Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat empat ruas jalan tol yang konstruksinya dipercetan dan ditargetkan rampung atau tersambung penuh pada 2027.

Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PU, Dedy Gunawan menjelaskan bahwa 4 ruas tol tersebut berada di jaringan Jalan Tol Trans Jawa maupun Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Yang rampung 2027 mungkin ada Tol Akses Patimban, kemudian juga Ciawi - Sukabumi [bagian dari Tol Bogor - Ciawi - Sukabumi/Bocimi],” kata Dedy saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, Dedy juga menyebut Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Japek II Selatan) yang saat ini dalam tahap konstruksi turut ditargetkan rampung dan tersambung penuh pada tahun depan.

Sementara itu, khusus pada koridor Trans Sumatra, ruas Tol Betung - Tempino - Jambi (Betajam) dibidik dapat turut rampung tahun depan.

“Di Sumatra ada Betung - Jambi, kemudian di Aceh ada sebenarnya tinggal ULF saja beberapa,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang membidik target peningkatan konektivitas yang ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025 - 2029.

Dalam dokumen itu pemerintah menargetkan konstruksi jalan tol baru beroperasi hingga 5.134 kilometer.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rozali Anwar menjelaskan bahwa target tersebut dibidik dalam rangka meningkatkan konektivitas jalani khususnya pada sejumlah jalur utama.

Roy melanjutkan, konstruksi jalan tol akan mengandalkan dukungan investasi yang dikucurkan badan usaha sembari tetap didukung oleh suntikan modal negara.

“Target waktu tempuh dan jalan tol beroperasi dicapai melalui pembangunan jalan tol yang dilaksanakan melalui investasi serta dukungan jalan tol melalui APBN,” tambahnya.

Dalam paparan RPJMN 2025 - 2029 yang disampaikan, pemerintah menargetkan total jalan tol baru yang dapat beroperasi pada tahun ini diharapkan mencapai 1.459 Km.

Kemudian, panjang jalan tol yang beroperasi dibidik meningkat hingga 2.383 Km pada 2027 serta terus meningkat mencapai 3.558 km pada 2028.

Sementara itu, bila mengacu pada laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), total panjang jalan tol yang telah beroperasi hingga periode 1 Juli 2026 telah mencapai 3.128,3 kilometer.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong swasta untuk ikut ambil bagian dalam menggarap kereta Trans Sumatra sepanjang 478 kilometer (km).

Sebagaimana diketahui, proyek untuk menyambungkan jalur rel dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Dudy memastikan bahwa proyek ini tidak akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Harapannya tidak akan membebani APBN, tetapi lebih ke dunia usaha. Harapan juga swasta ikut terlibat, ” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko bidan Perekonomian, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Saat ini, jalur rel aktif di Sumatra berada wilayah Sumatra Selatan yang digunakan untuk mengangkut batu bara. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI untuk mengangkut komoditas tersebut.

Adapun, pengembangan kereta yang fokus pada angkutan barang ini menjadi penting untuk menunjang logistik wilayah Sumatra.

Untuk wilayah Sumatra, rencananya juga akan fokus pada jalur pengangkut batu bara di Sumatra Selatan dan pengembangan jalur kereta api yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pelabuhan.

Dudy pun sebelumnya telah menyebutkan bahwa China, Rusia, hingga Amerika Serikat (AS) melirik pengembangan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.

Dari peluang kerja sama tersebut, Dudy menyebutkan, baru China dan Rusia yang telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam pengembangan proyek kereta api, sebagaimana permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Terpisah, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa jaringan kereta api di Sumatra saat ini masih terpisah-pisah dan belum saling terhubung secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem transportasi berbasis rel yang terintegrasi di pulau tersebut.

Dia menyebut, panjang jalur yang akan dikembangkan pada tahap awal itu mencapai sekitar 478 kilometer. Saat ini, KAI tengah menyiapkan detail engineering design (DED) sebagai bagian dari tahapan perencanaan proyek.

