REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memastikan kebutuhan valuta asing (valas) terpenuhi saat permintaan meningkat akibat faktor musiman pada periode April hingga Mei 2026. Perry mengatakan lonjakan permintaan valas pada periode tersebut dipicu kebutuhan masyarakat untuk ibadah umrah dan haji, serta korporasi yang melakukan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri.

"Kebetulan secara musiman, April dan Mei itu permintaan valasnya tinggi," kata Perry dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Di tengah pelemahan nilai tukar yang masih berlangsung, Perry menegaskan bahwa bank sentral tetap all out menjaga stabilitas rupiah dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah.

"Kenapa ada pelemahan rupiah. Seluruh mata uang dunia itu melemah. Kita jaga tingkat pelemahannya itu tidak terlalu tinggi dengan all out," ujar dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar didorong faktor global antara lain tensi geopolitik di Timur Tengah yang masih tinggi serta harga minyak dunia yang meningkat.

Di samping itu, suku bunga AS yang masih tinggi mendorong investor asing menarik dananya dari negara-negara emerging market, sehingga memperkuat nilai tukar dolar AS.

Perry menekankan rupiah saat ini undervalued dibandingkan dengan kondisi fundamental ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan keuangan HSBC memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mencapai level 7.500 pada 2026. Prospek jangka panjang pasar saham Indonesia yang dinilai tetap menarik meski diwarnai tantangan jangka pendek.

HSBC juga menyoroti sejumlah sentimen penggerak pasar saham, seperti arus keluar investor asing, fluktuasi nilai tukar rupiah dengan dolar AS, hingga perhatian MSCI terkait transparansi pasar modal.

Chief Asia Equity Strategist HSBC Global Investment Research Herald van der Linde mengatakan target IHSG 7.500 merupakan proyeksi tahunan perseroan, bukan berbasis kuartalan. Menurutnya, posisi IHSG saat ini sudah mendekati level tersebut.

“Untuk akhir tahun ini, kami menargetkan IHSG di 7.500. Saat ini, posisinya sudah sangat dekat dengan level tersebut,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat (24/4/2026), IHSG ditutup melemah 3,06% ke level 7.152,85. Sebanyak 90 saham menguat, 642 saham melemah, dan 82 saham stagnan. Kapitalisasi pasar Bursa menyusut menjadi Rp12.805 triliun.

Dia menjelaskan, dalam jangka pendek, pasar saham Indonesia masih menghadapi sejumlah tekanan, mulai dari ketidakpastian global hingga dinamika harga energi. Namun, secara fundamental, prospek jangka panjang tetap positif.

Selain faktor global, isu terkait MSCI juga menjadi perhatian investor, khususnya setelah keputusan penundaan rebalancing saham Indonesia. Herald mengindikasikan bahwa kepastian dari proses MSCI menjadi salah satu faktor penting dalam menarik arus modal asing, terutama investasi portofolio (foreign portfolio investment/FPI).

“Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, kejelasan dari sisi MSCI menjadi krusial karena berpengaruh terhadap alokasi dana investor global,” jelasnya.

Dia menambahkan, aliran dana asing umumnya terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar dan likuid, seperti sektor perbankan, telekomunikasi, dan konsumer. Saham-saham tersebut cenderung menjadi sumber utama arus keluar (outflow) ketika terjadi peningkatan persepsi risiko global.

Meski sektor tersebut tergolong defensif dari sisi bisnis, arus keluar dana (outflow) tetap berpotensi terjadi ketika sentimen pasar memburuk.

Di sisi lain, sektor energi, khususnya minyak dan utilitas, dinilai lebih diuntungkan dalam kondisi volatilitas global saat ini. Kenaikan harga minyak memberikan dorongan bagi kinerja emiten di sektor tersebut.

Secara regional, dia juga menyoroti bahwa volatilitas pasar tidak merata. Indonesia relatif lebih stabil dibandingkan pasar lain seperti Korea Selatan, lantaran posisi investor asing yang sebelumnya sudah melakukan pengurangan eksposur.

