Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan

Batam (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program cetak sawah baru yang mentransformasikan area nonproduktif menjadi lahan sawah siap tanam padi, sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua, di mana pemerintah membangun kawasan pertanian berbasis masyarakat untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat.

“Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan. Pemerintah hadir dengan membangun sawah, menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Wamentan Sudaryono di Batam, Senin.

Ia menjelaskan program tersebut saat acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Kota Batam.

Wamentan juga menegaskan bahwa program cetak sawah di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat setempat agar mampu memproduksi pangan secara mandiri sekaligus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

“Kalau ada yang mengatakan program ini tidak bermanfaat bagi masyarakat, silakan lihat langsung. Banyak masyarakat Papua yang hari ini sudah panen dan menikmati hasil pembangunan pertanian. Yang terjadi adalah pesta panen, bukan narasi yang lain,” katanya menegaskan.

Sebagai keberpihakan terhadap petani di tingkat nasional, Kementan juga melakukan reformasi besar pada tata kelola pupuk bersubsidi.

Selama bertahun-tahun, petani menghadapi persoalan distribusi pupuk akibat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang, kata dia.

“Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun,” ujar Wamentan Sudaryono.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi tersebut telah membuat distribusi pupuk menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi biaya produksi petani.

“Kini skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan pupuk nasional semakin terjamin,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian mempercepat program cetak sawah seluas 2.000 hektare di Papua Pegunungan pada 2026. Program ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

Sebanyak 1.910 hektare sawah baru akan dikembangkan pada tahun ini setelah sebelumnya pemerintah menyelesaikan pembangunan 90 hektare lahan sawah di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian Hermanto mengatakan, pengembangan sawah di Papua Pegunungan menjadi langkah strategis untuk membuka sentra produksi pangan baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya melihat luar biasa semangat mama-mama dan kakak-kakak semua untuk mengelola sawahnya. Program cetak sawah yang diprogramkan pemerintah saat sekarang ini sesungguhnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat,” kata Hermanto dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Program tersebut ditandai dengan tanam padi perdana di Kampung Perabaga, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya. Menurut Hermanto, seluruh tahapan pelaksanaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat serta menghormati hak ulayat.

“Tidak ada perampasan atau pengambilalihan hak ulayat. Semua yang kita kerjakan sudah disepakati bersama oleh tokoh adat, masyarakat adat, dan petani semua,” ujar Hermanto.

Ia menjelaskan, pengembangan sawah tahun ini merupakan kelanjutan dari pembangunan 90 hektare lahan sawah yang telah selesai sebelumnya.

“Sekarang baru 90 hektare yang sudah selesai. Tahun ini kita lanjutkan cetak sawah di Papua Pegunungan seluas 1.910 hektare. Jadi 90 tambah 1.910, menjadi 2.000 hektare kita selesaikan tahun 2026 ini,” katanya.

Untuk mendukung produktivitas lahan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan berbagai bantuan, mulai dari benih padi unggul, pupuk dolomit, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi petani.

“Khusus untuk Papua Pegunungan ini, kita berikan prioritas untuk bisa membangun pertaniannya, terutama pangannya. Makanya saya sampai dua kali datang ke sini dalam waktu sebulan. Mungkin nanti saya akan sering datang ke sini,” ujar Hermanto.

Ia berharap lahan sawah yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pengembangan sawah baru di Papua merupakan merupakan upaya mewujudkan swasembada pangan di seluruh wilayah Indonesia.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antarpulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” kata Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, MERAUKE – Program cetak sawah rakyat (CSR) dan optimasi lahan (Oplah) yang dijalankan pemerintah di Kabupaten Merauke berhasil meningkatkan produksi pangan sekaligus menstabilkan harga beras di tingkat masyarakat. Jika sebelumnya harga beras sempat mencapai Rp 26.500 per kilogram, kini masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga sekitar Rp 13.500 hingga Rp 15.500 per kilogram seiring meningkatnya produksi dan meluasnya areal tanam di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke, Yosefa Rumaseu mengatakan penurunan harga beras tersebut merupakan dampak nyata dari peningkatan produksi yang dihasilkan melalui program CSR dan Oplah yang didukung penuh oleh pemerintah pusat.