Lebih lanjut, Bobby mengungkapkan kebutuhan investasi untuk membangun jaringan rel yang terhubung dari ujung ke ujung Pulau Sumatra diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS.

“Kalau totalnya itu [pembangunan jaringan rel] Sumatra, itu bisa sekitar US$20 miliar sampai dengan US$25 miliar atau sekitar Rp350 triliun dari ujung ke ujung,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, khususnya di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudi Purwagandhi mengungkapkan bahwa jaringan kereta api aktif nasional saat ini telah mencapai sekitar 6.927 kilometer (km) yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi, dan Papua.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

“Pengembangan jaringan akan difokuskan sesuai karakteristik wilayah masing-masing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Dudy menyampaikan hal ini dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat sistem logistik nasional, serta menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan biaya distribusi barang dan mengurangi beban transportasi jalan raya.

Penumpang kereta api secara umum pun terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 8,8%, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta penumpang pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan makin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel.

Lebih lanjut, Dudy menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api nasional akan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang makin terbuka di berbagai daerah.

Di Sumatra, perkeretaapian diarahkan untuk mendukung angkutan barang dan mobilitas masyarakat, sementara di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua difokuskan untuk memperkuat distribusi komoditas unggulan serta mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Sejumlah proyek strategis yang tengah didorong antara lain pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatra, pengembangan kereta api logistik di Kalimantan, penyelesaian pengoperasian Kereta Api Makassar-Parepare, serta pengembangan layanan kereta api perkotaan di berbagai wilayah.

Di Pulau Jawa, pengembangan juga mencakup peningkatan kapasitas layanan perkotaan, elektrifikasi jalur, serta pengembangan jaringan kereta semi cepat dan kereta cepat.

Menurutnya, penguatan jaringan perkeretaapian akan mendukung pemerataan pembangunan dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, kawasan pertanian, pelabuhan, bandara, hingga destinasi pariwisata.

“Kami juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah, badan usaha, operator, dan seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan perkeretaapian nasional dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, dan tetap mengedepankan aspek keselamatan sebagai prioritas utama,” katanya.

Di samping rencana pengembangan tersebut, Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menunjukkan, terdapat 2.233 kilometer jalur kereta api nonaktif di Indonesia.

Rencana reaktivasi kembali jalur tersebut juga masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) 2030. Dalam dokumen itu, pemerintah menargetkan sedikitnya 13 jalur kereta api nonaktif di Pulau Jawa dapat direaktivasi secara bertahap.

Ekspansi jaringan terbesar direncanakan terjadi di luar Jawa. Di Sumatra, pemerintah menargetkan panjang jaringan rel mencapai 2.900 kilometer dari posisi eksisting sekitar 1.854,4 kilometer. Sementara itu, pembangunan jalur kereta di Kalimantan ditargetkan mencapai 1.200 kilometer, di Sulawesi mencapai 734 kilometer, dan Papua sekitar 100 kilometer.

Untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali, pemerintah menargetkan total jaringan rel mencapai 5.590 kilometer. Saat ini, panjang jalur aktif di kawasan tersebut tercatat sekitar 4.921 kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah menyiapkan pengembangan jaringan rel yang menghubungkan ujung utara hingga selatan Pulau Sumatera, dari Banda Aceh sampai Bandar Lampung.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan sistem transportasi perkeretaapian yang terintegrasi dan memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatra.

Bobby bilang, saat ini jalur kereta api di Pulau Sumatera masih beroperasi secara terpisah di sejumlah wilayah dan belum tersambung menjadi satu jaringan yang berkesinambungan.

Karena itu, pengembangan konektivitas rel lintas Sumatera menjadi salah satu agenda strategis guna mendukung mobilitas penumpang maupun distribusi logistik di masa mendatang.

"Berdasarkan arahan dari Pak Presiden, itu untuk melakukan pengembangan jaringan di Pulau Sumatera, yaitu bagaimana kita menghubungkan antara Banda Aceh dengan Bandar Lampung," ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026).

Bobby menuturkan bahwa jaringan rel yang masih terpisah di sejumlah wilayah membuat konektivitas antarkota dan antarprovinsi di Pulau Sumatera belum dapat berjalan secara maksimal melalui moda transportasi kereta api.

"Kalau kita lihat yang existing sekarang itu hanya sepotong-sepotong, dari Bandar Lampung itu sampai Palembang. Kemudian dari Bandar Lampung itu sampai Lubuk Linggau. Kemudian dari Medan juga sedikit gitu ya. Dari Padang juga sedikit," tambahnya.

Lebih lanjut, Bobby mengatakan pembangunan jaringan rel akan diawali dengan penyambungan lintas Banda Aceh–Besitang.

Ruas ini menjadi salah satu prioritas karena berperan strategis dalam membuka konektivitas kereta api di kawasan utara Pulau Sumatera.

Untuk tahap pertama, proyek tersebut mencakup pembangunan jalur sepanjang sekitar 478 kilometer.

Saat ini KAI tengah menyusun detail engineering design (DED) sebagai landasan teknis sebelum memasuki tahap pelaksanaan konstruksi.

Menurut Bobby, kebutuhan investasi untuk mewujudkan jaringan kereta api yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung diperkirakan mencapai 25 miliar dollar AS atau sekitar Rp 448 triliun (kurs Rp 17.900 per dollar AS pada 3 Juni 2026).

"Kalau totalnya itu Sumatera bisa sekitar 20 miliar dollar AS, sampai dengan 25 miliar dollar AS,” tegas Bobby.

Sebagai informasi, rencana pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera yang akan menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung resmi masuk dalam peta jalan transformasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) periode 2026–2030.

Proyek yang digagas sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas rel terpadu di Pulau Sumatera ini menjadi salah satu agenda strategis jangka panjang pemerintah untuk memperkuat mobilitas penumpang dan distribusi logistik antardaerah.

Saat ini, jaringan kereta api di Sumatera masih belum terhubung secara menyeluruh karena sejumlah lintas berada dalam kondisi terpisah (fragmented).

Karena itu, pembangunan Trans Sumatera diharapkan mampu menciptakan koridor transportasi berbasis rel yang menghubungkan wilayah utara hingga selatan pulau secara berkesinambungan.

Pada tahap awal periode 2026–2030, KAI akan memfokuskan pekerjaan pada reaktivasi jalur-jalur nonaktif serta penyusunan Detail Engineering Design (DED).

Prioritas utama diarahkan pada pengembangan koridor Banda Aceh–Besitang yang menjadi pintu penghubung antara Aceh dan Sumatera Utara dengan total panjang sekitar 478 kilometer.

Koridor tersebut mencakup lintas Lhokseumawe–Langsa–Besitang sepanjang 248 kilometer, Banda Aceh–Sigli sepanjang 80 kilometer, serta Sigli–Bireuen–Lhokseumawe sepanjang 150 kilometer.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat dengan total panjang mencapai 248 kilometer.

Di luar reaktivasi jalur lama, pemerintah turut merancang pembangunan jalur baru sepanjang 1.110 kilometer yang telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS).

Sejumlah koridor yang dipersiapkan antara lain Rantau Prapat–Dumai, Duri–Pekanbaru, Pekanbaru–Rengat, Rengat–Jambi, Lubuklinggau–Bengkulu, hingga Kertapati–Tarahan–Bakauheni yang diproyeksikan menjadi jalur logistik strategis di wilayah selatan Sumatra.

Pemerintah juga menyiapkan pembangunan jalur khusus angkutan batu bara Tanjung Enim Baru–Tarahan II sepanjang 313 kilometer guna memperkuat kapasitas distribusi komoditas dari wilayah tambang menuju pelabuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pengembangan proyek Trans Railway Sumatra atau jalur kereta Trans Sumatra rute Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026), Menhub mengatakan pemerintah mencari berbagai skema pembiayaan alternatif guna mendukung percepatan pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut.

