Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim Indonesia berhasil melawan krisis logistik global dengan mengekspor ratusan ribu ton pupuk ke Australia dan India. Langkah ini diambil justru saat harga pupuk dunia meroket hingga 35 persen akibat lumpuhnya rantai pasok global.

Amran mengungkapkan, pemerintah telah meneken kesepakatan ekspor urea sebanyak 500 ribu ton. Keberhasilan ini disebutnya sebagai bukti ketahanan produksi Indonesia di tengah guncangan geopolitik.

"Lusa kami akan lepas ekspor ke Australia. Perdana Menteri Australia meminta terima kasih, menelepon langsung Bapak Presiden. Kemudian saya ditelepon langsung Dubes India meminta 500 ribu ton pupuk urea," kata Amran saat meninjau Gudang Penyangga Bulog di Romokalisari, Surabaya, Rabu (13/5).

Diketahui, kondisi pasar pupuk global saat ini tengah tercekik menyusul konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz. Pasalnya, jalur tersebut merupakan urat nadi bagi sepertiga perdagangan pupuk dunia.

Krisis kian meruncing setelah China menghentikan ekspor nitrogen utama, yang memicu lonjakan harga urea global hingga melampaui 40 persen dalam hitungan pekan. Tapi, Amran menegaskan posisi Indonesia tetap kokoh.

"Nah, di saat terjadi guncangan pangan maupun sarana produksi dunia, Indonesia Alhamdulillah stabil," tuturnya.

Mentan mengatakan, pihaknya menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Amran mengklaim kebijakan ini merupakan anomali positif di tengah kelangkaan dunia.

"Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20 persen dan itu tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri," tegas Amran.

Dari segi distribusi, Pemerintah juga memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan begitu, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke petani.

"Di saat pupuk langka di tingkat dunia, Indonesia menurunkan harga 20 persen dan itu tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri," ujarnya.

Meski stok dan harga diklaim stabil secara nasional, Amran mengakui masih ada disparitas harga di beberapa daerah. Hal ini dinilai sebagai konsekuensi logistik dari geografis Indonesia.

"Terkadang ada satu wilayah yang naik karena ini transportasi. Kita ini negara kepulauan, bayangkan pulau kita 17.000 seluruh Indonesia ini kita harus jangkau semua. Ini persoalan distribusi," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berpesan kepada petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dan jajaran di bawahnya untuk dapat bekerja secara nyata di lapangan dan tidak hanya berorientasi menyenangkan atasan. Hal itu disampaikan Pramono seusai memimpin town hall meeting bersama seluruh jajaran PPSU, lurah, camat, hingga wali kota.

Kegiatan di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat ini digelar sebagai respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap laporan warga mengenai pemanfaatan AI dalam penanganan aduan di Kelurahan Kalisari, Jakarta Timur.

"Masukan, pendapat, saran, kritik dari warga Jakarta adalah modal bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan diri. Sehingga dengan demikian, saya minta tidak boleh lagi hanya sekadar memberikan atau menyenangkan pimpinan, tetapi kerja riil di lapangan," kata Pramono.

Pramono kemudian menyebut bahwa kasus rekayasa penanganan aduan di Kalisari mencoreng wajah ibu kota sehingga evaluasi pelayanan perlu dilakukan. "Walaupun setelah kami dalami berbagai persoalan, termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali," tegasnya.

Menurut Pramono, perbaikan dilakukan melalui pembenahan sistem dan tata kelola yang lebih transparan serta terbuka, sehingga kejadian serupa tak terulang kembali. Ia menyebut pemerintah akan terus memperbaiki sistem agar lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam forum tersebut, Pramono juga menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah. Ia menyebut PPSU sebagai ujung tombak pelayanan yang menentukan wajah Jakarta.

"Saya tadi memberikan contoh bahwa Jakarta ini akan menjadi lebih baik kalau orkestrasinya itu terkoordinir dengan baik. Dan saya merasa sebagai Gubernur nggak bisa kerja sendirian. Enggak akan berhasil tanpa support dukungan misalnya dari PPSU dan sebagainya. Jadi PPSU adalah ujung tombak dari wajah Jakarta ke depannya. Itu yang akan kami lakukan," ujarnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan Lurah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Siti Nurhasanah. Hal ini dilakukan menyusul polemik penanganan aduan warga yang dibalas menggunakan gambar hasil rekayasa artificial intelligence (AI).

Selain itu, sejumlah pejabat yakni Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalisari turut mendapat sanksi serupa.