“Sebelum adanya program ini, harga beras di Merauke cukup tinggi bahkan pernah mencapai sekitar Rp 26.500 per kilogram. Setelah kegiatan cetak sawah rakyat dan optimasi lahan berjalan, harga beras yang dijual di lapak-lapak maupun pasar turun dan kini berada di kisaran Rp15.500 per kilogram. Yang paling penting, masyarakat bisa membeli beras dengan harga lebih terjangkau, sementara petani tetap mendapatkan manfaat dari meningkatnya produksi,” ujar Yosefa.

Menurut Yosefa, program pengembangan pertanian sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Namun sejak 2024, dukungan pemerintah pusat melalui program CSR dan Oplah semakin mempercepat pemanfaatan potensi lahan pertanian Merauke.

“Pada tahun 2024, dengan adanya perhatian penuh dari pemerintah pusat, seluruh potensi yang ada semakin diberdayakan melalui program CSR dan Oplah. Dukungan sumber daya sangat besar, mulai dari alat dan mesin pertanian, pupuk, hingga berbagai sarana produksi lainnya,” katanya.

Dampak program tersebut terlihat nyata pada capaian produksi tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras di Provinsi Papua Selatan meningkat 66,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, produksi beras tercatat sebesar 124.355,12 ton dengan luas panen padi 47.168,57 hektare. Sementara pada 2025, produksi beras meningkat menjadi 207.006,95 ton dengan luas panen mencapai 79.433,92 hektare atau naik 68,40 persen.

“Dengan program besar yang dijalankan Bapak Presiden dan Bapak Menteri Pertanian, produksi kami meningkat sekitar 65 persen dibandingkan sebelumnya. Kenaikan produksi ini membuat pasokan beras semakin kuat sehingga harga di tingkat masyarakat lebih stabil dan terjangkau,” kata Yosefa.

Ia menambahkan keberhasilan program tersebut tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi juga petani. Menurutnya, peningkatan produksi berhasil menjaga keseimbangan antara keterjangkauan harga bagi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan petani.

“Terjadi penurunan harga beras yang membuat masyarakat lebih mudah menjangkaunya, tetapi di sisi lain kesejahteraan petani juga meningkat. Program ini mendorong perubahan pola bertani dari yang masih tradisional menjadi lebih modern. Nilai usaha tani meningkat dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke, Martha Bayu. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga beras secara rutin melalui petugas enumerator yang setiap hari melakukan pencatatan dan pelaporan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Kami memiliki petugas enumerator yang setiap hari turun ke lapangan untuk memantau harga dan melaporkannya ke Bapanas. Untuk beras premium, HET berada di Rp15.800 per kilogram, sedangkan beras medium Rp15.500 per kilogram,” ujarnya.

Berdasarkan hasil pemantauan di pasar-pasar Kota Merauke maupun sejumlah wilayah lainnya, harga beras secara umum masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Dari pengamatan kami, harga beras yang dijual di pasar maupun lapak-lapak masih berada di bawah HET, baik untuk beras premium maupun medium. Memang ada beberapa jenis beras tertentu yang dijual lebih tinggi karena faktor transportasi dan distribusi, terutama ke daerah-daerah yang jauh. Namun secara umum harga beras di Merauke masih terkendali dan sesuai dengan regulasi pemerintah,” kata Martha.

Menurutnya, keberhasilan program CSR dan Oplah tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga sangat membantu menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

“Jika berbicara dari sisi ketersediaan pangan, stabilisasi harga, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, program Oplah dan cetak sawah rakyat sangat membantu. Fakta di lapangan menunjukkan harga beras masih berada pada taraf yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan tetap terjangkau bagi masyarakat,” katanya.

Dampak positif program tersebut juga dirasakan langsung oleh petani sekaligus pemilik hak tanah ulayat di Kabupaten Merauke, Fransiskus Gebze. Ia mengaku harga beras yang sebelumnya sangat tinggi kini semakin terjangkau karena produksi gabah terus meningkat.

“Dulu harga beras mahal sekali, sekarang masyarakat bisa membelinya dengan harga sekitar Rp 15 ribu per kilogram dari yang sebelumnya Rp 20 ribu. Jadi saya bersyukur pemerintah membuka lahan di sini,” kata Fransiskus.

Menurutnya, perluasan areal tanam yang dilakukan pemerintah telah meningkatkan produksi gabah secara signifikan sehingga pasokan beras di Merauke semakin terjamin.

“Produksi gabah terus meningkat seiring lahannya diperluas. Karena itu harga beras di Merauke sekarang lebih stabil,” ujarnya.