"Kita tentu harus berinovasi. Kita tidak hanya menggantungkan dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN," kata Menhub.

Pemerintah akan mengedepankan berbagai inovasi pembiayaan sehingga pengembangan jalur kereta Trans Sumatra dapat berjalan tanpa bergantung pada dukungan APBN. Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai sumber pendanaan di luar APBN untuk mendukung realisasi proyek strategis transportasi nasional tersebut.

Ia menambahkan keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) maupun sektor swasta menjadi salah satu harapan pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan jalur kereta Trans Sumatra.

"Iya, tentunya harapan kita (bakal melibatkan Danantara atau private sector)," ujarnya.

Proyek jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini akan kita matangkan. Kemudian kita akan segera tindak lanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien, khususnya di luar Jawa," katanya.

Pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api Trans Sumatra dengan panjang sekitar 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Bisnis.com, JAKARTA — Volume lalu lintas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) dilaporkan meningkat terdorong libur panjang Iduladha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Hingga periode 31 Mei 2026, realisasi trafik secara kumulatif melonjak 31,25%.

Plt. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menjelaskan bahwa total kendaraan yang melintasi seluruh ruas JTTS beroperasi pada akhir periode libur panjang tersebut tembus 148.807 kendaraan.

“Trafik di sejumlah ruas tol yang dikelola Hutama Karya terpantau kembali mengalami peningkatan dibandingkan trafik normal, seiring dengan masih tingginya mobilitas masyarakat serta pergerakan perjalanan pada akhir periode libur panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (1/6/2026).

Berdasarkan data operasional yang dilaporkan, lonjakan trafik tertinggi terjadi pada koridor Sirip JTTS, yakni Tol Padang – Sicincin yang melonjak hingga 76,71% dengan volume mencapai 5.508 kendaraan.

Pertumbuhan volume kendaraan yang melesat tinggi juga terjadi di Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) sebesar 70,30% dengan total kendaraan melintas 15.925 kendaraan, disusul oleh Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar sebesar 57,30% atau 9.954 kendaraan.

Selanjutnya, Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 1–4 yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) ikut terkerek 51,08% dengan mencatatkan volume kendaraan terbesar sebanyak 32.604 unit.

Sementara itu, ruas utama padat kendaraan lainnya disumbang oleh Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) sebanyak 17.417 kendaraan, Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) sebanyak 16.420 kendaraan, dan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) sebanyak 15.810 kendaraan.

Guna mengantisipasi kepadatan, manajemen Hutama Karya terus memperkuat layanan operasional lapangan, pemantauan berkala, serta berkoordinasi dengan pihak terkait demi menjaga kelancaran arus lalu lintas.

Manajemen Hutama Karya turut mengimbau para pengguna jalan untuk memastikan kesiapan fisik pengemudi, mengecek kelaikan kendaraan, serta memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum memasuki gerbang tol.

"Pengguna jalan diharapkan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan, pengemudi dalam kondisi prima, saldo uang elektronik mencukupi, serta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang berlaku," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Progres pembangunan jalan tol trans sumatra (JTTS) ruas tol Palembang–Betung mencapai 82,24% hingga Mei 2026. Sementara itu, progres konstruksi ruas Betung–Tempino–Jambi telah menyentuh 58,34%.

Perkembangan proyek strategis nasional (PSN) tersebut ditinjau langsung oleh Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Hutama Karya (Persero) di area Jembatan Musi V, Sumatra Selatan, Minggu (25/5/2026).

Dalam peninjauan itu, percepatan penyelesaian pengadaan lahan menjadi salah satu fokus utama agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Untuk ruas Palembang–Betung sepanjang 69,2 kilometer, progres pengadaan lahan tercatat mencapai 87,45%.

Adapun, pada ruas Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,7 kilometer, progres pengadaan lahannya baru mencapai 69,18%.

Deputi IV Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi Wishnuwardhani mengatakan pemerintah pusat terus mengawal percepatan pembangunan JTTS karena dinilai strategis dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan di Sumatra.

“Kami akan mencatat dan melaporkan secara khusus kepada Kepala Staf Kepresidenan terkait perkembangan pembangunan maupun hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, berbagai kendala di lapangan, termasuk persoalan pengadaan lahan dan aspek teknis lainnya, akan dikoordinasikan lintas pemangku kepentingan agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Plt EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani menyebut ruas Palembang–Betung–Tempino–Jambi akan menjadi koridor penting untuk memperkuat konektivitas Sumatra bagian selatan.

Dia mengatakan keberadaan jalan tol tersebut diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di jalan nasional sekaligus mempercepat arus logistik dan distribusi barang.

“Selain meningkatkan efisiensi waktu perjalanan masyarakat, jalan tol ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka kawasan ekonomi baru di sekitar koridor tol,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA --- Asosiasi Konstraktor Indonesia (AKI) mengungkap dampak pelemahan rupiah terhadap progres konstruksi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah.

Ketua Umum AKI, Djoko Sarwono menjelaskan bahwa pelemahan kurs Rupiah ini dampaknya terasa langsung, khususnya pada proyek yang memiliki komponen impor tinggi seperti baja, bitumen, hingga alat berat.

“Kontraktor yang kontraknya berbasis Rupiah, tapi struktur biayanya 30%-50% impor, akan mengalami tekanan margin,” jelasnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Dia mencontohkan, untuk Proyek Strategis Nasional seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang proses konstruksinya saat ini tengah berjalan, dampaknya diproyeksi akan menghambat cash flow dan laju konstruksi.

Sementara pada beberapa PSN yang baru hendak dimulai seperti Giant Sea Wall (GSW), pelemahan Rupiah ini berisiko mendorong pembengkakan biaya di awal menjadi lebih tinggi.

“Pelemahan rupiah ini ujian buat manajemen risiko proyek. Kalau mitigasinya tepat, PSN tetap bisa jalan tanpa banyak delay. Yang penting koordinasi antara Kemenkeu, PUPR, dan pelaku usaha harus intens,” tambahnya.

Seiring dengan hal tersebut, AKI memberikan catatan setidaknya terdapat empat hal yang harus segera dilaksanakan pemerintah untuk menyiasati hal tersebut. Pertama mempercepat penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai substitusi impor.

Kedua, untuk proyek strategis dengan komponen impor besar, mempertimbangkan skema hedging atau pembayaran multi-currency agar risiko kurs tidak sepenuhnya dibebankan ke kontraktor.

Ketiga, memastikan formula indeks penyesuaian harga di kontrak PSN update dan mencerminkan kondisi pasar saat ini.

Keempat, menjaga kepastian anggaran dengan memprioritaskan proyek yang memiliki multiplier effect tinggi seperti JTTS dan perumahan.

“Pelemahan rupiah bukan alasan menghentikan PSN, tapi jadi momentum untuk memperkuat manajemen risiko dan kemandirian material konstruksi,” pungkas Djoko.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) atau HK mencatat progres konstruksi Jalan Tol Palembang—Betung yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) sepanjang 69,2 kilometer (km) telah mencapai 81,99% hingga April 2026.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyatakan koridor ini memegang peran strategis sebagai kelanjutan dari Jalan Tol Kayu Agung—Palembang yang telah beroperasi. Ke depan, jalur logistik ini akan menjadi jangkar penghubung utama antara Provinsi Sumatra Selatan dan Jambi.

“Pembangunan Tol Palembang–Betung terus kami dorong agar dapat berjalan sesuai target, dengan tetap mengutamakan aspek mutu, keselamatan, dan tata kelola konstruksi yang baik,” ujar Iwan dalam laman resmi, dikutip Minggu (17/5/2026).

Selain konstruksi fisik yang menyentuh angka 81,99%, Hutama Karya melaporkan realisasi pengadaan lahan secara akumulatif untuk jalan tol ini sudah mencapai 87,45%. Di mana, capaian tersebut dilaksanakan ke dalam tiga seksi pengerjaan di lapangan.

Pada seksi pertama, yakni ruas Palembang—Rengas sepanjang 21,5 km, progres pembebasan lahan kini telah menyentuh 95,43%. Sementara itu, realisasi konstruksi fisik pada bentangan jalan tersebut sudah mencapai 92,07%.

Selanjutnya, untuk Seksi Kedua ruas Rengas—Pangkalan Balai yang membentang sepanjang 33,0 km, korporasi mencatatkan pengadaan lahan sebesar 95,58%. Sedangkan, kemajuan pembangunan infrastruktur fisiknya saat ini berada di angka 89,88%.

Seksi terakhir yang menghubungkan Pangkalan Balai—Betung sepanjang 14,7 km mencatatkan progres pembebasan lahan sebesar 89,09%. Di sisi lain, capaian konstruksi fisik pada ruas ini masih berada di angka 57,17%.

Guna memastikan akselerasi pengerjaan berjalan optimal, pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik krusial pengerjaan. Mulai dari area vacuum, Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), hingga Interchange Pangkalan Balai. Langkah ini bertujuan mendeteksi kebutuhan teknis di lapangan agar segera ditindaklanjuti.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan pekerjaan berjalan efektif dan sesuai standar. Koordinasi terus kami perkuat agar hambatan di lapangan dapat segera ditangani dan percepatan penyelesaian proyek dapat berjalan optimal,” kata Iwan.

Terakhir, manajemen HK memastikan kehadiran Tol Palembang — Betung dapat memangkas waktu tempuh kendaraan secara signifikan. Konektivitas tol diyakini akan memperlancar distribusi logistik harian dan mobilitas masyarakat antardaerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan nilai investasi pembangunan jalan tol akses menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumatra Selatan, diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu mengatakan proyek tersebut akan menjadi bagian dari pengembangan lanjutan backbone Jalan Tol Trans Sumatra yang saat ini telah tersambung hingga Sumatra Selatan dan ditargetkan mencapai Jambi pada akhir 2026.

Menurutnya, proyek baru itu akan berupa interkoneksi jalan tol dari pintu Tol Betung menuju kawasan Pelabuhan Tanjung Carat sepanjang sekitar 80 kilometer.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangan lanjutan ruas tol eksisting Palembang–Prabumulih sepanjang sekitar 37 kilometer menuju Muara Enim.

“Kenapa ini kita dorong, supaya lebih mendekatkan akses terhadap potensi sumber daya alam yang ada di sana,” kata Todotua di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dia menjelaskan pembangunan jalan tol tersebut akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang juga tengah dipersiapkan pemerintah.

Menurutnya, baik proyek jalan tol maupun pelabuhan nantinya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

“Kurang lebih sekitar Rp26 triliun untuk pembangunan tol ini sendiri. Nanti tol ini akan dibangun paralel dengan pelabuhannya,” katanya.

Todotua mengatakan pemerintah menargetkan konstruksi proyek tersebut dapat mulai berjalan pada tahun ini bersamaan dengan pembangunan pelabuhan.

Menurutnya, integrasi jalan tol dan pelabuhan itu diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik kawasan Sumatra bagian selatan sekaligus meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah seperti batu bara, sawit, kopi, karet, dan migas.

Pemerintah sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Rencana Kerja Sama Integrasi Pembangunan Jalan Tol Menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.

Penandatanganan dilakukan oleh BKPM bersama Kementerian Pekerjaan Umum, PT Hutama Karya (Persero), PT Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan infrastruktur pelat merah, PT Hutama Karya (Persero) meluncurkan rebranding command center dan aplikasi jalan tol kelolaannya yang bertajuk Mozy.

Direktur Utama Hutama Karya (HK), Koentjoro berharap identitas baru Mozy membuat para pengguna Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) seksi 5 dan Akses Tol Tanjung Priok, semakin mudah dalam menggunakan aplikasi demi kelancaran berkendara.

"Ini merupakan bagian dari upaya Hutama Karya memperkuat pengelolaan yang semakin terintegrasi, adaptif, dan mudah diakses, seiring terus bertambahnya ruas jalan tol yang kami kelola," kata Koentjoro ketika membuka acara peluncuran Mozy, Rabu (22/4/2026).

Melalui Mozy, pengguna jalan tol kelolaan Hutama Karya bisa lebih mudah melakukan pemantauan CCTV jalan, melaporkan kondisi darurat, mengecek lokasi Rest Area, hingga melaporkan kerusakan infrastruktur.

Sejalan dengan peluncuran aplikasi, infrastruktur command center di kantor Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol (OPJT) milik Hutama Karya juga mengalami pembaruan.

Terkini, command center telah memiliki dashboard standar pelayanan minimal (SPM) terintegrasi secara digital yang memperinci laporan dan jumlah kerusakan jalan maupun kecelakaan, jenis kerusakan infrastruktur, Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR), juga CCTV di berbagai titik.

"Lewat command center ini kita bisa mengawasi sekaligus meningkatkan layanan, saat sesuatu terjadi di lapangan. Terutama terkait pemenuhan SPM. Misalnya, berapa menit ambulans harus sampai lokasi kecelakaan, berapa lama penanganan ketika ada laporan jalan berlubang, dan lain sebagainya," ujarnya.

Menariknya, dashboard command center juga memiliki fitur pencegahan truk over dimension over loading (ODOL), bahkan menghitung jumlah dan mengenali pemilik truk ODOL terkait yang ketahuan melintas di jalan tol kelolaan Hutama Karya.

Ketika Bisnis memperhatikan data jumlah ODOL yang terpampang di layar command center, muncul angka 93.689 truk ODOL sejak Januari sampai April 2026.

Perinciannya berdasarkan jumlah tiap golongan, truk golongan 2 tembus 47,94% atau 44.914 kendaraan, truk golongan 3 sebanyak 45,73% atau 42.944 kendaraan, golongan 4 sebanyak 2,33% atau 2.183 kendaraan, dan golongan 5 hanya 5% atau 3.748 kendaraan.

"Hutama Karya memasang alat WIM atau Weight in Motion dan infrastrukturnya untuk mengukur berat kendaraan dan mengetahui dimensi kendaraan. Memang SPM dari pemerintah pun kami diminta memasangnya," ungkapnya.

Terakhir, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menjelaskan dashboard command center juga dilengkapi kinerja sisi keuangan jalan tol kelolaannya, serta monitor sentimen media dan warganet demi menampung saran-saran perbaikan.

Berdasarkan dashboard, Hutama Karya meraup pendapatan total dari jalan tol menembus Rp1,23 triliun, sudah melampaui target terhadap RKAP sebesar Rp1,15 triliun, tapi belum melampaui target rencana bisnis senilai Rp2,25 triliun.

"Kinerja keuangan ini real-time begitu pengguna melakukan tap kartu. Sementara dashboard pelaporan di lapangan dan pengecekan sentimen media, berguna buat kami untuk bisa lebih tanggap apabila terjadi sesuatu yang perlu diperbaiki," jelas Iwan.

Turut hadir, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (Bina Marga PU) Roy Rizali Anwar yang menekankan pengelolaan tol eksisting yang semakin baik merupakan cerminan kesiapan suatu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk membangun ruas tol lain.

"Misalnya, JTTS penugasannya memang kepada Hutama Karya. Kita sedang merencanakan bagaimana agar target-target pembangunan jalan tol, target trafik, dan sebagainya, itu bisa terpenuhi sebaik mungkin. Kita berharap ke depan semua permasalahan-permasalahan yang ada di jalan tol kita bisa selesaikan dengan lebih baik," ungkapnya.

Hadir pula Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) Rudi Irawan yang mengapresiasi upaya Hutama Karya ikut mendukung program Zero ODOL 2027 lewat pemanfaatan teknologi di ruas-ruas tol kelolaannya.

"Nanti dari data-data WIM tersebut akan kita lakukan proses terkait dengan penegakan hukum terhadap kendaraan ODOL," tegasnya.

Kemenhub pun tengah melakukan optimalisasi teknologi pencegahan ODOL di ruas jalan nasional demi integrasi data yang lebih baik.

Terlebih, lewat pemanfaatan teknologi, seketika bisa muncul nomor kendaraan, nama pemilik, bahkan status dan legalitas kendaraan. Penegakan hukum pun bisa lebih mudah dilakukan.

"Berkat ada WIM dan teknologi, jadi ada bukti pelanggaran. Jadi kita bisa sampaikan kepada pemilik, bahwa anda melanggar di lokasi A, jam sekian, siapa pengemudinya, dan lain-lain. Mudah-mudahan sosialisasi mulai kami gelar Juni 2026 nanti," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menargetkan seluruh ruas Jalan Tol Sigli–Banda Aceh sepanjang 74,2 km bakal tersambung penuh pada kuartal II/2026. Fokus penyelesaian saat ini tertuju pada Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum yang menjadi bagian konstruksi terakhir proyek tersebut.

Secara keseluruhan, saat ini progres pembebasan lahan proyek jalan tol tersebut tercatat mencapai 94,79%, sedangkan progres fisik konstruksi telah mencapai 97,91%.

Plt Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani, menjelaskan dari total enam seksi, Seksi 2 hingga Seksi 5 telah beroperasi.

Untuk Seksi 6 telah beroperasi pada jalur utama, sedangkan Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 25 km saat ini masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan beroperasi pada Kuartal II 2026.

“Pembangunan JTTS terus kami dorong agar mampu memberikan manfaat yang semakin luas, baik dari sisi konektivitas, efisiensi perjalanan dan logistik, maupun dukungan terhadap kebutuhan masyarakat dalam situasi khusus, termasuk pada masa pemulihan pascabencana,” ujar Hamdani dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2026).

Menariknya, meski belum rampung 100%, Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum telah dioperasikan secara fungsional sejak 7 Desember 2025. Langkah ini diambil sebagai respons darurat untuk mendukung penanganan bencana hidrometeorologi serta mempercepat distribusi logistik di wilayah Aceh.

Di sisi lain, Hutama Karya juga tengah memacu pengerjaan koridor Tol Betung–Tempino–Jambi sepanjang 170,70 km di wilayah tengah Sumatra. Saat ini, segmen Bayung Lencir–Tempino (34,10 km) dan Tempino–Ness (18,49 km) sudah beroperasi tanpa tarif.

Konstruksi yang masih berjalan mencakup Seksi 1 Betung–Tungkal Jaya dan Seksi 2 Tungkal Jaya–Bayung Lencir.

Rinciannya, progres fisik Seksi 1A mencapai 57,64%, sedangkan Seksi 1B baru menyentuh 13,39% akibat kendala pembebasan lahan yang masih di bawah 50%.

Perusahaan juga tengah menyiapkan rencana pembangunan Ruas Tol Jambi–Rengat sepanjang 198,13 km sebagai kelanjutan koridor strategis.

Selain tengah mengebut sejumlah konstruksi JTTS, Hutama Karya juga melaporkan terlibat dalam pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Pidie Jaya. Perusahaan pelat merah ini memposisikan infrastruktur tol sebagai penunjang ketahanan wilayah saat kondisi kedaruratan.

Hamdani menegaskan bahwa sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci agar manfaat JTTS dapat segera dirasakan secara merata.

“Pembangunan JTTS terus kami dorong agar mampu memberikan manfaat yang semakin luas, baik dari sisi konektivitas, efisiensi perjalanan dan logistik, maupun dukungan terhadap kebutuhan masyarakat dalam situasi khusus, termasuk pada masa pemulihan pascabencana,” pungkasnya.