Sementara itu, Managing Director sekaligus Chief India Economist and ASEAN Economist HSBC Global Investment Research Pranjul Bhandari menambahkan, stabilitas pasar keuangan Indonesia turut dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama arus modal asing dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Menurutnya, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% merupakan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah tekanan global.

Ke depan, tantangan utama bagi Indonesia adalah menarik arus modal, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung (FDI), guna menjaga keseimbangan eksternal. Meski demikian, defisit transaksi berjalan Indonesia masih relatif rendah dan dinilai tetap terkendali.

Dalam jangka panjang, HSBC memandang pasar saham Indonesia memiliki peluang berkembang lebih besar, termasuk dari sisi likuiditas dan diversifikasi sektor. Peningkatan jumlah perusahaan tercatat atau IPO juga dinilai dapat memperkuat daya tarik pasar modal domestik bagi investor global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memutuskan tidak membuka ruang penurunan suku bunga acuan (BI Rate) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2026, seiring meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa opsi penurunan suku bunga tidak lagi dimasukkan dalam pernyataan kebijakan terbaru. “Dampak perang Timur Tengah membuat kami tidak lagi menyampaikan kemungkinan penurunan suku bunga. Kami akan mempertahankan BI Rate,” ujar Perry dalam konferensi pers RDG, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimalisasi instrumen moneter, termasuk intervensi pasar dan penguatan cadangan devisa.

Cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS, setara pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah—jauh di atas standar kecukupan internasional.

BI juga memperhitungkan berbagai skenario dampak perang terhadap ekonomi global. Salah satunya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia yang diproyeksikan turun menjadi 3,1 persen pada 2026 dari sebelumnya 3,2 persen.

Di sisi lain, inflasi global diperkirakan meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen, sehingga mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk potensi penundaan penurunan suku bunga acuan AS (Fed Funds Rate).

Dampak lain terlihat pada pasar keuangan global. Perry menyebut aliran modal asing keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, akibat meningkatnya ketidakpastian.

Data BI menunjukkan pada Maret 2026 terjadi net outflows investasi portofolio sebesar 1,1 miliar dolar AS. Kondisi ini turut menekan nilai tukar mata uang negara berkembang seiring penguatan dolar AS.

Selain itu, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) juga berdampak pada meningkatnya yield obligasi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Optimalisasi kebijakan akan bergantung pada seberapa jauh eskalasi konflik ini berlanjut,” ujar Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan kewajiban posisi investasi internasional (PII) Indonesia naik pada akhir kuartal IV/2025, dengan kewajiban neto sebesar US$272,6 miliar. Angka itu naik dibandingkan dengan kewajiban neto sebesar US$261,8 miliar pada akhir kuartal III/2025.

Kewajiban utang maupun pinjaman internasional tersebut setara dengan Rp4.544,2 triliun (kurs JISDOR per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.670 per dolar AS).

"Peningkatan kewajiban neto tersebut dipengaruhi oleh kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri [KFLN] yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri [AFLN]," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Denny merincikan bahwa posisi AFLN Indonesia naik karena didorong peningkatan cadangan devisa dan investasi langsung. Adapun, posisi AFLN tercatat sebesar akhir kuartal IV/2025 sebesar US$558,5 miliar, meningkat dari US$545,5 miliar pada periode sebelumnya.

Sementara itu, posisi KFLN Indonesia juga meningkat terutama dipengaruhi oleh peningkatan posisi investasi portofolio di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Posisi KFLN pada akhir kuartal IV/2025 tercatat sebesar US$831,1 miliar, naik dari US$807,3 miliar pada akhir kuartal III/2025.

Denny mengaku bahwa peningkatan KFLN ditopang oleh aliran masuk modal asing pada investasi portofolio, investasi langsung, dan investasi lainnya yang mencerminkan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia. Peningkatan posisi KFLN, sambungnya, juga dipengaruhi oleh penguatan indeks harga saham domestik.

"Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan IV 2025 dan keseluruhan tahun 2025 tetap terjaga, sehingga mendukung ketahanan eksternal," jelasnya.

Alasannya, rasio PII Indonesia pada triwulan III/2025 terjaga sebesar 18,8% terhadap PDB. Selain itu, Denny menyatakan struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,2%) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Di samping itu, dia menyatakan BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

"Selain itu, Bank Indonesia juga akan terus memantau potensi risiko terkait perkembangan kewajiban neto PII terhadap perekonomian Indonesia," tutup Denny.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kesepakatannya adalau kesanggupan bank sentral membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN sebesar Rp1.556,03 triliun. Jumlah itu setara 23,18% dari total SBN senilai Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka ini kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyepakati sejumlah poin terkait sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu kesepakatan itu mencakup rencana bank sentral untuk membeli surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder, termasuk melakukan tukar guling utang alias debt switch senilai Rp173,4 triliun.

Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat setidaknya per 23 Februari 2026, penetrasi BI dalam struktur kepemilikan SBN tercatat sebesar 23,18% atau senilai Rp1.556,03 triliun atau mencakup 23,18% dari total Rp6.712,11 triliun.

Tren peningkatan porsi kepemilikan BI di SBN itu mulai terjadi sejak tahun 2021 - 2025 dengan nilai rata-rata sebesar 21,52%. Angka kontras jika dibandingkan periode tahun 2016-2020 yang rata-ratanya di kisaran 9,26%.

Dalam catatan Bisnis, peningkatan porsi BI dalam struktur SBN pada periode 2021-2025 itu beriringan dengan upaya pemulihan ekonomi yang ambruk akibat pandemi Covid-19.

Pada kurun waktu tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan burden sharing atau berbagi beban dengan BI. Skema ini memungkinkan ootoritas moneter terlibat aktif dalam pembiayaan APBN dengan membeli surat utang di pasar perdana.

Menariknya, seolah kontras dengan porsi pemilikan BI, investor asing tercatat terus mengalami penyusutan kepemilikan SBN. Pada tanggal 23 Februari 2026, porsi kepemilikan asing di SBN hanya tersisa 13,07% atau sekitar Rp877,32 triliun dari total Rp6.712,11 triliun. Angka ini menurun tipis dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang tercatat sebesar Rp878,32 triliun atau 13,37%.

Secara persentase ada penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2015-2019 yang persentasenya selalu di atas 30%. Namun sejak pandemi Covid-19, persentase asing dalam SBN turun cukup signifikan ke kisaran 25% pada 2025 terus anjlok ke 13,37% pada akhir Desember 2025.

Risiko Gerus Investor

Pelibatan Bank Indonesia (BI) untuk membiayai APBN 2026 baik itu melalui pembelian surat berharga negara alias SBN di pasar sekunder maupun tukar guling utang (debt switch) dikhawatirkan merembet ke pasar keuangan dan membebani kualitas anggaran pemerintah.

Apalagi saat ini pasar keuangan sedang mengalami sejumlah tantangan, termasuk risiko penurunan outlook dari lembaga pemeringkat global hingga tren penurunan penawaran atau incoming bid dalam 4 kali lelang surat utang negara (SUN).

Sekadar catatan, BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah sepakat melakukan debt switch untuk kebutuhan pengelolaan pembiayaan utang tahun anggaran 2026 senilai Rp173,4 triliun.

Jumlah tersebut turun dibandingkan dengan realisasi tahun 2025. Pada waktu itu, BI tercatat memborong SBN senilai Rp332,1 triliun yang 74,25% di antaranya dilakukan dengan skema debt switching. Nominalnya mencapai Rp246,6 triliun.