Keberhasilan program cetak sawah rakyat dan optimasi lahan di Merauke menunjukkan bahwa peningkatan produksi dan stabilisasi harga dapat berjalan beriringan. Dengan dukungan pemerintah pusat, modernisasi pertanian, serta keterlibatan aktif petani di lapangan, Merauke tidak hanya memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa peningkatan produksi mampu menghadirkan pangan yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membantah tudingan bahwa proyek kawasan pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan menyebabkan penggusuran masyarakat.

Ia menegaskan program cetak sawah yang dijalankan pemerintah dilakukan atas persetujuan pemilik lahan dan tidak bertujuan mengambil alih tanah masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sudaryono merespons munculnya berbagai kritik terhadap proyek kawasan pangan di Merauke, termasuk yang mengemuka setelah film dokumenter Pesta Babi ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Sudaryono, kekhawatiran masyarakat terhadap dugaan penggusuran merupakan bentuk kepedulian yang perlu dihargai. Namun, ia menilai setiap tudingan tetap perlu diverifikasi secara langsung.

"Kalau dia lihatnya dari film misalnya Pesta Babi di Papua, ayo. Kemudian saya dan Pak Nusron, kan ini dua-duanya berurusan dengan food estate atau cetak sawah ini. Tinggal ayo kita datang ke sana. Siapa yang digusur, di mana ada penggusuran?" ujar Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

"Dan kita lihat di mana orang yang tadinya baik-baik jadi susah atau yang tadinya susah jadi lebih baik, itu kita harus cek," lanjutnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengaku terbuka mengajak mahasiswa, aktivis, maupun kelompok masyarakat untuk melihat langsung pelaksanaan program di lapangan.

Bahkan, Sudaryono menawarkan agar mahasiswa ikut terlibat dalam kegiatan serupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di lokasi-lokasi pengembangan lahan pertanian baru di Papua.

"Kami siap. Ayo, bahkan saya berharap ada kelompok mahasiswa yang kami jadikan semacam KKN di tempat-tempat itu. Tidak hanya di Merauke, tetapi juga di Papua Pegunungan, Sarmi, Papua Barat Daya, dan daerah-daerah lain tempat kami melakukan cetak sawah," ujarnya.

Sudaryono menjelaskan program cetak sawah dilakukan berdasarkan usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diajukan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Setelah usulan diverifikasi, pemerintah membantu mengubah lahan yang sebelumnya tidak produktif menjadi sawah.

Ia menegaskan kepemilikan lahan tetap berada di tangan masyarakat setelah proses cetak sawah selesai.

"Yang dicetak sawah ini tanah siapa? Tanahnya orang atas persetujuan yang punya tanah. Kemudian yang tadinya tanah nganggur, kami cetak jadi sawah. Setelah jadi sawah punya siapa? Punya dia," katanya.

Menurut Sudaryono, pemerintah tidak memiliki kepentingan untuk mengambil keuntungan dari lahan tersebut maupun melakukan penggusuran terhadap masyarakat adat.

"Kalau itu tanah adat, ya mekanismenya harus ada persetujuan. Setelah setuju dicetak sawah, kemudian punya siapa? Punya mereka," ujarnya.

Ia juga menolak anggapan bahwa program food estate dijalankan dengan cara memindahkan atau menyingkirkan masyarakat dari lahannya.

"Bukan berarti seperti bikin real estate lalu orang digusur-gusur. Enggak sesimpel itu," kata Sudaryono.

Dalam kesempatan sama, Sudaryono mengklaim program pengembangan kawasan pangan di Merauke mulai menunjukkan dampak terhadap stabilitas harga pangan di daerah tersebut.

Ia mengungkapkan pemerintah telah mencetak sawah sekitar 60 ribu hektare dalam dua tahun terakhir atau sejak 2025 hingga 2026, dari target sekitar 70 ribu hingga 80 ribu hektare.

Menurut dia, informasi yang diterimanya dari Bupati Merauke dan Gubernur Papua Selatan menunjukkan harga pangan, khususnya beras, relatif stabil sejak program berjalan.

"Bupati dan gubernur menyampaikan bahwa dengan adanya cetak sawah food estate ini, harga pangan khususnya beras di Merauke relatif stabil," ujarnya.

Sudaryono mengatakan tujuan utama program tersebut adalah memperkuat produksi pangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap sumber pangan sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Ia menegaskan pemerintah tidak hanya mendorong penanaman padi, tetapi juga membuka ruang bagi pengembangan komoditas lain seperti sagu, jagung, maupun umbi-umbian sesuai preferensi masyarakat setempat.

"Mereka mau sagu, kita bantu sagu. Mereka mau padi, kita bantu padi. Mereka mau jagung, kita kasih jagung," katanya.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan pemerintah siap menerima kritik maupun laporan apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan program di lapangan.

"Kalau memang ada pelanggaran, ya di mana pelanggarannya. Kalau ada pelanggaran hukum, kita harus laporkan secara hukum. Tidak ada masalah," ujarnya.

Program cetak sawah rakyat dilakukan melalui pendekatan partisipatoris bersama penduduk desa, baik orang asli maupun transmigran

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Hasil penelitian IPB University menyatakan program cetak sawah rakyat di Papua berhasil dikembangkan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB (PSP3-IPB) Fredian Tonny Nasdian saat mempertahankan disertasinya berjudul Komunitas Pertanian Pangan Berkelanjutan di Merauke: Penetrasi Neoliberal dalam Transformasi Tata Kelola Lokal di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Fredian mengatakan program cetak sawah rakyat seluas 20 ribu hektare di Merauke dan sekitar 9 ribu hektare di Sorong dijalankan bersama masyarakat desa, baik orang asli Papua maupun transmigran, melalui proses partisipasi dan negosiasi.

"Program cetak sawah rakyat dilakukan melalui pendekatan partisipatoris bersama penduduk desa, baik orang asli maupun transmigran," katanya.

Menurut dia, lahan yang digunakan tetap menjadi milik masyarakat karena warga secara sukarela meminjamkan lahan untuk pengembangan sawah. Pelaksanaan program juga disesuaikan dengan kebutuhan warga, termasuk mempertahankan kawasan hutan di sekitar lahan pertanian dan menghindari area dengan kemiringan tinggi.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, berbeda dengan sejumlah program pengembangan pertanian skala besar yang selama ini dinilai mengabaikan aspek sosial dan ekologis masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan pada Juni hingga November 2025 itu mencakup 46 kampung di sembilan distrik Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kajian dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, serta survei terhadap 594 responden.

Hasil penelitian menunjukkan komunitas yang didominasi eks transmigran memiliki peluang keberlanjutan program paling tinggi. Posisi berikutnya ditempati komunitas campuran orang asli Papua dan eks transmigran, sedangkan komunitas yang didominasi orang asli Papua dengan pola mata pencaharian subsisten tradisional memiliki peluang keberlanjutan yang lebih rendah.

Fredian menjelaskan ketahanan dan swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola yang menentukan akses masyarakat terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat pembangunan.

Ia menilai keberhasilan program cetak sawah rakyat tidak cukup diukur dari luas lahan yang dicetak maupun volume produksi yang dihasilkan.

"Keberhasilan Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 tidak cukup dinilai dari luasan dan tonase, tetapi dari kemampuan tata kelola memelihara legitimasi sosial, mengelola kerumitan spasial, dan membagi manfaat secara adil di dalam komunitas," katanya.

Dalam penelitian tersebut, Fredian memperkenalkan konsep sodality governance, yakni tata kelola hibrida yang menggabungkan target peningkatan produksi pangan dengan keadilan sosial dan kedaulatan komunitas lokal.

Secara empiris, konsep itu diwujudkan melalui pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial dari komunitas orang asli Papua dan eks transmigran dengan memadukan nilai-nilai lokal dan pengalaman pertanian modern.

Ia merekomendasikan agar pemerintah memenuhi prasyarat perlindungan sosial dan ekologis dalam setiap program perluasan cetak sawah rakyat serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis.

Menurut dia, pendekatan tersebut diperlukan agar target swasembada pangan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Proyek pencetakan sawah berskala raksasa di Pulau Papua terus didorong lajunya oleh jajaran Kementerian Pertanian. Pemerintah menargetkan pembukaan puluhan ribu lahan produktif baru tersebut dapat terselesaikan dalam jangka waktu dua tahun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan secara gamblang membongkar luas area cakupan mega proyek lumbung pangan di wilayah timur tersebut. Dia mengatakan target pemerintah dalam program cetak sawah di Papua seluas 80 ribu hektar.
"Total sekarang 80.000, 2025 dan 2026, 80.000 hektar (di Papua)," jelas Amran dalam jumpa pers di kantor Kementan, Kamis (11/6/2026).

Sebagian lahan cetak sawah tersebut kini telah sukses memberikan hasil panen, sementara sisanya masih dalam tahap pematangan. Amran mengatakan dari target 80 ribu hektar yang akan dibuka lahannya, 30 ribu hektar sudah berproduksi secara aktif di Papua.
"Sekarang sebagian berproduksi, sebagian sementara berjalan. Ini yang tahun lalu kurang lebih 30.000 hektar," katanya.

Pada putaran anggaran tahun ini, kecepatan realisasi proyek diklaim semakin melesat menyentuh puluhan ribu hektare tambahan. Amran menegaskan pertambahan lahan yang sudah aktif berproduksi di tahun ini kini mencapai 50 ribu hektar.
"Iya, kemudian tahun ini itu kurang lebih 50.000 hektar," lugas Amran.

Demi memastikan operasional proyek ini berjalan maksimal, pemerintah segera meluncurkan armada alat mesin pertanian. Pembukaan cetak sawah di Papua, lanjut Amran, dikejar melalui metode mekanisasi sehingga mempercepat produksi aktif pangan di Indonesia Timur.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) menggelontorkan anggaran sebesar Rp5 triliun dalam rangka mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua . Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa dukungan anggaran ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.

"Hasil efisiensi Kementerian Pertanian, refocusing anggaran, kita arahkan untuk rakyat Indonesia termasuk Papua. Anggaran yang kita berikan untuk Papua totalnya Rp5 triliun. Ini anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah, atas arahan Bapak Presiden," ungkap Amran dalam konferensi pers, Kamis (12/6/2026).

Dirut Perkebunan Nusantara III Dorong Pemuda Jadi Motor Transformasi Perkebunan



Menurutnya, langkah ini diambil agar Papua mandiri pangan. Mentan Amran menambahkan, pemerintah ingin memastikan harga pangan di Papua semakin terjangkau dan setara dengan daerah lain di Indonesia.

"Karena kita ingin saudara-saudara kita di sana (Papua) juga menikmati harga pangan seperti Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan," kata Amran.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai kepala daerah juga mengusulkan tambahan dukungan berupa perluasan areal tanam, cetak sawah, irigasi, traktor, dan bantuan sarana produksi lainnya. Mentan Amran mengatakan sekitar 90 persen usulan yang disampaikan telah disetujui dan akan segera ditindaklanjuti.

"Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya," tegasnya.

Indonesia Ekspor Pupuk Urea ke Australia, Total Nilainya Tembus Rp7 Triliun



Terkait program cetak sawah, Mentan Amran menyebut total luas yang sedang dikembangkan di Papua pada 2025-2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare. Sebagian lahan sudah berproduksi dan menunjukkan peningkatan produktivitas yang signifikan.

"Kurang lebih 30 ribu hektare berasal dari program tahun lalu dan sekitar 50 ribu hektare tahun ini. Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare," jelasnya.

Ia menegaskan seluruh pengembangan pertanian di Papua akan menggunakan sistem modern berbasis mekanisasi. Pemerintah akan menyalurkan ratusan unit traktor dan alat mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan skala besar.

"Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual. Karena itu setiap program cetak sawah akan langsung diikuti dengan bantuan alat dan mesin pertanian modern," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut luas cetak sawah yang telah dan sedang dibangun di Papua pada 2025 hingga 2026 mencapai sekitar 80 ribu hektare, guna memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan Indonesia timur.

Amran menjelaskan capaian tersebut merupakan akumulasi program cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produksi beras nasional.

"Total sekarang 80 ribu hektare. 2025 dan 2026 (luas cetak sawah di Papua capai) 80.000 hektare," katanya dalam jumpa pers usai Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Kamis.

Menurutnya, dari total 80 ribu hektare tersebut, sebagian lahan telah memasuki masa produksi, sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan pengembangan di lapangan.

"Sekarang sebagian berproduksi, sebagian sementara berjalan," ujarnya.

Ia merinci luas cetak sawah yang direalisasikan pada 2025 mencapai sekitar 30 ribu hektare dan telah mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pangan daerah.

Pada 2026 pemerintah menargetkan tambahan cetak sawah sekitar 50 ribu hektare sehingga total pengembangan sawah di Papua mencapai 80 ribu hektare.

"Ini yang tahun lalu kurang lebih 30 ribu hektare. Kemudian tahun ini itu kurang lebih 50 ribu hektare. 30 ribu tambah 50 ribu itu 80 ribu hektare," katanya.
​​​​​

Ia mengatakan produktivitas sawah di Papua menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi sebelumnya yang rata-rata hanya menghasilkan sekitar tiga ton gabah per hektare.

