan pasokan dari provinsi lain.

Selain itu, TPID Kota Padang juga terus berkoordinasi dengan Pertamina, Bulog, serta dinas terkait, untuk memastikan stok bahan pokok, BBM, dan LPG tetap aman dan terdistribusi merata.

Melalui berbagai upaya tersebut, TPID Kota Padang optimis bahwa inflasi Kota Padang pada akhir tahun 2025 akan tetap terjaga dan berada dalam koridor sasaran 2,5% atau 1%.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merayu Presiden Prabowo Subianto agar memberikan insentif fiskal senilai Rp786 miliar kepada pemerintah daerah (pemda).

Ia mengatakan insentif itu akan dibagi untuk pemda yang memenangkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2025.

Bukan hanya itu, calon penerima insentif adalah mereka yang berhasil mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah alias pemenang Championship TP2DD.

"Kami berharap arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto), selanjutnya daerah yang mendapatkan award ini mohon dapat diberikan insentif fiskal, pak presiden. Jadi, mohon arahan pak presiden," ujar Airlangga dalam Sambutan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 di Grha Bhasvara Icchana, Jakarta Pusat, Jumat (28/11).

"Tadi Pak Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya gak terlalu besar, Bapak Presiden (Prabowo), kira-kira Rp786 miliar yang dibagi," sambungnya.

Purbaya yang berada satu meja dengan Presiden Prabowo melempar tawa saat mendengar penjelasan Menko Airlangga. Sedangkan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang duduk tepat di sebelah kanan Presiden Prabowo tampak membantu menjelaskan.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto terlihat mengangguk-ngangguk mendengar apa yang diucapkan para anak buahnya tersebut dalam PTBI 2025.

"Jadi, insentif ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah," tandas Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Ketua Satgas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengikat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam upaya mengokohkan ketahanan ekonomi regional.

Penandatanganan perjanjian kerja sama Kaltim Gorontalo fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas pasokan komoditas strategis ini berlangsung di Hotel Fugo Samarinda, Senin (27/10/2025).

Kerja sama ini dibarengi dengan program Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Gorontalo.

"Kerja sama ini adalah langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan dan ketahanan ekonomi daerah. Melalui sinergi antara BUMD dan TPID, kita berupaya memastikan pasokan komoditas strategis, termasuk daging sapi, hasil pertanian, dan produk olahan lainnya agar tetap terjaga, stabil, dan terjangkau bagi masyarakat," kata Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Lebih lanjut, Rudy menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar kepentingan administratif, melainkan komitmen bersama untuk memperkuat sektor-sektor strategis demi percepatan pertumbuhan ekonomi kedua daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, kesepakatan ini sejalan dengan grand design Kaltim bertajuk "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" yang menggarisbawahi pentingnya penguatan sumber daya manusia berkualitas, pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi antarprovinsi sebagai pilar utama transformasi ekonomi.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menaruh harapan besar bahwa kesepakatan ini akan membuka jalan bagi terciptanya rantai pasok yang efisien dan kompetitif.

"Kita mengambil langkah konkret dengan membangun kerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas pasokan, khususnya untuk komoditas sapi potong, selain memperkuat kapasitas anggota TPID," ucap Gusnar Ismail.

Adapun dia menuturkan kolaborasi strategis ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan serta kesejahteraan masyarakat, terutama para peternak yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah.