Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menilai wacana perpanjangan usia pensiun anggota Polri yang diusulkan dicantumkan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Polri bertujuan memberikan rasa keadilan.

Dia mengatakan saat ini batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) bervariasi mulai dari 58 tahun, 60 tahun, sampai 65 tahun. Dia juga menyinggung adanya perubahan dalam Undang-Undang TNI dan Kejaksaan terkait batas usia pensiun.

"Ini sebuah keadilan. Jadi kalau soal batas usia pensiun itu, Pegawai Negeri Sipil sekarang itu pensiunnya 60 tahun kok," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senin (25/5/2026).

Supratman menjelaskan alasan lainnya adalah menyesuaikan angka harapan hidup. Menurutnya, semakin besar angka harapan hidup, usia produktif juga semakin panjang.

Bahkan dia menganggap hal itu dapat menghasilkan aparat penegak hukum yang berkualitas dan aspek ini turut menjadi pertimbangan untuk dicantumkan dalam RUU Polri.

"Artinya semakin besar angka harapan hidup kita, umur produktif kita itu juga semakin panjang. Dan itu mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas dengan itu, itu pasti akan ditentukan diperhitungkan ke sana. Jadi ini aspek keadilannya saja," jelasnya.

Supratman menyampaikan RUU Polri juga upaya DPR dan pemerintah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur jabatan Polri.

Dia mengatakan perlunya pembahasan lebih lanjut terkait mekanisme penegakan hukum di sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang saat ini berada dalam koordinasi Polri. Menurutnya, hal tersebut menjadi aspek penting yang harus dicermati dalam penyusunan aturan.

Baginya, pembahasan tidak semata-mata difokuskan pada penempatan atau kewenangan suatu institusi, melainkan juga untuk mengkaji apakah usulan yang disampaikan Komisi III DPR masih memiliki kekurangan. Selain itu, pihaknya tengah mendalami apakah pengaturan tersebut perlu dimasukkan ke dalam undang-undang atau cukup melalui peraturan pemerintah.

Namun, dirinya memastikan usulan perpanjangan batas pensiun tidak ditujukan sehingga Kapolri dapat menjabat lebih lama.

Perpanjangan, kata dia, juga tergantung pada keputusan presiden yang memiliki hak prerogatif.

"Kemudian apakah nanti bisa diperpanjang atau tidak tergantung pimpinan presiden. Jadi itu hak prerogatif presiden menyangkut soal siapa yang akan menjabat. Sama sekali tidak ada kaitan dengan apakah Pak Kapolri perpanjang atau tidak," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026).

Laporan tersebut disebut memuat sejumlah rekomendasi strategis yang berpotensi membawa perubahan besar, termasuk pada aspek regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie belum mengungkapkan secara rinci isi laporan yang disampaikan. Ia hanya menyebut materi laporan mencakup berbagai hal.

“Banyak,” ujar Jimly singkat saat ditanya soal isi laporan sebelum bertemu Presiden.

Lebih lanjut, dia juga memastikan dokumen laporan telah disiapkan dan akan dibagikan kemudian. Namun, terkait kabar adanya delapan poin rekomendasi, Jimly memilih belum memberikan konfirmasi.

“Nanti saja, nanti saya laporkan apa saja yang setuju apa yang tidak,” katanya.

Senada, anggota komisi sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa laporan yang disusun cukup komprehensif, bahkan mencapai ribuan halaman dengan berbagai ringkasan.

“Ada laporan setebal 3.000 halaman, ada tiga ratus halaman, ada yang cuma tiga halaman,” ujarnya.

Menurut Yusril, laporan tersebut telah rampung sejak sekitar dua bulan lalu dan kini diserahkan secara resmi kepada Presiden untuk ditindaklanjuti. Pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut setelah Presiden mempelajari seluruh rekomendasi yang disampaikan.

Dia juga mengindikasikan bahwa usulan reformasi yang diajukan memiliki cakupan luas dan berpotensi berdampak pada perubahan regulasi yang berlaku saat ini.

“Kalau disetujui, maka akan ada implikasi terhadap perubahan terhadap undang-undang Polri yang ada sekarang,” tegasnya.

Sementara itu, anggota komisi lainnya, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa laporan tersebut terdiri dari sejumlah dokumen tebal yang juga memuat aspirasi masyarakat.

“Ada 10 buku tebal-tebal, yang delapan verbatim suara-suara masyarakat dan rencana Polri sendiri, kemudian yang dua itu resume,” jelas Mahfud.

Namun, dia belum membeberkan prioritas rekomendasi yang diajukan, termasuk apakah fokus reformasi akan menyasar aspek struktural atau lainnya. Menurutnya, hal tersebut akan disampaikan setelah Presiden menerima laporan secara resmi.

Penyerahan laporan ini menjadi tahap penting dalam upaya mendorong reformasi Polri yang lebih komprehensif. Meski demikian, arah kebijakan dan implementasi rekomendasi masih menunggu keputusan Presiden setelah mempelajari dokumen yang diserahkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit Prabowo menegaskan Peraturan Polisi Nomor 10 Tahun 2025 bukan dimaksudkan melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjelaskan Perpol tersebut bertujuan mengisi kekosongan hukum dan melaksanakan putusan MK.

"Perpol ini bukan dimaksudkan melawan putusan MK. Namun, bagian dari itikad baik Polri untuk mengisi kekosongan hukum dan menghormati dan melaksanakan putusan MK yang bersifat final dan mengikat," katanya saat rapat kerja bersama Komisi III, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, Perpol 10/2025 harus dibahas dan dicantumkan dalam Revisi Undang-Undang Polri agar menjadi pedoman personel polisi saat melaksanakan tugas.