Melalui dukungan teknologi dan mekanisasi pertanian, produktivitas lahan tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi lima hingga tujuh ton per hektare pada masa mendatang.

Pemerintah juga terus mempercepat modernisasi pertanian dengan menyalurkan berbagai alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengelolaan lahan secara lebih efisien.

Menurut Amran, setiap program cetak sawah selalu diikuti penyediaan teknologi pertanian karena pengelolaan lahan dalam skala luas tidak memungkinkan dilakukan secara manual.

Ia menyebutkan pemerintah segera mengirimkan traktor kepada petani di daerah tersebut, salah satunya kepada petani yang masih mengolah lahan pertanian seluas 20 hektare secara manual.

Ia menegaskan ratusan traktor dan alat mesin pertanian telah disiapkan untuk mendukung program cetak sawah sehingga pengembangan pertanian modern di Papua dapat berjalan optimal.

"Traktornya ratusan totalnya. Setiap kita cetak sawah langsung diikuti dengan teknologi, alsintannya. Kenapa? Karena kalau luasan hamparan puluhan ribu, bahkan nanti ratusan ribu dengan kakao, kalau manual tidak mungkin. Pasti nanti sawahnya tidak dikerjakan. Jadi khusus sawah harus menggunakan modern, traktor, alat alat modern," katanya.

Mentan Amran mengalokasikan anggaran lebih dari Rp5 triliun selama 2025-2026 untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian modern di Papua sebagai upaya mendorong kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah itu.

Anggaran tersebut merupakan hasil efisiensi dan pengalihan (refocusing) anggaran Kementerian Pertanian yang diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian di berbagai wilayah, termasuk seluruh provinsi di Papua.

Ia menjelaskan alokasi anggaran pembangunan pertanian untuk Papua pada 2025 mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 ditingkatkan menjadi sekitar Rp3,2 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan pertanian Papua dalam dua tahun mencapai sekitar Rp5 triliun dan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Anggaran 2026 yang dialokasi di wilayah Papua untuk pengembangan tanaman pangan sebesar Rp167,94 miliar, hortikultura Rp1,56 miliar, perkebunan Rp263,58 miliar, peternakan Rp11,06 miliar, serta pembangunan lahan dan irigasi pertanian senilai Rp223,47 miliar guna meningkatkan kapasitas produksi pangan dan komoditas unggulan daerah.

Selain itu, anggaran tersebut untuk prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp2,28 triliun, didukung perakitan dan modernisasi pertanian Rp9,37 miliar serta penyuluhan dan pelatihan pertanian Rp14,36 miliar.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah sudah mencetak sawah baru di Papua seluas 80.000 hektare.

Informasi itu Amran sampaikan setelah menggelar rapat terkait sejumlah program pertanian bersama beberapa gubernur dan bupati dari Papua di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (11/6/2026).

“Total sekarang 80.000, 2025 dan 2026, 80.000 hektare,” kata Amran.

Sebanyak 30.000 hektare dicetak pada tahun 2025 dan 50.000 hektare lainnya dicetak pada 2026.

Menurut Amran, beberapa waktu lalu lahan sawah di sana bisa memproduksi padi 3 ton per hektare.

“Bisa naik menjadi 7 ton, 5 ton (per hektare),” ujar Amran.

Produksi padi pada seluruh lahan sawah baru di Papua direncanakan bakal sepenuhnya menggunakan teknologi mesin.

Nantinya, tidak ada lagi petani yang mengolah lahan menggunakan cangkul melainkan traktor.

Amran mengaku mendengar laporan dari salah satu bupati, di wilayahnya terdapat 20 hektare sawah yang diolah menggunakan cangkul.

Mendengar laporan itu, ia langsung memerintahkan anak buahnya menyiapkan traktor untuk wilayah tersebut dan akan tiba dalam waktu dua hingga tiga minggu kedepan.

"Traktornya ratusan, totalnya, ya, ratusan,” tutur Amran.

Mengenai kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk pertanian di Papua, Amran bakal berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero),

Ia meminta petani tidak terbebani kenaikan maupun kelangkaan BBM. Produksi pertanian juga menggunakan BBM subsidi.