Angka pembelian SBN senilai Rp332,1 triliun itu juga setara dengan 45,1% total pembiayaan utang pemerintah selama tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp736,3 triliun. Di sisi lain, peran BI dalam pembiayaan utang pemerintah terus naik. Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan persentase kepemilikan SBN domestik selama 5 tahun terakhir, meskipun untuk tahun 2025 terjadi sedikit penurunan.

Yield Makin Kompetitif

Adapun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini bahwa kesepakatan transaksi pertukaran utang alias debt switch dengan Bank Indonesia (BI) di pasar sekunder akan meredam volatilitas dan menjaga stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto memaparkan bahwa otoritas fiskal dan moneter telah menyepakati langkah strategis untuk mengeksekusi debt switch senilai Rp173,4 triliun pada 2026.

"Dengan dilaksanakannya pertukaran SBN dengan Bank Indonesia, tentu akan menurunkan jumlah penawaran SBN di pasar primer khususnya melalui lelang. Dengan demikian, pertukaran ini tentu akan dapat menjaga stabilitas imbal hasil SBN," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN Kita, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Artinya, dengan difasilitasi oleh bank sentral secara langsung, jumlah penawaran SBN di pasar primer akan terpangkas sehingga pemerintah dapat mengurangi tekanan penerbitan utang baru melalui mekanisme lelang rutin.

Akibatnya, hukum penawaran dan permintaan pun berlaku: penurunan penawaran di pasar primer inilah yang pada akhirnya diyakini akan mengompensasi tekanan jual di pasar obligasi dan menahan lonjakan biaya pinjaman pemerintah.

Sebagai informasi, belakangan yield SBN memang cenderung menanjak naik. Pada 2 Januari 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 6,04%; kini per 20 Februari 2026, yield SBN 10 tahun berada di level 6,45% atau sudah naik 41 basis poin dibanding posisi awal tahun. Masalahnya, jika yield semakin tinggi maka beban bunga utang yang harus dibayar pemerintah ke depan akan semakin berat.

Lebih lanjut, Suminto menyatakan bahwa manuver transaksi tukar guling utang negara di pasar sekunder tersebut akan dieksekusi dengan tetap mematuhi prinsip mekanisme pasar. "Dengan menjaga integritas dan disiplin pasar," lanjutnya.

Berkaca ke Neraca Pembayaran 2025

Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit neraca pembayaran tahun 2025 tercatat yang terbesar selama 10 tahun terakhir.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar. Sementara itu, dalam catatan BI, defisit neraca pembayaran pernah di atas US$7 miliar pada tahun 2018 lalu. Pada waktu itu, defisit neraca pembayaran Indonesia menembus angka US$7,13 miliar.

Menariknya, pelebaran defisit neraca perdagangan pada tahun 2025 itu terjadi ketika defisit transaksi berjalan atau current account deficit justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Transaksi berjalan pada tahun 2025 tercatat hanya sebesar US$1,45 miliar. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan transaksi berjalan pada tahun 2024 yang tercatat defisit hingga menembus angka US$8,58 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu melebarnya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan posisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar. Pelebaran defisit investasi portofolio menekan data transaksi finansial yang tercatat defisit US$4,54 miliar. Padahal tahun 2024 masih tercatat surplus di atas US$17 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global. “[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven."

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit tahun 2025 merupakan rekor terendah karena pada tahun-tahun sebelumnya neraca pembayaran selalu tercatat surplus.

Sekadar perbandingan, pada tahun 2024 neraca pembayaran Indonesia masih mencatatkan surplus sebesar US$7,2 miliar.

Adapun eksodus dana jumbo atau net outflow dari investasi portofolio menjadi salah satu pemicu anjloknya defisit neraca pembayaran. BI mencatat dana yang kabur dari investasi portofolio sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Hal ini kontras dengan poisisi tahun 2024 dimana investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

Tren Investasi Portofolio & Neraca Pembayaran

Sumber: Bank Indonesia, dalam miliar US$

BI merinci bahwa sebagian besar outflow terjadi di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar. Sementara itu di sektor publik hanya senilai US$2,7 miliar.

Fenomena net outflow pada tahun 2025 itu, lanjut laporan BI, ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global.

“[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven,” demikian dikutip dari laporan BI, Jumat (20/2/2026).

Dua Faktor Pemicu

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menjelaskan bahwa kinerja buruk neraca pembayaran pada tahun lalu dipengaruhi oleh dua titik balik yang menekan neraca finansial.

Pertama, pengumuman kebijakan tarif dagang oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada kuartal II/2025. Saat itu, Trump secara sepihak menetapkan tarif resiprokal kepada seluruh negara mitra dagang AS, termasuk barang-barang asal Indonesia yang dikenai tarif bea masuk 32%—yang kemudian turun menjadi 19%.

David mengingatkan bahwa kebijakan tersebut memicu sentimen penghindaran risiko secara global, yang berujung pada terjadinya outflow alias aliran modal asing keluar di pasar keuangan Indonesia.

Tak berhenti di situ, tekanan berlanjut memasuki paruh kedua tahun lalu. Pada kuartal III/2025, volatilitas kembali mengguncang pasar modal domestik yang kali ini dipicu oleh sentimen negatif dalam negeri. "Sempat ada volatilitas di pasar modal setelah rentetan aksi demonstrasi di akhir Agustus [2025]," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (20/2/2025).

Sebagai pengingat, pada 29 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebesar 1,53% atau turun 121,59 poin setelah sehari sebelum terjadi demo besar-besaran terutama di Jakarta, yang mengakibatkan timbul korban jiwa, termasuk seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan karena dilindas oleh mobil rantis polisi. Dampak negatifnya ke IHSG bahkan sempat berlanjut hingga awal September 2025.

Lebih lanjut, David menekankan bahwa dari sisi fundamental ekspor-impor, kinerja Indonesia sebenarnya tidak buruk. Neraca perdagangan bulanan sepanjang 2025 tercatat selalu surplus, dengan posisi akhir tahun di level US$41,05 miliar atau naik 31,02% dibandingkan realisasi 2024 (US$31,33 miliar).

"Surplus dagang di 2025 sebenarnya relatif kuat, tapi memang tidak cukup untuk menutup outflow di pasar finansial yang terjadi karena dua faktor tadi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa neraca pembayaran Indonesia alias NPI mengalami defisit sebesar US$7,8 miliar pada tahun 2025 lalu. Defisit tahun 2025 merupakan rekor terendah karena pada tahun-tahun sebelumnya neraca pembayaran selalu tercatat surplus.

Adapun salah satu pemicu anjloknya defisit neraca pembayaran itu adalah kinerja investasi portofolio yang tercatat defisit sebesar US$9,4 miliar pada tahun 2025. Padahal pada tahun 2024, investasi portofolio tercatat masih surplus sebesar US$8,2 miliar.

BI mencatat bahwa penyebab kinerja buruk investasi portofolio pada tahun 2025 itu dikarenakan net outflow atau arus keluar dana asing di investasi portofolio swasta senilai US$6,7 miliar dan sektor publik atau US$2,7 miliar.

Menurut otoritas moneter, fenomena net outflow pada tahun 2025 itu terjadi karena meningkatnya premi risiko di pasar keuangan seiring dengan meningkatnya tantangan dan ketidakpastian global.

“[Hal ini] menyebabkan investor cenderung mengalihkan portofolio ke aset-aset safe haven,” demikian dikutip dari laporan BI, Jumat (20/2/2026).

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menjelaskan bahwa kinerja buruk neraca pembayaran pada tahun lalu dipengaruhi oleh dua titik balik yang menekan neraca finansial.

Pertama, pengumuman kebijakan tarif dagang oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada kuartal II/2025. Saat itu, Trump secara sepihak menetapkan tarif resiprokal kepada seluruh negara mitra dagang AS, termasuk barang-barang asal Indonesia yang dikenai tarif bea masuk 32%—yang kemudian turun menjadi 19%.

David mengingatkan bahwa kebijakan tersebut memicu sentimen penghindaran risiko secara global, yang berujung pada terjadinya outflow alias aliran modal asing keluar di pasar keuangan Indonesia.

Tak berhenti di situ, tekanan berlanjut memasuki paruh kedua tahun lalu. Pada kuartal III/2025, volatilitas kembali mengguncang pasar modal domestik yang kali ini dipicu oleh sentimen negatif dalam negeri. "Sempat ada volatilitas di pasar modal setelah rentetan aksi demonstrasi di akhir Agustus [2025]," jelasnya kepada Bisnis, Jumat (20/2/2025).

Sebagai pengingat, pada 29 Agustus 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sebesar 1,53% atau turun 121,59 poin setelah sehari sebelum terjadi demo besar-besaran terutama di Jakarta, yang mengakibatkan timbul korban jiwa, termasuk seorang pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan karena dilindas oleh mobil rantis polisi. Dampak negatifnya ke IHSG bahkan sempat berlanjut hingga awal September 2025.

Lebih lanjut, David menekankan bahwa dari sisi fundamental ekspor-impor, kinerja Indonesia sebenarnya tidak buruk. Neraca perdagangan bulanan sepanjang 2025 tercatat selalu surplus, dengan posisi akhir tahun di level US$41,05 miliar atau naik 31,02% dibandingkan realisasi 2024 (US$31,33 miliar).

"Surplus dagang di 2025 sebenarnya relatif kuat, tapi memang tidak cukup untuk menutup outflow di pasar finansial yang terjadi karena dua faktor tadi," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan kewajiban neto investasi internasional Indonesia senilai US$262,9 miliar pada akhir kuartal III/2025, naik dari posisi akhir kuartal II/2025 sebesar US$244,5 miliar.

Adapun, kenaikan kewajiban neto investasi internasional Indonesia mencerminkan jumlah aset keuangan di Tanah Air yang dimiliki oleh pihak asing bertambah nilainya. Nilai US$262,9 miliar itu setara dengan Rp4.379 triliun (kurs JISDOR per 5 Desember 2025 Rp16.655 per dolar AS).

"Peningkatan kewajiban neto tersebut bersumber dari kenaikan posisi Kewajiban Finansial Luar Negeri [KFLN] yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan posisi Aset Finansial Luar Negeri [AFLN]," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).

Denny merincikan bahwa posisi AFLN Indonesia naik karena valuasi harga pasar pada beberapa negara penempatan aset yang meningkat, yang dipengaruhi oleh kenaikan harga emas, harga saham global, dan harga aset pada beberapa negara penempatan aset.

Adapun, posisi AFLN tercatat sebesar US$541,1 miliar pada akhir triwulan III 2025. Angka itu naik 0,7% secara kuartalan dari US$537,3 miliar pada akhir triwulan II/2025.

Sementara itu, posisi KFLN Indonesia meningkat lebih tajam terutama dipengaruhi oleh peningkatan posisi investasi langsung dan investasi portofolio. Posisi KFLN pada akhir triwulan III/2025 tercatat sebesar US$803,9 miliar, naik 2,8% secara kuartalan dari US$781,8 miliar pada akhir triwulan II/2025.

Denny mengungkapkan bahwa peningkatan KFLN ditopang oleh terjagannya aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung sebagai cerminan terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. Peningkatan posisi KFLN, sambungnya, juga dipengaruhi oleh kenaikan harga saham di Indonesia.

"Bank Indonesia memandang perkembangan PII Indonesia pada triwulan III 2025 tetap terjaga sehingga mendukung ketahanan eksternal," jelasnya.

Alasannya, rasio PII Indonesia pada triwulan III/2025 terjaga sebesar 18,3% terhadap PDB. Selain itu, Denny menyatakan struktur kewajiban PII Indonesia juga didominasi oleh instrumen berjangka panjang (93,1%) terutama dalam bentuk investasi langsung.