"Harapan kami ke depan ini bisa dibahas dalam Revisi Undang-Undang Polri sehingga kemudian menjadi pedoman pelaksanaan dan penugasan Polri pada saat harus melaksanakan tugas di luar struktur," jelasnya.

Sebelumnya, Perpol No.10/2025 mengatur soal 17 Kementerian atau Lembaga (K/L) bisa dijabat anggota polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi polri.

Dalam pasal 3 Perpol No.10/2025 memuat anggota Polri bisa mengisi jabatan di dalam maupun di luar negeri seperti organisasi internasional atau kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan di Indonesia.

Pada Pasal (3) beleid itu memuat aturan Polri bisa bertugas pada jabatan manajerial dan non-manajerial. Anggota boleh menjabat di luar struktur apabila jabatan itu berkaitan dengan fungsi kepolisian yang dilakukan berdasarkan permintaan dari K/L atau organisasi internasional.

Sedangkan berdasarkan putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 bahwa anggota Polri tidak dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian atau jabatan sipil selama masih berstatus aktif.

Dalam putusan MK itu juga telah menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri telah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mengatakan secara substansial Pasal 28 ayat (3) menjelaskan bahwa anggota Polri hanya boleh menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Ridwan menegaskan jika Pasal 28 ayat (3) dipahami secara cermat, frasa 'mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian' merupakan syarat mutlak bagi anggota Polri untuk menjabat di luar kepolisian.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri sepakat bakal menggunakan metode omnibus law dalam menyusun revisi Undang-Undang (RUU) Polri serta aturan turunannya.

Metode Omnibus Law merupakan teknik penyusunan peraturan dengan menggabungkan banyak materi muatan dari berbagai UU menjadi satu undang-undang baru untuk menyederhanakan, mengharmonisasi, dan mempercepat proses regulasi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshidiqie mengatakan kesepakatan ini diambil karena banyak aturan kementerian atau lembaga (K/L) yang berkaitan dengan kepolisian.

"Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP," ujar Jimly di posko tim reformasi Polri, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia mencontohkan, jika K/L yang memiliki kaitan dengan kepolisian seperti soal UU Lingkungan Hidup (LH), UU tentang TNI, hingga UU Kehutanan, maka akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian.

Metode Omnibus Law, kata Jimly, diharapkan dapat menjadi solusi untuk sistem aturan Polri yang lebih harmonis dengan aturan lainnya.

"Maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan," tambah Jimly.

Di lain sisi, Jimly mengatakan sejauh ini Tim Reformasi telah menerima rekomendasi lebih 80 kelompok masyarakat dan ribuan masukan tertulis melalui surel atau WhatsApp.

Mantan Ketua MK itu juga mengemukakan konsep aturan baik itu RUU, RUU Polri hingga Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah jadi bakal dilaporkan terlebih dahulu ke Presiden Prabowo Subianto.

"Karena kami sepakat nanti di akhir laporan kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep Rancangan UU, Revisi UU Polri dan juga rancangan PP" pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri mengungkapkan metode gugatan peraturan polri alias Perpol No.10/2025 yang dinilai kontroversi.

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie mengatakan ada sejumlah pihak yang berwenang mereview aturan itu bisa dari Polri sendiri hingga Mahkamah Agung (MA).

"Kan bisa Polri akan melihat, evaluasi, ya sudah, cabut ini. Misal itu. tapi ini kan tidak bisa dipaksa. Orang dia yang meneken. Maka ada yang kedua, Mahkamah Agung," ujar Jimly di Kantor Kemensetneg, Jakarta, dikutip Kamis (18/12/2025).

Dia menjelaskan, MA memiliki kewenangan menguji peraturan jika bertentangan dengan Undang-undang (UU).

Menurutnya, dalam perpol yah diteken okeh Kapolri Listyo Sigit itu ada pertimbangan yang tidak tepat.

Salah satunya, pada Perpol No.10/2025 tidak ada penyantuman putusan MK soal aturan jabatan sipil yang bisa dijabat anggota Polri sebagai pertimbangannya.

"Mau nyari kesalahan, gampang, apa contohnya, lihat pertimbangan menimbang dan mengingatnya, Itu ada yang tidak tepat. Menimbangnya itu, tidak ada sama sekali menyebut putusan MK," imbuhnya.

Selain MA, menurut Jimly, kepala negara atau Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengubah Perpol No.10/2025.

"Nah, ini pejabat ketiga boleh, yaitu Presiden. Pejabat atasan punya kewenangan menerbitkan Perpres atau PP, yang PP itu misalnya itu mengubah materi aturan yang ada di perpol, itu boleh, nah itu lebih praktis. Itu pilihannya," pungkasnya.

Sebelumnya, salah satu tokoh yang mempersoalkan Perpol No.10/2025 adalah Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD.

Menurutnya peraturan tentang Polri yang bisa melakukan tugas di luar struktur Polri sudah bertentangan dengan dua Undang-Undang yaitu UU No.2/2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kedua, dia mengatakan bahwa Perpol terbaru yang dirilis 2025 itu juga bertentangan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN bahwa jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan Polri.

Mahfud menjelaskan ketentuan itu telah dikuatkan melalui putusan MK nomor 114 tahun 2025.

"Dengan demikian, perkap itu kalau memang diperlukan itu harus dimasukkan di dalam Undang-Undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah Perkap jabatan sipil itu diatur," ucapnya dilansir akun YouTube @MahfudMD, dikutipMinggu (14/12/2025).