“Kita sepakat karena arahan bapak presiden, petani jangan dibebani. BBM kan tidak naik, bener enggak? BBM subsidi,” ucap Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Program Cetak Sawah berbasis komunitas diarahkan untuk menciptakan lahan produktif baru secara berkelanjutan

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Program Cetak Sawah berbasis komunitas yang telah digulirkan menjadi instrumen pengembangan lahan pertanian baru yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto menjelaskan peningkatan ekonomi petani didorong melalui pembukaan lahan pertanian baru yang memberikan peluang produksi dan pendapatan tambahan bagi masyarakat, serta penguatan kelembagaan ekonomi petani agar nilai tambah hasil pertanian tetap berputar di tingkat lokal.

“Program tersebut dirancang untuk membuka lahan pertanian baru pada lahan tidur maupun kawasan rawa yang berpotensi dikembangkan menjadi areal produksi pangan dengan melibatkan masyarakat, kelompok tani, dan komunitas lokal sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Cetak Sawah se-Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.

Menurut dia, pendekatan berbasis komunitas diterapkan agar pengembangan sawah baru tidak semata berorientasi pada penambahan luas lahan pertanian, tetapi juga memperhatikan kepastian status lahan yang bersih dan jelas (clean and clear), manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan lahan.

Dalam pelaksanaannya, program mengedepankan keterlibatan masyarakat adat melalui musyawarah dan persetujuan atas pemanfaatan lahan yang berada di wilayah hak ulayat. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan pengembangan lahan berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat.

Kementan mendorong penguatan ekonomi lokal melalui pengelolaan hasil produksi pertanian oleh masyarakat setempat. Hasil panen dari lahan yang dikembangkan diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani sehingga manfaat ekonomi dari aktivitas pertanian dapat dinikmati lebih luas oleh komunitas di sekitar lokasi pengembangan.

Selain membuka peluang usaha tani baru, kata Hermanto, program tersebut diperkuat melalui pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan generasi muda dan petani milenial dalam kegiatan produksi pertanian.

Keterlibatan kelompok tersebut diharapkan mendukung penerapan teknologi dan inovasi guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani.

Untuk menunjang keberlanjutan program, Kementan memberikan pendampingan kepada petani dan kelembagaan tani melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan teknis budidaya, pengelolaan usaha tani, serta penguatan akses informasi pertanian.

Hermanto menyampaikan bahwa dukungan pemerintah terhadap komunitas petani juga diwujudkan melalui penyediaan sarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk dolomit, dan pupuk bersubsidi.

Selain itu, pemerintah membangun infrastruktur pendukung seperti jalan akses sawah, jaringan irigasi, dan drainase untuk menunjang kelancaran produksi pertanian. Pemerintah juga memperkuat kemitraan pascapanen melalui penyerapan hasil panen gabah komunitas guna menjaga stabilitas harga serta memberikan kepastian pasar bagi petani.

“Program Cetak Sawah berbasis komunitas diarahkan untuk menciptakan lahan produktif baru secara berkelanjutan, memperkuat kemandirian pangan masyarakat, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan petani melalui pengelolaan lahan yang melibatkan komunitas lokal,” ujar Hermanto.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pengawasan terhadap kesiapan alat menjadi faktor penting karena keberadaan alat berat yang memadai akan menentukan kemampuan pelaksana dalam memenuhi target pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan

Banjarbaru (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperketat pengawasan pelaksanaan Program Cetak Sawah di wilayah Kalimantan melalui pemantauan berbasis kurva S, pemeriksaan kesiapan alat berat serta evaluasi berkala terhadap capaian pekerjaan guna mendukung percepatan tanam padi.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan pengawasan dilakukan sejak awal pelaksanaan pekerjaan agar seluruh tahapan konstruksi berjalan sesuai jadwal yang telah disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan.

“Seluruh pengawas lapangan harus melakukan pemantauan secara objektif terhadap progres pekerjaan, termasuk memastikan kesesuaian antara sumber daya yang disiapkan di lapangan dengan dokumen yang telah disampaikan saat proses pengadaan,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Cetak Sawah se-Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.

Dia menekankan penyedia jasa harus memenuhi seluruh komitmen yang telah dicantumkan dalam dokumen e-Katalog, terutama terkait jumlah alat berat dan kapasitas kerja yang menjadi dasar perhitungan penyelesaian pekerjaan konstruksi.

“Pengawasan terhadap kesiapan alat menjadi faktor penting karena keberadaan alat berat yang memadai akan menentukan kemampuan pelaksana dalam memenuhi target pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tuturnya.