Di samping itu, dia menyatakan BI senantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek PII Indonesia dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ketahanan sektor eksternal.

"Selain itu, Bank Indonesia akan terus memantau potensi risiko terkait kewajiban neto PII terhadap perekonomian," tutup Denny.

Bisnis.com, MALANG — Tingkat inklusi pasar modal di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terus menunjukkan pertumbuhan positif yang tercermin dari pertumbuhan Single Investor Identification (SID) yang mencapai 19,15% year-on-year (yoy) sampai akhir Agustus 2025.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan jumlah SID di wilayah kerja OJK Malang mencapai 341.834 SID per 31 Agustus 2025 atau1,90% dari total SID nasional.

"Transaksi saham, frekuensi 823.455 (59,23% yoy), volume: 9.311 juta (73,37% yoy), dan nilai transaksi: Rp3,32 triliun (19,92% yoy)," kata Farid Faletehan, Senin (17/11/2025).

Sebanyak 99,83% SID dimiliki oleh investor individu. Dalam penjualan reksa dana, kata dia, jumlah nasabah Agen Penjual Reksa Dana (APERD) tumbuh 36,05% yoy menjadi 40.873 nasabah per Juli 2025.Hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan nilai penjualan sebesar 43,17%yoy.

Menurutnya, hal ini mencerminkan keyakinan investasi di pasar modal Indonesia masih cukup terjaga meski dihadapkan dengan dinamika global dan domestik.

"Indikator pertumbuhan dapat dilihat dari aktivitas gerai pasar modal di perguruan tinggi. Gerai Pasar Modal Universitas Machung merupakan gelar teraktif dalam aktivitas transaksi di Jatim, dan nomor dua setelah Bandung untuk nasional," kata dia.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB), Joko Budi Santoso, menilai peningkatan jumlah investor di pasar saham menjadi bukti bahwa literasi keuangan masyarakat semakin tinggi.

Menurutnya, preferensi investasi di pasar modal semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan transaksi saham maupun reksa dana.

Gerai-gerai pasar modal terus diperluas dan didekatkan ke masyarakat, termasuk untuk menyasar Gen Z, seperti penempatan gerai pasar di perguruan tinggi.

Hal ini tidak hanya sebagai laboratorium semata tetapi sekaligus sebagai praktik investasi bagi Gen Z, karena saat ini trennya gen Z lebih tertarik investasi portofolio daripada investasi aset seperti properti.

"Data menunjukkan bahwa persentase gen Z di pasar modal terus naik, bahkan data OJK menunjukkan bahwa lebih dari 55% investor pasar modal berasal dari kalangan Gen Z," kata Joko yang juga Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa aliran modal asing yang terus keluar dari Indonesia harus membuat pihaknya terus mengandalkan cadangan devisa (cadev).

Sebab, tekanan terhadap aliran modal asing itu turut mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

"Sejak September 2025 hingga 20 Oktober 2025, investasi portofolio tercatat net outflows sebesar US$ 5,26 miliar yang mengharuskan Bank Indonesia untuk melakukan intervensi dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah," kata Perry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Rabu (22/10/2025).

Deputi Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, kondisi tekanan aliran modal asing itulah yang pada akhirnya membuat cadangan devisa Indonesia terus mengalami penurunan saat ini.

Sebagaimana diketahui, posisi cadev Indonesia sempat ke level US$ 157 miliar pada Maret 2025, namun ambles ke level US$ 149 miliar per September 2025.

"Memang kalau kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini karena outlflow yang terlalu besar, sehingga itu yang disampaikan Pak Gubernur, sebabkan kita harus menggunakan cadangan devisa kita untuk lakukan intervensi," kata Destry.

"Termasuk juga adanya pembayaran untuk dividen, repatriasi, dan juga untuk pinjaman," tegasnya.