"Dari Kasi Ekonomi Pembangunan dan Kasi Pemerintahan, termasuk Lurah Kalisari , kami bebastugaskan. Dibebastugaskan itu artinya dari jabatan yang dia sandang saat ini," ujar Pramono seusai memimpin town hall meeting dengan seluruh petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat,Rabu (15/4/2026).

Pramono juga mengungkap ada tiga petugas PPSU yang terlibat kasus rekayasa penanganan aduan itu. Mereka diberikan sanksi berupa surat peringatan pertama (SP1). Jika mengulangi perbuatan serupa, pihaknya akan mengambil tindakan tegas berupa pemecatan.

"Jadi ada tiga orang yang sudah mendapatkan SP1, surat peringatan satu. Dan tadi secara pribadi tiga-tiganya saya temui. Dan saya sampaikan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka kalau memang masih ingin bekerja di DKI Jakarta" katanya.

Ia mengatakan, kasus yang terjadi di Kalisari telah mencoreng wajah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu penanganan serius agar tidak terulang. "Memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Dan kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali," katanya.

Menurut Pramono, pembebastugasan tersebut bukan berarti pemberhentian permanen, melainkan bagian dari proses pembinaan termasuk untuk aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah, lanjutnya, tetap membuka peluang bagi yang bersangkutan untuk kembali berkarier setelah melalui proses pembinaan.

"Tetapi saya juga tidak mau menghilangkan karier seseorang. Setelah nanti dibina menjadi lebih baik, kita kasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik."

Diketahui, kasus ini bermula dari keluhan warga terkait parkir liar di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur, yang tak kunjung ditangani secara tuntas. Persoalan tersebut pertama kali diungkap oleh pengguna Threads, @seinsh yang dalam unggahannya mengaku telah melaporkan praktik parkir liar hingga ke tingkat kelurahan, namun tidak mendapat penyelesaian.

Warga itu kemudian mencoba melaporkan melalui aplikasi JAKI. Namun, tindak lanjut yang diterima justru memicu polemik karena disertai foto yang diduga hasil rekayasa AI.

Dalam unggahan tersebut, terlihat dua foto sebagai bukti penanganan. Foto pertama masih memperlihatkan kendaraan yang diduga parkir liar di badan jalan. Sementara pada foto kedua, kendaraan tersebut sudah tidak tampak, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi gambar.

"Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, udah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain enggak ya?" tulis @seinsh.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengungkapkan tanggapan masyarakat yang dijawab menggunakan AI melalui aplikasi Jakarta Terkini (JAKI) di Kalisari, Jakarta Timur ternyata bukan pertama kali terjadi.

Pramono mengatakan tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang sama.

"Kasus di Kalisari itu ternyata bukan kasus yang pertama kali dan yang melakukan adalah orang yang sama," katanya kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Pramono menyampaikan bahwa tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Lurah maupun Kasi Pemerintah di bidang pembangunan dan ekonomi yang menyerahkan pekerjaan kepada Petugas PPSU tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut.

"Kami sudah mengidentifikasi PPSU-nya Lurahnya juga langsung kami copot termasuk asisten apa, kasi-kasinya kami memberikan hukuman yang akan dikeluarkan oleh Inspektorat," sambungnya.

Dia menyebut, minggu depan akan mengadakan pertemuan bersama semua PPSU dan pihak yang berkaitan dengan JAKI. Dia menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menindak tegas kepada pihak-pihak yang merugikan masyarakat. Sebab, tindakan tersebut telah mencoreng nama Jakarta.

"Saya akan menyampaikan dan memberikan memperingatkan kepada siapapun yang akan melakukan itu sekali lagi kami tidak akan memberikan maaf," tandasnya.

Sebagai konteks, aduan ini bermula dari unggahan akun @seinsh di media sosial Threads. Dia memposting aduannya terkait parkir liar.

Namun, tanggapan berupa foto yang diberikan dirasa janggal karena posisi angle foto masih sama, begitupun posisi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Sedangkan kondisi mobil telah tidak ada.

"Pak @prastowoyustinus izin bertanya, maaf kalau kurang tepat pertanyaannya. Ngurus masalah parkir liar di jalan kelurahan itu gimana ya? Warga protes langsung ke pelaku tidak berhasil, sudah lapor ke tingkat kelurahan tidak selesai dan coba lapor lewat jaki malah dikasih bukti palsu hasil edit AI (terlampir). Ada prosedur lain ngga ya?" bunyi caption yang ditulis @seinsh.