Untuk menjaga ketepatan waktu pelaksanaan, Kementan akan memantau secara ketat perkembangan pekerjaan menggunakan kurva S yang membandingkan target harian dengan capaian aktual di lapangan sehingga potensi keterlambatan dapat segera terdeteksi.

Menurut Hermanto, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah melakukan langkah korektif lebih cepat ketika ditemukan ketidaksesuaian antara rencana kerja dan realisasi pekerjaan yang berlangsung di lapangan.

Ia menegaskan pemerintah akan memberikan peringatan apabila terjadi deviasi lebih dari lima persen antara target dan capaian pekerjaan karena kondisi tersebut berpotensi mengganggu jadwal pelaksanaan konstruksi secara keseluruhan.

Selain pengawasan progres pekerjaan, pemerintah juga mendorong percepatan mobilisasi alat dan personel agar seluruh tahapan konstruksi dapat segera berjalan optimal memanfaatkan kondisi cuaca yang masih mendukung aktivitas di lapangan.

Dia menekankan pengendalian yang disiplin diperlukan untuk memastikan pekerjaan konstruksi berlangsung sesuai jadwal, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, serta menghasilkan lahan yang siap ditanami segera setelah tahapan pekerjaan selesai dilaksanakan.

“Kita harus disiplin terhadap target dan capaian pekerjaan sehingga pelaksanaan konstruksi dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan,” ujar Hermanto.

Pemerintah menargetkan cetak sawah baru seluas 400.000 hingga 480.000 hektare yang didukung oleh anggaran sebesar Rp10 triliun. Program strategis nasional ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan dikawal langsung melalui sinergi bersama TNI AD.

Target perluasan lahan masif ini ditujukan untuk mengakselerasi swasembada pangan nasional, mengkompensasi hilangnya lahan produktif akibat alih fungsi, serta membuka sentra pertanian baru di luar Pulau Jawa.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Program ketahanan pangan nasional melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah di Wanam, Papua Selatan, dinilai sebagai langkah penting menuju kedaulatan pangan Indonesia.

Di tengah munculnya sejumlah narasi publik yang dinilai meragukan arah kebijakan tersebut, pemerintah disebut perlu tetap fokus menjaga keberlanjutan proyek jangka panjang itu.

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, menilai pembangunan PSN Wanam merupakan bagian dari strategi besar negara untuk memperkuat kemandirian pangan, bukan sekadar proyek infrastruktur biasa.

Ia juga menyebut wacana yang muncul dari berbagai pihak, tidak seharusnya mengalihkan fokus dari agenda utama ketahanan pangan nasional.

“Langkah di Papua, termasuk cetak sawah di Wanam, adalah bagian dari strategi kedaulatan pangan yang harus terus dilanjutkan,” kata Herry, Kamis (21/5/2026).

Ia menekankan, program cetak sawah seluas 1 juta hektare yang masuk dalam PSN tidak boleh terhenti di tengah jalan.

Menurutnya, penghentian atau perlambatan proyek justru berisiko membuat Indonesia kembali bergantung pada impor pangan di tengah situasi global yang tidak stabil.

Di lapangan, pembangunan PSN Wanam terus menunjukkan progres signifikan. Sejumlah fasilitas penunjang seperti jetty multipurpose dan instalasi solar cell telah rampung 100 persen.

Sementara itu, tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen dan gudang multipurpose 88 persen.

Proyek yang digarap Jhonlin Group tersebut tidak hanya fokus pada pembukaan lahan pertanian, tetapi juga membangun ekosistem pendukung seperti jaringan logistik, energi, dan infrastruktur dasar untuk mendukung kawasan sebagai pusat produksi pangan.

Warga setempat juga menyambut pembangunan ini secara positif.

Mereka menilai kehadiran proyek membawa dampak langsung terhadap peningkatan akses infrastruktur dan membuka peluang kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat lokal hingga generasi berikutnya.

Dengan berbagai progres tersebut, Wanam diproyeksikan menjadi Pusat Cadangan Pangan Nasional.

Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi simpul produksi pangan baru yang memperkuat kemandirian Indonesia di sektor pangan sekaligus mengurangi ketergantungan impor. (Editor: Noverius Laoli)

Artikel ini telah tayang di Kontan dengan judul: Upaya Mendorong PSN Wanam Jadi Pusat Cadangan Pangan Nasional

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang